NUSANTARA
Rabu Kliwon, 7 Januari 2009
LINTAS
NUSANTARA
Siswi Pembunuh Disidangkan TANJUNGPINANG - Seorang siswi kelas satu SMAN di Tanjungpinang, Provinsi Kepri, SK (16), yang menjadi terdakwa karena diduga telah membunuh bayinya sendiri mulai disidangkan di pengadilan negeri setempat, Selasa (6/1) kemarin. SK memasuki ruang sidang dengan menutupi wajahnya. SK yang didampingi keluarganya menangis sepanjang jalan menuju ruang persidangan yang berlangsung secara tertutup. Sementara pihak keluarga SK menunggu di luar ruang sidang. Ini adalah sidang perdana SK untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. SK didakwa telah melakukan pembunuhan berencana yang disubsiderkan dengan pasal penghilangan nyawa orang lain. Peristiwa pembunuhan yang diduga dilakukan SK itu terjadi pada 24 November 2008. “SK ditangkap di sekolahnya,” kata Kapolsek Bukit Bestari AKP Arifin. (ant)
Gudang Pupuk Digerebek KEDIRI - Kepolisian Resor (Polres) Kediri menggerebek sebuah gudang pupuk di Dusun Sumber, Desa Woromarto, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Selasa (6/1) kemarin, karena menjual pupuk bersubsidi tanpa dilengkapi izin. “Kami mendapatkan laporan adanya penjualan pupuk subsidi tanpa dilengkapi izin di wilayah Purwoasri, sehingga kami langsung menuju ke lokasi,” kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kediri AKP Didit Prihantoro. Dalam penggerebekan yang dilakukan di UD Syamsuri Jaya milik Muhammad Syamsuri itu, petugas mendapati sekitar delapan ton pupuk bersubsidi. Beberapa pupuk yang tersedia di gudang tersebut adalah ZA hingga 99 sak (per sak 50 kilogram), urea enam sak (50 kilogram), petroganik 14 sak (20 kilogram), phonska 12 sak (20 kilogram) dan 55 sak yang ukuran 50 kilogram. (ant)
Ribuan VCD Bajakan Disita MATARAM - Aparat Polsek Cakranegara menyita lebih dari 2.000 keping VCD bajakan yang diperdagangkan Khaerul (25) di Jalan Panca Usaha, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (6/1) kemarin. Wakil Kapolsek Cakranegara Iptu Andre Handoko mengatakan, penyitaan VCD bajakan itu dilakukan setelah pengintaian selama sepekan. “Setelah diamati selama sepekan, ternyata kios itu merupakan distributor VCD bajakan sehingga dilakukan penggerebekan dan terbukti lebih dari 2.000 keping merupakan barang bajakan,” ujarnya. (ant)
Ganti Rugi Dari Hal. 1 ‘’Saya terpaksa mengajukan gugatan terhadap PDI-P Jatim dan KPUD Jatim dengan tuntutan ganti rugi Rp 100 miliar dan permintaan sita jaminan,’’ kata Sholeh, yang juga berprofesi sebagai pengacara ini. Pencoretan nama Sholeh dalam DCT caleg dari dapil I untuk DPRD Jatim disebabkan karena M. Sholeh pada 22 September 2008 mengajukan permohonan uji material ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas isi Pasal 55 dan 214 UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu legislatif. Pertimbangan gugatan ke MK oleh penggugat adalah sistem penentuan caleg terpilih yang diatur dalam pasal 214 UU No. 10 tahun 2008 bukan berdasarkan suara terbanyak, tetapi sistem nomor urut. Sehingga tidak aspiratif dan mengebiri hak pemilih yang telah memilih caleg. Bahkan, 23 Desember 2008 Mahkamah Konstitusi telah memutus permohonan penggugat yang isinya menyatakan: Pasal 214 UU nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ‘’Karena permohonan itu barangkali membuat mereka marah. Sebab, penggugat dianggap telah melawan kebijakan,’’ katanya. Apa dasar Sholeh menggugat PDI-P Jatim dan KPU Jatim? Ia menyatakan, sesuai dengan putusan MK, dirinya berhak menjadi caleg Dapil I dari PDI-P. Sebetulnya, kata dia, jika kedua badan tergugat (PDI-P Jatim dan KPU Jatim) mengacu kepada putusan MK, posisinya sebagai caleg dari PDI-P harus dikembalikan setelah terjadi pencoretan. ‘’Seharusnya, PDI-P Jatim dan KPU Jatim menghormati keputusan MK, dan jika mengacu kepada MK posisi saya harus dikembalikan,’’ kilahnya. Sholeh, yang menjabat Ketua Biro Hukum DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini berjanji jika gugatan materialnya dikabulkan, uang sebesar Rp 100 miliar akan digunakan untuk membantu rakyat kurang mampu dengan membelanjakan sembako murah untuk rakyat. (059)
