KOTA
2 FIGUR
Rabu Umanis, 13 Mei 2009
Lapangan Tembak Sembung Bodong
Jangan Kecolongan Lagi BERAKHIRNYA HGB pengelolaan Pasar Lokitasari di Jalan Thamrin, ternyata menjadi perhatian serius jajaran DPRD Denpasar. Apalagi, habisnya masa HGB tersebut akan berdampak pada sistem pengelolaan kawasan tersebut. Bagi A.A. Putu Wijaya, S.H., berakhirnya HGB Lokitasari harus disikapi serius oleh Pemkot Denpasar. Sebagai lembaga yang akan mengelola kawasan tersebut, Pemkot Denpasar tidak boleh lagi kecolongan untuk kedua kalinya. Artinya, komitmen Pemkot Denpasar untuk menata wilayahnya tidak boleh kendor akibat ulah pedagang. ‘’Jangan sampai peristiwa di Pasar Kumbasari terulang di Lokitasari,’’ kata anggota Komisi B DPRD Denpasar ini, Selasa (12/5) kemarin. Pihaknya sangat setuju dengan adanya wacana untuk menata komplek pasar tersebut agar lebih komprehensif. Salah satunya, menjadikan lantai satu sebagai tempat parkir. “Rencana ini jangan sampai batal akibat ulah pedagang yang tidak setuju. Demi kebaikan penataan Denpasar, jangan sekali-kali Pemkot bersikap melunak seperti saat menata Pasar Kumbasari,’’ ujarnya dengan nada tinggi. (ara)
DENPASAR & SEKITARNYA Rp 300 Ribu untuk Siswa SMP TAHUN anggaran 2009 ini, siswa SMP negeri/swasta di Badung dijatahkan dana pendamping BOS Rp 300 ribu/ orang/tahun. Sedangkan untuk mendukung penyelenggaraan program sekolah gratis di SD, Pemkab Badung mengucurkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang besarannya dipukul rata Rp 2 juta untuk masing-masing sekolah. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Badung Cokorda Raka Darmawan, S.H., M.Si. didampingi Kabid Pendidikan I Ketut Konti Yasa, S.Pd. mengatakan hal itu kepada Bali Post, Selasa (12/5) kemarin. Menurut Raka Darmawan, Pemkab Badung sengaja mengalokasikan dana pendamping BOS itu karena menyadari besaran dana BOS yang dikucurkan pemerintah pusat belum sepenuhnya mampu memenuhi biaya operasional yang dikeluarkan pihak sekolah. (kmb13)
Pemadaman Listrik Sementara Kamis (14/5): Jalan Sunset Road, Jalan Dewi Sri Barat dan sekitarnya. Tabanan: Pandak Bandung, Pandak Gede, Pandak Pasti, Br. Buit, Kelakan, Br. Nyanyi, PDAM Nyanyi, PPPSDM Nyanyi, Beraban, Taman Wisata Tanah Lot, Br. Batu Gaing Radio. Jumat (15/5): Jalan By-pass Ngurah Rai Mumbul s.d. Kelan, Hardis, Rest. Angsa Putih, Perum Taman Mumbul, Taman Jimbaran, Taman Geria, Taman Giri, Sari Jimbaran, Perum Nuansakori Jimbaran, Taman Nugraha Jimbaran, Kelan dan sekitarnya. H. Bali Gardenia, H. Bali Bay-view, H. Taman Yasa, Real Estate Taman Mumbul, SMK 1 Kuta Selatan dan sekitarnya.
