pini
Suluh Indonesia, Rabu 28 Desember 2016
5
F OKUS Pembenaman Moralitas Sejak Dini EBERAPA waktu lalu masyarakat Indonesia digemparkan dengan beredarnya vaksin palsu. Jauh sebelum-sebelumnya, sebenarnya telah banyak pula beredar barang-barang palsu. Mulai obat palsu, shampo palsu, beras palsu, ijazah palsu, uang palsu, bulu mata palsu, rambut palsu, dan berbagai produk dan merek palsu lainnya. Bahkan yang lebih parah, manusia-manusia palsu pun gentayangan. Sebut saja ada dukun palsu, polisi gadungan (palsu), dan lainnya. Ada pula janji-jani palsu, laporan palsu, keterangan palsu, dan berbagai kepalsuan lainnya. Kepalsuan memang sudah menjadi hal latah dan umum di masyarakat. Jika dikembalikan kenapa ada atau terjadi berbagai kepalsuan tersebut, maka titik awalnya pastilah karena adanya ketidakjujuran. Ketidakjujuran atau kebohongan ini telah meracuni semua elemen masyarakat, mulai dari yang kecil, aparat terbawah sampai para pejabat. Bahkan, kepalsuan seakan telah dibenamkan dalam alam pikir manusia sejak dini saat usia sekolah. Karena itu pula ada yang mengatakan, sangat sulit dan langka untuk menemukan manusia jujur sekarang ini. Mengapa sulit, karena ketidakjujuran, sadar atau tidak sadar telah diajarkan sejak dini pada anak-anak kita. Dimulai saat anak-anak sekolah, mereka sudah dipertemukan dengan para guru yang tidak jujur. Para guru dengan berbagai alasan dan dalih memberi les pada anak didik, baik di sekolah, di rumah guru bersangkutan atau di tempat bimbingan belajar milik para guru bersangkutan. Padahal, lebih banyak orientasinya lebih pada materi uang les yang dibayarkan para siswa. Siswa yang ikut les akan diberikan bocoran soal dan “dianakemaskan” di kelas. Sementara anak-anak yang tidak ikut les di guru bersangkutan, siapsiap menerima diskriminasi, mulai tidak mendapatkan bocoran soal maupun sikap-sikap diskriminatif lain dari guru bersangkutan. Penilaian pun menjadi tidak jujur dan sangat subjektif. Memang dari sisi nilai angka-angka, mungkin anak yang ikut les di guru tersebut selalu tinggi, baik dalam ulangan sehari-hari maupun ulangan umum. Namun, nilai tersebut diperoleh dari sebuah proses yang tidak jujur, penuh kebohongan. Karena ketika dites secara independen seperti lewat ujian nasional (UN), atau diadu dengan anak lain yang memang proses memperoleh nilainya secara jujur, kedok mereka akan terbongkar. Lucunya, para orang tua justru bangga dengan kepalsuan tersebut. Mereka bangga dan tidak pernah sadar, bahwa mereka telah membayar mahal dan mengeluarkan uang banyak hanya untuk anaknya dibuat bodoh dan tidak jujur. Sebab, mereka hanya “membeli” nilai dan angka-angka tanpa pernah berpikir atau bahkan tidak mau tahu, yang sebenarnya masuk ke otak anaknya. Apa yang diperoleh dari hasil les yang mereka bayar mahal tiap bulannya, belum termasuk ongkos antar jemput dan bekal untuk les anak-anak mereka, hanya untuk mendapatkan sebuah pembodohan dan ketidakjujuran. Sungguh ironis memang. Namun, lebih parah dan ironis lagi, hal itu dilakukan oleh guru yang sejak dulu digembar-gemborkan sebagai orang yang patut digugu (dipercaya) dan ditiru. Jika guru saja sudah tidak jujur, tidak bisa dipercaya, tidak bisa dijadikan teladan, dapat dibayangkan sudah bagaimana SDM bangsa ini. Jika asupan gizi anak-anak sudah palsu, vaksin