Page 1

BAB I PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN HUKUM PERDATA Peribahasa mengatakan bahwa “ tak kenal maka tak sayang “, demikian halnya dengan ilmu yang akan diuraikan dalam diktat ini. Diktat ini berisikan rangkuman mengenai mata kuliah hukum perdata. Sebelum menguraikan dan mempelajari mengenai hukum perdata, maka perlu bagi para pembaca sekalian untuk terlebih dahulu mengenal dan tahu tentang pengertian hukum perdata atau yang disebut juga sebagai hukum sipil. Para ahli hukum banyak mengemukakan pendapatnya tentang hukum perdata atau hukum sipil ini. Berikut ini, penulis mengemukakan beberapa pendapat para ahli hukum tentang hukum perdata atau hukum sipil : 1. Mr. L.J. Van Apeldorn : Hukum sipil adalah peraturan – peraturan hukum yang mengatur kepentingan seseorang dan yang pelaksanaannya terserah kepada maunya yang berkepentingan sendiri. 2. Mr. H.J. Hamaker : Hukum sipil adalah hukum yang pada umumnya berlaku, yaitu yang memuat peraturan – peraturan tentang tingkah laku orang – orang dalam masyarakat pada umumnya 3. Prof. Mr. E.M. Mejers : Hukum sipil adalah hukum yang mengatur hak – hak yang diberikan kepada perorangan ( individu ), yang diserahkan sepenuhnya untuk menetapkan dengan merdeka, apabila ia akan mempergunakan hak – hak itu, sepenuhnya dapat melulu memperhatikan kepentingan sendiri.

1


4. Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchoen, SH : Hukum perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antara warganegara

perseorangan

yang

satu

dengan

warganegara

perseorangan yang lain. Berdasarkan definisi yang ada, penulis masih melihat kekurang sempurnaan mengenai definisi hukum perdata. Hal ini disebabkan, dalam definisi di atas, para ahli hukum hanya menyebutkan “ orang perorang (naturlijk person) yang dapat mengadakan hubungan hukum “. Padahal dalam kenyataan sehari – hari, akan dapat ditemui bahwa ada pihak yang selain orang ----- yang disebut dengan badan hukum (rechtsperson) -----yang bisa mengadakan hubungan hukum perdata.1 Berdasarkan kenyataan demikian ini maka menurut penulis hukum perdata adalah : Hukum perdata adalah aturan – aturan ( hukum ) yang mengatur hubungan privat antara satu subyek hukum ( orang perorang ataupun badan hukum ) dengan subyek hukum yang lain, yang berlandaskan pada kepentingan privat ( pribadi ) dari subyek hukum yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Pada akhirnya penulis berkesimpulan, bahwa hukum perdata atau yang dikenal sebagai hukum sipil atau hukum privat memiliki unsur – unsur : 1. aturan – aturan hukum 2. kepentingan subyek hukum yang bersangkutan. 3. kewenangan yang dimiliki. Hukum perdata seringkali dikatakan menitikberatkan pada kepentingan pribadi.2 Lebih lanjut, istilah hukum perdata dapat diartikan secara sempit 1

Pada kenyataan sehari – hari, badan hukum merupakan subyek hukum, yang juga memiliki kewenangan hukum yakni kewenangan melakukan perbuatan hukum. 2 Sifat yang menitik beratkan pada kepentingan pribadi inilah yang menjadi ciri khas dari hukum perdata sekaligus membedakannya dengan hukum pidana yang bersifat umum (publik), artinya apabila ada konflik dalam perkara perdata, karena ada pihak yang tidak mentaati aturan hukum perdata ( atau juga karena wanprestasi ), pihak yang berwenang ---dalam hal ini pengadilan / hakim tidak akan mengambil tindakan terhadap pihak yang melenggar ketentuan tersebut apabila tidak ada gugatan dari pihak yang merasa dirugikan. Inilah sebabnya mengapa hukum perdata dikatakan bersifat PASIF

2


dan

luas.

Hukum

perdata

secara

sempit

adalah

Hukum

Perdata

sebagaimana yang tertulis dalam kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPdt) atau yang dikenal dengan Burgerlijk Wetboek (BW), sedangkan hukum perdata dalam arti luas, meliputi hukum dagang, hukum adat, hukum pengangkutan dan sebagainya. Hukum perdata dilihat dari cara mempertahankannya, dibedakan menjadi 2 ( dua ), yaitu : 1. Hukum perdata materiil. Peraturan – peraturan hukum yang mengatur hak – hak dan kewajiban – kewajiban dalam bidang hukum perdata. Hukum perdata materiil merupakan materi dari hukum perdata. 2. Hukum perdata formil. Peraturan

hukum

yang

mengatur

tentang

bagaimana

cara

mempertahankan hukum perdata materiil tersebut. Hukum perdata formil merupakan materi hukum acara perdata.

B. SEJARAH DAN BERLAKUNYA KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPdt / BW) di INDONESIA. Sumber hukum yang menjadi landasan dalam hukum perdata adalah Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ( KUHPdt ).3 KUHPdt ini berlaku di Indonesia berdasarkan Staatblad No. 23 Tahun 1847 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Sampai saat ini KUHPdt ini masih berlaku, menurut pasal II aturan peralihan UUD 1945. Pada saat ini KUHPdt ( BW ) sudah tidak berlaku penuh sesuai dengan bab – bab dan pasal – pasal pada saat permulaan KUHPdt tersebut berlaku.

3

Beberapa ahli hukum menyebut KUHPdt sebagai Kitab Undang – Undang Hukum Sipil (KUHS) atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek ( BW ), yakni kitab undang – undang hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda. Berlakunya KUHPdt di Indonesia ini berdasarkan ASAS KONKORDANSI / ASAS KESELARASAN yakni persamaan berlakunya hukum yang dasar hukumnya diatur dalam pasal 131 (2) IS yang berbunyi : “ Untuk golongan bangsa Belanda untuk itu harus dianut (dicontoh) Undang – Undang di Negeri Belanda…….”

3


Banyak bab – bab, pasal – pasal dan bidang – bidang hukum tertentu dari KUHPdt yang tidak berlaku karena telah dicabut oleh Perundang – undangan RI. Mahkamah Agung RI dengan surat edaran / Sema No. 3 Tahun 1963 dengan terperinci menyatakan tidak berlaku pasal – pasal tertentu dari KUHPdt, yakni pasal – pasal sebagai berikut :4 1. Pasal 108. 2. Pasal 110. 3. Pasal 284. 4. Pasal 1238. 5. Pasal 1460. 6. Pasal 1579. 7. Pasal 1603. 8. Pasal 1682. Perubahan besar yang terjadi pada KUHPdt adalah saat berlakunya Undang – Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria ( selanjutnya akan disingkat UUPA ). Sejak berlakunya UUPA tersebut, memberikan pengaruh besar terhadap BUKU II KUHPdt, karena sebagaimana tercantum dalam dictum dari UUPA tersebut, mencabut :5 Buku ke II Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kecuali ketentuan – ketentuan mengenai hypotheek yang masih berlaku pada mulai berlakunya undang – undang ini.

Berdasarkan dictum tersebut maka ketentuan hipotik6 menurut KUHPdt masih berlaku meskipun ketentuan yang mengatur tentang hak atas tanah dalam Buku II KUHPdt tersebut sudah dicabut oleh UU No. 5 / 1960. Akan tetapi 4

Lihat dan baca KUHPdt tentang pasal – pasal yang bersangkutan. Lihat dan baca UU No. 5 / 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria dan UU No. 4 / 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Melekat Pada Tanah. Kemudian bandangkan seluruh pasal – pasal yang ada di kedua undang – undang tersebut dengan pasal –pasal yang ada di Buku II KUHPdt. 6 Hipotik adalah jaminan atas tanah.

5

4


dengan dikeluarkannya UU No. 4 / 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Melekat Pada Tanah, maka ketentuan mengenai hipotik ini sepanjang mengenai hipotik atas tanah menjadi tidak berlaku lagi. UU No. 4 / 1996 telah mencabut ketentuan mengenai hipotik atas tanah dalam Buku II KUHPdt tersebut. Selanjutnya dengan berlakunya UUPA, maka berlakunya pasal – pasal / ketentuan – ketentuan dalam BUKU II KUHPdt dapat diperinci sebagai berikut : a. Ada pasal – pasal yang masih berlaku penuh karena tidak mengenai bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. b. Ada pasal – pasal yang menjadi tidak berlaku lagi, yaitu pasal – pasal yang melulu mengatur tentang bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. c. Ada pasal – pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh, dalam arti bahwa ketentuan – ketentuannya tidak berlaku lagi sepanjang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan masih tetap berlaku sepanjang mengenai benda – benda lainnya. Berdasarkan perincian tersebut, maka menurut penulis, pasal – pasal yang termasuk dalam ketiga kategori diatas adalah pasal :

a. Pasal – pasal yang masih berlaku penuh : 1. Pasal – pasal tentang benda bergerak, pasal 505, 509 – 518 KUHPdt. 2. Pasal – Pasal tentang penyerahan benda bergerak pasal 612, pasal 613 KUHPdt. 3. Pasal – pasal tentang bewoning, ini hanya mengenai rumah pasal 826 – pasal 827 KUHPdt. 4. Pasal – pasal tentang hukum waris pasal 830 – 1130 KUHPdt. Walaupun ada beberapa pasal dalam hukum waris yang juga mengenai tanah, tanah diwarisi menurut hukum yang berlaku bagi si pewaris.

5


5. Pasal – pasal tentang piutang yang diistimewakan ( previlegie ) pasal 1131 – pasal 1149 KUHPdt. 6. Pasal – pasal tentang gadai, karena gadai hanya melulu mengenai benda bergerak, pasal 1150-pasal 1160 KUHPdt

b. Pasal – Pasal yang tidak berlaku lagi : 1. Pasal

pasal

tentang

benda

tidak

bergerak

yang

melulu

berhubungan dengan hak – hak mengenai tanah. 2. Pasal – pasal mengenai hipotik. 3. Pasal – pasal tentang cara memperoleh hak milik melulu mengenai tanah. 4. Pasal – pasal mengenai penyerahan benda – benda tak bergerak, tidak pernah berlaku. 5. Pasal tentang kerja rodi, pasal 673 KUHPdt. 6. Pasal – pasal tentang hak dan kewajiban pemilik pekarangan bertetangga pasal 625 – pasal 672 KUHPdt. 7. Pasal – pasal tentang pengabdian pekarangan (erfdienstbaarheid) pasal 674 – 710 KUHPdt. 8. Pasal – pasal tentang hak opstal pasal 711 – 719 KUHPdt. 9. Pasal – pasal tentang hak Erfpacht pasal 720 – 736 KUHPdt. 10. Pasal – pasal tentang bunga tanah dan hasil sepersepuluh pasal 737 – 755 KUHPdt.

c. Pasal – pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh, dalam arti tidak berlaku lagi sepanjang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan masih tetap berlaku sepanjang mengenai benda – benda lain, ialah : 1. Pasal – Pasal tentang benda pada umumnya. 2. Pasal – pasal tentang cara membedakan benda, pasal 503 – pasal 505 KUHPdt.

6


3. Pasal – pasal tentang Benda sepanjang tidak mengenai tanah, terletak di antara pasal – pasal 529 – 568 KUHPdt. 4. Pasal – pasal tentang hak milik sepanjang tidak mengenai tanah, terletak diantara pasal 570 KUHPdt. 5. Pasal – pasal; tentang hak memungut hasil ( Vruchtgebruuk) sepajang tidak mengenai tanah pasal 756 KUHPdt. 6. Pasal – pasal tentang hak pakai sepanjang tidak mengenai tanah, pasal 818 KUHPdt. Perubahan yang juga mempengaruhi berlakunya KUHPdt juga terjadi sejak diberlakukannya UU No. 1/ 1974 tentang Perkawinan. Hukum perkawinan yang selama ini diatur BUKU I KUHPdt, sejauh telah diatur dalam UU No. 1 / 1974 dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal demikian ini dinyatakan dengan jelas dan tegas dalam pasal 66 UU No. 1 / 1974 : Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang – undang ini, maka dengan berlakunya undang – undang ini ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen ( HuwelijksOrdonnantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74 ), Peraturan Perkawinan Campuran ( Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158 ), dan peraturan – peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang – Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

C. PEMBIDANGAN KUHPdt Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ( KUHPdt ) yang berlaku di Indonesia, terdiri dari 4 ( empat ) buku dengan rincian sebagai berikut : 1. BUKU I Bertitle “ TENTANG ORANG “ ( Van Personen ), yang memuat hukum perorangan dan hukum Keluarga.

7


2. BUKU II Bertitle “ TENTANG KEBENDAAN “ ( Van Zaken ), yang memuat hukum benda dan hukum waris. 3. BUKU III Bertitle “ TENTANG PERIKATAN “ ( Van Verbintennissen ), yang memuat hukum harta kekayan yang berkenaan dengan hak – hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang – orang atau fihak – fihak tertentu. 4. BUKU IV Bertitle “ TENTANG PEMBUKTIAN DAN DALUWARSA “ ( Van Bewijs en Verjaring ), yang memuat perihal alat – alat pembuktian dan akibat – akibat lewat waktu terhadap hubungan – hubungan hukum. Satu hal yang menarik perhatian adalah, letak hukum waris yang oleh pembuat kodifikasi pada waktu itu, dimasukkan dalam hukum benda yang merupakan bagian BUKU II KUHPdt. Mengenai hal ini, pembuat kodifikasi mempunyai pertimbangan sebagai berikut : 1. Bahwa hak waris itu adalah merupakan hak kebendaan, yaitu hak kebendaan atas “ boedel “ dari orang yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu dianggap sebagai hak kebendaan, jadi diatur dalam BUKU II KUHPdt. 2. Bahwa pewarisan merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik, sedangkan hak milik sendiri diatur dalam BUKU II KUHPdt. Berdasarkan pertimbangan di ataslah pembuat kodifikasi memasukkan hukum waris dalam bagian dari hukum benda.

8


BAB II HUKUM PERORANGAN A. SUBYEK HUKUM Hukum itu adalah untuk manusia. Kaedah – kaedah yang berisi perintah, larangan dan perkenan itu ditujukan kepada anggota – anggota masyarakat. Hukum itu mengatur hubungan antara anggota – anggota masyarakat atau subyek hukum. Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban. Kata “ subyek hukum “ digunakan untuk menerjemahkan istilah rechtspersoon. Kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban yang dipunyai oleh subyek hukum disebut dengan kewenangan hukum (rechtsbevoegd). Menurut L.J. Van Apeldorn kewenangan hukum diberikan kepada

tiap

tiap

orang.

Beliau

menegaskan

bahwa

walaupun

kewenangan hukum diberikan oleh hukum obyektif, kekuasaanpembentuk undang

sebenarnya.

undang Hukum

untuk obyektif

memberikannya hanya

dapat

dibatasi

oleh

memberikannya

keadaan kepada

manusia, karena hanya manusialah yang dapat mempunyai hak – hak subyektif, artinya kewenangan dan kewajiban. Pada perkembangan selanjutnya, selain memberikan kewenangan kepmanusia, hukum juga memberikan kewenangan kepada sesuatu selain manusia. Sesuatu ini yang kemudian dikenal sebagai badan hukum. Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa subyek hukum ada 2, yaitu : 1. Manusia ( natuurlijke persoon ). 2. Badan Hukum ( rechts persoon ).

9


1. MANUSIA SEBAGAI SUBYEK HUKUM Berlakunya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban ( subyek hukum ) terjadi mulai manusia itu dilahirkan dan berakhir pada saat manusia itu meniggal dunia. Jadi setiap manusia yang dilahirkan hidup dan menjadi subyek hukum dan berkaitan dengan itu mempunyai kewenangan hukum. Hak yang diperoleh karena kelahiran ini menurut KUHPdt berlaku surut untuk keuntungan dari janin yang belum lahir ( masih berada dalam kandungan ). Hal ini diatur dalam pasal 2 ( i ) KUHPdt yang berbunyi : “ Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan apabila kepentingan si anak menghendaki “. Apakah seorang bayi dapat dianggap mempunyai kemungkinan dapat hidup, bukan persoalan. Asalkan pada waktu dilahirkan dia hidup sudah cukup untuk si bayi memperoleh hak – hak dan kewajiban sebagai subyek hukum. Lain halnya bilamana pada waktu lahir dia langsung meninggal dunia, maka si bayi dianggap tidak pernah ada.7 Hal ini diatur dalam pasal 2 ( 2 ) KUHPdt : “ Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada.”

1.a. Kecakapan Di atas dikatakan bahwa setiap orang tiada terkecuali sejak dilahirkan merupakan subyek hukum, yang berarti memiliki kewenangan hukum, namun

tidak

semua

orang

diperbolehkan

bertindak

sendiri

dalam

melaksanakan kewenangan hukumnya. Hanya orang – orang yang mempunyai kecakapan bertindak saja ( bekwaamheid ) menurut hukum saja yang dapat melaksanakan atau mewujudkan hak dan kewajibannya. Orang yang tidak cakap bertindak ( onbekwaamheid ) menurut hukum tidak dapat melaksanakan atau mewujudkan sendiri hak dan kewajibannya. Ia tidak dapat bertindak sebagai pihak dalam jual – beli, hibah, sewa – menyewa, perkawinan dan lain – lain. 7

Pasal 2 ( 1 ) dan ( 2 ) inilah yang juga menjadi dasar dalam hukum waris, untuk mengadakan perhitungan waris bagi setiap ahli waris yang masih berada dalam kandungan.