Bansos Tak Selamatkan Tenaga Honorer Sekolah Denpasar (Bali Post) Rencana Pemprov Bali mengucurkan dana bantuan sosial (Bansos) Peningkatan Mutu SD, SMP, SMA dan SMK Rp 70 miliar lebih, sempat melegakan para kepala SD dan SMP Negeri. Mereka berharap dana itu bisa dimanfaatkan untuk membayar tenaga honorer sekolah setelah pihak sekolah dilarang memungut iuran komite bulanan. Sayang, harapan mereka itu tak terwujud. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali Drs. I Ketut Wija, M.M. secara tegas mengatakan dana itu tidak boleh untuk membayar tenaga honorer sekolah. “Dana Bansos tak boleh untuk membayar honor tenaga honorer sekolah,” kata Wija, Selasa (12/5) kemarin. Bansos yang dikucurkan Pemprov Bali itu pun tidak bisa menyelamatkan nasib para tenaga honorer sekolah dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut Wija, pengalokasian dana Bansos Rp 70 miliar bertujuan untuk mendukung pemberlakuan surat edaran Gubernur Bali No : 420/2787/Disdikpora yang ditetapkan akhir April 2009 lalu. Dalam surat edaran itu ditegaskan, mulai tahun pelajaran 2009/2010 seluruh SD, SMP, SMA dan SMK negeri di Bali termasuk sekolah penyandang status RSBI/SBI dilarang memungut biaya investasi/biaya pendidikan awal tahun seperti uang gedung, uang pangkal dan uang sarana prasarana pendidikan. Sesuai peruntukannya, bantuan Pemprov Bali itu hanya bisa digunakan untuk membiayai perbaikan gedung sekolah atau perbaikan kelas maupun pengadaan sarana prasarana penunjang pendidikan lainnya. “Jadi, dana itu tidak boleh untuk membayar honor tenaga honorer sekolah seperti guru tidak tetap, satpam, pegawai tidak tetap dan sejenisnya,” ujarnya. Lantas, dari mana pengelola SD dan SMP negeri bisa mendapatkan dana untuk membayar tenaga honorer sekolah? Sebab, sejak pungutan iuran komite bulanan dihapus, praktis mereka tidak lagi memiliki sumber dana untuk menjamin keberlangsungan kerja para tenaga honorer sekolah tersebut. Menjawab pertanyaan itu, Wija mengatakan pihak sekolah bisa memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikucurkan pemerintah pusat. “Itu (honor tenaga honorer sekolah red) bisa diambilkan dari BOS,” katanya. Seperti diberitakan sebelumnya, program sekolah gratis yang diluncurkan pemerintah membuat kelimpungan para pengelola SD dan SMP Negeri. Lantaran keran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan ditutup, praktis pihak sekolah hanya bisa mengandalkan dana BOS untuk membiayai program-program kegiatan sekolah. Padahal, besaran dana BOS yang dikucurkan pemerintah pusat dianggap masih sangat jauh di bawah standar kelayakan untuk bisa menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan kualitas memadai. (kmb13)
Pemkab Badung Akui Langgar Aturan
Denpasar (Bali Post) -
Bobrok Pemkab Badung terkait proyek lapangan tembak di Desa Sembung, Mengwi makin terungkap. Sempat diakui tanpa amdal, Pemkab Badung, Selasa (12/5) kemarin dengan terang-terangan mengakui proyek ambisius ini melanggar aturan, berjalan tanpa izin prinsip dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Pernyataan tersebut diungkapkan Kadis Cipta Karya Badung I Ketut Suwandi dan Kabag Humas dan Protokol I Gde Wijaya. Suwandi dengan tegas mengatakan, proyek bernilai Rp 2,5 miliar ini dibangun tergesa-gesa dan tanpa perencanaan yang baik. Selaku pelaksana proyek, dia bahkan pasrah dengan kondisi yang ada. Di satu sisi proyek harus kelar tepat waktu, di sisi lain perizinan memakan waktu lama untuk diurus. “Tulis ya, Suwandi siap jadi bumper. Bagaimana lagi dong, kita dikejar waktu, peren-