Tokoh Semu Dari Hal. 1 Wayan P. Windia berharap agar krama Bali tak terpesona oleh figur kamuflase semacam itu. Untuk mencari figur panutan, krama Bali hendaknya menggunakan tolok ukur Tri Semaya yakni Attita, Wartamana dan Nagata. Kapabalitas ketokohan seseorang hendaknya dilihat dari masa lalunya, masa kini dan masa yang akan datang. Ini penting dijabarkan mengingat kini banyak politisi yang mencoba memposisikan dirinya sebagai figur ideal bagi Bali, padahal sejatinya tokoh semacam ini adalah tokoh semu yang tak kredibel ketika diberikan kepercayaan menjaga Bali. Dewa Lidartawan mengatakan ada banyak indikator yang mestinya dikondisikan oleh seseorang jika ingin menjadi panutan. Setidaknya, ke depan seorang tokoh Bali haruslah cakap dalam membangun komitmen menjaga dan mengawal Bali, memiliki kepekaan adat dan budaya, termasuk cerdas dalam mengomunikasikan ideide dan gagasan politik dalam menjaga stabilitas politik, ekonomi termasuk sosial-budaya di Bali. Dalam konteks inilah Bali memerlukan figur yang satyawecana yang ditandai keselarasan perkataan dan perbuatan. Namun yang terjadi sekarang adalah krisis figur, karena tokoh-tokoh Bali banyak dirasuki kepentingan personal dan keinginan untuk berkuasa. Padahal untuk menjaga dan menata Bali, semua komponen harus bergerak sesuai swadharma-nya, bukan malah melakukan intervensi terhadap hal-hal lain yang bukan menjadi bidang tugasnya. ‘’Saya berharap media massa bisa menjadi mediator dalam melahirkan kembali figur-figur panutan yang siap mendedikasikan hidupnya demi Bali, bukan menjadikan potensi Bali sebagai lahan untuk menikmati ambisi pribadi,’’ tegasnya. Dr. Ketut Putra Erawan mengatakan figur panutan bagi Bali merupakan hal mutlak yang harus dibentuk dengan sistem yang jelas dari publik. Dalam konteks ini, krama Bali jangan mau lagi diperdaya oleh kepentingan politik temporer. Krisis figur panutan dalam transisi regenerasi kepemimpinan Bali bisa diatasi dengan membangun dan membudayakan kembali sikap kritis kepada pemimpin yang salah jalan. Dalam konteks ini pemimpin jangan memposisikan kritik sebagai ancaman, melainkan sebagai komitmen kebersamaan menuju pengelolaan kekuasaan yang berpihak pada publik. Indikator figur panutan bagi Bali, katanya, tentunya harus memiliki korelasi dengan keberanian seorang figur melakukan proteksi secara lebih jelas terhadap budaya Bali, potensi Bali, termasuk terjaganya kekerabatan. Figur panutan harus mampu melepaskan diri dari kepentingan-kepentingan politis sempit dan memiliki dedikasi yang jelas terhadap Bali. Intinya, kata dia, figur panutan bagi Bali adalah sosok yang mampu mengaktualisasikan harapan krama Bali, bukan mengaktualisasikan kepentingan pribadi penguasa kepada krama Bali. (dir)
19
Aksi ’’Trafficking’’ di NTB
Polisi Selamatkan 307 Orang
Mataram (Bali Post) Hanya dalam dua bulan terakhir di pengujung tahun 2008 (November dan Desember), aparat Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil menyelamatkan 307 orang dari aksi perdagangan orang (human trafficking). Direktur Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polda NTB Kombes Pol. William Lameng di Mataram, Selasa (6/1) kemarin mengatakan, 307 orang warga NTB itu hendak dijadikan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) di sejumlah negara, namun melanggar ketentuan. “Ada indikasi perdagangan orang karena cukup banyak calon TKI itu yang masih di bawah umur dan tingkat pendidikan yang belum memenuhi syarat untuk dipekerjakan di luar negeri,” ujarnya. William Lameng mengatakan, syarat menjadi TKI antara lain usia minimal 21 tahun dengan tingkat pendidikan yang relatif memadai
