NUSANTARA
Sabtu Umanis, 7 Februari 2009
LINTAS
NUSANTARA
Polisi Nodong Disidang GARUT - Empat anggota Polres Garut yang menjadi tersangka kasus penodongan yang mengakibatkan pengemudi truk pengangkut pasir Ucu (45) tewas terserang penyakit jantung di Kecamatan Pakenjeng mulai disidangkan Jumat (6/2) siang kemarin. Sidangan disiplin di Mapolres setempat tersebut dipimpin Wakapolres Kompol Dicky Mulyana menghadapkan empat tersangka masing-masing Aipda Jajang, Bripka Asep Beni, Briptu Nanang serta Bripda Agus. Proses persidangan disiplin itu dimulai pukul 14.00 WIB dan dihadiri sekitar 50 orang pengunjung dari kalangan keluarga korban serta tetangga dekat korban yang datang dari Kecamatan Pakenjeng. Peristiwa penodongan itu terjadi belum lama ini, ketika truk pengangkut pasir yang dikemudikan korban menghalangi kendaraan Kijang yang ditumpangi sejumlah oknum aparat penegak hukum. (ant)
Pesta SS, Empat Wanita Ditangkap Mataram (Bali Post) Empat wanita dibekuk polisi ketika sedang pesta shabushabu (SS) bersama dua teman prianya di kediaman salah seorang pelaku yang terletak di Jalan Swakarya, Kelurahan Kekalik, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polres Mataram AKP I Gusti Putu Suarnaya di Mataram, Jumat (6/2) kemarin, mengatakan empat wanita dan dua pria itu dibekuk Kamis (5/2) sore beserta barang bukti satu poket shabu-shabu beserta peralatan mengonsumsi narkoba jenis psikotropika. Keempat wanita itu berinisial AA (21), ER (26), WW (22) dan EN (21), sementara kedua pria itu masing-masing berinisial TP (22) dan JK (21). “Mereka dibekuk dalam aksi penggerebekan sebagai tindak lanjut informasi masyarakat setempat,” ujarnya. Ia mengatakan, para pelaku penyalahgunaan narkoba itu sedang dalam proses pemeriksaan, seorang di antaranya yakni TP selaku pemilik rumah sudah ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti memiliki shabu-shabu meskipun jumlahnya relatif sedikit. Saat diperiksa penyidik, keempat wanita mengaku terlibat dalam pesta shabu-shabu itu atas ajakan TP, namun sebelumnya mereka tidak mengetahui kalau akan ada pesta narkoba itu. “Kami juga sudah melakukan pengecekan urine, ternyata keempat wanita itu belum sempat mengonsumsinya, mungkin belum saatnya sudah digerebek,” ujar AKP Suarnaya. Ia menambahkan, pihaknya tengah mengejar seorang warga Mataram yang diinformasikan TP sebagai pengedar shabu-shabu. TP mengaku mendapatkan shabu-shabu itu dari seorang kenalannya yang juga berdomisili di Kota Mataram. (ant)
Aliansi Partai Dari Hal. 1 Namun tingkat kekuasaannya berbeda-beda, ada yang kokoh, rapuh dan mulai goyah. Buktinya saat pemilihan gubernur jago PDIP kalah di sejumlah kabupaten. Di Badung, dominasi PDI-P mulai dikuntit Golkar. Partai lain yang membayangi PDI-P di Badung adalah PIB. Di Denpasar, PDI-P juga dibayangi Golkar. Bahkan aliansi partai di luar PDI-P dan Golkar di Denpasar bisa membentuk dua fraksi baru. Ini menunjukkan gejala pembauran pilihan politik yang mengancam dominasi PDI-P. Di Karangasem, kekuasaan PDI-P juga mulai terkoreksi. Selain dibayangi Golkar, PDI-P juga dikepung partai pendatang baru yakni PKPB, PIB, PKPI, dan PNI-Marhaenisme. Gejala serupa juga terjadi di Klungkung dan Kabupaten Buleleng. Di dua kabupaten ini kekuasaan PDI-P mendapat rongrongan dari partai-partai gurem dan Golkar. Walaupun PDIP memenangkan pemilihan bupati di wilayah ini, angka kemenangannya tak signifikan untuk membuktikan kekuatan PDI-P. Selain itu, Jembrana juga berpo-