canaan tak menggunakan konsultan. Sedangkan untuk mengurus perizinan, dibutuhkan waktu lama. Dan, proyek ini harus segera diselesaikan,” ujarnya dengan nada tinggi. Meski demikian, Suwandi tidak mau menyalahkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang sebelumnya mengungkap proyek lapangan tembak ini digarap tanpa amdal. Sebab, waktu yang mepet menyebabkan pengurusan izin dirasa akan memberikan hambatan yang berarti. Yang jelas, saat ini proses pengurusan izin tetap dilakukan,” ka-
tanya. Sementara itu, Gde Wijaya mengatakan proyek lapangan tembak sifatnya emergency atau mendesak guna persiapan Porprov 9 September mendatang. Untuk hal-hal tertentu yang sifatnya mendesak, kata dia, ada kebijakan yang bisa dilakukan melalui jalan pintas. Atas dasar itulah, Pemkab Badung terpaksa menggeber proyek tanpa melalui mekanisme yang benar. “Ini untuk kepentingan kita bersama. Proyek ini harus segera direalisasikan. Soal izin, pasti akan dilengkapi,” ujarnya. (ded)
Siswa Denpasar Children Centre ke Australia Denpasar (Bali Post) Empat orang siswa SD Cerdas Mandiri Denpasar Children Centre (DCC) akan berangkat ke Australia, Kamis (14/5) besok. Keberangkatan mereka ke Australia dalam rangka Students Exchange Program selama 2 minggu. Mereka akan mengikuti kegiatan belajar di dua sekolah di Brisbane, yaitu di Ironside State School di pusat Kota Brisbane dan di Mt. Warren Park State School di pinggiran Kota Brisbane. Pemilihan lokasi kedua sekolah ini bertujuan agar siswa DCC mendapat pengalaman kehidupan di dua tempat yang berbeda, kehidupan perkotaan dan pedesaan. Keempat siswa SD DCC tersebut, Ida Ayu Radinia Asri Suardana, Syafira Anastasia, Famke Maria Lisa Verspoor dan Anissa Zahirah. Mereka akan ditemani Direktur DCC Ir. IGA Oka Suryawardani, M.Mgt. Menurut Direktur DCC yang akrab dipanggil Bu Dani ini, Students Exchange Program sudah direncanakan sejak awal berdirinya SD Cerdas Mandiri sebagai implementasi dari kurikulum sekolah Nasional Plus. Siswa diperkaya dengan bahasa Inggris dan wawasan internasional. Di DCC, bahasa Inggris jadi bahasa kedua (second language) yang diajarkan native speakers (penutur asli). Anak-anak ditargetkan mampu berkomunikasi dalam bahasa
Inggris secara aktif. “Students Exchange Program saat ini merupakan program yang pertama kalinya, dan akan dilaksanakan setiap tahun secara berkelanjutan,” kata Bu Dani sesaat setelah melakukan audiensi sekaligus berpamitan pada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Denpasar. Kepala Dinas Dikpora Kota Denpasar Drs. I Gst. Lanang Jelantik, M.Si. merasa bangga siswa SD di Denpasar berkesempatan menimba pengalaman belajar di Australia. Ia berpesan agar anak-anak memanfaatkan momen ini untuk menambah wawasan dan pergaulan internasional untuk mencapai sukses di masa depan.
Beberapa orangtua siswa juga menyertai kunjungan siswa SD DCC ini ke Australia. Mereka ingin mengetahui dan melihat langsung sistem pendidikan sekolah dasar di negeri kangguru tersebut, sekaligus menikmati liburan. Rombongan Students Exchange Program dari siswa SD DCC ini akan menikmati liburan ke Lone Pine (tempat penangkaran kangguru dan koala) dan Southbank Park di Brisbane, juga ke Movie World dan Seaworld di Gold Coast (pantai terindah di Australia). Sebelum kembali ke Bali, mereka akan menginap beberapa hari di Sydney untuk mengunjungi Opera House dan Sydney Harbour. (r/*)
Bali Post/ist
BERPAMITAN - Siswa SD Cerdas Mandiri DCC saat berpamitan pada Kadis Dikpora Denpasar.