10


Ada beberapa orang yang digolongkan sebagai orang yang tidak cakap melakukan tindakan hukum, yakni seperti yang dicantumkan dalam pasal 1330 KUHPdt.8 Orang – orang tersebut yaitu : 1. Orang yang belum dewasa. 2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan ( curatele ). 3. Orang – orang perempuan ( yang sudah berkeluarga ).9 Guna melakukan perbuatan hukum, orang – orang yang tidak cakap bertindak diwakili oleh pengampunya atau kuratornya.10 Orang – orang yang berada dibawah pengampuan adalah orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelapmeskipun kadang – kadang cakap mempergunakan pikirannya atau pemboros.11 Ada 2 syarat kumulatif agar seseorang dianggap cakap bertindak menurut hukum. 2 syarat itu adalah : 1. Telah dewasa atau telah cukup umur; 2. Tidak berada di bawah pengampuan ( curatele ). Mengenai orang yang belum dewasa ( minderjarige ) adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.12 Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.13 Ukuran dewasa sampai saat ini menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah berbeda – beda, hal ini disebabkan masih adanya pluralisme hukum yang ada di Indonesia. 8

Lihat selengkapnya bunyi pasal 1330 KUHPdt. Pasal ini ( 1330 KUHPdt ) sama dengan pasal 110 KUHPdt, yang menegaskan bahwa seorang isteri tidak dapat melaksanakan atau mewujudkan hak dan kewajibannya, dengan kata lain, menurut KUHPdt seorang isteri dianggap tidak cakap bertindak. Pada perkembangannya saat ini pasal ini SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963, Mahkamah Agung menganggap beberapa pasal di dalam KUHPdt tidak berlaku lagi, antara lain pasal : 108, 110, 184( 3 ), 1238,1460, 1579, 1603x dan 1862. 10 Pengampu atau kurator disebut juga sebagai wali. Wali ini bias orang tua dari orang yang bersangkutan, atau orang lain yang ditunjuk secara sah untuk mewakili orang yang dianggap tidak cakap tersebut. 11 Lihat selengkapnya bunyi pasal 433 KUHPdt. 12 Lihat selengkapnya bunyi pasal 330 ( 1 ) KUHpdt. 13 Lihat selengkapnya bunyi pasal 330 ( 2 ) KUHPdt. 9

11


Menurut UU No. 1 / 1974 tentang Perkawinan, seorang laki – laki dapat melangsungkan perkawinan apabila ia telah berusia 19 tahun. Sementara itu seorang perempuan dapat melangsungkan perkawinan apabila ia telah berusi 16 tahun. Hal ini ditegaskan dalam pasal 7 ( 1 ). Mengenai kedewasaan, UU No. 1/ 1974 menentukan sebagai berikut : Pasal 47 ( 1 ) : “ Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. ” Pasal 47 ( 2 ) : “ Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.” Kesimpulan yang dapat diambil dari pasal 47 UU No. 1 / 1974 ini adalah seseorang dianggap dewasa apabila ia telah berusia 18 tahun atau telah melangsungkan perkawinan. Menurut hukum adat, seseorang yang dianggap dewasa tidak dapat diketemukan angka – angka / umur – umur yang pasti, melainkan dengan tanda – tanda atau peristiwa – peristiwa yang lazimnya bersifat monumental, misalnya perkawinan atau yang telah mempunyai pekerjaan. Menurut penulis keadaan yang demikian adalah menyulitkan bagi kepastian hukum, karena tidak ada batasan yang jelas mengenai berapa usia kedewasaan seseorang. Batas dewasa menurut hukum Islam juga tidak ditegaskan secara pasti, pada usia keberapa seseorang dianggap telah dewasa. Hanya saja hukum Islam telah memberikan “ penanggalan “ ( tanda ) seseorang telah dapat dikatakan dewasa apabila seorang laki – laki telah mengalami masa akil balig dengan tanda – tanda telah mengalami mimpi indah atau mimpi melakukan

persetubuhan

perempuan

dianggap

sehingga

telah

akil

mengeluarkan

baliq

atau

sperma.

dewasa

jika

Seorang ia

telah

mendapatkan menstruasi atau haid. Kedewasaan di dalam hukum Islam ini

12


lebih

dikaitkan

dengan

kecakapan

bertindak

untuk

melangsungkan

perkawinan. Sehubungan dengan sangat relatifnya seseorang dianggap dewasa oleh hukum Islam dan sulit ditentukan waktunya, maka Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Jo. Keputusan Menteri agama No. 154 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991, menentukan lain. Di dalam pasal 98 ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa batas usia anak yag mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. KUHPdt sendiri mengatur batas usia kedewasaan seseorang adalah apabila orang tersebut mencapai usia 21 tahun maka ia sudah dianggap dewasa. Hal ini secara implisit dapat dilihat dari bunyi pasal 330 KUHPdt. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa seseorang telah dianggap cakap dalam hukum apabila sudah dewasa dan tidak ditaruh dalam pengampuan. Kedewasaan dapat diukur dari dari : usia yang telah mencapai 21 tahun, karena perkawinan dan karena pendewasaan (handelicting).

13


TABEL PERBANDINGAN UKURAN DEWASA MENURUT HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA Hukum

KUHPdt

UU No. 1 / 1974

Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

Hukum Adat

Tolok Ukur v Usia 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan v Dasar hukum : Pasal 330 KUHPdt v Laki – laki = 19 tahun v Perempuan = 16 tahun v Telah melangsungkan perkawinan v Dasar hukumnya : pasal 7 ( 1 ), pasal 47 v Akil Baligh laki – laki = mimpi bersetubuh. v Perempuan = menstruasi / haid v KHI = usia 21 tahun, tidak cacat fisik maupun mental v Dasar hukum = 98 ( 1 ) v Dewasa = peristiwa monumental seperti perkawinan, punya pekerjaan. v Tidak ada batasan pasti berapa usia seseorang dianggap dewasa.

1. b. Pendewasaan Di samping tolok ukur yang telah disebutkan diatas, masih terdapat satu cara agar seseorang dapat disebut dewasa, yakni dengan cara mengajukan permohonan kepada pengadilan. Cara inilah yang disebut dengan pendewasaan ( Handlichting ). Dimana handelicting ini adalah suatu upaya hukum yang dicapai untuk meniadakan keadaan belum dewasa, baik secara keseluruhan maupun dalam hal – hal tertentu. Meskipun batas usia dewasa 21 tahun merupakan batas dari seseorang disebut dewasa dan mempunyai kebebasan serta kewenangan

14


bertindak

dalam

hukum,

namun

undang

undang

masih

menetapkanbatasan usia yang lebih rendah dari 21 tahun dan memungkin kan kepada orang yang bersangkutan untuk bertindak sendiri dan menjalankan hak – hak istimewa yang ditetapkan oleh undang – undang. Misalnya saja adalah sebagai berikut : 1. UU No. 1 / 1974, wanita harus berusia 16 tahun dan laki – laki berusia 19 tahun. 2. Untuk membuat wasiat / testamen, umur 18 tahun (pasal 897 KUHPdt).14 3. Untuk memberi kesaksian, umur 15 tahun ( pasal 1912 KUHPdt ).15 4. Untuk pengakuan oleh seorang bapak terhadap anak – anak di luar perkawinan, umur 19 tahun ( pasal 282 KUHPdt ).16 Demikianlah pendeasaan yang diberikan oleh undang – undang kepada subyek hukum manusia guna menjalankan kebebasab dan kewenangan dalam hukum.

1.c. Pengampuan ( Curatele ) Pengampuan merupakan lawan dari pendewasaan, apabila dalam hal pendewasaan seseorang yang belum mencapai usia dewasa dapat dinyatakan ikut serta dalam melakukan tindakan – tindakan hukum sendiri, maka dalam pengampuan seseorang yang sudah dewasa akan tetapii berada dalam kondisi tertentu,17 maka harus dinyatakan sama dengan orang yang belum dewasa dalam wewenang bertindak dalam hukum. Pengampuan diatur dalam pasal 433 s/d 462 KUHPdt. Orang yang diampu ( diwakili ) disebut dengan curandus, sedangkan bagi orang yang mewakili disebut dengan curatele. Berdasarkan pasal 436 KUHPdt, yang berkuasa menetapkan pengampuan adalah Pengadilan Negeri dalam

14

Lihat bunyi selengkapnya pasal 897 KUHPdt. Lihat selengkapya bunyi pasal 1912 KUHPdt. 16 Lihat selengkapnya bunyi pasal 282 KUHPdt. 17 Kondisi tertentu dalam hal ini antara lain, gila atau gangguan otak, dungu, cacat fisik, cacat mental, pemboros. 15

15


daerah hukum berdiamnya orang yang akan diletakkan di bawah pengampuan.18 Pengampuan itu mulai berlaku terhitung sejak diucapkannya / diumumkannya putusan pengadilan yang mempuyai kekuatan yang tetap. Pada saat seseorang diletakkan dibawah pengampuan maka kedudukan orang tersebut sama dengan kedudukan orang yang belum dewasa. Segala perbuatan hukum yang dilakukannya adalah dapat dibatalkan. Mengenai berakhirnya pengampuan, dapat dilihat dari 2 cara yakni : 1. Berakhirnya dalam arti absolut / mutlak. a. Karena kematian pihak curandus. b. Apabila dalam suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti dinyatakan bahwa sebab musabab dan alasan – alasan penempatan di bawah pengampuan telah hapus. Proses berakhirnya pengampuan ini sama dengan proses penempatan di bawah pengampuan. 2. Berakhirnya dalam keadaan relatif a. Karena kematian dari pengampu / curator. b. Dipecatnya atau dibebas tugaskannya curator.

18

Lihat selengkapnya bunyi pasal 436 KUHPdt. Untuk mendapatkan atau mengajukan penempatan dibawah pengampuan, lihat pasal 437 – 451 KUHPdt.

16


2. BADAN HUKUM SEBAGAI SUBYEK HUKUM Selain manusia, pihak lain yang termasuk sebagai subyek hukum adalah badan hukum ( rectspersoon = orang yang diciptakan oleh hukum ), contohnya Negara, Propinsi, PT, CV dan lain sebagainya. Berikut ini adalah pengetian badan hukum menurut para ahli : 1. Utrech badan hukum adalah tiap pendukung hak yang tidak berjiwa (yang bukan manusia). 2. N.E. Algra badan hukum adalah himpunan orang atau bentuk organisasi kepada siapa diberikan sifat subyek hukum secara tegas. 3. Hugo de Groot dan P.A. Stein menyatakan bahwa badan hukum adalah bentukan

hukum

yang

mempunyai

hak

dan

kewajiban

sendiri

sebagaimana halnya dengan orang – orang pribadi. Badan hukum sebagai subyek hukum dapat bertindak dalam lalu lintas hukum, jadi dapat melakukan perbuatan – perbuatan hukum seperti halnya manusia, misalnya dapat memiliki kekayaan sendiri, dapat melakukan jual beli, dapat digugat dimuka hakim. Namun perlu dipahami bahwa badan hukum pada dasarnya tidak dapat menyandang hak dan kewajiban (tertentu) yang lahir dari hukum tentang orang dan hukum kekeluargaan, misalnya : badan hukum tidak bisa melangsungkan perkawinan. Baik manusia maupun badan hukum bisa melakukan perbuatan hukum atas tanggungjawab sendiri. Perbedaannya terletak pada keluasan kemampuan mendukung hak dan kewajiban. Kemampuan mendukung hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia lebih luas daripada kemampuan mendukung hak dan kewajiban yang dimiliki oleh badan hukum. Ada kriteria tertentu atau persyaratan tertentu agar badan hukum dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Adapun kriteria agar badan hukum berstatus sebagai badan hukum adalah : 1. Ada harta kekayaan yang terpisah. 2. Mempunyai tujuan tertentu. 3. Mempunyai kepentingan sendiri.

17


4. Ada organisasi yang teratur. Harta kekayaan yang dimiliki badan hukum berasal dari para anggotanya. Meskipun demikian, setelah dimiliki oleh badan hukum, harta kekayaan ini sama sekali terpisah dari kepemilikan anggotanya. Segala perbuatan hukum yang bersifat pribadi oleh para anggotanya terhadap pihak ketiga tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta kekayaan badan hukum. Perbuatan hukum oleh sebuah badan hukum, hanya dapat dilakukan oleh organnya atau pengurusnya. Pada saat melakukan perbuatan hukum, organ – organ yang terdapat dalam badan hukum dibatasi oleh : 1. Anggaran dasar. 2. Perundang – perundangan. 3. Tujuan. Perbuatan hukum organ di luar pembatasan ini, berarti di luar batas kewenangannya, pada dasarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum. Terkait hal ini ali Rido mengatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh organ di luar batas wewenangnya, badan hukum hanya terikat dan dapat dipertanggungjawabkan jika : 1. Kemudian ternyata dari tindakan itu menguntungkan badan hukum. 2. Suatu organ yang lebih tinggi kedudukannya kemudian menyetujui tindakan itu. Terkait dengan kedudukan badan hukum sebagai subyek hukum, ada beberapa teori yang mendukungnya. Adapun teori – teori tersebut adalah :

1. Teori Fiksi ( Fictie Teorie ) Teori fiksi yang dipelopori oleh Von Safigny dan Ph. A.N Houwing. Menurut teori fiksi ini badan hukum diilustrasikan sebagai suatu subyek hukum, tetapi bukan merupakan subyek hukum yang benar – benar ada, melainkan merupakan subyek hukum fiksi, yang sengaja diciptakan oleh hukum.

18


Teori ini berpangkal tolak dari pikiran bahwa sesungguhnya subyek hukum hanyalah manusia saja. Subyek hukum selain manusia hanyalah ada di pikiran ( angan – angan ) saja. Ia diciptakan ( dikonstruksi ) karena diperlukan. Teori ini populer hingga akhir abad ke 19, akan tetapi saat ini pengikutnya sudah hampir – hampir tidak ada. Van Apeldorn dan Hugo de Groot adalah dua ahli hukum di antara beberapa ahli hukum yang menentang teori fiksi ini. Kelemahan teori ini tidak dapat menjawab permasalahan : siapa yang digugat kalau karena tindakan – tindakan badan hukum seseorang dirugikan, atau siapa yang berhak menggugat apabila seseorang merugikan badan hukum.

2. Teori Organ ( Orgaan Teorie ) Teori yang dipelopori oleh Otto Von Gierke berpendapat bahwa badan hukum adalah suatu yang sungguh – sungguh ada di dalam pergaulan hukum yang mewujudkan kehendaknya dengan perantaraan alat – alat ( organ – organ ) yang ada padanya ( pengurusnya ). Teori ini mengutarakan bahwa peraturan – peraturan hukum yang menurut teori fiksi tidak dapat diperlakukan bagi badan hukum berlaku juga untuk badan hukum. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa keadaan jiwa organ badan hukum, seperti seorang ketua, sekretaris atau lain anggota pengurus dianggap juga sebagai keadaan jiwa badan hukum sendiri.

3. Teori Kekayaan Tujuan Teori kekayaan yang dipelopori oleh A. Brinz berpendapat bahwa badan hukum itu bukan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat pada tujuannya. Setiap hak tidak ditentukan oleh suatu subyek tetapi ditentukan oleh suatu tujuan. Teori ini hanya dapat menerangkan dasar yuridis dari yayasan.

19


4. Teori Milik Kolektif ( Propriete Collective ) Teori milik kolektif yang dipelopori oleh Planiol dan Molengraaf berpendapat bahwa hak dan kewajiban hukum itu pada hakekatnya hak dan kewajiban anggota bersama – sama. Oleh karena itu badan hukum adalah konstitusi yuridis saja, jadi pada hakekatnya abstrak. Teori milik bersama ini berlaku untuk korporasi, badan hukum yang mempunyai anggota, tetapi untuk yayasan teori ini tidak banyak berarti.

20


B. DOMISILI ( TEMPAT KEDIAMAN ) Domisili atau dikenal dengan tempat kediaman, dalam arti hukum adalah tempat dimana seseorang dianggap senantiasa berada / selalu hadir untuk melaksanakan hak – haknya dan untuk menunaikan kewajiban – kewajibannya. Tempat kediaman hukum pada umumnya adalah sama dengan tempat kediaman senyatanya, akan tetapi tidak perlu selalu demikian. Domisili ini penting bagi subyek hukum, karena : 1. Untuk menentukan dimana seseorang harus melakukan perkawinan. Hal ini berhubungan dengan suatu peraturan bahwa perkawinan harus dilaksanakan di tempat salah satu pihak ( Pasal 76 KUHPdt ).19 2. Untuk menentukan dimana subyek hukum harus dipanggil dan ditarik di muka pengadilan.20 3. Untuk menentukan Pengadilan mana yang berkuasa terhadap subyek hukum tersebut. Hal ini berhubungan dengan suatu peraturan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili seseorang dalam perkara perdata adalah pengadilan dalam wilayah hukum dimana penggugat / tergugat berdomisili ( Pasal 118 ayat 1 & 2 HIR ).21 Domisili diatur dalam pasal 17 sampai pasal 25 KUHPdt. Menurut pasal 17 KUHPdt, bahwa setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya. Kemudian pasal 18 KUHPdt menyatakan bahwa perpindahan tempat tinggal dilakukan dengan memindahkan rumah kediamannya ke tempat lain dengan maksud akan menempatkan pusat kediamannya di tempat yang baru itu.

19

Lihat bunyi selengkapnya pasal 76 KUHPdt Hal ini nantinya berkaitan dnegan Hukum Acara Perdata. 21 Lihat bunyi selengkapnya pasal 118 ( 1 & 2 ) HIR. 20

21


Macam – macam domisili / tempat kediaman : 1. Domisili terikat / domisili wajib ialah tempat kediaman yang tidak tergantung pada keadaan – keadaan orang yang bersangkutan itu sendiri, akan tetapi tergantung pada keadaan – keadaan orang lain yang dalam arti hukum ada hubungannya dengan orang yang pertama itu. Orang – orang yang memiliki domisili terikat, misalnya : v Anak yang belum dewasa mempunyai domisili di tempat tinggal orang tuanya. v Istri mempunyai domisili di tempat tinggal suaminya. v Para buruh mempunyai domisili ditempat tinggal majikannya jika mereka ikut diam di rumah si majikan. v Orang yang ditaruh di bawah pengampuan mempunyai donisili di tempat tinggal curatornya. 2. Domisili bebas / domisili sukarela/ domisili berdiri sendiri, ialah tempat dimana seseorang dengan bebas dan menurut pendapatnya sendiri dapat menciptakan keadaan – keadaan di tempat tertentu atau rumah tertentu. Domisili bebas ini terbagi menjadi 2, yaitu : a. Domisili yang sesungguhnya, yaitu tempat yang bertalian dengan hal melakukan wewenang perdata pada umumnya (tempat kediaman seseorang sehari – hari). b. Domisili pilihan, yaitu tempat yang ditunjuk sebagai tempat kediaman oleh satu fihak atau lebih dalam hubungannya dengan melakukan perbuatan tertentu. Misalnya : Dalam perjanjian jual beli dipilih sebagai tempat pembayaran di kantor Notaris tertentu. Hal ini untuk menghindari kesulitan harus menggugat debitur di tempat domisili debitur> Jadi dapat mengajukan perkara ( bila ada sengketa ) di tempat tinggal yang dipilih. Pasal 23 KUHPdt mengatur tentang tempat / rumah kematian orang yang meninggal dunia, dianggap terletak dimana si meninggal mempunyai

22


tempat tinggalnya terakhir. Penentuan tentang rumah kematian itu penting bagi berbagai ketentuan yang menyangkut hukum waris.

23


D. KEADAAN TAK HADIR Keadaan tak hadir merupakan hal khusus dalam dunia hukum perdata.

Seseorang

dikatakan

dalam

keadaan

tak

hadir

apabila

meninggalkan tempat kediamannya sehingga tidak melaksanakan hak – haknya dan menunaikan kewajibannya. Jadi seseorang yang meninggalkan tempat yang agak lama, tetapi telah menunjuk seseorang lain untuk memelihara

kepentingannya

(

melaksanakan

hak

dan

menunaikan

kewajibannya ), tidak dapat dinyatakan sebagai tidak hadir. Agar dapat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, harus memenuhi unsur – unsur yang ditetapkan dalam pasal 463 KUHPdt sebagai dasar dari ketidakhadiran, yakni : 1. Meninggalkan tempat kediaman. 2. Tanpa memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya. 3. Tidak menunjuk atau memberi kuasa pada orang lain untuk mengatur pengelolaan kepentingannya. 4. Bilamana pemberian kuasa telah gugur. 5. Bilamana timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan dari harta benda atau seluruhnya atau untuk sebagian. 6. Untuk mengangkat seorang wakil, maka harus diadakan tindakan – tindakan

hukum

untuk

mengisi

kekosongan

sebagai

akibat

ketidakhadiran tersebut. Apabila memenuhi unsur – unsur tersebut, maka seseorang dapat dinyatakan dalam keadaan tak hadir, sehingga perlu ditunjuk seorang wakil yang

akan

bersangkutan.

melaksanakan Pihak

hak

pihak

dan

yang

menunaikan berhak

untuk

kewajiban minta

yang

diadakan

penunjukkan wakil adalah : 1. Orang – orang yang berkepentingan, misalnya kreditur. 2. Fihak kejaksaan. 3. Ditetapkan sendiri oleh Pengadilan Negeri karena jabatannya.

