Wawancara Bagaimana menurut anda kondisi demokrasi di Aceh pasca perdamaian? Pertama sekali saya ingin mengucapkan apresiasi kepada penyelenggara Sekolah Demokrasi Aceh Utara karena sudah diberikan kepercayan oleh Komunitas Indonesia untuk Demokrasi untuk membuka Sekolah Demokrasi di Aceh Utara dan ke enam di Indonesia. Kalau kita ambil terma demokrasi, itu masih diperdebatkan baik dari aspek sejarah, religious dan sebagainya. Namun bahwa suara rakyat harus lebih didengar, walaupun namanya demokrasi, tapi suara rakyat tidak didengar, dan tidak mendapat porsi dalam percaturan perpolitikan lokal dan nasional maka itu bukan demokrasi. Ketika kita berhak bersuara dalam tataran santun dan memiliki tatakrama dan mendapatkan porsi yang sebenarnya itulah demokrasi. Konteks Aceh hari ini, dimana Aceh dalam masa transisi dari zamannya konflik, dan sekarang perdamaian, tetapi masih banyaknya perampokan, pencurian, penipuan, intimidasi dan lain-lain, bagaimana menurut anda? Itu kriminal namanya, dan itu ada dimana-mana. Tapi jangan kasih ampun, jangan takut, ini bukan zamannya lagi masa konflik, dimana orang bisa di intimidasi, tapi ketika sudah di alam damai alam yang sudah sama-sama tahu. Hati-hati jangan pernah mau diintimidasi oleh apapun walaupun dengan senjata. Memang adakalanya kita harus menyelematkan nyawa kita, memang kekerasan itu ada dimana-mana, walaupun tanpa senjata banyak terjadi kekerasan. Tapi itu bukan model atau patron arah yang harus kita ikuti, itu harus kita enyahkan. Tapi di kita ini perkembangannya sudah sangat bagus, bagus sekali. Banyak orang datang ke kita karena mereka senang melihat perkembangan dari kita, ada growing democratic behavior, jadi nilai-nilai demokratis sedang tumbuh pesat, memang ada saja sedikit ketimpangan disana-sini. Rakyat harus diberi pencerahan, bahwa mungkin wakil yang kita pilih itu bukanlah wakil rakyat tapi wakil kelompok, walaupun sebenarnya sebelum ia menjadi wakil rakyat ia adalah wakil dari kolompok A dan kelompok B, namun setelah terpilih maka ia sudah menjadi wakil rakyat dan harus memperhatikan rakyat dan bukan kelompoknya. Dan jangan mainmain, demokrasi ini sangat mahal, kita mendapatkan demokrasi ini dengan pengorbanan darah. Bagaimana menurut anda cara kita meningkatkan kualitas demokrasi di Aceh? Yang pertama kali saya kira ada cara-cara formal dan informal, tapi yang paling penting aktor-aktor demokrasi ini adalah wakil-wakil rakyat atau kelompoknya, para eksekutif, legislatif dan yudikatif harus benar-benar sadar bahwa mereka itu adalah aktor-aktor demokrasi yang jalankan demokrasi
yang sehat dan bukan demokrasi yang sakit, jadi mereka juga harus siap untuk dikoreksi. Saya selalu mengingatkan dimedia bahwa yang penting sekali sesuai hadist nabi, Jihad kita yang paling besar adalah mengingatkan pemimpin-pemimpin yang mungkin keliru menurut kita. Jihad yang paling utama ialah yang mengatakan yang benar kepada pemimpinannya mungkin ia berbuat salah. Tapi dengan santun, jangan mencela, jangan, kita gunakan cara-cara terhormat karena kita orang terhormat. Mungkin sekali atau dua kali atau tiga kali tapi tetap menempuh cara-cara yang sopan. Ya shalat aja kalo imamnya salah kita bisa mengingatkan, apalagi yang bersifat duniawi. Bagaiana tanggapan bapak tentang hadirnya Sekolah Demokrasi di Aceh. Bagus sekali. Ini saya kira sebuah break trough point, atau terobosan baru, terobosan dalam pendidikan demokrasi secara formal di Aceh. Dan ini dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang sangat dihormati ditingkat nasional maupun internasional yaitu Komunitas Indonesia untuk demokrasi (KID) yang didalamnya berkumpul orang-orang dari Irian Jaya sampai Aceh. Maksudnya apa, bahwa sekolah itu adalah pintu gerbang, yang melalui pintu itu bisa mendesain, dan setelah ada sistem, ada modul dan ada orang-orang intelektual dan pakar-pakar demokrasi yang akan memberikan pencerahan-pencerahan kepada para calon-calon demokrat walaupun sebagiannya sudah pelaku demokrasi, dan ini tidak bisa kita abaikan, oleh karena itu saya harapkan kepada pelaksana Sekolah Demokrasi di Aceh Utara benar-benar memegang amanah ini dengan baik, karena ini tidak diberikan kepada anda secra pribadi tapi diberikan kepada kita masyarakat Aceh, yang sedang branjak dari alam konflik ke alam perdamaian dari peaceless era ke peacefull era. Di Aceh sekarang sedang menjalankan Syariat Islam, bagaimana anda melihat hubungan Islam dan demokrasi, apakah ada perbenturan? Tidak ada perbenturan. Ditingkat makro apakah Indonesia sudah dijalankan sesuai dengan syariat Islam? Apakah Indonesia harus berbentuk kerajaan, maka demokrasi akan berjalan lebih baik?, saya kira tidak. Apakah Pancasila berkontradiksi dengan agama?, saya kira juga tidak. Syariat Islam-pun dijalankan dengan kaidah-kaidah yang sesuai dengan Hak asasi manusia. Sebutkan saja misalnya qanunqanun syariat Islam yang dijalankan secara santun seperti Qanun Khamar, Judi, dan lain-lain. Hal ini lebih baik ketika dijalankan dibandingkan dengan cara-cara konvensional. Dan dalam syariat Islam pun ada sistem pengadilan banding jika tidak puas. Banyak sekali kritikan terhadap demokrasi di Indonesia. Ternyata demokrasi identik dengan High Cost, demontrasi dan sebagainya, bagaimana cara
Edisi 1 | Tahun 1 | Februari 2011
11