Cok Istri Puspawati Nindhia, S.E., S.Sn.
Dosen Fotografi ISI Denpasar Berprestasi Internasional
KIPRAH kaum wanita pada abad ke-21 ini sungguhsungguh menginspirasi manusia di dunia saat ini. Sosok wanita yang lemah lembut berubah menjadi sosok yang produktif dan kuat. Terbukti dengan banyaknya wanita menempati jabatan eksekutif di perusahaan, pemerintahan atau bahkan menjadi kepala pemerintahan. Salah satunya, Cok Istri Puspawati Nindhia, S.E., S.Sn., seorang dosen wanita di Program Studi Fotografi FSRD ISI Denpasar. Meskipun belum diangkat 100 persen, namun prestasinya cukup membanggakan. Ia menggondol award dalam Earth Spirit Festival di Australia tahun 2007, pemenang pertama lomba foto “Global Warming” Kompas 2006 dan pemenang “Fremaan Fellowship at Vermont Studio Centre Amerika 2007”. Untuk program “Fremaan Fellowship at Vermont Studio Centre Amerika” ini, ternyata Cok Puspa bukan yang pertama mendapatkannya. Beberapa orang dosen FSRD ISI Denpasar pernah berangkat sebelumnya, yakni Dra. Tjok Istri Mas Astiti, M.Si. dari Jurusan Lukis yang notabene ibunda dari Cok Puspa, Drs. I Nyoman Marsa dan Dra. Sri Su-
priyatini, M.Sn. Di sana seniman yang terpilih akan dibimbing dalam berkarya oleh pakar-pakar dan dosen seni rupa dari universitas terkenal di Amerika. Ada cerita lucu ketika Cok Puspa mendapat juara di Australia. Menurut kontestan dari negara lain, Cok yang berasal dari Indonesia dianggap gagap teknologi (gaptek). Para kontestan sangat terkejut, Cok Puspa berhasil menggondol juara dan sangat fasih menggunakan peralatan digital, sejajar dengan negara lainnya. Menurut gadis asal Gianyar ini, semangat ingin maju dan pantang menyerah adalah kunci keberhasilannya. Menurutnya, sebagai kaum wanita dan mahasiswi, harus antusias dan mandiri dalam mengerjakan sesuatu dan mencari peluang di dalam pengembangan keilmuan. Di era digital ini, dimana teknologi informasi sudah begitu mudahnya,
menyebabkan kompetisi di semua bidang menjadi lebih meningkat. “Jadi kita sebagai mahasiswi dan seniman harus siap dengan adanya perkembangan tersebut dan menggali potensi kita, sehingga kita mempunyai suatu idealisme dalam berkesenian yang layak dijual dan bersaing. Sekarang dunia fotografi berkembang dengan sangat pesat, mengingat era digitalisasi yang memudahkan pengguna untuk mengoperasikan peralatan fotografi tersebut,” jelasnya. Cok Puspa menerangkan, dalam berkesenian terutama dalam karya fotografinya, ia tertarik mengangkat objek air (Rythm of Water). Karena, air merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Air juga terkesan tenang dan menghanyutkan, namun dapat juga mengerikan pada saat bencana. (r/*)
815224, 819446 FM 96,5
Topik : MITRA DEMOKRAT ANCAM TARIK DUKUNGAN
Sampaikan opini Anda hari ini di acara W arung Global FM 96,5 Warung wab blog: www.globalfmbali.blogspot.com, E-mail:globalfmbali@yahoo.com
KARYA - Cok Puspawati dan karyanya.
Bali Post/ist
Bali Post/dok
SOSIALISASI - Meski belum ditemukan kasus flu babi di Bali termasuk pada seorang wisatawan asal Belanda yang sebelumnya diduga suspect, pihak terkait melakukan antisipasi terhadap kemungkinan masuknya penyakit tersebut ke daerah ini. Salah satunya dengan mengambil sampel darah ternak babi milik beberapa peternak di Desa Jagapati, Kabupaten Badung. Juga melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang penyakit flu babi dan antisipasi masuknya virus itu ke Bali.