24


Sedangkan pihak yang dapat ditunjuk sebagai wakil adalah : 1. Balai Harta Peninggalan ( BHP ). 2. Keluarga sedarah atau semenda yang terdekat atau suami / istri dari orang yang “ tidak hadir “, bilaman harta kekayaaan mempunyai nilai yang tidak berarti. Kewajiban BHP sebagai wakil orang yang tidak hadir adalah : 1. Mengadakan penyegelan bilamana diperlukan. 2. Mengadakan pencatatan dari pada barang – barang yang dipercayakan untuk disimpan / diurus. 3. Membuat laporan dan pertanggungjawaban tahunan kepada fihak kejaksaan. Sedangkan kewajiban pihak keluarga sedarah atau semenda terdekat atau suami / istri dari orang yang tidak hadir apabila ditunjuk sebagai wakil adalah untuk pada waktunya menyerahkan harta benda yang ditinggalkan atau nilainya dalam bentuk uang kepada pemiliknya. Tahapan – tahapan tindakan hukum untuk mengisi kekosongan yang disebabkan oleh karena tidak hadirnya seorang adalah : 1. Menetapkan ketidakhadiran dan menunjuk wakil yang mewakili dan memelihara kepentingan orang yang tidak hadir, yang meliputi kepentingan harta kebendaan dan kepentingan – kepentingan mengenai pribadinya, misalnya berti9ndak sebagai wakil dalam suatu proses perceraian. Tindakan ini merupakan sementara bila terjadi ketidakhadiran. 2. Penetapan tentang dianggapnya seseorang telah meninggal dunia. 3. Menetapkan pewarisan secara definitif. Tindakan

penetapan

tentang

dianggapnya

seseorang

telah

meninggal dunia, dapat diambil baik dalam hal ini telah atau belum diperintahkan tindakan – tindakan sementara, dan cukup kalau sudah beberapa lama ia tidak pulang.

25


Tentang waktu berapa lama itu ditentukan dalam pasal 467 dan pasal 470 KUHPdt, sebagai berikut : 1. Lima tahun sejak keberangkatan dari tempat tinggal itu, atau lima tahun setelah diperoleh kabar terakhir, bila yang tak hadir tidak mengangkat seorang kuasa untuk mengurusi harta kekayaannya atau ia tidak mengatur urusan – urusannya dan kepentingannya. 2. Sepuluh tahun bila yang tidak hadir meninggalkan kuasa atau mengatur pengurusannya. 3. Satu tahun bila yang tidak hadir bepergian ke tempat yang berbahaya, atau merupakan penumpang kapal yang dinyatakan hilang atau mengalami kecelakaan. Sebelum

diambil

keputusan

Pengadilan

tentang

dianggapnya

seseorang telah meninggal dunia, maka terlebih dahulu harus diadakan 3 kali pemanggilan orang yang bersangkutan. Pemanggilan – pemanggilan tersebut

dicantumkan

di

tempat

yang

ditetapkan

khusus

untuk

pengumuman – pengumuman di Kantor Pengadilan dan Kantor Pemerintah daerah dari tempat tinggal terkhir orang yang tidak hadir, serta diumumkan dalam surat kabar. Agar khalayak ramai mengetahui adanya keputusan Pengadilan tentang dianggapnya seseorang telah meninggal dunia, maka keputusan itu harus diumumkan dalam surat – surat kabar yang dahulu telah memuat berita panggilan. Akibat dari keterangan asumsi kematian : 1. Hak – hak orang yang tidak hadir itu beralih secara sementara kepada ahli warisnya. 2. Untuk menuntut dari pengurus harta benda ( BHP ) penyerahan barang

barang

dan

perincian

perhitungan

serta

pertanggungjawaban. 3. Kepada suami atau istri yang ditinggalkan dan telah kawin dalam perkawinan harta perkawinan bersama atau dengan perjanjian kawin diberi dua pilihan : a. Untuk meneruskan keadaan yang telah ada untuk waktu yang tertentu ( paling lama 10 tahun ).

26


b. Untuk langsung mengadakan pembagian harta kekayaan. Hak – hak orang yang tidak hadir akan beralih kepada ahjli waris secara definif / pasti sesudah 30 tahun dianggapnya seseorang telah meninggal dunia itu tercantum dalam keputusan Pengadilan atau juga sebelum itu telah lewat 100 tahun sejak kelahiran orang yang tidak hadir itu.

27


BAB III HUKUM KELUARGA

A. DASAR PERKAWINAN Pada saat ini kita sudah memiliki hukum nasionalk yang merupakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan, yaitu UU No. 1 / 1974 tantang Perkawinan dan Aturan Pelaksanaannya PP No. 9 / 1975. Dengan berlakunya UU tersebut maka semua peraturan hukum yang mengatur perkawinan sepanjang telah diatur dalam UU No. 1 / 1974 menjadi tidak berlakulagi. Demikian juga Hukum Perkawinan yang diatur dalam Buku I KUH Pdt. Hukum Perkawinan tersebut tidak berlaku lagi sepanjang telah diatur dalam UU No. 1 / 1974. Sebaliknya, masih berlaku sepanjang belum diatur dan memang ditunjuk masih berlaku oleh UU No. 1 /1974. Sebelum kita mempelajari materi dari Hukum Perkawinan, maka terlebih dahulu kita harus mengerti definisi tentang perkawinan itu sendiri. Menurut UU No. 1 / 1974 dalam pasal 1 mendefinisikan bahwa : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagaii suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut UU No. 1 / 1974, Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama / kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir / jasmani, tetapi unsur bathin / rokhani juga mempunyai peranan yang penting membentuk keluarga yang bahagia erat kaitannya dengan keturunan

pemeliharaan

dan

pendidikan

terhadap

keturunan

yang

menjadi hak dan kewajiban orang tua. Berbeda dengan dasar perkawinan menurut UU No. 1 / 1974, dalam KUH Pdt pasal 26 menyatakan bahwa KUH Pdt memandang perkawinan itu hanya dari sudut hubungannya dengan hukum perdata saja. Antara pria dan wanita dikatakan ada suatu perkawinan dengan segala akibat hukumnya apabila perkawinan tersebut dilaksanakan dengan tata cara

28


yang sah. Menurut pasal 2 ( 1 ) UU No. 1/1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian, meskipun UU No. 1/1974 merupakan unifikasi dalam hukum perkawinan. Tetapi dalam hal sahnya perkawinan masih terdapat pluralisme. Menurut Hukum Islam, suatu perkawian adalah suatu perjanjian antara mempelai laki – laki di satu pihak dan wali mempelai perempuan di lain pihak, perjanjian mana terjadi dengan suatu ijab, dilakukan oleh wali

bakal

isteri

dan

diikuti

suatu

kabul

dari

bakal

suami,

dan

disertai sekurang – kurangnya dua orang saksi. Sedang sahnya perkawinan penduduk Indonesia yang beragama Kristen adalah apabila dilakukan di muka Pegawai Catatan Sipil atau Pendeta agama Kristen yang ditentukan menurut Undang – Undang dua mempelai sendiri ( in person ), atau apabila ada alasan penting menunjuk seorang kuasa menghadap di muka Pegawai Catatan Sipil. Kedua – duanya menerengkan kepada pegawai itu bahwa mereka dengan suka rela saling menerima satu sama lain sebagai suami isteri, dan bahwa mereka akan secara tepat memenuhi segala kewajiban, yang menurut Kemudian

Undang – Undang melekat pada suatu perkawinan.

Pegawai

Catatan

Sipil

atau

Pendeta

agama

tersebut

mengatakan atas nama Undang – Undang dua belah pihak terikat satu sama lain dalam suatu perkawinan. Perkawinan dimuka Pegawai Catatan Sipil atau Pendeta agama ini harus dilakukan dimuka Pendeta dan dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Penduduk Indonesia yang beragamalain, misalnya Hindu,Budha, dan aliran kepercayaan, tidak dapat ditunjuk suatu kejadian atau suatu perbuatan tertentu yang sama atau seragam antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, yang menentukan bahwa dengan kejadian atau perbuatan itu terjadilah perkawinan yang sah. Untuk menjamin kepastian hukum menurut pasal 2 ( 2 ) UU No. 1/1974,Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam UU No. 1/1974 ditentukan prinsip – prinsip atu azas – azas mengenai perkawinan

29


dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. UU No.1/1974 menganut azas monogami tetapi tidak mutlak. Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 3 s/d 5 sebagai berikut : Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang ( berpoligami ) apabila dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan dan ketentuan – ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan poligami dengan alasan – alasan : 1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri. 2. Isteri mendapat cacat badan / atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3. Isteri tidak dapat melahirkan seorang keturunan. Selain harus memenuhi alasan tersebut poligami harus memenuhi syarat – syarat : 1. Adanya perjanjian ( persetujuan ) dari isteri / isteri – isteri. 2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup isteri – isteri dan anak – anak mereka. 3. Adanya jaminan bahwa suami akan selalu adil terhadap isteri – isteri dan anak – anak mereka. Ketentuan dalam pasal 3, 4 dan 5 UU No. 1/1974 tersebut bertujuan untuk mempersulit poligami, karena menurut pandangan masyarakat, keluarga yang ideal adalah keluarga yang monogami. Menurut hemat penulis ketentuan. Tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karena jiwa dan maksud sebenarnya dari hukum Islam ialah untuk mempersulit seorang lelaki beristeri lebih dari seorang. Menurut Hukum Islam beristeri lebih dari seorang hanya diperbolehkan apabila si suami mampu dan berniat sungguh – sungguh untuk memperlakukan semua isterinya secara yang sama dan sepantasnya.

30


Hukum perkawinan yang diatur dalam KUH Pdt berdasarkan agama Kristen yang berdasarkan azas monogami. Artinya dalam waktu yang sama seorang laki – laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, satu orang perempuan hanya satu orang laki – laki sebagai suaminya ( Pasal 27 KUH Pdt ). Azas monogami ini tidak dapat disimpangi, jadi bersifat mutlak dan memaksa. Setelah berlakunya UU No. 1/1974, pasal 27 KUH Pdt ini masih berlaku, karena menurut penjelasan pasall 3 ( 2) UU No. 1/1974 tersebut dinyatakan bahwa Pengadilan dalam memberi putusan boleh tidaknya suami berpoligami, selain memeriksa apakah syarat – syarat dan alasan – alasan telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan – ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengijinkan adanya poligami.

B. SYARAT – SYARAT PERKAWINAN Untuk dapat melangsungkan perkawinan, maka harus memenuhi syarat – syarat perkawinan. Syarat – syarat perkawinan dibedakan dalam : 1. Syarat – syarat Materiil, yaitu syarat mengenai orang – orang yang hendak melangsungkan perkawinan, terutama mengenai persetujuan , ijin dan kewenangan untuk memberi ijin. 2. Syarat – syarat Formil, yakni syarat – syarat yang merupakan formalitas yang berkaitan dengan upacara nikah.

C. PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN. 1. Pencegahan Perkawinan Pencegahan perkawinan ialah hak yang diberikan oleh Undang – undang kepada orang – orang tertentu untuk atas dasar - dasar tertentu menyatakan keberatan terhadap dilangsungkannya perkawinan antara orang – orang tertentu. Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum

dimana

perkawinan

akan

dilangsungkan

dengan

31


memberitahukan

juga

kepada

pegawai

pencatat

perkawinan.

Perkawinan dapat dicegah apabila tidak memenuhi syarat meteriil baik yang absolut dan salah seorang mempelai di bawah pengampuan maupun yang relatif.

2. Pembatalan Perkawinan Para ahli hukum berpendapat bahwa tiap perkawinan hanya dapat dinyatakan

“vernietigbaar” ( dapat dibatalkan ), artinya bahwa

perkawinan itu hanya dapat dinyatakan batal sesudah keputusan hakim atas dasar – dasar yang diajukan oleh penuntut yang ditunjuk oleh undang – undang. Jadi perkawinan tidak dapat dinyatakan “ nietigbaar “ ( batal demi hukum ), karena kalau demikian halnya maka tak menjamin kepastian hukum. Perkawinan dinyatakan batal sesudah dilangsungkan perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan dengan alasan – alasan sebagai berikut : 1. Apabila

para

pihak

tidak

memenuhi

syarat

syarat

untuk

melangsungkan perkawinan. ( pasal 6 – 11 UU No. 1 / 1974 ). 2. Perkawinan diajukan pada Pegawai Pencatat yang tidak berwenang. 3. Perkawinan dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah. 4. Perkawinan dilaksanakan tanpa dihadiri 2 orang saksi. 5. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. 6. Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam wilayah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tingal kedua suami isteri, suami atau isteri ( Pasal 25 UU No. 1 / 1974 ). Pihak – pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut pasal 23 UU No. 1 / 1974 adalah sebagai berikut :

32


1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri. 2. Suami atau isteri. 3. Pejabat yang berwenang dan yang ditunjuk oleh UU. 4. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

D. HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN DAN PERJANJIAHN KAWIN 1. Harta Kekayaan Dalam Perkawian Ada perbedaan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan menurut UU No. 1 / 1974 dengan KUHPdt. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada bagan di halaman selanjutnya :

33


BAGAN PERBEDAAN HARTA PERKAWINAN MENURUT UU No. 1 / 1974 DAN KUHPdt

UU No. 1 / 1974

KUHPdt

Pasal 35 UU No. 1 / 1974

Pasal 119 KUHPdt

Ada 2 macam harta kekayaan dalam perkawinan : 1. Harta benda bersama, adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Penguasaan dan pengurusan harta benda bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. 2. Harta bawaan, adalah harta bawaan dari masing – masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan. Penguasaan dan pengurusan harta bawaan masing – masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Sejak saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami atau isteri. Jadi hukum perkawinan dalam KUHPdt menganut asas persatuan / percampuran harta kekayaan atau asas harta kekayaan bersama. Akan tetapi berdasarkan suatu perjanjian perkawinan yang harus dibuat dengan akta notaris sebelum dilangsungkan perkawinan maka suami isteri dapat menempuh penyimpangannya.

2. Perjanjian Perkawinan Perjanjian kawin dalam UU No. 1 / 1974 hanya diatur secara singkat dalam 1 pasal, yaitu pasal 29. Pasal tersebut hanya mengatur : a. Perjanjian perkawinan dapat diadakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. b. Perjanjian perkawinan harus tertulis, yang sahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

34


c. Perjanjian tidak boleh melanggar batas – batas hukum, agama dan kesusilaan. d. Perjanjian kawin berlaku terhadap pihak ketiga setelah perjanjian tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Sedangkan berlaku terhadap kedua belah pihak, sejak perkawinan tersebut dilangsungkan. e. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Dalam KUH Pdt dinyatakan dengan tegas bahwa perjanjian perkawinan dimaksudkan untuk mengadakan penyimpangan terhadap persatuan harta kekayaan dalam perkawinan ( pasal 139 ). Dengan berlakunya UU No. 1/1974, maka syarat – syarat dan proses mengadakan perjanjian kawin harus sesuai dengan pasal 29 UU tersebut. Namun ketentuan – ketentuan tentang perjanjian perkawinan dalam KUH Pdt yang tidak diatur dalam UU No. 1/1974 masih berlaku. Menurut ketentuan KUH Pdt calon suami isteri bebas menentukan isii perjanjian perkawinan

yang dibuatnya. Namun dalam menentukan isi

perjanjian perkawinannya dibatasi oleh ketentuan – ketentuan sebagaii berikut : a. Perjanjian yang dibuat dengan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. b. Perjanjian yang dibuat tidak boleh menyimpang dari : 1. Hak – hak yang timbul dari kekuasaan suami, misalnya hak menentukan domisili. 2. Hak – hak yang timbul dari kekuasaan orang tua, misalnya hak mendidik anak – anaknya. 3. Hak – hak yang ditentukan oleh Undang – Undang bagi mempelai yang hidup terlama, misalnya hak menjadi wali. c. Tidak diperbolehkan membuat perjanjian yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang – orang yang menurunkannya.

35


d. Tidak diperbolehkan membuat perjanjian bahwa salah satu pihak akan memikul hutang datipada bagiannya dalam aktiva. e. Tidak diperbolehkan membuat perjanjian dengan kata – kata umum yang mengatakan bahwa kedudukan mereka akan diatur oleh Undang – Undang negara asing dan peraturan yang pernah berlaku di Indonesia atau di Nederland.

Bentuk – bentuk perjanjian kawin : a. Perjanjian perkawinan dengan persatuan keuntungan dan kerugian. b. Perjanjian perkawinan dengan persatuan penghasilan dan pendapatan. c. Segala pencampuran harta benda dikesampingkan.

E. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka tumbuhlah hak dan kewajiban suami isteri seperti yang ditentukan dalam pasal 30 sampai pasal 34 UU. No. 1 / 1974 sebagai berikut : 1. Suami isteri wajib menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. 2. Suami isteri wajib saling mencinta mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. 3. Suami isteri harus mempunyai tempat tinggal atau domisili. Tempat tinggal tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan suami isteri. 4. Suami dan isteri mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 5. Suami dan isteri berhak melakukan perbuatan hukum. 6. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. 7. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan

hidup

rumah

tangga

(nafkah)

sesuai

dengan

kemampuannya. 8. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik – baiknya.

36


Berdasarkan hak dan kewajiban suami isteri seperti tersebut diatas maka hak dan kewajiban suami isteri menurut KUH Pdt yang ketentuannya bertentangan dengan ketentuan UU No. 1/1974 tidak berlaku lagi. Ketentuan – ketentuan tersebut terutama ketentuan yang sangat merugikan pihak isteri, yang diantaranya adalah : 1. Kekuasaan marital dari suami, artinya suami mempunyai kekuasaan penuh dan bertanggung jawab terhadap harta kekayaan bersama dan harta benda kepunyaan isteri pribadi ( pasal 105 KUH Pdt ) 2. Isteri wajib mengikuti domisili atau tinggal bersama suami ( pasal 106 KUH Pdt ) 3. Isteri menjadi tidak cakap bertindak dalam hukum ( pasal 1330 dan pasal 108 dan 110 KUH Pdt )

F. KEDUDUKAN ANAK, KEKUASAAN ORANG TUA DAN PERWALIAN 1. Kekuasaan Orang Tua ( Ouderlijke macht ) Dalam hukum, terutama perdata barat, kalau belum dewasa ada 2 kemungkinan : 1. anak di bawah kekuasaan orang tua. 2. anak dibawah peralian. Kekuasaan orang tua menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 47 menetapkan : 1. anak belum berumur 18 tahun. 2. belum pernah kawin. Ada kemungkinan seorang anak baru 16 tahun, namun sudah kawin (melakukan perbuatan hukum) berarti ia cakap melakukan perbuatan hukum, tetapi ia tidak termasuk dewasa. Terhadap kekuasaan orang tua ini, B.W. masih berlaku sepanjang tidak / belum diatur ( pasal 66 UU No.1 tahun 1974 ) Dasar hukumnya adalah : 1. Terhadap kekuasaan orang tua, berdasarkan pasal 66 UU No. 1 tahun 1974 tidak diatur juga oleh PP No. 9 tahun 1975, sehingga tetap diatur oleh B.W.