tensi membuat PDI-P mengalami degradasi dukungan. Di wilayah yang tingkat mobilitas penduduknya tinggi dan konflik pasca-pilgub akan membuat Jembrana berpotensi menjadi wilayah abu-abu. Mencermati potensi pergeseran kekuasaan politik di Bali, pengamat politik Undiknas Prof. Dr. I Nyoman Budiana dan pengamat politik UGM A.A. Ari Dwipayana mengatakan peluangnya sangat terbuka. Di sejumlah kabupaten/ kota di Bali perubahan makin terbuka ketika pucuk kekuasaannya beralih dari PDI-P ke Golkar. Perubahan juga sangat dimungkinkan oleh rapuhnya fanatisme partai dan mulai bergesernya cara-cara publik mengelola pesta politik. Kini, pemilih cenderung memilih figur yang memiliki investasi sosial dan dekat dengan kelompok tradisionalnya. Bisa jadi, ke depan sikap desa pakraman atau dalam konteks banjar dalam mengelola politik akan membuat partai besar makin rapuh. Mengapa dan faktor apa lagi yang akan membuat potensi pergeseran peta politik terbuka, ikuti dalam laporan kedua dari tulisan ini. (dir)
TELEPON PENTING Reservasi Garuda
: 0804-1-807807/ (021) 23519999 Reservasi Merpati : 235358 Reservasi Bouraq : 241397 Reservasi Mandala : 222751 RUMAH SAKIT RSUP Sanglah : 227912-15 PMI/RSUP Sanglah : 227911 RSAD Udayana : 228061 RSU Wangaya : 222141 RSU Manuaba : 426393 RSU Surya Husada : 235041 : 233786 : 233787 RSU Puri Raharja : 222013 RSU Saidharma : 227220 RSU Dharma Yadnya : 462629 : 462488 Fax. : 462488 RSU Dharma Usadha : 227560 : 234824 RSU Bina Atma : 425744 RSU Khusus Bedah Graha Usadha : 423467 : 426492 Klinik SOS Gatot Kaca : 223555 RS Bhakti Rahayu : 430270 : 403245 RS Bhayangkara : 234670 RSU Sari Darma Jl. Pulau Seram No.1 : 226866 RSU Prima Medika Jl.P.Serangan No.9X : 236225 (Hunting) Fax : 236203 Rumah Sakit Bersalin Harapan Bunda : 265533 - 34 Layanan Psikiatri Jl. Belimbing 74 Dps. : 249488 Polda Bali : 236494 Posko Bantuan Tourist Police : 224111 Nusa Dua Clinik : 771324 Klinik Mas (Jl. Raya Mas-Ubud) : 974573
Maskas PMI Cabang Badung Jl. Imam Bonjol Denpasar: 484305 Pelayanan Abulance Gawat Darurat PMI Cab. Badung : 484305 Pelayanan Usaha Transfusi Darah (PUTD) PMI Cabang Badung d.a. RSUP Sanglah Denpasar : 227224 : 227915 : 227911 s.d. 227915 UGD Jiwa 24 Jam RSJP Bangli : (0366) 91008, 91052 RSU Graha Asih : 764860 RSIA Puri Bunda : 0361-437999 Fax. : (0361) 433988 Pelayanan Gawat Darurat 24 Jam (Posko PSC Dinas Kesehatan Propinsi Bali) : 226914 Pesawat 118 Informasi AIDS : 239191 Yayasan Peduli Keluarga/ Narkoba : 259597/ 08123988429 Dinas Kebakaran Kota Denpasar : 113.1 Dinas Kebakaran Kab. Badung : 113.2 Gangguan PLN : 123 STB-N : 262872 Gangguan PDAM : Kodya Denpasar : 240749 PDAM Badung : 421845 Layanan Informasi & Pengaduan PT. Pertamina (Persero) : 232222 : 0800-13-55555 (Bebas Pulsa) : 08155800 5555 (SMS) RSU Wisma Prashanti, Tabanan : 819601 Call Center Safe Community Kota Denpasar : (0361) 223333 dan SMS (0361) 8022232
19
Kasus Dugaan Korupsi
Kapolda Diultimatum agar Bebaskan Mantan Wagub NTB Mataram (Bali Post) Pendukung mantan Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat (NTB) Drs H.B. Thamrin Rayes alias Bonyo mengultimatum Kapolda NTB Brigjen Pol. Surya Iskandar agar segera membebaskan Bonyo dalam waktu 3 x 24 jam terhitung 6 Pebruari 2009. Ultimatum itu disampaikan Ketua Presidium Forum Penyelamat Keadilan (FPK) NTB Yudi Sudiyatna, S.H. yang didampingi sekretarisnya, Zammatur Rahili, S.E., kepada wartawan di Mataram, Jumat (6/2) kemarin. “Kami tidak akan menjamin instabilitas keamanan di wilayah NTB jika Drs H.B. Thamrin Rayes tidak segera dikeluarkan dari ruang tahanan dalam 3 x 24 jam mulai hari ini,” ujar Yudi. FPK merupakan gabungan berbagai elemen organisasi kepemudaan di wilayah NTB seperti Pemuda Pancasila, KNPI, Amphibi, LBH Obor, Pemuda Hanura, Sapma PP, Patriot, HPNI, KSPSI, GNRI, LBHR, Insipda, Bhayangkara PP dan Yatofa.