yang diterima palsu, terus santapan rohani mereka juga palsu, maka akan lahirlah manusia-manusia dengan berbagai kepalsuan dan menjadi pemalsu ulung. Anak yang sudah biasa mendapat bocoran soal akan menjadi orang yang pemalas, malas berpikir apalagi bekerja. Dia cenderung mengejar cara-cara instan dan melakukan segalanya dengan cara instan. Ditambah lagi asupan jasmani dan rohani mereka juga instan, tambahlah menjadi manusia-manusia instan. Pada saatnya nanti, pola pikir anak instan ini akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupannya, mulai dari interaksi sosial, penyelesaian masalah dan sebagainya. Contoh sederhana, ketika mereka mencari sekolah yang lebih tinggi, mereka akan menempuh cara-cara instan tadi. Mulai mencari bocoran soal, nyontek, membawa kerpekan/ contekan, sampai aksi suap menyuap dan tombok-tombokan. Lucunya, lagi-lagi pembodohan, kebohongan dan ketidakjujuran ini mendapat dukungan para orang tua yang dengan gagah dan bangganya, anaknya telah bisa lolos sekolah favorit atau bergengsi yang diidam-idamkan. Ketidakjujuran dan aksi instan akan berlanjut ke hal-hal lainnya, seperti dalam pengurusan surat-surat semacam KTP, SIM, IMB, atau perizinan lainnya. Tak mengherankan jika di negeri ini budaya pungli (pungutan liar), korupsi, manipulasi, kolusi, suap menyuap, sogok menyogok, gratifikasi, sangat sulit dihilangkan. Karena itu pula, pemerintah sekarang ini begitu gencar melakukan gerakan OTT (operasi tangkap tangan) baik dalam masalah pungli—dengan gerakan Sapu Bersih (Saber) Pungli maupun korupsi, suap/gratifikasi dan lainnya. Namun, hal itu tidaklah efektif untuk memberangus apalagi meniadakan berbagai tindak yang berakar dari kepalsuan dan ketidakjujuran tadi. Karena sejarah kasusnya dimulai sejak dini, yakni saat anak-anak sekolah. Maka dari itu, haruslah diawali sejak dini dari dunia pendidikan juga. Salah satu terobosan yang telah dilakukan pemerintah, yakni dengan meniadakan les sekolah (di sekolah maupun yang diberikan guru di rumahnya). Langkah ini sebenarnya cukup bagus untuk menghilangkan subjektivitas penilaian para guru tadi, di samping menanamkan kejujuran pada siswa sejak dini. Menanamkan pentingnya proses pada anak-anak agar mereka tidak terbiasa dengan budaya instan. Hal ini juga bisa memangkas budaya para orang tua yang lebih mementingkan dan mendewakan nilai angka-angka dari proses dan isi sebenarnya yang diperoleh anaknya. Terpenting, pelajaran kejujuran menanamkan moralitas spiritualitas yang tercermin dari budi pekerti anak-anak. Buat apalah nilai tinggi, anak pintar, tetapi tidak jujur dan tidak bermoral. ***
B
Bang D
el
PN Jakut menolak eksepsi terdakwa perkara penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama dan tim penasihat hukumnya.
Penahanan dianggap tak perlu ...
Mediasi sebagai Budaya dan Ideologi Hukum DALAM kesehariaannya tiap orang dan/atau badan hukum tidak dapat terhindar dari adanya sengketa atau konflik, adalah suatu keniscayaan sengketa ada dalam kehidupan bermasyarakat. Sengketa merupakan suatu realitas sosial dari adanya persamaan atau perbedaan kepentingan. Menariknya bahwa tiap sengketa sering diselesaikan dengan cara-cara mengedepankan permusuhan. Dalam arti mengupayakan penyelesaian sengketa dengan berpotensi memicu sengketa baru lainnya.