37


2. Petunjuk Mahkamah Agung : Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975, yaitu tentang : a. Kedudukan anak b. Harta benda c. Kekuasaan orang tua d. Perwalian Kekuasaan orang tua menurut B.W. terjadi kekuasaan orang tua sepanjang perkawinanbapak dan ibu ( pasal 299 B.W. ) . Jadi apabila orang tua cerai, tidak ada kekuasaan orang tua, melainkan di bawah perwalian. Demikian pula, apabila salah satu dari oarang tua meninggal dunia, maka anak di bawah perwalian. Tegasnya, menurut B.W. kekuasaan orang tua berada di tangan orang tua, sedang yang melaksanakan adalah bapak ( pasal 300 B.W. ) .Disamping kekuasaan orang tua terjadi sepanjang perkawinan bapak dan ibu, ketentuan lainnya adalah sampai dewasa dan tidak dibebaskan / dipecat dari kekuasaan orang tua. Isi kekuasaan : 1. Terhadap diri anak ( orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak ) 2. Terhadap harta benda anak meliputi : a. Pengurusan ( dilakukan orang tua ) b. Menikmati hasil ( orang tua berhak menikmati hasil atas harta benda tersebut )

Berakhirnya kekuasaan orang tua 1. Pencabutan ( pemecatan ) lihat pasal 319 B.W. pasal 49 UU No. 1 tahun 1974. 2. Pembebasan Adapun alasannya adalah karena tindakannya terlalu keras, orang tua melanggar kewajiban sebagai orang tua ( pencabutan ) atau apabila orang tua tidak mampu / kurang cakap sebagai orang tua ( alasan pembebasan )

38


2. Perwalian ( Voogdij ) pasal 50 UU No. 1 / 1974 Selain diatur dalam UU No. 1 / 1974, sama seperti dalam kekuasaan orang tua, ketentuan masih berlaku , karena PP 9 tahun 1975 belum mengatur. Ketentuan pasal 50 UU No. 1 tahun 1974 ayat 1 “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali�. Ayat

2

menyatakan

perwalian

itu

mengenai

pribadi

anak

yang

bersangkutan maupun harta bendanya. Perlu diingat bahwa apabila walii hanya ada satu orang wali, sedangkan kekuasaan orang tua pasti ada 2 orang, sehingga apabila salah satu dari orang tua meninggal dunia dii bawah perwalian yang masih hidup. Apabila cerai ( berdasarkan putusan pengadilan ) salah satu dari kedua orang tua tersebut. Ada 3 macam perwalian : 1. Bapak/ ibu yang hidup terlama ( otomatis ) 2. Dengan wasiat 3. Diangkat oleh hakim Tugas ( isi perwalian ) sama dengan kekuasaan orang tua, yaitu : 1. Mengurus kepentingan diri anak. 2. Mengurus kepentingan harta kekayaan anak. Seorang wali juga mempunyai hak menikmati hasil apabila anak mempunyai harta benda. Apabila seorang wali tidak mampu, maka kekuasaan sebagai wali dapat dipecat. Dalam perwalian ada seorang pengawas yang melakukan pengawasan dan pengurusan. Jadi kekuasaan orang tua mempunyai kesamaan Fungsi dengan perwalian. Perbedaan ( pokok ) adalah : 1. Dalam kekuasaan orang tua Hanya terjadi jika perkawinan orang tuanya utuh dan hanya orang tua yang dapat menjadi kekuasaan orang tua.

39


2. Dalam perwalian Dimungkinkan orang lain menjadi wali dan cara mendapatkan perwalian ada 3 cara : a. Bapak / ibu yang hidup terlama b. Dengan wasiat c. Diangkat oleh hakim

3. Kedudukan Anak ( pasal 42 UU No. 1 / 1974 ) Pada hukum perdata, ada 4 macam anak, yaitu : a. anak sah. b. Anak luar kawin. c. Anak zina. d. Anak sumbang.

Keterangan : a. Anak sah : anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. ( pasal 42 UU No. 1 / 1974 ). b. Anak luar kawin :

istilah anak luar kawin hanya ada dalam KUHPdt. Hukum Islam dan Hukum Adat tidak mengenal istilah demikian ini, sebab dalam hukum Islam hubungan

kelamin

antara

laki

–

laki

dan

perempuan tanpa perkawinan adalah zina. Dalam hukum adat apabila ayah tidak diketahui maka akan dicarikan bapaknya ( perkawinan tembelan ). Anak luar kawin ada 2, yaitu : 1. Anak luar kawin yang diakui, mempunyai hubungan hukum dengan orang tua yang mengakui. Konsepsi KUHPdt, ibu si anak tidak secara otomatis sebagai ibunya, apabila tidak melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut. Anak luar kawin yang diakui ini juga TIDAK mempunyai hubungan hukum dengan kerabat orang yang mengakuinya ( bandingkan dengan UU No. 1 / 1974 ).

40


2. Anak luar kawin yang tidak diakui, tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapapun. c. Anak Zina ( KUHPdt ) : anak yang dilahirkan dari perbuatan zina antara 2 orang ( laki – laki dan perempuan ), dimana salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan. Terhadap anak zina ini, tidak diakui oleh hukum, dia juga tidak mempunyai hak waris. d. Anak sumbang : anak yang dilahirkan dari perkawinan dua orang yang masih mempunyai hubungan darah yang sangat dekat dimana hukum mereka melarang untuk dikawini. Terhadap anak sumbang ini tidak diakui hukum, seperti halnya anak zina, anak sumbang tidak berhak mewaris. Bagaimana terhadap anak luar kawin menurut hukum perkawinan (UU No. 1 / 1974) ???? ........................... Kedudukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Dengan demikian menurut UU No. 1 / 1974, tanpa pengakuan dari ibunya dan keluarga ibunya secara otomatis si anak mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal ini BERBEDA dengan KUHPdt. Ketentuan pasal 44 UU No. 1 / 1974 identik dengan pasal 252 KUHPdt. Pasal 44 UU No. 1/ 1974 :

Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut.

Pasal 252 KUHPdt :

Suami boleh mengakui keabsahan si anak, apabila dapat membuktikan, bahwa ia sejak tiga ratus sampai seratus delapan puluh hari sebelum lahirnya anak itu, baik karena perpisahan, berbeda dalam ketakmungkinan yang nyata, untuk mengadakan hubungan dengan istrinya.

Untuk membuktikan asal usul anak, dibuktikan dengan akta kelahiran ( pasal 55 UU No. 1 / 1974 ).

41


Hak dan kewajiban orang tua dan anak : Pasal 298 KUHPdt : Tiap – tiap anak, dalam umur berapapun juga, berwajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya. Si bapak dan ibu, keduanya berwajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Pasal 104 KUHPdt :

Suami dan istri dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena itupun terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbal balik, akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka.

Pasal 321 KUHPdt : Tiap – tiap anak berwajib memberi nafkah kepada orang tuanya dan para keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, apabila mereka miskin. Pasal 46 UU No. 1 / 1974 Ayat 1 : Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Ayat 2

:

Jika

anak telah dewasa, ia wajib

memelihara menurut

kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya. Ketentuan ini merupakan alimentasi nafkah. Undang – undang menentukan pasal ini sebagai perjanjian yang lahir karena undang – mundang. Oleh karena sebagian perjanjian timbal balik antara orang tua – anak, maka apabila dipungkiri dapat menuntut. Kewajiban demikian mempunyai akibat hukum. Pasal 47 UU No. 1 / 1974 identik dengan pasal 229 KUHPdt tentang kekuasaan orang tua. Pasal 229 KUHPdt : Sepanjang perkawinan bapak dan ibu tiap – tiap anak, sampai ia menjadi dewasa tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.

42


Pasal 47 ayat 1 UU No. 1 / 1974 : Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau

belum

pernah

melangsungkan

perkawinan ada di bawah kekuasaan orang

tuanya

selama

mereka

tidak

dicabut dari kekuasaannya.

G. PUTUSNYA PERKAWINAN ( pasal 38 UU No. 1 / 1974 ) Ada 3 sebab yang dapat memutuskan perkawinan : 1. Kematian. 2. Perceraian. 3. Putusan Pengadilan (pasal 38 UU No. 1 / 1974 ) Mengenai perceraian, diatur dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1974 dan KUHPdt pasal 209. Untuk dapat bercerai harus melalui permohonan ke Pengadilan Negeri. Alasan – alasan perceraian sebagai berikut : 1. Zina, pemabuk, pemadat, penjudi, yang sukar disembuhkan. Zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki – laki dengan perempuan di mana salah seorang atau kedua – duanya sudah terikat perkawinan ( pengertian menurut hukum ). Dalam Islam tidak perlu ada klausula terikat perkawinan. Terhadap alasan pemabuk, pemadat dan penjudi sifatnya alternatif bukan kumulatif. 2. Meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut – turut. 3. Mendapat hukuman perjara 5 tahun / lebih. 4. Kekejaman / penganiayaan berat. 5. Cacat badan / penyakit. 6. Perselisihan dan pertengkaran. Pada umumnya alasan No. 6 yang sering dipakai dalam praktek, karena pembuktian mudah. Sedangkan alasan no. 1 ( zina ) sangat sulit untuk dibuktikan.

43


Perceraian dibedakan atas 2 macam, yaitu : 1. Cerai Talak Cerai talak adalah perceraian atas permintaan suami yang beragama Islam untuk menceraikan istrinya. Dasar hukum : pasal 14 PP No. 9 th. 1975 jo. Pasal 66 UU No. 7 th. 1989. Cerai talak terutama berlaku bagi yang beragama Islam. Dalam Islam yang dapat menceraikan adalah suami. Cara untuk menjatuhkan cerai talak adalah dengan cara mengajukan permohonan ( pasal 66 UU No. 7 th. 1989 ) dan bukan dengan gugatan seperti dalam cerai gugat ke Pengadilan Agama. DAHULU, sebelum UU No. 7 / 1989, pengajuannya cukup dengan pemberitahuan. Pengadilan Agama menyaksikan talak ini sangat janggal, karena hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak sesuai dengan asas umum Hukum Acara Perdata. Oleh karena diajukan dengan cara permohonan, maka hasil akhirnya berupa penetapkan. 2. Cerai gugat ( Putusan Pengadilan ) Perceraian ini dilakukan oleh seorang istri ( Islam ) dan suami atau istri (bukan Islam). Pengajuannya harus melalui gugatan, bukan permohonan. Perbedaannya adalah bagi seorang istri ( Islam ) ke Pengadilan Agama, sedangkan

suami

atau

istri

(

non

Islam

)

ke

Pengadilan

Negeri.

Persamaannya adalah keduanya disebut sebagai cerai gugat. Oleh karena itu, hasil akhirnya berupa putusan ( vonnies ). Dasar hukum cerai gugat diatur dalam pasal 20 PP No. 9 th. 1975 dan pasal 3 UU No. 7 th. 1989. Baik pada cerai talak maupun cerai gugat, keduanya harus beralasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 PP No. 9 th. 1975.

Akibat Putusnya Perkawinan ( Masa Tunggu ) Bagi seorang perempuan yang putusan perkawinan berlaku jangka masa tunggu ( pasal 11 (1) UU No. 1 / 1974 ). Suami tidak mengenal masa tunggu.

44


Waktu tunggu bagi seorang janda seperti yang dimaksud pasal 11 (2) UU No. 1 / 1974 adalah sebagai berikut : 1. Karena kematian, waktu tunggunya 130 hari. 2. Karena perceraian ( hidup ) : bagi yang haid ditetapkan 3 kali suci, sekurang – kurangnya 90 hari. Apabila tidak ada haid ditetapkan 90 hari. 3. keadaan hamil, sampai melahirkan. KUHPdt mengatur masalah ini seperti dalam pasal 34 KUHPdt, yaitu 300 hari (seorang perempuan tak diperbolehkan kawin lagi melainkan setelah lewat waktu tiga ratus hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan).

45


BAB IV HUKUM BENDA A. BERLAKUNYA BUKU II KUHPdt SETELAH UUPA Buku II KUHPdt mengatur tentang hukum benda, diatur tersebar dalam pasal 499 – 1232 KUHPdt. Pada buku II KUHPdt ini sebagian besar sudah tidak berlaku, karena berisikan hak – hak atas tanah. Bagian dalam buku II KHUPdt yang dinyatakan tidak berlaku lagi adalah : 1. Dengan berlakunya UU No. 5 / 1960 : Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dinyatakan tidak berlaku ( hukum tanah tidak berlaku ) kecuali hipotik. ( UU No. 6 / 1960 ini dikenal dengan nama UUPA ) 2. Dengan berlakunya UU No. 4 / 1996 : hipotik atas tanah ( sepanjang atas tanah ) Perubahan fundamentil di dalam hukum tanah di Indonesia terjadi karena tadinya terdapat hukum tanah yang bersumberkepada hukum barat6 dan hukum tanah yang bersumber pada hukum adat diganti dengan hukum tanah yang diatur dalam Undang – Undang Pokok agraria beserta peraturan – peraturan pelaksanaannya. Sehingga meniadakan dulisme yang ada dalam hukum tanah dan menciptkan Unifikasi hukum dalam hukum tanah Indonesia. Dengan adanya unifikasi itu hukum tanah barat yang tadinya tertulis dan hukum tanah adat yang tadinya tidak tertulis kedua – duanya lalu diganti dengan hukum tertulis sesuai dengan ketetapan MPRS No. II / MPRS / 1960 Dengan berlakunya UU No. 4 / 1996, maka ketentuan mengenai hipotik dalam buku II KUHPdt yang oleh UUPA masih dinyatakan berlaku sepanjang mengenai tanah menjadi tidak berlaku lagi. Akan tetapi ketentuan hipotik tersebut masih berlaku sepanjang mengenai benda tidak bergerak selain tanah, misalnya hipotik atas mesin – mesin pabrik.

46


Sistem yang dianut dalam BUKU II KUHPdt adalah SISTEM TERTUTUP, artinya orang dilarang mengadakan hak kebendaan baru selain yang sudah ditentukan undang – undang. Berdasarkan ini, maka termasuk sifat Dwingen Rech (memaksa). Sistem demikian berlawanan dengan yang dianut oleh BUKU III tentang perikatan dan menganut sistem terbuka.

B. PEMBEDAAN MACAM - MACAM BENDA Sebelum lebih jauh membahas macam – macam benda, maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan pengertian benda.

Pengertian benda, yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi obyek eigendom. Kata “ segala sesuatu” ini mempunyai pengertian yang luas.

Menurut bunyi Pasal 499 KUHPdt : “ menurut paham undang – undang, yang dinamakan kebendaan ialah tiap – tiap barang dan tiap – tiap hak yang dapat dikuasaai oleh hak milik. “ Jadi benda terdiri dari barang dan hak. Dari pasal itu berarti barang tidak identik dengan benda. Kebendan terdiri dari barang dan hak, sedangkan barang sudah tentu banda. Barang

: berwujud ( segala sesuatu yang berwujud )

Hak

: Segala sesuatu yang tidak berwujud.

Jadi, zaak adalah barang dan hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Pengertian awam, barang sama dengan benda. Pengertian hukum benda adalah barang dan hak. Pasal – pasal dalam KUHPdt buku II mengatur mengenai benda dalam arti barang yang berwujud. Berikut ini pembedaan benda menurut KUHPdt.

47


BAGAN PEMBEDAAN MACAM – MACAM BENDA MENURUT KUHPdt

Benda berwujud Benda tidak berwujud Benda bergerak

Benda bergerak karena sifatnya Ex. Mobil, tv dll Benda bergerak karena ketentuan ketentuan undang – undang yang – berupa hak atas benda bergerak. Ex. Hak memungut hasil, hak pakai atas Benda bergerak, surat – surat berharga misalnya saham.

Benda tidak bergerak

Benda tak bergerak menurut sifatnya Ex. Tanah dan sesuatu yang melekat Di atasnya seperti rumah. Benda tidak bergerak karena tujuan Ex. Mesin yang dipakai di pabrik Benda tidak bergerak menurut – Ketentuan undang – undang yang Berupa hak – hak atas benda tidak bergerak Ex. Hak pakai atas benda tidak bergerak

Benda yang habis dipakai Benda yang tidak habis dipakai Benda yang sudah ada Benda yang masih akan ada secara absolut Ex. Panen yang akan datang Benda yang masih akan ada secara relatif Ex. Benda yang sudah dibeli tapi belum diserahkan

48


Benda dalam perdagangan Benda diluar perdagangan Benda yang dapat dibagi Barang yang tidak dapat dibagi

Pembagian yang terpenting adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak, karena berkaitan dengan : 1. Penyerahan / Levering : terhadap benda bergerak secara langsung, benda tidak bergerak dengan balik nama. 2. Pembebanan / Bezwaring : Pembebanan benda bergerak dengan gadai ( pasal 1150 KUHPdt ) benda tetap dengan hipotik. 3. Bezit : berlaku ketentuan pasal 1977 KUHPdt terhadap benda bergerak. Pembuktiannya terbalik. 4. Verjaar terhadap benda bergerak seketika benda tetap ada bermacam – macam. Ada yang 20 tahun ada yang 30 tahun. Secara garis besar pembagian benda tetap ada 3 macam, yaitu : 1. Karena sifatnya : tanah ( pasal 506 KUHPdt ) 2. Tujuan / pemakaian ( pasal 507 KUHPdt ), sebenarnya benda bergerak tetapi karena pemakaian yang lama dan dilektakkan pada benda tidak bergerak. 3. Karena penetapan undang – undang, yaitu berupa hak – hak ( pasal 508 KUHPdt )

C. HAK KEBENDAAN Pengertian dari hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepada orang yang mempunyai hak kebendaan dapat menikmati hak kebendaan sepuas – puasnya atau dapat berbuat apa saja terhadap hak kebendaan itu.

49


Hukum perdata, pada prinsipnya mengenal ada 2 hak, yaitu : 1. Hak mutlak / absolut : hak yang dimiliki setiap orang, dan harus dihormati oleh setiap orang. Hak mutlak dibedakan atas : a. Hak pribadi / hak kemerdekaan. b. Hak dalam hukum keluarga. c. Hak kebendaan. Jadi hak kebendaan adalah salah satu macam dari hak mutlak 2. Hak relatif / nisbi adalah hak yang timbul karena hubungan individu yang satu dengan yang lain, hak ini hanya dapat dipertahankan oleh orang – orang tertentu ( timbul dari hukum perikatan )

D. HAK KEBENDAAN YANG MEMBERIKAN KENIKMATAN 1. Hak Milik ( EIGENDOM ------ Pasal 570 KUHPdt ) Eigendom atau hak milik adalah hak menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu sebebas – bebasnya. Hak milik adalah hak yang paling sempurna dibandingkan dengan hak – hak lainnya. Hal ini dapat disimpulkan dari : a. yang mempunyai benda berhak menikmati. Ex. Memungut hasil buah diatas pohon b. yang mempunyai benda berhak untuk menguasai. Ex. Dapat berbuat apa saja terhadap benda tersebut. Hal ini berbeda dengan hak kebendaan lain, misalnya hak tanggungan (gadai, hipotik), dalam hal ini haknya terbatas yaitu hanya memberikan penguasaan kepada orang tertentu untuk mengambil pelunasan hutang. Akan tetapi meskipun hak milik dapat dikuasai sebebas – bebasnya ada batas yang harus diperhatikan, yaitu : 1. Undang – undang 2. Kepentingan orang lain. 3. Lingkungan

50


Ex. A mempunyai tanah kemudian membangun tembok tinggi. Hal ini berarti telah terjadi penyalagunaan hak ( misbruik van rech/abus-du-droit ). Ciri – ciri hak milik adalah sebagai berikut : 1. Merupakan hak induk terhadap hak kebendaan yang lain. Ex. Dari hak milik akan melahirkan hak pakai, hak memungut hasil dan hak gadai. 2. Merupakan hak yang selengkap – lengkapnya. Artinya orang yang mempunyai hak milik suatu benda dapat dengan bebas untuk melakukan perbuatan hukum maupun perbuatan materiil terhadap bendanya. 3. Hak milik mempunyai sifat yang tetap. Artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan lain. Ex. Hak milik yang dibebani hak memungut hasil, maka hak milik itu tetap ada. 4. Hak milik mengandung benih dari semua hak kebendaan lain. Penggunaan hak milik ini mempunyai pembatasan – pembatasan tertentu, yaitu : 1. Penggunaan hak milik tidak boleh bertentangan dengan undang – undang dan peraturan – peraturan umum ( pasal 570 KUHPdt ). 2. Penggunaan hak milik tidak boleh menimbulkan gangguan ( pasal 570 KUHPdt ). 3. Adanya kemungkinan pencabutan hak milik untuk kepentingan umum (pasal 570 KUHPdt). 4. Pembatasan oleh hukum tetangga, misalnya adanya kewajiban untuk menerima aliran air dari tanah yang lebih tinggi ke tanah yang lebih renda, jadi tidak boleh membendungnya. 5. Dalam

mempergunakan

hak

milik

tidak

boleh

melakukan

penyalagunaan hak. Cara untuk memperoleh hak milik ( Eigendom ) ini diatur dalam pasal 584 KUHPdt. Dimana ada 5 cara untuk memperoleh hak milik, yaitu : 1. Pendakuan / pemilikan / pengambilan ( toeeigening).