Sementara Bonyo (Wagub NTB periode 2003-2008) ditahan di ruang tahanan Mapolda NTB, pada Rabu (4/ 2) pukul 15.15 wita, setelah empat jam lebih diperiksa sebagai tersangka di ruang Kepala Unit (Kanit) Dana Usaha Negara Direktorat Reskrim Polda NTB. Status tersangka hingga penahanannya di ruang tahanan Mapolda NTB itu terkait kasus dugaan korupsi pada proyek pengadaan tanah untuk perumahan ang-
gota DPRD Sumbawa tahun 2003 bernilai Rp 525 juta dengan perkiraan nilai kerugian negara sebesar Rp 175 juta. Saat itu, Bonyo menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sumbawa karena bupatinya sedang mengikuti pendidikan Lemhanas selama enam bulan di Jakarta. Dua tersangka lainnya dalam perkara dugaan korupsi dengan modus penggelembungan (mark up)
Puting Beliung Terjang Pempatan Amlapura (Bali Post) Angin kencang (puting beliung) menerjang wilayah Banjar Gunggung, Desa Pempatan, Rendang, Karangasem sekitar pukul 16.00 wita, Jumat (6/2) kemarin. Warga setempat, Mangku Berata, menyampaikan belum diketahui ada korban jiwa ataupun luka. Namun atap beberapa rumah penduduk rusak, di antaranya beberepa gentengnya lepas. Gubuk-gubuk kecil termasuk kandang sapi, baik beratap seng maupun daun kelapa roboh atau atapnya beterbangan. Anehnya, kata Mangku Berata, radius puting beliung itu cuma dalam kawasan selebar 200 meter sepanjang wilayah tersebut. Pepohonan seperti albesia,
nangka dan jenis pohon lainnya memang banyak yang roboh di sepanjang radius yang dilalui angin puting beliung itu. Banyak ternak sapi yang panik dan kababas (lari) menyelamatkan diri. Dikatakannya, sampai menjelang malam, beberapa petani ternak tetangganya terpaksa mencari sapinya yang lari tersebut. Mereka berusaha menenangkan sapi-sapinya pascatiupan angin yang berlangsung tak lebih dari lima menit itu. I Gusti Bagus Karyawan, Wakil Ketua DPRD Karangasem asal Desa Besakih, mengatakan pihaknya memang mendapat laporan warga Gunggung terkait terjangan angin kencang itu. Namun sampai kemarin malam belum ada laporan
korban jiwa maupun lukaluka. “Kita patut bersyukur angin itu cuma bertiup sebentar dan tak terjadi kerusakan yang lebih parah. Namun, saya harapkan warga Karangasem tetap waspada dengan cuaca buruk yang tak terduga, terutama para nelayan agar melihat-lihat situasi dan cuaca di laut guna menghindari kejadian yang tak kita inginkan. Dalam minggu ini, nelayan di sejumlah tempat tak berani melaut karena cuaca di laut kerap buruk, sementara ikan tak begitu banyak yang muncul,” katanya. Sementara sore sampai malam kemarin, cuaca di wilayah Karangasem selain di Gunggung, Pempatan, tampak mendung. Angin tak begitu kencang. (013)
Irawady Joenoes Dipindah ke LP Cipinang Jakarta (Bali Post) Mantan komisioner Komisi Yudisial (KY), Irawady Joenoes, dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang, Jakarta Timur, dari rumah tahanan Brimob Kelapa Dua, Depok. Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja di Jakarta, Jumat (6/2) kemarin mengatakan, pemindahan itu terkait dengan penanganan perkara Irawady yang sudah berkekuatan hukum tetap, setelah Mahkamah Agung (MA) menolak upaya kasasi
Irawady. “Itu adalah prosedur standar dalam proses hukum,” kata Ade. Irawady terjerat perkara dugaan suap dalam pengadaan lahan untuk gedung KY. Irawady terbukti bersalah menerima suap dari pengusaha Fredy Santoso sebesar Rp 600 juta dan 30 ribu dolar AS. Ade mangatakan, pemindahan Irawady yang berlangsung pada 4 Februari 2009 berjalan lancar. Irawady tidak menolak upaya pemindahan tersebut.