seperti tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Sementara para calon TKI asal NTB yang hendak diberangkatkan itu yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD) mencapai 48 persen, bahkan ada yang belum bisa menulis dan membaca. “Kalau dipaksakan sebagai TKI di luar negeri maka dikhawatirkan menimbulkan masalah sekaligus merusak citra bangsa dan negara,” ujarnya. Tingkat Pendidikan Lameng mengatakan, indikasi perdagangan orang lainnya yakni upaya pemalsuan dokumen para calon TKI asal NTB itu seperti usianya ditambah agar men-
capai syarat minimal 21 tahun dan manipulasi tingkat pendidikan agar layak menjadi TKI. Menurutnya, sejak November hingga Desember 2008, mencuat 30 kasus perdagangan orang, masing-masing enam kasus di bulan November dan 24 kasus di bulan Desember. Kasus perdagangan orang itu melibatkan 25 orang calo TKI ilegal yang kini berstatus tersangka, yang lima orang di antaranya merupakan calo perempuan. Jumlah calon TKI yang nyaris menjadi korban dalam 30 kasus perdagangan orang dalam dua bulan itu mencapai 307 orang, terdiri atas 185 orang laki-laki dan 122 orang perempuan. “Para tersangka ditahan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, sebagian sudah diberkaskan dan dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses persidangannya,” ujar Lameng. (ant)
Banyuwangi (Bali Post) Dua pelaku jambret yang biasa beroperasi di kota Banyuwangi babak belur dihajar massa, Senin (5/1) malam. Keduanya ditangkap saat beraksi di Jalan Ahmad Yani, Banyuwangi. Pelaku sempat kabur, namun berhasil digulung setelah terjadi aksi kejar-kejaran. Tersangka masing-masing Samhadi (30) dan Zainurohman (19), warga Wongsorejo, Banyuwangi. Keduanya dikenal sebagai pemain baru. Ceritanya, Senin malam keduanya beraksi menjambret seorang perempuan yang sedang mengendarai motor sekitar pukul 19.00 WIB. Namun sial, aksi itu gagal. Korban berteriak minta tolong. Warga pun berhamburan dan mengejar pelaku. Merasa terpojok, pelaku tancap gas ke arah utara. Menggunakan sepeda motor Suzuki Tunder, pelaku nyaris lolos dari kejaran warga. Mereka berhasil mengelabuhi warga dan menghilang. Namun apes, saat akan beraksi lagi, sejumlah warga berhasil menggulungnya. Tak pelak, warga yang marah berusaha menghakimi beramai-ramai. Meski tertangkap warga, pelaku masih cukup berani. Mereka tetap nekat kabur. Beruntung, saat kondisi kritis, tim buser Polres Banyuwangi tiba di lokasi. Tak ingin pelakunya kabur, polisi akhirnya men-
embaknya di bagian kaki. Tersangka pun jatuh tersungkur dan digelandang ke Mapolres Banyuwangi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan dua buah sepeda motor Suzuki Tunder dan sebuah HP. Polisi juga menemukan sejumlah kartu ATM yang diduga hasil penjambretan. Hasil penyidikan, tersangka mengaku sudah beraksi di 12 TKP. Biasanya sasaran utamanya adalah pengendara perempuan yang membawa tas. ‘’Kami sudah lama mengejar kedua pelaku, namun selalu lolos,’’ kata Kasat Reskrim AKP
Kukuh seizin Kapolres Banyuwangi, Selasa (6/1) kemarin. Untuk pengembangan penyidikan, kemarin tersangka diajak ke sejumlah TKP. Namun polisi belum menemukan bukti baru. ‘’Kami masih kembangkan lagi komplotan lainnya,’’ sambung Kukuh. Meski tergolong pendatang baru, tersangka terbilang nekat. Mereka berani beraksi ketika jalanan masih ramai. Modusnya, pelaku mengendarai motor berboncengan. Begitu sasaran melintas, pelaku langsung tancap gas dan menyambar tas korban. (udi)
Tepergok, Dua Pelaku Jambret Dihajar Massa
Bali Post/udi
JAMBRET - Dua pelaku jambret digelandang ke Mapolres Banyuwangi, Selasa (6/1) kemarin. Keduanya babak belur setelah tepergok warga.