Turis Belanda Negatif Flu Babi Denpasar (Bali Post) Setelah selama dua hari sejak Minggu (10/5) lalu mendapatkan perawatan di Ruang Isolasi RS Sanglah, Michele Van Gorsen, turis Belanda yang dicurigai terjangkit flu A H1N1 atau flu babi, Selasa (12/5) kemarin diperbolehkan pulang. Michele diizinkan keluar dari RS Sanglah karena berdasarkan hasil pemeriksaan swap tenggorokan dan hidung di tiga laboratorium, yakni lab. RSUP, lab. Biomolekuler FK Unud, serta hasil konfirmasi dari Litbangkes Jakarta, hasilnya ternyata negatif dari virus H1N1. Kasi Yanmed Rawat
Jalan RS Sanglah dr. IGB Ken Wirasandhi, MARS mengatakan, Michele sudah meninggalkan RS Sanglah pukul 09.30 wita. Sebelumnya, tim medis RS Sanglah melakukan rapat medik terkait perkembangan kesehatan Michele yang terkini, pukul 08.00 wita. Ditegaskannya, dari hasil pemeriksaan di tiga lab tersebut, Michele memang tak terbukti mengidap flu A H1N1. Walau begitu, kondisi kesehatan Michele akan terus dipantau. Kepulangan Michele dari RS Sanglah juga telah dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, KKP, serta konsulat Belanda. Untuk masalah pembi-
ayaan, sesuai dengan UU soal wabah penyakit, Michele tak dipungut biaya sepeser pun dan menjadi tanggungan pemerintah. Seorang rekan Michele yang menjemputnya ke RS Sanglah mengaku sangat gembira karena rekannya tak terbukti mengidap flu A H1N1. Turis yang namanya tak mau dipublikasikan ini mengaku, Michele akan melanjutkan rencana semula untuk menghabiskan liburannya selama dua minggu di Bali. Sementara penumpang terdekat dengan Michele juga masih terus dipantau oleh tim surveilens dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali. (kmb24)
RTRW Denpasar Ngambang
Sempadan dan RTHK Banyak Dilanggar
Denpasar (Bali Post) Ngambangnya pengesahan Ranperda RTRW Denpasar berdampak pada tingginya tingkat pelanggaran di wilayah ini. Kawasan sempadan dan ruang terbuka hijau kota (RTHK) banyak yang dilanggar. Kondisi ini juga akan berdampak pada data dalam Perda RTRW yang akan disahkan kemudian. Mengingat, waktu penyusunan Ranperda RTRW dengan waktu pengesahannya terpaut cukup lama. Bahkan, ada kemungkinan Ranperda RTRW yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Bali ini akan dikaji ulang. Salah seorang anggota Pansus RTRW DPRD Denpasar Ir. I Ketut Sugiata, Selasa (12/5) kemarin tidak menampik kemungkinan tersebut. Pihaknya menduga,
ada kemungkinan pembahasan ranperda RTRW yang sudah disetor ke Pemprov akan dibahas ulang lagi. ‘’Tidak menutup kemungkinan akan dibahas ulang,’’ ujar wakil rakyat dari Ubung ini. Molornya pengesahan Perda RTRW Denpasar ini, juga akan berdampak pada eksisting wilayah yang ada di dalam Perda RTRW. Artinya, saat masa vakum yang terjadi saat ini, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah pelanggaran. Misalnya saja masalah sempadan sungai, pantai, serta kawasan RTHK. ‘’Inilah yang akan menjadikan konsep yang ideal di Perda tidak akan sesuai dengan kondisi kekinian di lapangan,’’ ujar Ketua Pansus RTRW Denpasar Ir. I.B. Gede Udiyana.