Pada pengadilan tingkat pertama, majelis hakim menjatuhkan vonis delapan tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider enam bulan kurungan. Irawady kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut. Pada tingkat banding, vonis Irawady berkurang dua tahun menjadi enam tahun penjara dengan denda Rp 200 juta. Sementara itu, pada tingkat kasasi, MA kembali menghukum Irawady delapan tahun penjara dan denda Rp 400 juta. (ant)
Tidak Disiplin Dari Hal. 1 Kapolri memastikan, persoalan itu akan segera dipublikasikan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Abubakar Nataprawira mengatakan kedua perwira yang dicopot itu segera diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri karena diduga tidak disiplin dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis di gedung DPRD Sumut, beberapa waktu lalu. ‘’Mereka tidak sepenuhnya melaksanakan Peraturan Kapolri No. 16 tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa,’’ katanya. Selain keduanya, para perwira polisi lain yang segera menjalani pemeriksaan adalah Direktur Intelijen Keamanan Polda Sumut, Kepala Biro
Operasi Polda Sumut, Kasat Intelijen Keamanan Poltabes Medan, Kepala Bagian Operasi Poltabes Medan, Wakil Kepala Satuan Samapta Poltabes Medan dan Kapolsek Medan Baru. Polri juga menemukan pelanggaran lain oleh mereka yakni tidak adanya perwira Polri yang ditunjuk menjadi penanggung jawab pengamanan unjuk rasa. Mereka akan diperiksa secepatnya dan hasil pemeriksaan akan menjadi masukan bagi Polri untuk mengambil langkah berikutnya. Tersangka Bertambah Sejauh ini, Kapolri mengatakan penyidikan terhadap peristiwa Medan itu terus dikembangkan. Mabes Polri akan melakukan tindakan tegas terhadap siapa pun yang
melakukan pelanggaran. Dari enam tersangka, Kapolri mengatakan sekarang bertambah menjadi 12 orang. ‘’Kami akan terus usut sampai tuntas, termasuk siapa pelaku lapangan dan siapa yang berada di belakang insiden tersebut,’’ ujarnya. Selain itu, tim dari Bareskrim Mabes Polri juga akan melapis dan mem-back up Polda Sumut. Diharapkan perkaranya bisa segera dilimpahkan. Seluruh proses hingga persidangan akan dilakukan di Sumut dan tidak dipindahkan ke Jakarta. Dalam kesempatan itu, Kapolri mengaku masih menyelidiki ada tidaknya unsur politis dalam insiden Medan. ‘’Masih diselidiki. Termasuk aktor intelektualnya yang sedang kita proses,’’ jelasnya. (kmb4/010)
Tidak Bersahabat Dari Hal. 1 ‘’Kami terus pantau kondisi cuaca setiap hari. Dan, malam sebelum hari penutupan dilaporkan bahwa cuaca semakin tidak bersahabat hingga esok (hari ini) harus dilakukan penutupan,’’ terangnya. Dikatakannya, penutupan tersebut dilakukan berdasarkan hasil koordinasi antara pihak ASDP Cabang Lembar, Syahbandar, pihak perusahaan pelayaran, serta pihak Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Mataram. Dari koordinasi itu, diputus-