51


2. Perlekatan / ikutan ( natrekking ). 3. Daluarsa / lewat waktu ( verjaring ). 4. Pewarisan ( erf op volging ). 5. Penyerahan ( levering ). Setelah berlakunya UU No. 5 / 1960, khusus terhadap tanah sudah tidak bisa lagi orang memperoleh tanah secara ikutan. Demikian juga terhadap pendakuan dan daluarsa. KETERANGAN : 1. Pendakuan Pendakuan diatur dalam pasal 585 KUHPdt, yaitu pendakuan dari barang – barang bergerak yang belum ada pemiliknya / tidak ada pemiliknya (Res Nullius).

2. Perlekatan / ikutan. Benda itu melekat pada benda lain, sehingga benda itu menjadi satu. Ikutan ( natrekking ) ini diatur dalam pasal 588 – 605 KUHPdt, yaitu memperoleh benda itu karena benda itu mengikuti benda yang lain. Misalnya : hak atas tanam tanaman, itu mengikuti tanah yang sudah menjadi hak milik dari orang yang menanami itu. INGAT !!!!!! Sistem KUHPdt

: Vertikal = tanah dan rumah jadi satu

Sistem agraria

: Horizontal Scheiding ( pemisahan ) Contoh : rumah saja, pohon saja.

3. Daluarsa / lewat waktu. Lampau waktu diatur dalam pasal 610 KUHPdt dan Buku IV KUHPdt. Daluarsa ini hanya berlaku terhadap barang tetap. Ada 2 macam verjaring, yaitu : 1. Acquisitive verjaring

: hak memperoleh kebendaan.

2. Extinctive verjaring

: dibebaskan dari suatu perutangan

52


Hak milik diperoleh dalam daluarsa hanya terhadap barang tetap, batas waktunya ada dua, yaitu : 1. selama 20 tahun : apabila ada alas hak. 2. selama 30 tahun : tanpa alas hak Syarat memperoleh hak milik dengan acquisitive verjaring, yaitu : 1. harus ada bezit sebagai pemilik / menguasai barang. 2. Bezitter itu harus te goeder trouw ( dengan itikat baik ) 3. penguasaan terus menerus 4. tidak ada gangguan 5. diketahui oleh umum / orang banyak. 6. dikuasai selama 20 tahun atau 30 tahun 7. 20 tahun dalam hal ada alas hak yang sah. 8. 30 tahun dalam hal tidak ada alas hak.

4. Pewarisan Pewarisan ( erf op volging ) adalah salah satu cara untuk mendapatkan hak kebendaan.

5. Penyerahan Penyerahan / levering, harus ada alas hak / titel atau dasar ikatan hukum, yaitu : -

jual beli

-

tukar menukar

-

pemberian / hibah

-

warisan

-

pendakuan

53


2. KEDUDUKAN BERKUASA ( BEZIT ) Kedudukan berkuasa atau yang lebih dikenal dengan bezit menurut pasal 529 KUHPdt adalah keadaan memegang atau menikmati sesuatu benda dimana seseorang menguasainya baik sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, seolah – olah itu adalah kepunyaannya sendiri. Persoalan bezit ini berkaitan dengan pasal 1977 KUHPdt : “

Terhadap benda bergerak tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak

harus

dibayar

kepada

si

pembawa,

maka

barang

siapa

menguasainya dianggap sebagai pemiliknya. “ Dalam bezit, ada dua unsur, yaitu : 1. Kekuasaan atas benda ( corpus ) orang itu harus menguasai benda dengan itikad baik. Corpus mempunyai arti harus ada hubungan antara orang yang bersangkutan dengan bendanya. 2. Animus, yaitu ada kemauan untuk memiliki. Suatu saat setelah dikuasaai harus dimiliki. Hubungan antara orang dengan benda tersebut harus dikehendaki oleh orang tersebut. Kehendak ini adalah kehendak yang sempurna, artinya bukan kehendak dari anak kecil atau orang gila. Bezitter yang beritikat baik dan yang beritikad buruk sama – sama mendapat perlindungan hukum, namun perlindungan hukum terhadap bezit yang beritikat baik lebih banyak dari bezitter yang beritikat buruk. Perlindungan hukum terhadap bezitter yang beritikat baik adalah : 1. Bahwa bezitter sampai pada saat kebendaan itu dituntut kembali di muka hakim, sementara harus dianggap sebagai pemilik benda. 2.

Bezitter

mendapat

penggantian

ongkos

ongkos

yang

sudah

dikeluarkan untuk benda dibezitnya. 3. Hak mendapat buah dari bendanya. 4. Kemungkinan bahwa bezitter akhirnya menjadi pemilik dengan jalan verjaring. Sedangkan

bagi

bezitter

yang

beritikad

buruk,

hanya

mendapat

perlindungan hukum yang pertama dan kedua saja. Apabila ia menikmati

54


segala hasil kebendaan, maka wajib mengembalikannya kepada yang lebih berhak. Selain itu tidak ada kemungkinan bagi bezitter yang beritikad buruk untuk menjadi pemilik kebendaan dengan cara verjaring.22 Bezit sendiri mempunyai 2 fungsi, yaitu : 1. Fungsi polisionil, yaitu orang yang menguasai dengan itikad baik mendapat perlindungan hukum atas barang yang dikuasainya. 2. Fungsi zakenrechtelijk, merupakan fungsi hukum yaitu suatu ketika orang yang menguasai itu akan menjadi pemilik dari benda yang dikuasainya (pasal 545 KUHPdt) Mengenai cara memperoleh bezit, menurut ketentuan pasal 538 KUHPdt, bezit

atas

sesuatu

benda

itu

diperoleh

dengan

tindakan

berupa

menempatkan sesuatu benda itu di dalam kekuasaannya dengan maksud untuk tetap mempertahankannya bagi diri sendiri : Cara memperoleh bezit pada asasnya dapat dilakukan dengan 2 cara : 1. Cara Occupatio ( mendaku ) menduduki benda. Cara ini dikatakan memperoleh bezit bersifat orisinil, ( asli ), artinya memperolehnya sendiri tanpa bantuan dari orang yang membezit lebih dahulu. Tertuju pada benda bergerak yang tidak ada pemiliknya. Dengan cara ini dapat berlaku terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak. 2. Cara Traditio ( penyerahan bendanya ). Sifatnya

bukan

lagi

orisinil,

tetapi

bersifat

derivatief,

artinya

memperolehnya dengan bantuan dari orang yang membezit lebih dahulu. Diperoleh dari tangan bezitter lama ke tangan bezitter yang baru.

22

Hak kebendaan yang dapat dimiliki dengan cara verjaring oleh bezitter adalah hanya benda yang tidak bergerak selain tanah, seperti mesin – mesin pabrik yang pemakaiannya yang pemakainya diikatkan pada benda yang tidak bergerak yang merupakan benda pokok.

55


Mengenai membezit benda tetap, ada beberapa pendapat, yaitu : 1. Ajaran Anaal Bezit Seseorang yang membezit benda tak bergerak, baru menjadi bezitter dari benda itu setelah mendudukinya selama 1 tahun terus menerus (pasal 545). 2. Seseorang yang membezit langsung menjadi bezitter ( seperti benda bergerak ). 3. Langsung menjadi bezitter, tetapi orang yang sebenarnya berhak masih dapat menggugat / meminta kembali barang tersebut.

3. HAK MEMUNGUT HASIL Menurut pasal 756 KUHPdt hak memungut hasil dari barang orang lain seolah – olah seperti pemilik dengan kewajiban untuk memelihara barang itu supaya tetap adanya. Apabila sesorang mempunyai hak memungut hasil atas benda orang lain, maka orang tersebut memiliki hak : 1. Hak untuk memungut hasilnya atau buahnya barang. Ex. Ternak, tanah, rumah adalah barang – barang yang mengahsilkan buah. 2. Hak untuk memakai barang tersebut. Ex. Memakai / mempergunakan perkakas rumah, kendaraan, pakaian dan lainnya. Jadi sesuai dengan istilahnya VRUCHT ialah hasil, sedang GEBRUIK ialah memakai / mempergunakan. Hak memungut hasil dapat meletak atas benda bergerak maupun tidak bergerak, tetapi seperti di tentukan dalam pasal 756 KUHPdt bahwa barang yang dibebani hak memungut hasil itu harus tetap adanya. Pada waktu hak memungut hasil itu berakhir, barang tersebut harus dikembalikan kepada pemilik seperti keadaan semula. Hak memungut hasil tidak boleh mengubah tujuan – tujuan dari benda – benda tersebut dan harus menjaga supaya barang – barang tetap dalam keadaan baik. Dengan demikian hak memungut hasil itu hanya dapat dibebankan atas barang, yang tidak dapat

56


dipakai habis. Dari pasal 763 KUHPdt dapat disimpulkan bahwa hak memungut hasil bisa meletak atas barang – barang yang tidak berwujud seperti piutang. Menurut pasal 759 KUHPdt seseorang dapat memperoleh hak memungut hasil benda milik orang lain karena undang – undang atau karena kehendak di pemilik. Namun demikian KUHPdt tidak mengatur lebih lanjut dalam hal apa dan bagaimana menurut undang – undang seseorang memperoleh hak memungut hasil tersebut. Dalam hal pemilik benda menghendaki orang lain memperoleh hak memungut hasil atas bandanya, maka ia dapat menghibahkan atau mewasiatkannya. Apabila orang mempunyai hak memungut hasil, maka ia memiliki kewajiban – kewajiban sebagai berikut : a. Mengadakan inventarisasi ( membuat catatan / daftar ) terhadap benda – benda itu atas biaya sendiri. b. Menunjuk penanggung – penanggung atau mengadakan jaminan – jaminan guna menjamin bendanya akan digunakan sebaik – baiknya dan menjamin pula bahwa pada saat haknya berakhir, benda itu akan dikembalikannya. c. Pada waktu menggunakan hak memungut hasil,harus mengadakan perbaikan – perbaikan atas bendanya, memikul biaya dan pajak yang diperlukan dalam melakukan pengawasan bendanya dan bertindak sebagai bapak rumah tangga yang baik. d. Mengembalikan benda seperti keadaan semula pada waktu terjadinya hak memungut hasil. Kalau terjadi kerusakan – kerusakan atau kerugian atas benda tersebut harus diganti. Menurut pasal 807 KUHPdt hak memungut hasil hapus karena : 1. Meninggalnya orang yang mempunyai hak tersebut. 2. Habisnya waktu yanng diberikan untuk hak tersebut. 3. percampuran ( tadinya mempunyai hak memungut hasil kemudian berubah menjadi pemilik ). 4. Adanya pelepasan hak oleh orang yang mempunyai hak itu.

57


5. Verjaring

yaitu

apabila

selama

30

tahun

si

pemilik

hak

tidak

menggunakannya. 6. binasanya benda.

4. HAK PAKAI DAN HAK MENDIAMI Pasal 818 KUHPdt menyatakan bahwa hak pakai dan hak mendiami itu adalah merupakan hak kebendaan yang cara terjadinya dan hapusnya adalah sama seperti hak memungut hasil. Hak mendiami merupakan hak pakai kediaman, jadi intinya hak pakai dan hak mendiami adalah sama hanya obyeknya berbeda. Menurut pasal 821 KUHPdt, hak pakai ini hanya diperuntukkan terbatas pada diri si pemakai dan keluarganya ( keluarga dalam rumah tangga ). Si pemakai tidak boleh menyerahkan atau menyewakan haknya kepada orang lain ( 823 KUHPdt ). Menurut pasal 819 KUHPdt kewajiban si pemakai benda sama dengan kewajiban orang yang mempunyai hak memungut hasil, yakni : 1. Kewajiban untuk membuat catatan / daftar terhadap bendanya. 2. Mengadakan jaminan atau memakai bendanya sebaik – baiknya. 3. Memelihara bendanya sebagai bapak rumah tangga yang baik. 4. Memikul semua biaya guna perbaikan – perbaikan dan pajak terhadap benda. 5. Mengembalikan barangnya pada waktu berakhirnya hak pakai.

E. HAK KEBENDAAN YANG MEMBERIKAN JAMINAN 1. Jaminan Gadai Gadai ialah suatu hak yang diperoleh kreditur atau suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur – kreditur lainnya, kecuali biaya – biaya untuk melelang

58


barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya – biaya mana yang harus didahulukan ( pasal 1150 KUH Pdt ). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : a. Subyek gadai : Pemegang atau penerima gadai adalah kreditur. Pemberi gadai adalah debitur atau orang lain atas namanya. b. Obyek gadai adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud yaitu yang berupa surat – surat piutang atas bawa, atas tunjuk dan atas nama. c. Pemegang gadai menjadi kreditur prefeken, artinya dalam mengambil pelunasan dari penjualan barang gadai didahulukan daripada kreditur – kreditur lainnya kecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu didahulukan. Hak gadai diadakan dengan memenuhi syarat – syarat tertentu yang berbeda menurut jenis dan barangnya : a. Cara mengadakan hak gadai benda bergerak yang berwujud dan surat piutang atas bawa : 1. Harus ada perjanjian untuk memberi hak gadai. Perjanjian inii bentuknya dalam KUH Pdt tidak diisyaratkan apa – apa, oleh karenanya bentuk perjanjian gadai dapat bebas tak terikat oleh suatu bentuk yang tertentu. Artinya perjanjian bisa diadakan secara tertulis dengan akte notaris ( jadi merupakan akte otentik ), bisa juga diadakan dengan akte di bawah tangan saja. 2. Syarat yang kedua, barangnya yang digadaikan itu harus dilepaskan / berada diluar kekuasaan dari si pemberi gadai ( inbezitstelling ). Dengan kata lain perkataan barangnya itu harus berada dalam kekuasaan si pemegang gadai. Bahkan ada ketentuan dalam KUH Pdt bahwa gadaiitu tidak sah jika bendanya dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan si pemberi gadai ( pasal 1152 KUH Pdt )

59


b. Cara mengadakan hak gadai piutang atas nama : 1. Harus ada perjanjian gadai. 2. Harus ada pemberitahuan kepada debitur dari piutang yang digadaikan itu. c. Cara mengadakan hak gadai piutang atas tunjuk : 1. Harus ada perjanjian gadai 2. Harus ada endossmen ( menulis dibalik surat piutang tersebut ) kemudian surat piutang itu diserahkan kepada pemegang gadai. Dengan adanya perjanjian gadai, maka menimbulkan hak dan kewajiban pada pemegang gadai sebagai berikut : a. Hak – hak pemegang gadai : 1. Apabila debitur wanprestasi, pemegang gadai berhak untuk menjual benda yang digadaikan atas kekuasaannya sendiri kemudian mengambil sebagian untuk melunasi utang debiturdan sisanya dikembalikan kepada debitur ( pasal 1155 KUH Pdt ) 2. Si pemegang gadai berhak mendapatkan pengembalian ongkos yang telah dikeluarkan untuk keselamatan barangnnya ( pasal 1157 ayat 2 KUH Pdt ) 3. Si pemegang gadai mempunyai hak refensi yakni menahan benda yang digadaikan. Hak refensi ini terjadi apabila setelah adanya perjanjian gadai itu kemudian timbul perjanjian utang yang kedua antara para pihak dan utang yang kedua ini sudah dapat ditagih sebelum pembayaran utang pertama, maka si pemegang gadai menang untuk menahan benda itu sampai kedua macam utang itu dilunasi ( pasal 1159 ayat 2 KUH Pdt) b. Kewajiban pemegang gadai : 1. Si pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga benda yang digadaikan, apabila semua itu terjadi atas kelalaiannya ( pasal 1157 ayat 1 KUH Pdt ) 2. Si pemegang gadai tidak diperbolehkan untuk menggunakan barang gadai untuk keperluannya sendiri. Jika si pemegang gadai menyalah

60


gunakan barang tersenut maka barang itu dapat diminta kembali oleh pemberi gadai. Perjanjian gadai merupakan perjanjian accesoir yakni perjanjian selalu bersandar pada perjanjian pokok yang berupa perjanjian pinjam meminjam uang. Oleh karena itu apabila utang yang dijamin dengan gadai sudah lunas,

maka

hak

gadai

itu

hapus

apabila

barang

gadai

keluar

dari kekuasaan si pemegang gadai.

2. JAMINAN FIDUCIA a. Pengertian Fiducia. Jaminan fiducia ini diatur dalam UU No. 42 tahun 1999. Menurut pasal 1 ayat 2 UU tersebut, jaminan fiducia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya

bangunan

yang

tidak

dapat

dibebani

hak

tanggungan

sebagaimana dimaksud dalam UU no. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fiducia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fiducia terhadap kreditur lainnya. Menurut UU No. 42 tahun 1999, pemberi fiducia adalah orang perseorangan atau kerjaorasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fiducia. Penerima fiducia adalah orang atau kerjaorasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fiducia. Obyek fiducia adalah benda bergerak berwujud dan tidak berwujud serta bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan misalnya bangunan di atas tanah milik orang lain kecuali diperjanjikan lain, jaminan fiducia meliputi hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fiducia serta meliputi klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fiducia diasuransikan. Benda – benda yang dijadikan obyek jaminan fiducia tersebut tetap dikuasai oleh pemberi fiducia.

61


b. Sifat Jaminan Fiducia Jaminan itu sebagaimana halnya pada gadai merupakan perjanjian yang accesoir, merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang berupa perjanjian pinjam meminjam ( pasal 4 ). Jadi adanya dan hapusnya tergantung pada perjanjian pokok. Jaminan fiducia mempunyai sifat KAAKSGEVOLG yakni tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fiducia dalam tangan siapapun benda tersebut berada kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fiducia (pasal 20).

c. Cara Mengadakan Hak Jaminan Fiducia Jaminan fiducia itu menganut asas publiciteit yaitu asas yang mengharuskan bahwa jaminan fiducia itu harus didaftarkan supaya dapat diketahui oleh umum. Selain itu juga menganut asas specialiteit yaitu asas yang menghendaki bahwa jaminan fiducia hanya dapat diadakan atas benda – benda yang ditujukan secara khusus. Cara mendaftarkan jaminan adalah sebagai berikut : 1. Perjanjian jaminan fiducia yang berisi pembebanan benda dengan jaminan Fiducia harus dibuat dengan akta notaris ( akta otentik ) dalam bahasa Indonesia. 2. Penerima Fiducia, kuasa akan wakilnya wajib mendaftarkan jaminan Fiducia

pada

kantor

pendaftaran

Fiducia

dengan

melampirkan

pernyataan pendaftaran jaminan Fiducia. 3. Kantor pendaftaran Fiducia mencatat jaminan Fiducia dalam buku daftar Fiducia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. 4. Kantor pendaftaran Fiducia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima Fiducia sertifikat jaminan fiducia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat ini mempunyai

kekuatan

eksekutorial

yang

sama

dengan

putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum yang tetap.