Dikatakannya, saat ini pelanggaran yang terjadi di wilayah-wilayah RTHK cukup banyak. Sementara, pengesahan peraturan perundang-undangan terkait hal itu belum bisa dilakukan. ‘’Ini menjadi salah satu dampak dari molornya pengesahan Perda RTRW Denpasar,’’ jelasnya. Revisi Perda No. 10 tahun 1999 tentang RTRW Denpasar yang dilakukan Pemkot Denpasar, tidak terlepas dari banyaknya terjadi perubahan faktor eksternal dan simpangan internal. Hasil kesimpulan tim konsultan perencana revisi RTRW Denpasar menyebutkan, Perda RTRW Denpasar harus segera direvisi karena telah terjadi simpangan yang cukup besar dan faktor eksternal yang telah berubah. (kmb12)
Semua Orang Bisa Kuliah di Undiknas University Denpasar (Bali Post) Setelah Undiknas University Denpasar menerapkan new wape organitation, kini pola Penerimaan Mahasiswa Baru (Penmaru) juga dirombak agar semua orang bisa kuliah di kampus favorit ini. Di samping itu, padat dengan intepreneurship (kewirausahaan). Dalam jumpa pers, Selasa (12/5) kemarin, Rektor Undiknas Prof. Dr. Gede Sri Darma, S.T., M.M. mengatakan, Penmaru tahun ini menerapkan tiga pola. Jalur pertama pendidikan murni, diperuntukkan bagi mahasiswa yang ingin murni kuliah. Mahasiswa jalur ini hanya dikenakan biaya awal tahun Rp 3,1 juta atau 50 persen lebih rendah dari tahun lalu. Kedua, jalur prestasi-subsidi. Mahasiswa yang masuk jalur ini yakni siswa berprestasi, keluarga PNS dan Korpri (termasuk guru), aparat desa dinas dan adat dan masyarakat kurang mampu. Di jalur ini, Undiknas memberikan subsidi diskon biaya kuliah 25-75 persen. Jadi, rata-rata mahasiswa di jalur ini dikenakan biaya kuliah Rp 2 juta/semester. Yang menarik, di jalur ketiga yakni beasiswa mandiri. Mahasiswa yang kurang mampu dibantu dicarikan pekerjaan oleh Undiknas sehingga mereka bisa membiayai kuliahnya secara mandi-
Bali Post/sue
JUMPA PERS - Rektor Undiknas University Gede Sri Darma (paling kanan) didampingi Ngakan Putu Kiskinda dan I.B. Teddy Priantara saat jumpa pers, kemarin. ri. Termasuk, menyiapkan pekerjaan dan kuliah bagi lulusan SMA sekitar Besakih yang ingin kuliah sambil bekerja. Terobosan ini dilakukan, katanya, agar tak lagi ada kesan mahal kuliah di Undiknas. Pendaftaran, dikatakannya terpusat di kampus Undiknas di Jl. Bedugul, Sidakarya. Didampingi Wakil Rektor Ngakan Putu Kiskinda dan Direktur Sumber Daya Ida Bagus Teddy Priantara, ia mengatakan jiwa kewirausahaan pada mahasiswa jalur pertama ditumbuhkan lewat seminar dan pelatihan. Sedangkan di jalur II dan III, mahasiswa terlibat langsung dalam praktik dan
bekerja mandiri. Ini ditekankan Undiknas University menyongsong diterapkannya UU BHP yang mewajibkan satuan pendidikan hanya memungut 1/3 biaya operasional yang bersumber dari mahasiswa. Dengan demikian, lulusannya tak menunggu pekerjaan, melainkan saat kuliah sudah bekerja dan menciptakan lapangan pekerjaan. Pola pelayanan prima Undiknas, kata Teddy Priantara, dimulai dengan diterapkannya perkuliahan terpusat di kampus selatan. Di samping itu, menawarkan sumber pendanaan kepada masyarakat lewat perbankan. (025/*)