kan untuk menutup sementara penyeberangan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Penyeberangan akan kembali dibuka, setelah cuaca dan kondisi perairan dinyatakan aman bagi kapal-kapal untuk berlayar. Kendati ditutup sementara, menurut Kaimuddin, tidak akan berdampak pada penumpukan kendaraan atau penumpang di Lembar. Pasalnya dari pantauan jajarannya di lapangan, kondisi Lembar cenderung masih lengang. Sementara itu, pantauan Suara NTB di Pelabuhan Lembar, hingga malam kemarin,
antrean kendaraan seperti truk sedang dan truk besar mulai terlihat. Kendati pada awal penutupan sekitar pukul 15.00 wita kemarin, jumlah kendaraan jenis truk sekitar 30 unit. Namun memasuki pukul 18.00 wita antrean kendaraan mulai padat. Namun, dengan adanya areal parkir yang lebih luas, kendaraan yang masuk Pelabuhan Lembar bisa ditampung. Kepala Supervisi PT ASDP Cabang Lembar Sukowarno menyebutkan, kapal terakhir yang melakukan penyebrangan dari Pelabuhan Lembar adalah KMP Putri Gianyar. (kmb)
Ombak Besar Dari Hal. 1 Dua warga nelayan lain yang rumahnya rusak diterjang ombak adalah Ketut Artana (39) dan Wayan Suartawa (31). Terjangan ombak yang masuk ke daratan itu mem-
buat rumah dan alat-alat penangkap ikan mereka rusak parah. Artana dan Suartawa mengaku pada saat ombak besar setahun lalu, rumah mereka sebenarnya sudah rusak diterjang ombak. Namun rumah itu sudah sempat
diperbaiki. Saat terjadi ombak besar kemarin rumah yang baru diperbaiki itu kembali rusak. Hingga Jumat sore kemarin angin kencang dan ombak besar masih terjadi di sepanjang perairan Buleleng. (kmb15)
harga pembelian tanah itu yakni Endang Andrianto (pimpinan proyek yang kini menjabat Sekwan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat) dan Lala Intan Gemala (makelar tanah). Ketiga tersangka diperiksa dalam berkas perkara terpisah dan dua orang tersangka selain Bonyo lebih dulu ditahan penyidik Polda NTB dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Mataram, sejak 4 November 2008. Penangguhan Penahanan Yudi yang juga didampingi Koordinator Divisi Hukum FDK NTB D.A. Malik, S.H. dan belasan orang pengurus FPK lainnya mengatakan, sejumlah pihak sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap tokoh panutan mere-
ka itu, namun belum juga disikapi Kapolda NTB. “Kami pun sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan namun belum ada tanggapan, karena itu kami mengeluarkan ultimatum kepada Kapolda NTB,” ujarnya. FDK NTB malah menuding kebijakan penahanan mantan pejabat NTB itu lebih bernuasa kepentingan politis daripada manfaat penegakan hukum karena yang bersangkutan sangat kooperatif selama proses penyidikan kasus tersebut. Bahkan, FDK NTB menilai upaya penyidik Polda NTB membuka kembali perkara yang sudah pernah ditutup penyidik Direktorat Reskrim Polda NTB tertanggal 25 Januari 2006, merupakan tindakan yang berindikasi mal praktek hukum.