SIM Poltabes Denpasar Dipalsu di Banyuwangi Banyuwangi (Bali Post) Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) buatan Poltabes Denpasar, Bali dipalsu di Banyuwangi. Aksi pemalsuan itu terbongkar saat Polres Banyuwangi menggelar razia rutin di Jalan Raya Singojuruh, Selasa (6/1) kemarin. Tersangkanya, Agus Sulihtio (27), warga Genteng, Banyuwangi. SIM yang dipalsu jenis C atas nama Helmi Kurniawan, warga Jalan Imam Bonjol, Denpasar. Saat dipegang petugas, SIM yang ditunjukkan tersangka sudah terlihat lusuh. Bahkan, foto yang tertera mulai luntur. Polisi yang curiga akhirnya mengamankan pemiliknya. Saat diinterogasi, tersangka tetap ngotot SIM yang dipegang adalah miliknya. Di dalamnya tertera batas ked-
aluearsa hingga 14 Januari 2012. Kala itu, tersangka mengendarai motor hendak pergi ke Bali. Sehari-harinya, tersangka berprofesi sebagai tukang jahit di Denpasar. Tak ingin dikelabui, petugas Polres Banyuwangi akhirnya mengecek ke Poltabes Denpasar. Hasilnya, SIM yang ditemukan ternyata palsu. ‘’Kami sudah mendapat kepastian bahwa SIM yang dipegang tersangka adalah palsu,’’ kata Kasat Reskrim AKP Kukuh Kurniawan seizin Kapolres Banyuwangi, Selasa (6/1) kemarin. Hasil komunikasi dengan Poltabes Denpasar, kata Kukuh, nama yang tertera di dalam SIM memang tercatat di unit pembuatan SIM Poltabes. Namun batas kedaluwarsanya hanya sampai 2010. Pasalnya, SIM itu dike-
luarkan tahun 2005 lalu. Sedangkan yang ditemukan SIM tersebut berlaku hingga 2012 nanti. Untuk pengembangan penyidikan, tersangka berikut barang bukti diamankan ke Mapolres Banyuwangi. Kemarin, tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di unit pidana khusus Polres. Selain mengamankan SIM palsu, penyidik juga menyita sejumlah identitas pelaku. Meski tertangkap basah mengantongi SIM palsu, tersangka tetap ngotot tak mengakui perbuatannya. Padahal, foto dan identitas yang tertera tidak sesuai dengan identitas tersangka. ‘’Pelaku ngotot SIM itu miliknya dan asli dibuat di Poltabes Denpasar,’’ kata Kukuh. (udi)
Tim Restrukturisasi Dari Hal. 1 ‘’Kalau database perusahaan di Indonesia dipegang swasta, sudah pasti sangat berbahaya. Dokumen yang bersifat rahasia itu harus dipegang pemerintah, bukan swasta. Sisminbakum akan diganti menjadi Pengadaan Administrasi Pendaftaran Badan Hukum atau PAPBH dan dikelola pemerintah,’’ jelasnya. Freddy Harrys menambahkan, tim restrukturisasi telah dibentuk sejak 31 Oktober 2008. Pada 27 Novem-
ber 2008, Kejaksaan Agung telah menitipkan pengelolaan sisminbakum kepada tim restrukturisasi. Tim ini terdiri atas sembilan orang dari Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Ditjen Adiministrasi Hukum Umum (AHU) serta Setjen Depkum dan HAM. Di tempat terpisah, tim penyidik Kejaksaan Agung kembali melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait kasus dugaan korupsi tersebut. Mereka yang diperiksa adalah mantan Preskom PT SRD Gerard
Yacobus dan Manajer Keuangan PT SRD Thio Meme. Keduanya diperiksa kesaksian tersangka Dirut PT SRD Yohanes Waworuntu. Tim penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara kandung Harry Tanoesoedibjo yakni Hartono Tanoesoedibjo. Tetapi kuasa pemegang saham PT SRD itu tidak tampak hadir di gedung bundar hingga sore kemarin. Pemanggilan Hartono merupakan pemanggilan kedua. Sedangkan sebelumnya ia mangkir dari pemeriksaan. (kmb3)
Bali Post/ant
BBM ILEGAL - Dua anggota kepolisian memeriksa sebuah kapal pengangkut BBM ilegal di pos terapung Sungai Barito, Polres Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Selasa (6/1) kemarin. Sebanyak 7,8 ton BBM tanpa dilengkapi izin resmi yang diamankan polisi pada Senin (5/1) malam.