Oleh karena itu, perlu diketahui oleh masyarakat bahwa ada cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dirasa memberikan manfaat penyelesaian sengketa secara sederhana, lebih cepat dan biaya ringan serta mengedepankan perdamaian atau kesepakatan yang memenangkan para pihak (win-win solution). Salah satu upaya tersebut disebut Mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa baik di dalam dan/atau di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk menghasilkan kesepakatan yang dibantu oleh mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator yang berperan sebagai penengah dalam proses mediasi tanpa kewenangan memutus yang bersifat imparsial, netral, adil dan rahasia. Mediator membantu untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima para pihak. Mediator menjadi profesi baru dalam penyelesaian
Oleh I Kadek Apdila Wirawan, S.H.* sengketa di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan selama ini proses pengadilan (litigasi) faktanya berlangsung relatif lebih lama, dalam proses persidangan hanya berbicara hukum saja, tidak dapat dirahasiakan, kurang mampu mengakomodasi kepentingan pihak lain, jika dikuasakan maka cenderung didominasi kuasa hukum, biasanya menimbulkan ketegangan atau rasa permusuhan di antara para pihak serta putusan hakim mungkin tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, karena dirasa tidak adil atau adanya rasa sakit hati (win-lose solution). Di sisi lain, pengadilan sering dijadikan “keranjang sampah” dari permasalahan yang ada di masyarakat padahal sesungguhnya tidak semua sengketa harus diajukan ke pengadilan melainkan sebagian
dapat diselesaikan secara win-win solution. Berdasarkan fakta tersebut, lembaga peradilan melalui Mahkamah Agung (MA) dalam penyelesaian sengketa atau perkara perdata mewajibkan upaya mediasi. Secara detil dijelaskan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR dan 154 R.Bg kemudian diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian diubah menjadi PerMA Nomor 1 Tahun 2008 dan perubahan terakhir PerMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PerMA tsb menyatakan bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengke-
ta secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Mediasi juga dimaksudkan agar suatu sengketa di pengadilan dapat dilakukan secara sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Dalam proses mediasi tidak mengedepankan bukti-bukti atau bicara hukum, melainkan kepentingan bersama serta perasaan para pihak. Indonesia sebagai negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, penyelesaian sengketa tentu bertindak sesuai dengan hukum. Akan tetapi sistem hukum di Indonesia berbeda dengan Negara hukum Eropa Kontinental seperti Belanda atau Negara hukum Anglo Saxon seperti Amerika Serikat, sistem hukum di Indonesia menganut Negara hukum Pancasila. Jadi didalam upaya penyelesaian sengketa seharusnya masyarakat mengedepankan caracara yang berbudaya dan cara sesuai ideologi bersama yaitu musyawarah untuk mufakat guna menghadirkan harmoni dalam persaudaraan. *Penulis, calon Mediator Indonesian Institute for Conflict Transformation
Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.
SURAT A NDA Pemerintah Semakin Jelas PEMERINTAH kita saat ini semakin jelas dan terlihat kinerjanya. Saya sebagai rakyat sangat bisa merasakan kinerja pemerintah yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo. Saya hidup di tengah masyarakat ekonomi kelas bawah dan memang itulah kenyataan wajah Indonesia tidak bisa ditutup-tutupi. Walaupun jalanan dipenuhi berbagai merk mobil mewah ratusan juta yang ditumpangi sendirian dan itu terjadi pada banyak individu mengendari mobil mewah sendiri-sendiri dan di sela-selanya ada berduyun-duyun sepeda motor dengan berbagai kelas juga tentunya namun mayoritas adalah sepeda motor kalangan bawah yang hanya untuk
sekedar menembus kemacetan bukan untuk gaya-gayaan seperti kalangan motor tertentu. Dari zaman Pak Harto kita selalu dilatih untuk malu dengan wajah kita yang sebenarnya. Inilah wajah kita. Dari dahulu hingga sekarang adalah samar dan gak jelas. Sangat jelas terlihat pemerintah seperti orang bingung. Pemerintahan tanpa arah. Seakan akan elit politik seperti anak bayi yang lagi sibuk ngaduk-ngaduk makanannya sendiri lalu dimasukkan kemulutnya lalu blepotan dan tumpah karena masih baru belajar makan. Semoga Pemerintah menemukan Jati Dirinya. Sujatmiko Srengseng, Jakarta Barat
Kesejahteraan yang Merata Harus Terwujud
PEMERINTAH harus terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran. Jika dibiarkan meningkat dan tidak cepat ditanggulangi secara sistematis dan terprogram bisa membahayakan, karena dapat menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan yang berakibat bisa terpengaruhnya pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor industri memiliki peran strategis dalam menyumbang kinerja ekspor. Dalam kenyataannya Indonesia memiliki banyak para sarjana yang lulus tetapi sulit mendapat kesempatan kerja sesuai bidangnya. Selain itu, beberapa penelitian
menunjukkan keterkaitan sektor industri relatif lebih dinamis dibanding sektor lain. Dan pada akhirnya, sektor industri mampu menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas dibandingkan sektor lainnya. Tetapi sebenarnya, peningkatan jumlah pengangguran yang terus terjadi di Indonesia ini, diduga akibat program penanganan yang bersifat sementara. Akibat penanganan yang sementara dan program yang terkesan monoton itu membuat jumlah pengangguran sulit bisa ditekan. Alamsyah K Kampung Melayu, Jakarta Timur
Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi.
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk, Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Percetakan : PT SATRIA NARADHA PERS, Cikarang, Bekasi Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.