“Penyidik Polda NTB sendiri yang pernah menyatakan bahwa dalam perkara itu Thamrin Rayes selaku ketua panitia pengadaan tanah tidak cukup unsur hukum untuk dijadikan tersangka hingga diterbitkan SP3, kini malah membuka kasus itu lagi dan mengaitkan dengan persoalan serupa,” ujar Malik menambahkan. Karena itu, FDK NTB memastikan jika ultimatum itu tidak digubris Kapolda NTB maka mereka tidak dapat menjamin instabilitas keamanan di wilayah NTB. Instabilitas keamanan yang dimaksud yakni akan terjadi aksi massa besar-besaran di berbagai wilayah NTB, termasuk upaya pemblokiran aktivitas di pelabuhan laut Poto Tano, Pulau Sumbawa. (ant)
Kejakgung Bantah Lunak terhadap Hartono Tanoesudibyo Jakarta (Bali Post) Kejaksaan Agung (Kejakgung) membantah bersikap lunak terhadap kuasa pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) Hartono Tanoesudibyo terkait dugaan korupsi pada Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) yang merugikan negara sekitar Rp400 miliar. “Bukan lunak, kalau dia memang sakit, orang berobat kan haknya,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendy di Jakarta, Jumat (6/2) kemarin. Hartono Tanoesudibyo sebelumnya meminta penundaan pemeriksaan terhadap dirinya pada Senin (9/ 2) karena masih berobat di Singapura. Ia dipanggil penyidik Kejaksaan Agung pada 23
Desember 2008 untuk diperiksa namun tidak bisa hadir karena masih menikmati liburan Natal, kemudian dipanggil lagi pada 8 Januari 2009 namun beralasan tengah berobat di Singapura. Jampidsus mengatakan, lebih baik Hartono Tanoesudibyo sembuh dahulu baru diperiksa ketimbang nantinya di tengah pemeriksaan mengalami sakit kembali. “Masak kita paksa-paksa, nanti kita minta keterangan terganggu lagi kesehatannya. Lebih baik dia sembuh sekalian,” katanya. Kendati demikian, ia mengakui adanya aturan yang bisa memeriksa seseorang di tempat perawatan sakitnya. “Tapi persoalannya dia berada di Singapura. Biayanya berapa dan dana perkara kan terba-
tas,” katanya. Sebelumnya, Jampidsus menyatakan kuasa pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) Hartono Tanoesudibyo dapat dianggap melecehkan hukum jika tidak memenuhi pemanggilan penyidik pada Senin (9/2). “Kalau tidak datang, artinya dia melecehkan hukum,” katanya. Penyidik Kejaksaan Agung sudah menetapkan lima tersangka dalam kasus Sisminbakum itu yakni Zulkarnain Yunus dan Romli Atmasasmita (mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Syamsuddin Manan Sinaga (Dirjen AHU), Yohannes Woworuntu (Dirut PT SRD) dan Ali Anwar Jannah (mantan Ketua Koperasi Pegawai Depkumham). (ant)
Pungli Tiket, Empat Petugas Pelabuhan Tersangka Banyuwangi (Bali Post) Penyidik Polres Banyuwangi, Jawa Timur menetapkan empat tersangka kasus dugaan pungutan liar (pungli) tiket di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Untuk mengetahui kerugian negara, penyidik akan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit di pelabuhan. Tersangkanya masingmasing IA (49), RM (50), SD (41) dan FTR (46). IA dan RM adalah oknum petugas loket PT ASDP Ketapang, sedangkan SD dan FTR
petugas tiket dari perusahaan kapal PT Jemla Feri. Keempat petugas nakal itu digerebek sekitar pukul 01.00 WIB, Rabu (4/ 2) oleh tim buser Polres. Kasus pungli tiket penyeberangan Ketapang dibongkar aparat Polres setelah diselidiki sejak lama. Polisi mencium adanya persekongkolan antara petugas loket dan petugas tiket perusahaan kapal. Modusnya, petugas loket ASDP menjual tiket bekas kepada pengendara truk. Tiket bekas itu adalah hasil pemberian dari petugas tiket di pintu masuk kapal.
Uang hasil penjualan tiket ini disinyalir dibagi bersama. Aksi ini biasanya dilakukan menjelang dini hari untuk menghindari pantauan petugas. Pascaterbongkarnya kasus ini proses penarikan tiket menuju kapal terlihat lebih ketat. Sejumlah petugas ASDP tampak disebar di beberapa pintu masuk dermaga. Mereka mengawasi ketat proses penarikan tiket dari pengendara yang akan masuk ke kapal. Empat petugas yang ditetapkan tersangka terancam dipecat dari posisi masing-masing. (udi)
Dua Senpi Ilegal Disita Banyuwangi (Bali Post) Polres Banyuwangi, Jawa Timur menyita dua senjata api (senpi) ilegal milik salah satu bos perkebunan Lidjen, Banyuwangi, Jumat (6/2) kemarin. Kedua senjata itu ditemukan setelah polisi melakukan penggeledahan di rumah dinas perkebunan. Tersangkanya, H. Syafik Udin (50), administrator (adm) perkebunan di lereng Gunung Ijen. Dua senpi yang disita masing-masing jenis Winchester SLR 69 kaliber 5,6 dengan lima butir amunisi dan Reminton kaliber 22. Keduanya tanpa dilengkapi dokumen resmi. Bahkan massa izinnya telah habis sejak tahun 2007 silam. Penyitaan dua senpi ini berawal dari kasus penggelapan yang dilaporkan Dedi Harsono, mantan anggota Polres Banyuwangi, Senin (2/2) lalu.