Ditahan, Kapal Angkut 7,8 Ton BBM Ilegal Muara Teweh (Bali Post) Polres Kabupaten Barito Utara (Barut) Kalimantan Tengah berhasil menahan sebuah kapal di pedalaman Sungai Barito yang mengangkut 7,8 ton bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan minyak tanah tanpa dilengkapi surat izin sah. “Kapal yang mengangkut BBM illegal ini kami amankan saat berlayar menuju hulu Sungai Barito,” kata Kapolres Barut Wahjoe Witjaksono di Muara Teweh, Selasa (6/1) kemarin. Kapal Motor (KM) Arafah yang mengangkut 19 drum berisi solar dan 20 drum minyak tanah dinakhodai Abdul Manaf dan anak buah kapal (ABK) Andi. Keduanya adalah warga Bengkuang Kabupaten Barito Selatan dan saat ini ditahan anggota
Polres Barut di kawasan Desa Teluk Mayang Kecamatan Teweh Tengah, Senin (5/ 1) sekitar pukul 20.30 WIB. Menurut Kapolres Wahjoe Witjaksono, kapal tersebut sebelumnya berhasil melewati pos terapung Polres di Sungai Barito, namun setelah dilakukan pengejaran petugas maka nakhoda tidak bisa memperlihatkan surat izin membawa BBM itu. “Saat ini nakhoda kami tetapkan jadi tersangka, sedangkan kapal beserta BBM diamankan di pos terapung polisi,” katanya didampingi Kasat Reksrim AKP Dadan W Laksana. Menurut pengakuan tersangka kepada polisi, ribuan liter BBM tersebut milik seorang pengusaha bernama H Yani, warga Bengkuang, Kabupaten Barito Selatan
yang akan dijual ke Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya. “Kami hanya mengambil upah mengangkut BBM itu ke wilayah hulu Sungai Barito,” jelasnya kepada polisi. Kapolres Barut menyatakan pihaknya tetap bertindak tegas terhadap penyelewengan BBM, baik diangkut melalui angkutan darat maupun sungai. BBM ilegal yang diangkut menggunakan transportasi darat dan sungai ini akan dijual kepada pedagang BBM dan perusahaan di pedalaman Kalteng ini karena harga jual lebih tinggi. “Polisi berupaya melakukan pengawasan BBM dengan membuat dua pos di darat dan sungai terhadap penjualan tanpa memiliki izin niaga yang resmi,” jelasnya. (ant)
Menteri Agama Dilaporkan ke KPK Jakarta (Bali Post) Menteri Agama (Menag) M. Maftuh Basyuni dilaporkan ke KPK. Ia diduga menerima dan menyelewengkan dana biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dana abadi umat (DAU). Langkah ini dilakukan ICW dengan mendatangi gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/1) kemarin. Rombongan aktivis antikorupsi yang dipimpin Koordinator Bidang Investigasi ICW Agus Sunaryanto ini diterima Wakil Ketua KPK Bidang Pencegaha M Jasin. Pertemuan berlangsung lebih dari satu jam. Selain melaporkan dugaan korupsi, rombongan kecil ini juga menyerahkan sejumlah dokumen dan data untuk dijadikan bukti awal pemeriksaan. Usai bertemu dengan pimpinan KPK tersebut, Agus Sunaryanto langsung menggelar jumpa pers. Ia membeberkan penggunaan dana tersebut. Berdasarkan data ICW itu, Maftuh diduga menerima DAU dalam bentuk tunjangan fungsional bulanan Rp 15 juta pada 31 Desember 2004 dan JanuariApril 2005 sebesar Rp 20 juta.