62


5. Jaminan Fiducia habis pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fiducia dalam buku daftar Fiducia.

d. Hak dan Kewajiban Para Pihak 1. Hak dan kewajiban penerima fiducia. Hak penerima fiducia : a. Mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fiducia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur wanprestasi. b. Apabila benda jaminan fiducia berupa benda persediaan dan benda tersebut dialirkan oleh pemberi jaminan, maka apabila pemberi fiducia wanprestasi, hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan demi hukum menjadi obyek fiducia pengganti dari obyek jaminan fiducia yang dialihkan. c. Mempunyai hak didahulukan pelunasan piutangnya dari hasil penjualan benda jaminan fiducia, terhadap kreditur lainnya. Jadi penerima fiducia menjadi kreditur preferen. Hal ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan likuidasi pemberi fiducia. d. Mendapat klaim asuransi bila benda jaminan fiducia yang diasuransikan musnah. Kewajiban Penerima Fiducia : a. Wajib mendaftarkan jaminan fiducia ke kantor pendaftaran fiducia. b. Bila terjadi perubahan mengenai hal – hal yang tercantum dalam sertifikat

jaminan

fiducia,

wajib

mengajukan

permohonan

pendaftaran perubahan tersebut ke kantor pendaftaran fiducia. c. Memberitahukan

hapusnya

jaminan

fiducia

kepada

kantor

pendaftaran fiducia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fiducia.

63


d. Wajib mengembalikan kelebihan uang kepada pemberi fiducia apabila hasil eksekusi benda jaminan fiducia melebihi nilai penjaminan. 2. Hak dan kewajiban pemberi fiducia. Hak Pemberi fiducia: Pemberi fiducia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fiducia dengan car dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.

Kewajiban Pemberi Fiducia: a. Dilarang melakukan fiducia ulang terhadap benda jaminan fiducia yang sudah terdaftar b. Wajib mengganti benda persediaan yang telah dialihkan dengan obyek yang setara. c. Dilarang mengalihkan,menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang mejadi obyek jaminan fiducia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari penerima fiducia. d. Wajib menyerahkan benda obyek jaminan fiducia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. e. Bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar apabila hasil eksekusi benda jaminan fiducia tidak mencukupi untuk pelunasan utang.

f.

Hapusnya Jaminan Fiducia Menurut pasal 25 ayat 1 UU No. 42 Tahun 1999, jaminan fiducia hapus karena hal -hal sebagai berikut : 1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fiducia. 2. Penerima Fiducia melepaskan hak atas jaminan fiducia. 3. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fiducia. Penerima fiducia memberitahukan kepada kantor pendaftaran.

64


Fiducia mengenai hapusnya jaminan fiducia dengan melampirkan pernyataan

mengenai

hapusnya

utang,

pelepasan

hak,

atau

musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fiducia tersebut ( pasal 25 ayat 2 ). Berdasarkan pemberitahuan tersebut, kantor pendaftaran fiducia mencoret pencatatan jaminan fiducia dari buku daftar fiducia. Kemudian kantor pendaftaran fiducia menerbitkan surat keterangan yang menyatakn sertifikat jaminan fiducia tidak berlaku lagi.

3.JAMINAN HIPOTIK a. Pengertian dan sifat Hipotik Menurut pasal 1162 KUH Pdt, hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan perutangan. Setelah berlakunya UU Ps, ketentuan – ketentuan mengenai hipotik atas tanah menurut KUH Pdt ini masih berlaku meskipun pasal – pasal atau ketentuan – ketentuan yang mengatur bumi, air serte kekayaan yang terkandung di dalamnya telah dicabut. Namun ketentuan – ketentuan mengenai hipotik atas tanah tersebut kemudian dicabutoleh UU No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan. Dengan demikian setelah berlakunya UU No. 4 Tahun1996, ketentuan – ketentuan mengenai Hipotik dalam KUH Pdt hanya berlaku terhadap benda tidak bergerak selain tanah, misalnya hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 m3 atau lebih. Hipotik merupakan perjanjian yang accesoir ( perjanjian sampiran ), yakni perjanjian yang selalu bersandar pada perjanjian pokok yang berupa pinjam

meminjam

uang.

Dengan

demikian

adanya

dan

hapusnya

tergantung pada perjanjian pokok. Hipotik mempunyai sifat zaaksgevolg, yaitu senantiasa mengikuti bendanya dalam tangan siapapun benda itu berada ( pasal 1163 ayat 2 KUH Pdt ). Piutang yang dijamin dengan hipotik merupakan piutang preferen yaknilebih didahulukan pelunasannya dari piutang yang lain ( pasal 1133,1134 ayat 2 KUH Pdt ). Sebagaimana jaminan gadai dan fiducia, menurut pasal 1178 KUH Pdt, hak hipotik hanya berisi hak

65


untuk

pelunasan

utang

saja

dan

tidak

mengandung

hak

untuk

menguasai/memiliki bendanya, namun diberi hak untuk memperjanjikan menjual atas kekuasaan sendiri bendanya apabila debitur wanprestasi.

b. Cara Mengadakan Jaminan Hipotik Hipotik menganut asas publiciteit yaitu asas yang mengharuskan hipotik itu harus didaftarkan supaya dapat diketahui oleh umum. Perjanjian Hipotik harus diadakan dengan akta notaris ( pasal 1171 KUH Pdt ). Menurut KUH Pdt akta – akta dari hipotik harus didaftarkan kepada kantor kadaster ( kantor pertanahan ). KUH Pdt menentukan demikian karena hipotik menurut KUH Pdt meliputi hipotik atas tanah. Permasalahannya setelah berlakunya UU No. 4 tahun 1996 tantang hak tanggungan dimana obyek hipotik hanya benda tidak bergerak selain tanah, belum ada ketentuan yang mengatur karena akta hipotik tersebut harus didaftarkan. Hipotik juga menganut asas specialiteit yakni asas yang menghendaki bahwa hipotik hanya dapat diadakan atas benda – benda yang ditujukan secara khusus. Sebuah benda tak bergerak ( selain tanah ) itu dapat dihipotikkan lebih dari satu kali. Bila terjadi demikian, maka para pemegang hipotik itu lalu diberi nomor urut misalnya pemegang hipotik I, pemegang hipotik II dan seterusnya. Nomor urut berdasarkan tanggal pendaftaran masing – masing hipotik. Jika debitur wanprestasi, maka pelunasannya menurut urutan terjadinya hipotik. Hipotik yang lebih dahulu terjadi itulah yang dillunasi lebih dahulu, jika hipotik I sudah lunas maka hipotik II menjadi hipotik I, dan seterusnya. Isi dari akta hipotik dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu : 1. Isi yang wajib Berisi hal – hal yang wajib dimuat, yakni pertelaan ( perincian ) mengenai benda apa yang dibebani hipotik. 2. Isi yang fakultatif Berisi hal – hal yang secaar fakultatif dimuat, yaitu yang berisi janji – janji / beding yang diadakan antara pihak – pihak ( debitur dan kreditur ).

66


c. Hapusnya HIpotik Menurut pasal 1209 KUHPdt, hipotik itu hapus karena alasan – alasan sebagai berikut : 1. piutang kreditur yang dijamin dengan hipotik sudah lunas. 2. kreditur melepaskan hipotik. 3. penetapan tingkat oleh hakim, cara ini dinamakan juga adanya pembersihan benda dari beban – beban hipotik. Selain menurut ketentuan seperti tersebut di atas, di luar KUHPdt masih ada cara – cara hapusnya hipotik menurut Volmar karena adanya pencampuran utang, kreditur menjadi pemilik dari benda yang dihipotikkan dan karena adanya verjaring dalam waktu tertentu.

4. HAK TANGGUNGAN a. Pengertian dan Sifat Hak Tanggungan Hak tanggungan atas tanah beserta benda – benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut hak tanggungan debitur dalam UU No. 4 tahun 1996. Menurut pasal 1 ayat 1 UU tersebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria ( UUPA ), berikut atau tidak berikut benda – benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan

kedudukan

yang

diutamakan

kepada

kreditur

tertentu

terhadap kreditur – kreditur yang lain. Pemberi hak tanggungan adalah orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan yang bersangkutan. Pemegang hak tanggungan

adalah

orang

perorangan

atau

badan

hukum

yang

berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Jenis utang yang dapat dijamin dengan hak tanggungan adalah : 1. Utang yang telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu.

67


2. Utang yang jumlahnya dapat ditentukan pada saat eksekusi berdasarkan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan utang piutang. Obyek hak tanggungan menurut pasal 4 ayat 1 UU No. 4 tahun 1996 adalah : 1. Hak milik 2. Hak guna usaha 3. Hak guna bangunan 4. Hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahkan tangankan.

b. Cara Pemberian Hak Tanggungan Hak tanggungan menganut asas publiciteit, artinya pemberian hak tanggungan tersebut harus didaftarkan, yang didaftarkan adalah akta pemberian hak tanggungan yang dibuat oleh PPAT ( Pejabat Pembuat Akta Tanah ) kepada Kantoir Pertanahan. Selain itu juga menganut asas specialiteit artinya bahwa hak tanggungan hanya dapat diadakan atas obyek hak tanggungan secara khusus. Misalnya : tanah yang dipakai sebagai tanggungan itu dimana letaknya, berapa luasnya, dimana pembatasannya dan sebagainya. Cara pemberian hak tanggungan adalah sebagai berikut : 1. Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan. Pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan ( APHAT ) oleh PPAT. 2. Paling lambat 7 hari kerja setelah penandatanganan APHT, PPAT wajib mengirimkan APHAT kepada kantor Pertanahan. 3. Oleh

Kantor

Pertanahan

hak

tanggungan

didaftar

denganh

membuatkan buku tanah hak tanggungan dan mencatatnya dalam

68


buku tanah hak tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Hak tanggungan lahir pada hari dan tanggal tanah hak tanggungan adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat – surat yang diperlakukan bagi pendaftarannya. 4. Kantor pendaftaran tanah menerbitkan sertifikat hak tanggungan dengan kepala : demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, dan diserahkan kepada pemegang hak tanggungan. Sertifikat hak tanggungan ini mempunyai kekuasaan eksekutorial seperti grosse akte hipotik. Sertifikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan hak tanggungan dikembalikan kepada pemilik / pemegang hak kecuali diperjanjikan lain.

c. Eksekusi Hak Tanggungan. Apabila debitur wanprestasi atau pailit, maka pemegang hak tanggungan

pertama

mempunyai

hak

untuk

menjual

obyek

hak

tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut dengan hak mendahului dari pada kreditur – kreditur lainnya ( pasal 6 6, 20 ayat 1, 21 UU No. 4 tahun 1996 ). Titel eksekutorial ini terdapat dalam sertifikathak tanggungan. Atas kesepakatan antara pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan obyek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Pelaksanaan penjualan demikian hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 ( satu ) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau pemegang hak tanggungan kepada pihak – pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan. Pelaksanaan eksekusi yang bertentangan dengan cara seperti tersebut di atas adalah batal demi hukum ( pasal 20 ayat 4 UU No. 4 tahun 1996 ).

69


D. Hapus Hak Tanggungan Menurut pasal 18 UU No. 4 tahun 1994, hak tanggungan hapus karena hal – hal sebagai berikut : 1. Hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan. 2. Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan yang harus dinyatakan secara tertulis. 3. Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua pengadilan. 4. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan, namun hal demikian tidak menghapuskan utang yang dijamin.

70


BAB V HUKUM PERIKATAN

A. PERIKATAN PADA UMUMNYA I. Sistem Pengaturan Hukum Perikatan Dalam KUHPdt Pengaturan hukum perikatan pada KUHPdt Buku II terdiri dari 18 bab, bagian – bagian dan pasal – pasal. Berikut ini rincian bab yang mengatur mengenai hukum perikatan, yaitu : Bab

I

: Ketentuan Umum : pasal 1352

Bab

II

: Perikatan lahir dari perjanjian : pasal 1313

Bab

III

: Perikatan lahir dari undang – undang : pasal 1352 dan 1353

Bab

IV

: Hapusnya perikatan

Bab V – XVIII : Ketentuan Khusus : Perjanjian Khusus Ketentuan umum merupakan asas, prinsip – prinsip dasar dari perikatan. Semua ketentuan umum berlaku bagi ketentuan khusus, sepanjang dalam ketentuan umum tidak diatur secara khusus. Buku III KUHPdt pada umumnya hanya merupakan hukum pelengkap, maka buku III KUHPdt menganut sistem “ terbuka “, artinya orang dapat mengadakan perjanjian – perjanjian lain selain dari yang diatur dalam KUHPdt. Lain dengan buku II yang menganut sistem “ tertutup “, artinya orang tidak dapat membuat atau memperjanjikan hak – hak kebendaan lain, selain dari yang diatur dalam KUHPdt.

2. Pengertian Perikatan Perikatan adalah hubungan hukum di dalam lapangan hukum kekayaan antara 2 orang atau lebih dimana pihak pertama berhak atas suatu prestasi dan pihak lain berkewajiban melaksanakan prestasi. Pihak yang berhak atas suatu prestasi disebut sebagai kreditur, sedangkian pihak yang berkewajiban melaksanakan prestasi disebut debitur.

71


Istilah kreditur dan debitur merupakan istilah hukum dalam arti luas. Kreditur sebagai orang yang berpiutang ( taguhan ) mempunyai hak tagih. Debitur sebagai orang yang berhutang, yaitu mempunyai kewajiban untuk membayar, melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu. Ada 3 unsur yang harus ada dalam perikatan, yaitu : 1. Adanya hubungan hukum, yaitu hubungan antara 2 orang yang mempunyai akibat hukum. Cirinya : apabila dilanggar, maka pihak lain dapat menuntut. Tidak semua hubungan adalah hubungan hukum. Ex. Pasal 1774 KUHPdt ( perjudian termasuk natuurlijk verbitenissen ), tidak dapat dituntut, demikian juga terhadap pasal 1359 ( 2 ) KUHPdt tentang perikatan alam / bebas. 2. Lapangan hukum kekayaan : hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. 3. Ada 2 pihak, yaitu kreditur dan debitur. 4. Isi dan tujuan, yaitu prestasi. Pada perkembangannya, istilah perikatan mempunyai beberapa padanan, yaitu : 1. Hukum perutangan 2. Hukum perjanjian 3. Verbintenis / hukum perikatan Hukum perikatan itu hubungan hukum yang bersifat abstrak, hanya ada dalam pikiran kita. Selain perikatan terdapat istilah perjanjian, yaitu perbuatan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara 2 orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi, sedang pihak yang lain berkewajiban melaksanakan prestasi. Ada kalanya dipergunakan istilah kontrak, hal ini untuk menunjukkan bahwa perjanjian tersebut bentuknya tertulis. Perbedaan antara perikatan dan perjanjian adalah apabila perikatan merupakan

suatu

hubungan

hukum,

sedangkan

perjanjian

adalah

perbuatan hukum ( bersifat konkrit – nyata ). Oleh karena itu, salah satu

72


sumber perikatan adalah perjanjian. Dengan lain kata perjanjian ini menimbulkan hubungan hukum. Perikatan belum tentu perjanjian, tetapi apabila perjanjian sudah pasti perikatan. Pendapat Sudikno : antara perjanjian dan perikatan sudah tidak ada jarak. Kontrak adalah perjanjian yang dilakukan secara tertulis. Dalam praktek pengertian kontrak dipersempit, misal kontrak pemborongan, misal pemborongan kerja. Perjanjian menurut bentuknya : a. perjanjian dibuat secara lisan. b. Perjanjian dibuat secara tertulis Kekuatan hukum terhadap perjanjian secara lisan sama dengan perjanjian tertulis.

3. Subyek dan Obyek Perikatan Obyek perikatan adalah prestasi, yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur sesuai dengan telah diperjanjikan. Sebenarnya tujuan atau hakekat perikatan adalah pelaksanaan prestasi.

Adapun wujud

prestasi adalah seperti yang diatur oleh pasal 1234 KUHPdt, yaitu : a. Memberikan sesuatu b. Berbuat sesuatu c. Tidak berbuat sesuatu Subyek dalam perikatan adalah kreditur dan debitur. Subyek harus memenuhi syarat – syarat ( pasal 1320 KUHPdt ), yaitu cakap melakukan perbuatan hukum. Di dalam perjanjian barter, kedua pihak berposisi sebagai kreditur dan debitur apabila belum dilaksanakan. Tetapi jika salah satu sudah menyerahkan, maka posisi berbeda.

73


4. Jenis – Jenis Perikatan Jenis – jenis perikatan dapat dibedakan menurut : a. Sifat daripada prestasinya 1. a.

Perikatan positif, ialah perikatan yang prestasinya berupa perbuatan nyata, misalnya memberi atau berbuat sesuatu.

b.

Perikatan negatif, ialah perikatan yang prestasinya berupa tidak berbuat sesuatu. Misalnya : tidak akan mendirikan gedung.

2. a.

Perikatan sepintas lalu ( sementara ), ialah perikatan yang prestasinya cukup hanya dilakukan dalam satu perbuatan saja dalam waktu yang singkat tujuan perikatan telah tercapai. Misalnya : Jual beli

b.

Perikatan berkelanjutan ( terus menerus ), ialah perikatan yang prestasinya bersifat terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Misalnya : Sewa – menyewa, perjanjian kerja

3. a.

Perikatan alternatif, ialah perikatan dimanaa debitur berkewajiban melaksanakan satu dari dua atau lebih prestasi yang dipilih, baik menurut pilihan debitur, kreditur atau pihak ketiga, dengan pengertian bahwa pelaksanaan daripada salah satu prestasi mengakhiri perikatan. Menurut pasal 1273 KUHPdt kecuali ditentukan secara tegas bahwa pilihan diserahkan kepada debitur, maka deniturlah yang berhak memilih. Misalnya : A boleh melever semen atau kayu atau batu merah.

b.

Perikatan fakultatif, ialah suatu perikatan yang objeknya hanya berupa satu prestasi, baru kemudian apabila prestasi yang ditentukan tidak ada debitur dapat menggantikan dengan prestasi lain. Misalnya : A harus melever mobil, kalau tidak ada boleh diganti dengan rumah.

c.

Perikatan sederhana atau bersahaja, ialah periukatan yang prestasinya tidak mempunyai obyek yang banyak ( obyeknya tunggal ). Misalnya : A membeli mobil atau membeli rumah.

74


d.

Perikatan cumulatif, ialah perikatan yang prestasinya mempunyai obyek yang banyak ( lebih dari satu ). Misalnya : A melever mobil, rumah, computer dan almari.

4. a.

Perikatan generik, ialah perikatan dimana obyeknya ditentukan menurut jenis dan jumlahnya. Misalnya : A melever 1 kwintal gula pasir.

b.

Perikatan specifik, ialah perikatan yang obyeknya ditentukan secara terperinci. Misalnya : A melever 10 kg, cat warna merah merek Avia.

5. a.

Perikatan yang dapat dibagi – bagi ( Deelbaar Verbentenis ) ialah perikatan yang prestasinya dapat diangsur bagian demi bagian, sebab tiap – tiap bagian itu tidak mengurangi nilai keseluruhan. Misalnya : Melever emas, beras, perak dapat diangsur apabila diperjanjikan.

b.