Korban melaporkan tersangka telah menggelapkan senpi jenis Winchester. Setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik menetapkan Syafik Udin sebagai tersangka. Tak berhenti di situ. Polisi terus melakukan pengembangan penyidikan. Penyidik mendapat informasi penimbunan senpi di rumah tersangka. Polisi kemudian menggeledah rumah tersangka tidak jauh dari lokasi perkebunan. Hasilnya, polisi menemukan sepucuk senpi jenis Reminton yang ditimbun di belakang rumah. ‘’Untuk pengembangan penyidikan, senpi kita sita ke Polres,’’ kata Kapolres Banyuwangi AKBP Rahmat Mulyana, kemarin. Senpi yang ditemukan adalah jenis senjata yang biasa digunakan latihan perang TNI. Senjata jenis ini juga kerap kali digunakan berburu di hutan. Kemarin tersangka sedi-
anya dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Namun hingga sre hari, tersangka tak kunjung tiba. Penyidik rencananya akan melayangkan pemanggilan lanjutan. ‘’Jika mangkir terus, kita akan lakukan penjemputan paksa,’’ kata Kapolres. Untuk sementara, penyidik kesulitan mencari saksi penimbunan senpi ilegal tersebut. Pasalnya, aksi penimbunan itu hanya diketahui satu orang karyawan perkebunan. Kapolres menambahkan, tersangka akan dijerat dengan ancaman berlapis. Kasus penipuan akan menggunakan jeratan pasal 372 KUHP. Khusus penimbunan senpi akan dikenakan pasal 1 ayat 1 UU darurat 12/1951 dengan ancaman minimal 12 tahun penjara. Selain pimpinan perkebunan, tersangka juga dikenal penasehat salah satu parpol besar di Banyuwangi. (udi)
Tim Yustisi Dari Hal. 1 Tetapi sayangnya teguran atau turunnya tim yustisi untuk mengeksekusi bangunan bermasalah pun, tidak cukup. Salah satu contoh nyata adalah Anantara Seminyak. Anantara Seminyak pada bulan September 2008 lalu dibongkar perdana oleh Satpol PP Badung. Tetapi hingga kini atau hampir lima bulan Satpol PP Badung berjanji, Anantara Seminyak masih belum menepati janjinya memotong sendiri. Kepala Satpol PP Badung I Wayan Adi Arnawa ketika kembali dit-
anya komitmennya dalam pembongkaran Anantara, Jumat (6/2) kemarin, justru terkesan menghindar dari media. Dia hanya tersenyum sambil masuk mobil dinasnya dan mengatakan, ‘’Pokoknya segera akan kami selesaikan pembongkarannya.’’ Dua kasus tersebut, hanya sebagian kecil dari pelanggaran perizinan bangunan dalam perda tata ruang yang belum terselesaikan hingga kini. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali Agung Wardana dengan tegas menyatakan Pemkab Badung
sudah tidak sanggup mengawasi pelanggaran tata ruang di wilayahnya. Dalam hal ini, peran Gubernur sangat diharapkan, karena penegakan Perda Tata Ruang khususnya Perda No. 3 Tahun 2005 menjadi kewenangan Gubernur. ‘’Kita sudah tidak bisa lagi menggantungkan harapan ke Pemkab Badung, karena mereka (Pemkab Badung - red) sudah lembek dan terkesan main mata dengan investor,’’ tegasnya. Lalu, bagaimana dengan DPRD sebagai lembaga kontrol? Wardana menyatakan sama saja, belum maksimal melakukan kontrol. (ded)