Fasilitas Pariwisata Dari Hal. 1 Kalaupun misalnya pemerintah tidak memberikan izin, maka pembangunan tidak jadi dilanjutkan untuk kepentingan fasilitas pariwisata. Menurut rencana, di TKP akan dibangun restoran. Tiang pancang yang telah ditanam sebanyak 33 buah, sementara yang jebol 22 buah. ‘’Saya masih sebatas menancapkan tiang dan senderan. Jika telah mendapatkan izin baru akan dibangun fasilitas pariwisata,’’ jelasnya di hadapan tim. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 23.00 wita itu menghancurkan bagian utara pekarangan rumah milik Guru Nyoman Nyarti. Di atasnya berdiri Pura Dadia Pasek Kayu Selem. Ratusan kubik tanah dan batu yang longsor itu menghancurkan sebuah balai serta lima buah pelinggih milik korban. Guru Nyoman Nyarti mengatakan malam sebelum kejadian tidak ada hujan. Satu hari sebelumnya hujan gerimis memang turun. Malam harinya, tiba-tiba dirinya dibangunkan setelah terdengar suara gemuruh dan senderan di atasnya jebol. (kmb17)
Selain itu, ICW menduga Maftuh menerima dua kali tunjangan perjalanan dinas ke Arab Saudi pada 16 Februari 2005 dan 4 April 2005 yang masingmasing besarnya 5 ribu dolar AS. Sang menteri diduga pula menerima biaya persediaan perjalanan dinas dari Riyadh ke Jeddah sebesar 1.300 dolar AS pada 15 September 2005. Kemudian biaya perjalanan dinas ke Mesir sebesar 7.500 dolar AS (11 November 2004), tunjangan hari raya sebesar Rp 25 juta (11 November 2004), biaya perjalanan dinas ke Arab Saudi sebesar 7.500 dolar AS (29 November 2004). Biaya perjalanan dinas ke Abu Dhabi sebesar 7.500 dolar AS (4 November 2004) dan biaya open house sebesar Rp 60,6 juta (9 November 2004). ‘’Penggunaan DAU oleh Menag bertentangan dengan Keppres Nomor 22 Tahun
2001 tentang Badan Pengelola DAU. Seharusnya DAU hanya digunakan untuk dakwah, kesehatan, sosial kegamaan, pembangunan sarana ibadah, dan pelayanan ibadah haji,’’ kata Agus Sunaryanto. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin menyatakan pihaknya telah membentuk tim untuk mengkaji penggunaan DAU itu. Selain itu, tim juga akan mengkaji mengenai kelebihan pembayaran ibadah haji Rp 4,8 juta per jemaah. Kelebihan itu diduga berasal dari penurunan biaya penerbangan akibat penurunan harga bahan bakar. ‘’Laporan ini langsung kami tindak lanjuti dengan membentuk tim peneliti. Tim akan mengkaji DAU. Jika kami memerlukan informasi akan memanggil pihak-pihak yang diduga mengetahui kasus,’’ ini tutur Jasin. (kmb3)
Bekukan Aset Dari Hal. 1 Ia mengatakan, Bapepam telah memerintahkan Bursa Efek Indonesia (BEI) mensuspensi aktivitas perdagangan SPS terhitung 6 Januari 2008. Selain itu Bapepam juga telah memerintahkan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk membekukan seluruh aset SPS dan nasabahnya. IHSG Tertekan Kasus penyalahgunaan rekening efek nasabah oleh PT Sarijaya Permana Sekuritas (SPS) telah menekan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Selasa kemarin ditutup turun tipis 0,13 persen. IHSG ditutup turun 1,801 poin ke posisi 1.435,537 dan indeks sahamsaham unggulan (LQ45) turun 0,517 poin atau 0,18 persen menjadi 290,352. ‘’Kasus SPS telah menjadi kendala di pasar saham Indonesia,’’ kata Analis Riset PT Panin
Sekuritas Alfiansyah. Kasus ini, lanjut Alfiansyah, telah menimbulkan ketidakpercayaan para investor terhadap pasar saham, sehingga mengalami tekanan jual. Dia mengungkapkan bahwa tekanan jual ini juga dipengaruhi bursa regional yang juga menurun, seperti bursa Hongkong. Sementara itu, otoritas pasar modal telah melakukan pemanggilan terhadap 49 anggota bursa (AB). Hal ini untuk mencegah agar tak sampai kasus penggelapan rekening efek nasabah yang dilakukan Komut PT SPS terulang lagi. ‘’Pemanggilan 49 AB oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) tersebut bertujuan untuk mereview semua AB agar dapat menjalan aktivitasnya secara benar. Tidak mungkin semuanya dipanggil bersamaan, nanti akan ada giliran yang lain,’’ kata Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Erry Firmansyah. (ant)
Perang Irak Dari Hal. 1 Ia adalah anggota Kelompok Studi Irak, komisi bipartisan yang ditugasi untuk memeriksa cara untuk mengakhiri perang Irak. Rekomendasinya bagi penarikan tentara bertahap sebagian besar diabaikan oleh pemerintah Bush, yang malah memilih untuk meningkatkan kehad-
iran militer AS di Irak. Sebelum begabung dengan Gedung Putih, ia memimpin sebuah pusat kebijakan publik di Universitas Negeri California, Monterey dan mengabdi di beberapa jabatan lain dalam jaringan universitas negeri California. Ia juga duduk di sejumlah perusahaan dan badan tidak mencari keuntungan. (ant/afp/rtr)