Perikatan yang tidak dapat dibagi – bagi ( Ondeelbaar Verbentenis ) ialah perikatan yang prestasinya tidak dapat diangsur bagian demi bagian, karena tiap – tiap bagian akan mengurangi nilai secara keseluruhan. Misalnya : melever intan, sepatu, telur tidak dapat diangsur bagian demi bagian karena akan mengurangi nilainya.

6. a.

Prestasi yang menurut naturnya atau sifatnya tidak dapat dibagi – bagi. Misalnya : Intan, berlian.

b.

Prestasi yang menurut maksud / tujuannya tidak dapat dibagi – bagi. Misalnya : A harus melever beras 1 ton tanggal 1 februari 2007 untuk pesta saat itu juga.

2. Menurut subyek - subyeknya Ditinjau dari subyek – subyeknya, terdapat perikatan yang disebut : Perikatan solider atau perikatan tanggung renteng, ialah suatu perikatan dimana terdapat lebih daripada seseorang kreditur masing – masing bagi keseluruhan berhak atas suatu prestasi, atau terdapat lebih daripada

75


seorang debitur masing – masing dari keseluruhan berkewajiban untuk menunaikan prestasi, pemenuhan prestasi mana mengakibatkan gugurnya hak dan kewajiban bagi semuanya. Ex. A, B, dan C berhutang bersama – sama kepada D. Disini D dapat meminta pelunasan kepada A, B atau C saja yang dapat membebaskan utang A, B dan C secara keseluruhan. Perikatan tanggung renteng ada 2 macam, yaitu : 1. Perikatan tanggung renteng pasif, ialah perikatan tanggung renteng dimana satu kreditur berhadapan dengan lebih dari seorang debitur. Dalam perikatan tanggung renteng pasif ini kreditur boleh memilih kepada debitur mana untuk meminta prestasi agar dilaksanakan. Kedudukan kreditur dalam perikatan tanggung renteng pasif lebih terjamin, karena ia dapat menuntut prestasi sepenuhnya daripada masing – masing debitur. 2. Perikatan tanggunng renteng aktif, ialah perikatan tanggung renteng dimana lebih daripada seorang kreditur berhadapan dengan seorang debitur. Pada umumnya, perikatan tanggung renteng terjadi karena 2 hal, yaitu : 1. Diciptakan karena kemauan kedua belah pihak. Menurut pasal 1278 KUHPdt terdapat perikatan tanggung renteng aktif jika dalam persetujuan secara tergas dinyatakan bahwa kepada masing – masing kreditur diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh prestasi. 2. Ditetapkan oleh Undang – Undang. Undang – undang hanya mengatur perikatan tanggung renteng pasif. Ada beberapa macam perikatan tanggung renteng yang ditetapkan oleh Undang – Undang, antara lain :23 -

23

Pasal 563 ( 2 ) KUHPdt

Lihat dan baca selengkapnya bunyi pasal – pasal yang tersebut di atas dalam KUHPdt.

76


-

Pasal 1016 KUHPdt

-

Pasal 1749 KUHPdt

-

Pasal 1811 KUHPdt

-

Pasal 1836 KUHPdt

c. Menurut Isi Dari Prestasinya Ditinjau dari isi prestasinya, ada beberapa macam perikatan, yaitu : 1. a. Civiele Verbentenis ( perikatan hukum sipil ), ialah perikatan hukum yang dapat dimintakan sanksi, artinya perikatan hukum yang dapat dituntut di muka pengadilan. Ex. Utang piutang karena jual beli suatu barang. b.

Natuurlijke Verbentenis ( perikatan hukum wajar ), ialah perikatan hukum yang tidak dapat dimintakan sanksi artinya perikatan hukum yang tidak dapat dituntut di muka pengadilan. Ex. Utang piutang karena perjudian.

2. a. Priciple Verbentenis ( perikatan hukum utama ), ialah perikatan hukum yang mempunyai isi utama. Ex. Pinjam meminjam uang. b. Accessoire Verbentenis ( perikatan hukum sampiran ), ialah perikatan hukum yang berstandart pada perikatan utama. Ex. Gadai, hipotik. 3. a. Perikatan hukum primair ( asli ), ialah perikatan hukum yang pertama – tama ada, jadi hampir sama dengan perikatan hukum utama. Ex. Pertunjukan band tidak dapat diganti dengan pertunjukan dangdut. b. Perikatan hukum secundair, ialah perikatan hukum yang jika prestasi pertama tidak dapat dilaksanakan, bisa diganti dengan prestasi kedua. Ex. Perikatan asli adalah pertunjukan Band apabila pertunjukan band tersebut gagal diganti dengan dangdut.

77


d. Menurut Mulai dan Berakhirnya Perikatan. Ditinjau dari mulai dan berakhirnya perikatan, ada beberapa macam perikatan, yaitu : 1. Perikatan bersyarat ( pasal 1253 – 1267 KUHPdt ) Menurut

pasal

1253

KUHPdt,

perikatan

bersyarat

ialah

perikatan

berdasarkan pada peristiwa yang masih akan datang dan yang belum tentu terjadi, baik secara menangguhkan maupun secara membatalkan. “ Syarat “ pada perikatan hukum bersyarat harus memenuhi ketentuan : a. Syarat tidak boleh bertentangan dengan udang – undang. b. Syarat tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. c. Syarat yang dapat atau mungkin dilaksanakan. d. Syarat yang ditetapkan oleh kedua belah pihak. 2. Perikatan hukum dengan ketetapan waktu ( pasal 1268 – 1271 KUHPdt ) Ialah suatu perikatan yang didasarkan atas kejadian di kelak kemudian hari dan pasti terjadi. Menurut pasal 1268 KUHPdt, perikatan dengan ketetapan

waktu

tidak

menangguhkan

perikatan,

akan

tetapi

menangguhkan pelaksanaan. Jadi perjanjian telah mengikat sejak perjanjian dibuat.

c. Menurut Sanksi Apabila Terjadi Wanprestasi. Ditinjau dari sanksi apabila terjadi wanprestasi terdapat perikatan hukum dengan ancaman hukuman, ialah perikatan hukum dimana untuk menjamin

pelaksanaannya,

debiotur

diwajibkan

untuk

melakukan

sesuatu jika perikatan tidak dipenuhi. Ex. A berjanji untuk melever 10 ton beras 2 bulan lagi, jika tidak dapat melever ia harus membayar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ). Menurut pasal 1305 KUHPdt, perikatan hukum dengan ancaman hukuman atau poenale santie tidak merupakan sifat sendiri, melainkan merupakan akibat daripada perjanjian. Jadi Poenale sanctie merupakan accessoire verbentenis.

78


Perbedaan antara poenale sanctie dengan perikatan hukum biasa : Pada Poenale Sanctie, sanksi sudah ditetapkan lebih dahulu sebelum adanya wanprestasi. Sedang pada perikatan hukum biasa, sanksi (hukuman) baru ada setelah ada wanprestasi. Jadi harus dibuktikan lebih dahulu.

5. Prestasi dan Wanprestasi a. Pengerian Prestasi Prestasi adalah kewajiban debitur untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. KUHPdt mengatur prestasi dalam pasal 1234 KUHPdt, yaitu : 1. Memberikan sesuatu. 2. Berbuat sesuatu 3. Untuk tidak berbuat sesuatu. Prestasi ini harus disertai dengan tanggungjawab. Dalam kewajiban debitur, selalu ada 2 hal, yaitu SCHULD dan HAFTUNG. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut : A

B

( kreditur )

( Debitur )

Schuld ( hutang D pada K )

Haftung ( kekayaan debitur sebagai pelunasan – hutang ( pasal 1131 KUHPdt ) )

Haftung selalu merujuk pada pasal 1131 KUHPdt yaitu : “ Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.� Pasal 1131 KUHPdt ini dalam hukum jaminan disebut sebagai jaminan umum, disebut sebagai jaminan umum karena 2 hal, yaitu :

79


1. bahwa sebagai jaminan adalah semua harta, baik bergerak maupun tetap. 2. karena semua harta ini dijaminkan pada semua jaminan hutang / kreditur. Jadi semua kreditur mempunyai hak sama untuk mendapatkan pelunasan utang debitur. Ada penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, yaitu : 1. Ada schuld tanpa jaminan, dalam hal ini adalah utang piutang karena perjudian pasal 1774 KUHPdt, hal ini tidak perlu dibayar karena tidak dapat dituntut ke Pengadilan. 2. Schuld dengan haftung terbatas. Hutang tetapi jaminannya terbatas pada benda – benda tertentu. Ex. Haftung terbatas ( jaminan khusus ) - UU No. 4 / 1996

: Hak Tanggungan atas Tanah.

- UU No. 42 / 1999

: Fiducia

- Pasal 1162 KUHPdt : Hipotik - Pasal 1150 KUHPdt : Gadai - Pasal 1820 KUHPdt : Borgtocht ( haftung pada orang lain ) Disebut jaminan khusus karena alasan : 1. yang dijaminkan benda tertentu untuk jaminan hutang tertentu. 2. khusus untuk kreditur tertentu. 3. schuld dan haftung pada orang lain : pasal 1820 KUHPdt tentang Borgtocht.

b. Wanprestasi Arti dari wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya oleh debitur apa yang lebih diperjanjikan. Orang tidak melaksanakan perjanjikan disebabkan karena : 1. Kesalahan debitur : a. sebab kesengajaan / dolus; b. sebab lalai / culpa

80


2. Keadaan memaksa / overmacht/force majeur. Perlu diingat bahwa poersoalan dolus dan culpa dalam hukum perdata dan hukum pidana sangat berbeda. Pada hukum pidana, persoalan dolus dan culpa adalah mutlak dan penting, karena untuk menentukan berat ringannya hukuman. Sedang dalam hukum perdata tentang dolus dan culpa TIDAK PENTING dan tidak perlu dibedakan, karena keduanya menimbulkan kerugian yang dipentingkan dalam hukum perdata adalah GANTI RUGI. Ada 3 hal yang menyatakan keadaan wanprestasi : 1. Tidak berprestasi

: sama sekali tidak melaksanakan

2. Salah berprestasi

: tidak sesuai dengan yang diperjanjikan

3. Terlambat berprestasi

: apabila dalam perjanjian sudah ditentukan waktunya.

Sedangkan

apabila

tidak

ditentukan termijn waktu, maka tidak dapat disebut terlambat berprestasi. Pada keadaan yang demikian, apabila debitur telah melanggar salah satu dari 3 hal ini disebut telah WANPRESTASI. Pernyataan debitur lalai harus dilakukan dengan somasi dan peringatan ( pasal 1238 KUHPdt ). Somasi adalah teguran yang diberikan kepada debitur, karena tidak melaksanakan perjanjian. Somasi ( pasal 1238 KUHPdt ) sudah dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya SEMA No. 3 tahun 1963. sebelum keluar SEMA no. 3 tahun 1963 somasi tidak dimintakan oleh kreditur melainkan oleh pengadilan negeri dalam hal ini juru sita. Seperti diketahui bahwa dahulu perkara baru dapat ke Pengadilan Negeri apabila telah disomasi Pengadilan Negeri, karena pada waktu itu untuk somasi memakan waktu; padahal kreditur sudah rugi uang dan waktu, maka dipandang perlu untuk mencabutnya. Oleh karena itu, realisasinya ada pada SEMA No. 3 Tahun 1963. Sekarang apabila debitur wanprestasi, kreditur langsung menggugat ( sebagai ganti somasi ),toh nanti ada acara perdamaian ( pasal 130 H.I.R ) SEMA No. 1 Tahun 2001 : dibentuk majelis perdamaian.

81


Kesimpulan : Sebelum SEMA No. 3 Tahun 1963, somasi harus disertai dengan ingebreekestelling, yaitu tenggang waktu lalai. Setelah somasi baru mengajukan gugatan.

Tuntutan Kreditur Jika Debitur Wanprestasi 1. Pemenuhan perjanjian ( pasal 1267 ) 2. Pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi ( pasal 1267 ) 3. ganti rugi ( pasal 1243 ) 4. Pembatalan perjanjian ( pasal 1266 ) 5. Pembatalan perjanjian ditambah ganti rugi ( pasal 1267 ) Sifat tuntutan tersebut adalah alternatif; tidak kumulatif. Pembatalan perjanjian ( No. 4), secara logika menguntungkan debitur, namun hal itu tidak

selalu

menguntungkan

debitur,

karena

nama

baik

dan

reputasi/kejujuran debitur dipertaruhkan atau bahkan menjadi jatuh. Kerugian yang diderita kreditur di mana debitur melakukan wanprestasi ada 3 yaitu : 1. Biaya ( kosten ), yaitu ongkos yang telah dikeluarkan kreditur untuk melaksanakan perjanjian. 2. Rugi ( schaden ), yaitu kekurangan nilai barang milik kreditur akibat wanprestasi 3. Bunga ( Interessen ), dalam hal ini bebas nilai, yaitu leuntungan yang bakal diperoleh oleh kreditur seandainya tidak terjadi wanprestasi Ex. : Kosten A mengadakan pertunjukan, untuk tempat undangan, transport dan membuat perjanjian ke notaris butuh dana. Ternyata yang bersangkutan membatalkan perjanjian sepihak.

Rugi Fakultas

hukum

mendirikan

bangunan,

dibuatlah

perjanjian

pemborongan. Setelah bangunan selesai, baru 3 bulan dipakai,

82


bangunan roboh, mengenai perlengkapan di dalamnya ( kursi, meja dan sebagainya ).

Bunga ( tidak harus berupa uang ) Apabila terjadi wanprestasi, tidak selamanya ketiga – tiganya (biaya, rugi, bunga) dituntut, siofatnya adalah kasuistik, yang penting adalah komponennya terpenuhi.

Tangkisan Debitur atas Tuduhan Wanprestasi Bahwa tidak semua debitur wanprestasi dapat dituntut ganti rugi. Ada 3 hal tangkisan tersebut, yaitu : 1. Overmacht / force majeur : pasal 1245 KUHPdt 2. Exceptio non adimpleti contractus : pasal 1478 KUHPdt Yaitu tangkisan debitur karena kreditur sendiri tidak melaksanakan perjanjian. Hal ini hanya dapat terjadi bila perjanjian itu dapat dilaksanakan secara tunai ( hak dan kewajiban dilaksanakan bersama – sama ). 3. Rechtverwerking ( pelepasan hak ) Ex. A – B mengadakan perjanjian kirim beras 1 ton kualitas no. 1, pelaksanaannya beras dikirim kualitas no. 2, tetapi tidak komplain.

83


6. Sumber Perikatan

BAGAN SUMBER PERIKATAN

Sumber Perikatan

Perjanjian ( 1313 KUHPdt )

Undang – Undang ( 1352 KUHPdt )

Perbuatan Manusia

Melalui Undang - Undang

( 1353 KUHPdt )

( 104, 321, 625 KUHPdt )

Sesuai Hukum

Perbuatan Melawan Hukum

( 1354, 1359 KUHPdt )

( 1365 KUHPdt )

Menurut ketentuan pasal 1233 KUHPdt, maka tiap perikatan timbul karena : a. Undang – undang. Ex. Alimentasi ( pasal 321 KUHPdt ) b. Perjanjian Ex. Jual beli , sewa menyewa. Sebagian besar ( 99 % ), perikatan bersumber pada perjanjian. Perikatan yang berasal dari perjanjian artinya perikatan itu baru ada / terjadi apabila ada perjanjian ( kehebdak para pihak ), pada saat itulah terjadi perikatan.

84


B. PERIKATAN YANG BERSUMBER DARI PERJANJIAN 1. Pengertian dan Macam – Macam Perjanjian Perjanjian adalah sumber penting yang melahirkan perikatan. Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPdt : “ Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang atau lebih.” Para ahli memberikan pengertian sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian tersebut menerbitkan perikatan, oleh karena itu perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Pada bentuknya perjanjian tersebut berupa suatu rangkaian kata – kata yang mengandung janji – janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian terdiri dari dua macam, yaitu perjanjian yang obligatoir dan perjanjian yang non obligatoir.

Perjanjian Obligatoir Perjanjian obligatoir, yaitu suatu perjanjian dimana mengharuskan / mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu. Contoh konkritnya adalah : -

Pembeli wajib menyerahkan harga barang.

-

Penjual wajib menyerahkan barang.

-

Majikan harus membayar upah.

Perjanjian obligator ada beberapa macam, yaitu : a. Perjanjian Sepihak, ialah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak, dan hanya ada hak pada pihak lain. Ex. Perjanjian hibah b. Perjanjian timbal balik, ialah perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Jadi pihak yang berkewajiban melakukan suatu prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi.

85


Ex. Perjanjian jual beli c. Perjanjian cuma – cuma, ialah perjanjian dalam mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain dengan tiada mendapatkan nikmat daripadanya. Ex. Perjanjian Hibah d. Perjanjian atas beban, ialah perjanjian yang mewajibkan masing – masing pihak memberikan prestasi ( memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu ) Ex. Jual beli e. Perjanjian konsesuil ialah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan ( konsensus ) dari kedua belah pihak. Jadi perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Ex. Jual beli f.

Perjanjian riil, ialah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan / tindakan nyata. Jadi dengan adanya kata sepakat saja, perjanjian tersebut belum mengikat kedua belah pihak. Ex. Perjanjian penitipan barang

g. Perjanjian formil ialah perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, jadi bentuknya harus sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku. Jika bentuk perjanjian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, maka perjanjian tersebut tidak sah. Ex. Jual beli tanah harus dengan Akte PPAT h. Perjanjian bernama ialah perjanjian khusus yang diatur dan disebutkan dalam KUH Pdt buku III bab V s/d bab XVII dan dalam KUHD ( Kitab Undang – Undang Hukum Dagang ) Ex. Perjanjian Jual Beli I.

Perjanjian tak bernama, ialah perjanjian yang tidak diatur dan tidak disebutkan dalam KUH Pdt maupun KUHD.

J. Perjanjian Campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur dari berbagai perjanjian. Perjanjian ini tidak diatur dalam BW maupun dalam KUHD.

86


Ex. Perjanjian sewa beli ( gabungan sewa menyewa dan jaul beli) Setiap orang diperbolehkan / bebas membuat perjanjian bernama, tak bernama maupun perjanjian campuran, karena Hukum Perikatan dan Hukum Perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Pdt merupakan hukum pelengkap( aanvulent recht )

Perjanjian non obligatoir Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang membayar / menyerahkan sesuatu. Perjanjian non obligatoir ini ada beberapa macam, yaitu : a. Zakelijk

overeenkomst,

ialah

perjanjian

yang

menetapkan

dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain. Jadi obyek perjanjian adalah hak. Ex. Balik nama hak atas tanah. b. Bevits overeenkomst atau procesrechtelijk overeenkomst, ialah perjanjian untuk membuktikan sesuatu. Perjanjian ini umumnya ditujukan pada hakim, tak terjadi perselisihan, supaya memakai alat bukti yang menyimpang dari apa yang ditentukan oleh undang – undang. c. Liberatoir

overeenkomst,

ialah

perjanjian

dimana

seseorang

membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban. d. Vaststelling overeenkomst, ialah perjanjian untuk mengakiri keraguan mengenai isi dan luas perhubungan hukum antara kedua belah pihak. Ex. Dading ( perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan )

2. Unsur, Asas dan Syarat Perjanjian a. Unsur – Unsur Perjanjian Suatu perjanjian itu harus memenuhi 3 macam unsur : 1. Essentialia, ialah unsur yang sangat esensi / pentinmg dalam suatu perjanjian yang harus ada.

