6. Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) a. Pada Pasal 33 ayat (2) UU Pasar Modal terdapat pengaturan bahwa orang perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai WPEE, WPPE, atau Wakil Manajer Investasi dilarang bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek. b. Perilaku WPPE juga diatur dalam Peraturan Nomor V.E.1, Lampiran Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek. Ketentuan dalam peraturan tersebut antara lain mengatur kewajiban WPPE untuk memberikan keterangan mengenai Efek yang diketahuinya kepada nasabah apabila diminta oleh nasabah yang bersangkutan. Selain itu diatur pula larangan WPPE untuk memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli, menjual atau mempertukarkan efek tanpa memperhatikan tujuan investasi, keadaan keuangan nasabah serta memberikan jaminan atas kerugian yang diderita nasabah dalam suatu transaksi efek.
Information Disclosure 1. Kewajiban Pelaporan Emiten dan Perusahaan Publik Setelah Proses IPO Emiten memiliki kewajiban pelaporan sebagai perusahaan terbuka untuk memberikan informasi yang cukup kepada pemegang saham dan mendorong manajemen lebih berhati-hati dan bertindak profesional dalam setiap aksi-korporasi yang dilakukan, sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Selain itu pula Emiten menerapkan prinsip transparansi sehingga dapat meminimalisasi penyelewengan (fraud) dengan adanya kontrol dari masyarakat. Kewajiban pelaporan yang wajib dilakukan emiten setelah melakukan penawaran umum perdana, yaitu: a. Kewajiban pelaporan berkala 1) Laporan Keuangan Berkala terdiri atas 2 yakni laporan keuangan tengah tahunan (LKTT) dan laporan keuangan tahunan (LKT). Waktu penyampaian LKTT paling lambat akhir bulan ke-1 jika tidak disertai laporan Akuntan, akhir bulan ke-2 jika disertai laporan Akuntan dalam rangka penelaahan terbatas dan akhir bulan ke-3 jika disertai laporan Akuntan. Sedangkan LKT paling lambat akhir bulan ke 3 setelah tanggal laporan keuangan tersebut dan wajib diumumkan kepada publik serta bukti pengumumannya wajib disampaikan kepada OJK. Ketentuan yang mengatur kewajiban pelaporan LKT dan LKTT diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-346/ BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik. 2) Laporan Tahunan antara lain berisi tentang ikhtisar data keuangan penting, laporan dewan komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, analisi dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab direksi atas laporan keuangan, dan laporan keuangan yang telah diaudit. Waktu penyampaian paling lambat 4 bulan setelah tahun buku berakhir. Ketentuan yang mengatur kewajiban pelaporan Laporan Tahunan diatur dalam Peraturan Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-
108
431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik. 3) Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD) hasil Penawaran Umum berisi realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, serta wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam RUPS. Periode pelaporan LRPD setiap 3 (tiga) bulan, yakni bulan Maret, Juni, September dan Desember, dan disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. Jika ada perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, wajib dilaporkan juga terlebih dahulu kepada OJK dan wajib mendapat persetujuan pemegang saham atau pemegang obligasi dan wali amanat. Ketentuan yang mengatur kewajiban pelaporan LRPD diatur dalam Peraturan Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang laporan Realisai Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. 4) Laporan RUPS Tahunan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/ POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Pengaturan ini mencerminkan pengawasan OJK atas pelaksanaan kebijakan perseroan terbuka yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang merupakan komitmen seluruh pemegang saham. b. Kewajiban pelaporan insidentil 1) Keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik, berisi informasi atau fakta material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga Efek atau keputusan investasi, yang harus segera dilaporkan ke OJK dan diumumkan kepada masyarakat. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. 2) Keterbukaan Informasi bagi Emiten yang dimohonkan pailit, berisi kegagalan atau ketidakmampuan menghindari kegagalan membayar kewajiban kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi, dan wajib menyampaikannya kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) sejak Emiten atau Perusahaan Publik mengalami kegagalan atau mengetahui ketidakmampuan menghindari kegagalan dimaksud. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Nomor X.K.5, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-46/PM/1998 tanggal 14 Agusutus 1998 tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik Yang Dimohonkan Pernyataan Pailit.
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik diajukan ke Pengadilan untuk dimohonkan pernyataan pailit, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan mengenai hal tersebut kepada OJK dan Bursa Efek dimana Efek Emiten atau Perusahaan Publiktercatat secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja kedua sejak Emiten atau Perusahaan Publik mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dimaksud. 3) Keterbukaan informasi pemegang saham tertentu, berisi informasi atas kepemilikan saham dan setiap perubahan kepemilikan di atas 5% atau lebih dari saham yang disetor, dan wajib melaporkan kepada OJK. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Nomor 60/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu tanggal 23 Desember 2015.
109