87


2. Naturalia, ialah unsur perjanjian yang sewajarnya ada jika tidak dikesampingkan oleh kedua belah pihak. 3. Accidentalia, ialah unsur perjanjian yang ada jika dikehendaki oleh kedua belah pihak.

b. Asas – Asas Perjanjian Pada ilmu hukum dikenal ada 4 asas perjanjian, yaitu : 1. Asas Konsensualitas, artinya dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, perjanjian sudah mengikat. Jadi perikatan lahir sejak tercapainya kesepakatan. Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1320 KUHPdt.24 2. Asas bentuk perjanjian bebas, artinya perjanjian tidak terikat pada bentuk tertentu. Jadi boleh diadakan secara tertulis, boleh diadakan secara lisan dan sebagainya. 3. Kebebasan berkontrak, artinya setiap orang bebas membuat perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 KUHPdt.25 4. Apa yang diperjanikan mengikat kedua belah pihak. Asal ini juga dapat disimpulkan dari pasal 1338 ( 1 ) KUHPdt seperti halnya asas kebebasan berkontrak di atas.

c. Syarat – syarat Sahnya Perjanjian. Menurut pasal 1320 KUHPdt, untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu : 1. Sepakat. Sepakat, dimaksudkan bahwa pihak – pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju mengenai hal – hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. 2. Cakap. Syarat kecakapan ini diatur dalam 1330 KUHPdt.26 24 25

Lihat dan baca selengkapnya bunyi pasal 1320 KUHPdt Lihat dan baca selengkapnya bunyi pasal 1338 KUHPdt

88


3. Hal tertentu Artinya barang yang menjadi obyek perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak menjadi soal asalkan dapat ditentukan kemudian. 4. Sebab yang halal Causa ini dimaksudkan undang – undang adalah isi perjanjian itu sendiri. Isi dari perjanjian haruslah sesuatu yang halal. Syarat no. 1 dan 2 yakni sepakatmereka yang mngikat dirinya dan kecakapan membuat suatu perjanjian disebut SYARAT SUBYEKTIF, karena syarat tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh orangnya ( subyek dalam perjanjian ) dan apabila syarat ini dilanggar, maka perjanjian DAPAT DIBATALKAN. Syarat no. 3 dan 4 disebut SYARAT OBYEKTIF, karena merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh obyek perjanjian, dan apabila dilanggar maka perjanjian dinyatakan BATAL DEMI HUKUM.

Apabila suatu perjanjian itu dibuat sudah memenuhi syarat – syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPdt, maka menimbulkan akibat – akibat hukum : 1. Mengikat kedua belah pihak ( Pasal 1338 KUHPdt ). 2. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan – alasan yang oleh Undang – Undang dinyatakan cukup untuk itu ( pasal 1338 ( 2 ) KUHPdt ). 3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (pasal 1338 ( 3 ) KUHPdt). 4. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal – hal yang tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang – undang ( pasal 1339 KUHPdt ).

26

Lihat dan baca bunyi selengkapnya pasal 1330 KUHPdt, pasal ini menjelaskan siap – siapa yang dianggap cakap menurut hokum. Lihat juga bab tentang cakap, dalam hokum perorangan di depan.

89


Pada hukum perikatan, dikenal juga asas kepribadian, yang diatur pada pasal 1315 KUHPdt,27 asas ini mempunyai beberapa pengecualian, yaitu terdapat dalam pasal 1316 KUHPdt dan pasal 1317 KUHPdt.28 Terhadap asas kepribadian ini, selain ditegaskan dalam pasal 1315 KUHPdt, juga ditegaskan dalam pasal 1340 KUHPdt yang menyebutkan bahwa perjanjian tidak dapat membawa rugi bagi pihak ketiga. Terhadap pasal 1340 KUHPdt ini terdapat kekecualiannya, yakni yang disebut dalam pasal 1341 KUHPdt yang dikenal dengan nama ACTIO PAULIANA, yaitu tuntutan dari pihak kreditur terhadap seorang debitur apabila debitur berlaku curang, agar tindakan hukum yang dilakukan olehnya dengan pihak ketiga dibatalkan. Actio Pauliana ini harus memenuhi unsur – unsur : 1. Yang meminta pembatalan itu adalah kreditur dari salah satu pihak. 2. Perjanjian itu merugikan kreditur. 3. Perjanjian / perbuatan itu merupakan perjanjian / perbuatan yang tidak diwajibkan. Ex. Debitur menjual / menghibahkan suatu barangnya kepada pihak ketiga. 4. Debitur dan pihak lawan ( pihak ketiga ) keduanya mengetahui bahwa perbuatan itu merugikan kreditur.

3. Cara Menafsirkan perjanjian. Sehubungan dengan perjanjian merupakan rangkaian kata – kata yang terkadang menimbulkan makna ambigu bagi setiap pihak – pihak yang terikat di dalamnya atau bagi pihak lain yang ingin membacanya, maka undang – undang memberikan pedoman mengenai cara menafsirkan perjanjian. Pasal 1342 – 1351 KUHPdt memberikan pedoman sebagai berikut : a. Jika kata – kata suatu perjanjian jelas maka tidak diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran.

27 28

Lihat dan baca selengkapnya bunyi pasal 1315 KUHPdt Lihat dan baca selengkapanya bunyi pasal 1316 dan 1317 KUHPdt.

90


b. Jika kata – kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, maka haruslah diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, daripada memegang teguh arti kata – kata menurut huruf. c. Jika suatu janji berisikan 2 macam pengertian, maka harus dipilih pengertian

yang

dilaksanakan,

sedemikian

daripada

rupa

yang

memberikan

memungkinkan pengertian

janji

yang

itu

tidak

memungkinkan suatu pelaksanaan. d. Jika kata – kata dapat memberikan 2 macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian. e. Apa yang meragu – ragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan di negeri atau di tempat dimana perjanjian diadakan. f.

Semua janji harus diartikan dalam hubungan satu sama lain, tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya.

g. Jika ada keragu – raguan, maka suatu perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian

orang

yang

telah

memuta

diperjanjikan

sesuatu

hal

( memperoleh hak – hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu ) yang dalam hal ini adalah kreditur dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu ( debitur )

4. Keadaan Memaksa / Overmacth ( pasal 1244, 1245 KUHPdt ) Debitur yang tidak dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya prestasi bukan karena kesalahannya, diwajibkan membayar ganti rugi. Sebaliknya debitur bebas dari kewajiban membayar ganti rugi, jika debitur karena keadaan memaksa tidak memberi atau tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan atau telah melakukan perbuatan yang seharusnya ia tidak lakukan. a. Pengertian Keadaan Memaksa Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus

91


menanggung

resiko,

serta

tidak

dapat

menduga

pada

waktu

persetujuan dibuat. Menurut undang – undang ada 3 unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa, yaitu : 1. Tidak memenuhi prestasi 2. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur 3. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

b. Akibat Keadaan Memaksa Keadaan memaksa mengakibatkan perikatan tidak lagi bekerja (werking) walaupun perikatannya sendiri tetap ada. Apabila dalam keadaan demikian, maka : 1. Kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi; 2. Tidak dapat mengatakan debitur dalam keadaan lalai, sehingga tidak dapat menuntut; 3. Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian; 4. Pada perjanjian timbal balik, maka gugur kewajiban untuk melakukan kontra prestasi. 5. Hal yang perlu diketahui apabila terjadi keadaan memaksa : a. Debitur dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa dengan jalan penangkisan ( eksepsi ); b. Berdasarkan jabatan hakim, tidak dapat menolak gugat berdasarkan memikul

keadaan

beban

untuk

memaksa,

yang

membuktikan

berutang

adanya

yang

keadaan

memaksa.

92


c. Teori Keadaan Memaksa Ada 2 ajaran tentang keadaan memaksa, yaitu : 1. ajaran yang objektif / absolut “ Debitur berada dalam keadaan memaksa, apabila pemenuhan prestasi itu tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga atau setiap orang. “ Keadaan ini terjadi apabila ada bencana alam atau kecelakaan yang hebat. Ketentuan pasal 1444 BW : “ Jika barang tertentu yang menjadi bahan persetujuan musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui

apakah barang itu

masih ada, maka

hapuslah

perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berhutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya. “

2. ajaran yang subyektif / relatif Keadaan

memaksa

melaksanakan

itu

prestasi,

ada tetapi

apabila praktis

debitur dengan

masih

mungkin

kesukaran

atau

pengorbanan yang besar, sehingga dalam keadaan yang demikian itu kreditur tidak dapat menuntut pelaksanaan prestasi.

d. Pembuktian Dalam Keadaan Memaksa Agar debitur mengemukakan adanya keadaan memaksa, harus dipenuhi 3 syarat : 1. Harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah; 2. Tidak dapat memenuhi kewajibannya secara lain; 3. Ia tidak menanggung resiko, baik menurut ketentuan undang – undang atau perjanjian atau karena ajaran itikad baik harus menanggung resiko.

93


C. PERIKATAN YANG BERSUMBER DARI UNDANG - UNDANG Menurut pasal 1352 KUH Pdt, perikatan yang bersumber pada Undang – Undang timbul dari : 1. Undang – Undang Sendiri Contoh : Alimentasi ( pasal 321 KUH Pdt, pasal 46 dan pasal 47 UU No. 1/1974 ), yakni kewajiban memberi nafkah oleh orang tua kepada anaknya, dan sebaliknya seorang anak berkewajiban memberi nafkah kepada orang tuanya dan keluarganya dalam garis lurus ke atas yang menjadi miskin.

2. Undang – Undang Sebagai Akibat Perbuatan Manusia Pasal 1353 KUH Pdt membedakan : a. Perikatan – perikatan yang timbul dari Undang – undang karena perbuatan manusia yang menurut hukum. Contoh : Zaakwarneming ( pasal 1354 KUH Pdt ), pembayaran tidak terutang ( 1359 KUH Pdt ) dan perikatan wajar. b. Perikatan – perikatan yang timbul dari Undang – Undang karena perbuatan manusia yang melawan hukum Contoh : Onrechtmatigedaad ( pasal 1365 KUH Pdt )

D. HAPUSNYA PERIKATAN Menurut pasal 1381 KUHPdt menyebutkan sepuluh cara hapusnya perikatan, yaitu : 1. Pembayaran. 2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. 3. Pembaharuan utang. 4. Perjumpaan utang atau kompensasi. 5. Percampuran utang. 6. Pembebasan utang.

94


7. Musnahnya barang yang terutang. 8. Batal / pembatalan. 9. Berlakunya syarat batal. 10. Lewat waktu.

Keterangan : 1.

Pembayaran ialah setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela, misalnya pembayaran uang oleh pembeli. Suatu

masalah

yang

muncul

dalam

soal

pembayaran

adalah

“SUBROGASI“ . Subrogasi adalah penggantian hak – hak si berpiutang (kreditur) oleh orang ketiga yang membayar kepada kreditur itu. Subrogasi dapat terjadi kerena persetujuan atau karena undang – undang. Menurut pasal 1401 KUHPdt, subrogasi terjadi karena persetujuan apabila : c. Si kreditur dengan menerima pembayaran dari orang ketiga menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak – haknya, gugat – gugatannya, hak – hak istimewanya dan hipotik – hipotik yang dipunyainya terhadap si berhutang. Subrogasi ini harus dinyatakan

dengan tegas

dan

dilakukan

tepat pada

waktu

pembayaran. d. Apabila debitur meminjam sejumlah uang kepada orang ketiga untuk melunasi utangnya dan menetapkan bahwa orang yang meminjam uang itu akan menggantikan hak – hak si kreditur lama. Sedangkan menurut pasal 1402 KUHPdt subrogasi terjadi karena undang – undang apabila : a. Apabila seorang kreditur melunasi piutang kreditur lain, yang berdasarkan hak – hak istimewanya atau hipotik mepunyai suatu hak yang lebih tinggi. b. Untuk seorang pembeli suatu benda tak bergerak yang telah memakai

uang

harga

benda

tersebut untuk

melunasi

orang

berpiutang, kepada siapa benda itu diperikatkan dalam hipotik.

95


c. Untuk seorang yang bersama – sama dengan orang lain, atau untuk orang

–

orang

lain

diwajibkan

membayar

suatu

utang,

berkepentingan untuk melunasi utang itu. d. Untuk seorang ahli waris yang sedang menerima warisan denga hak istimewa untuk mengadakan pencatatan tentang keadaan harta peninggalan, telah membayar utang – utang warisan dengan uangnya sendiri.

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan. Prosedur

pelaksanaan

pembayaran

diikuti

oleh

penitipan

atau

penyimpanan adalah sebagai berikut : Apabila kreditur mau menerima uang atau barang yang ditawarkan itu maka selesailah perkara pembayaran itu. Apabila kreditur menolak penawaran, maka notaris atau juru sita membuat ptoses verbal dan kreditur diminta untuk menandatanganinya. Proses verbal ini merupakan suatu bukti bahwa kreditur menolak pembayaran. Langkah selanjutnya, debitur

mengajukan

pengadilan

permohonan

mengesahkan

kepada

penawaran

pengadilan

pembayaran

yang

supaya telah

dilakukan itu. Setelah penawaran pembayaran itu disahkan, maka uang atau barang yang akan dibayarkan itu disimpan atau dititipkan kepada Panitera Pengadilan Negeri dan dengan demikian hapuslah utang piutang itu. Uang atau barang tersebut berada dalam simpanan Kepaniteraan Pengadilan Negeri atas resiko debitur. Segala biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembayaran tunai dan penyimpanan dipikul oleh kreditur. Penawaran pembayaran diikuti oleh penitipan atau penyimpanan hanya mungkin pada perikatan untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang – barang bergerak. Penawaran pembayaran yang diikuti penitipan dan penyimpanan mempunyai akibat hukum :

96


a. Debitur dapat menolak tuntutan pemenuhan prestasi, ganti rugi atau pembatalan

persetujuan

timbal

balik

dari

kreditur

dengan

mengemukakan adanya penawaran dan penitipan. b. Debitur tidak lagi berutang bunga sejak hari penitipan. c. Sejak penitipan kreditur menanggung resiko atas barangnya. d. Pada perjanian timbal balik, debitur dapat menuntut prestasi kepada kreditur.

3. Pembaharuan Utang ( Novasi ) Menurut pasal 1413 KUHPdt ada 3 macam jalan untuk melaksanakan pembaharuan utang atau novasi, yaitu : a. Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru

guna

orang

yang

mengutangkan

kepadanya,

yang

menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya. b. Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang

lama,

yang

oleh

si

berpiutang

dibebaskan

dari

perikatannya. c. Apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang berpiutang baru

ditunjuk

dengan

menggantikan

orang

berpiutang

lama,

terhadap siapa si berhutang dibebaskann dari perikatannya. Macam – macam novasi : a. Novasi obyektif, yaitu novasi dimana perikatan yang telah ada diganti dengan perikatan lain. b. Novasi subyektif pasif, yaitu suatu novasi dimana debiturnya diganti oleh debitur lain. c. Novasi subyektif aktif, ialah suatu novasi dimana krediturnya diganti oleh kreditur lain.

4. Perjumpaan Utang atau Kompensasi Perjumpaan utang atau kompensasi ialah suatu cara hapusnya perikatan dengan jalan memperhitungkan utang piutang secara timbal balik

97


antara kreditur dengan debitur. Jadi pihak – pihak yang mengadakan perikatan itu masing – masing merupakan debitur satu sama lainnya. Ex. A mempunyai utang kepada B sebanyak Rp. 10.000.000,- Sebaliknya B mempunyai utang kepada A Rp. 4.000.000,- Kedua utang tersebut dikompensasikan untuk Rp. 4.000.000,- Sehingga B masih mempunyai piutang kepada A sebanyak Rp. 6.000.000,-. Suatu piutang dapat dikompensasikan asalkan memenuhi syarat – syarat tertentu. Syarat – syarat terjadinya kompensasi menurut undang – undang adalah : A. Dua orang secara timbal balik merupakan debitur satu daripada yang lain. B. Obyek perikatan berupa sejumlah uang atau barang yang sejenis yang dapat dipakai habis. C. Piutang – piutangnya sudah dapat ditagih. D. Piutang – piutangnya dapat diperhitungkan dengan segera. Menurut pasal 1429 KUHPdt kompensasi terjadi dengan tidak dibedakan dari sumber apa utang piutang antara kedua belah pihak itu dilahirkan. Terhadap ketentuan pasal 1429 KUHPdt ini ada kekecualiannya, dimana kompensasi dilarang, yaitu : a. Apabila dituntutnya pengembalian suatu barang yang secara berlawanan dengan hukum dirampas dari pemiliknya. b. Apabila dituntutnya pengembalian barang sesuatu yang dititipkan atau dipinjamkan. c. Terdapat sesuatu utang yang bersumber pada tunjangan nafkah (alimentasi).

5.

Percampuran Utang Percampuran utang adalah salah satu hapusnya perikatan karena kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang. Percampuran ini terjadi secara otomatis atau demi hukum.

98


Ex. A mempunyai utang kepada B, B kemudian meninggal dunia. A adalah satu – satunya ahli waris B. Percampuran utang mengakibatkan hapusnya perikatan. Hapusnya perikatan menghapuskan pula borgtocht borg ( jaminan pihak ketiga ). Namun sebaliknya percampuran yang terjadi pada seorang penanggung utang ( borg ) tidak mengakibatkan hapusnya utang pokok.

6. Pembebasan Utang Pembebasan utang ialah pernyataan dengan tegas si berpiutang atau si kreditur bahwa ia tidak menghendaki lagi prestasi dari si debitur dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian Apabila terjadi pembebasan utang, maka hapuslah hubungan utang piutang antara kreditur den debitur. Pembebasan utang tidak boleh dipersangkakan tapi harus dibuktikan. Menurut pasal 1439 KUHPdt pengembalian sepucuk surat tanda piutang asli secara sukarela oleh si kreditur, merupakan suatu bukti tentang pembebasan utang.

7. Musnahnya Barang Yang Terutang Menurut pasaal 1444 KUHPdt, jika barang tertentu yang menjadi obyek perjanjian musnah tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang, maka perikatan hapus asal musnahnya atau hilangnya barang itu di luar kesalahan si berhutang ( debitur ) dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Jadi menurut ketentuan tersebut, apabila barang yang menjadi musnah diluar kesalahan debitur, maka debitur tidak diwajibkan memberikan prestasi kepada kreditur.

8. Batal / Pembatalan Bidang kebatalan ini dapat dibagi dalam 2 hal pokok, yaitu : a. Batal demi hukum, karena kebatalannya terjadi berdasarkan undang – undang.

99


b. Dapat dibatalkan, karena kebatalannya terjadi apabila ada pihak yang memohon pembatalan. ---------- Lihat dalam sub syarat – syarat perjanjian. Suatu perjanjian dapat dimohonkan pembatalan apabila : 1. Tidak memenuhi syarat subyektifnya ( sepakat dan cakap bertindak dalam hukum ) 2. Salah satu pihak melakukan wanprestasi ( tidak memenuhi perjanjian ) 3. Karena adanya actio pauliana ( gugatan untuk membatalkan suatu perbuatan debitur yang secara curang dilakukan untuk merugikan para krediturnya )

9. Berlakunya Syarat Syarat Batal Berlakunya syarat batal ini berkaitan dengan adanya perjanjian bersyarat dengan syarat batal, yaitu perikatan yang berdasarkan pada peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu terjadi secara membatalkan perikatan.

10. Lewatnya Waktu atau Verjaring Lewatnya waktu atau daluwarsa ialah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – undang.

100


101


102


103


104


Diktat Perdata  

Diktat Perdata

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you