Dumai Pos
Q KAMIS 12 JULI 2012
ANDALAS 23
KPK Buru Aset Nazar di Kampar Laporan JPNN, Jakarta KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memburu aset M Nazaruddin yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penyidik KPK pun datang ke Kabupaten Kampar, Provinsi Riau untuk menyisir harta mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu. Perburuan KPK terhadap aset Nazaruddin di Riau itu terkait pengembangan kasus TPPU pembelian saham PT Garuda yang diduga menggunakan uang hasil korupsi. Hari ini, Rabu (11/7), penyidik KPK memeriksa tiga orang saksi dari kalangan PNS Dinas Perizinan Kampar yang biasa bertugas di Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kampar. Ketiganya diperiksa di kantor Sekolah Polisi Negara (SPN) Pekanbaru. “Informasi dari penyidik (di Pekanbaru), itu kasus TPPU Nazaruddin. Penyidik memeriksa saksi dari Dinas Perizinan Kampar. Namanamanya belum disampaikan penyidik,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi saat dihubungi JPNN, Rabu (11/7) sore.
Namun Johan tidak merinci hasil pemeriksaan saksi di Kampar itu, termasuk aset-aset Nazaruddin yang sudah terdata KPK. Dia hanya mengatakan kalau penyidikan ini pengembangan dari kasus TPPU Garuda. “(Pengembangan) kasus TPPU PT Garuda,” tambah Johan. Seperti diketahui, Nazaruddin selain menjadi terdakwa kasus korupsi wisma atlit sea games Palembang, juga menjadi tersangka TPPU terkait pembelian saham PT Garuda. Dalam kasus ini, KPK telah memanggil sejumlah saksi seperti Direktur PT Anugrah Nusantara Amin Andoko, Manager Marketing PT Duta Graha Indah Mohamad El Idris, mantan karyawan Permai Group Unang Sudrajat, Pegawai PT. Bank Mandiri Ridwan Ariadi , serta Direktur Utama PT Cakrawala Abadi Cristina Doki. Mantan Wakil Direktur Keuangan PT Permai Group, Yulianis pernah membeberkan bahwa M Nazaruddin membeli saham Garuda senilai Rp 300,8 miliar dari uang yang diduga hasil korupsi. Kasus ini sampai sekarang terus disidik KPK.(ery)
HUTAN: Sekitar 10 ribu hektar hutan Sumbar hilang setiap tahun akibat praktek Ilegal loging. Terlihat kondisi hutan yang sudah gundul.
Wujudkan Prestasi, Raih Juara Sambungan dari hal................................17 raga bagi generasi muda di Riau. Apalagi, Gubri meyakini atlit-atlit yang bertanding di Popda ini merupakan para juara di kabupaten/kota masing-masing. “Prestasi yang sudah diraih, jangan sampai membuat anak-anakku menjadi sombong. Wujudkan prestasi dan raihlah juara,” tegas Gubri. Untuk menjadi juara menurut Gubri, setiap atlit harus mengedepankan dan menjunjung tinggi sportivitas dalam bertanding khususnya di POPDA kali ini. “Para atlit yang akan bertanding harus menjunjung tinggi sportivitas dalam mencapai prestasi yang gemilang. Tidak hanya itu, diharapkan dengan iven ini akan lebih
meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa,” harapnya yang berjanji akan terus membenahi sarana dan prasarana serta infrastruktur penunjang pembinaan para atlet Riau. Sementara, Plt Kadispora Riau Emrizal Pakis yang juga selaku Ketua Panitia Popda Riau XI mengatakan, dalam iven kali ini sebanyak 1.584 atlet dan offisial turut ambil bagian. Jumlah atlet yang bertanding sebanyak 1.323 orang. Sedangkan offisial dan pelatih berjumlah 261 orang. “Cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Popda ini berjulah 11 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di sport center Rumbai. Sedangkan medali yang diperebutkan dalam iven ini 197 medali emas, 199 perak dan 254 perunggu,” jelas Emrizal.(poe/rpg)
Kasus Lahan Kimar Diputuskan Sambungan dari hal................................17 hendaknya dapat dibebaskan. Jika tidak juga yang kita tunggu saja hasil dari pengadilan nantinya. Sebelumnya, Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Kasiaruddin juga mengatakan untuk
lahan Kimar Sarah pihaknya akan mencabutnya dengan Undang-undang Agraria terbaru. “Saya tidak ingat Undang-undangnya nomor berapa. Jadi kita akan cabut hak Kimar atas lahannya untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-undang Agraria itu,” sebut Kasiruddin.(poe/rpg)
RAL Masih Menghasilkan Sambungan dari hal................................17 Riau mengemukakan penilaian berbeda. Wakil Ketua Komisi B DPRD Riau Ramli FE didampingi Anggota Komisi B DPRD Riau Noviwaldy Jusman menyatakan, Komisi B telah mengambil keputusan terhadap RAL. Yakni tidak akan memberi suntikan dana lagi di APBD Riau untuk penyelamatan RAL. Keputusan diberikan dengan menelusuri fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Menurut Ramli, tidak ada lagi upaya yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan RAL. Langkah menyuntik dana dari APBD pun dinilai tidak akan efektif. ‘’Yang jelas Komisi B telah menetapkan keputusan. Ini berdasarkan fakta di lapangan. Lihat saja armada RAL yang ada. Tidak memadai. Jadi upaya untuk mengakomodir pengalokasian dana untuk RAL di APBD tidak akan dilakukan lagi oleh anggota DPRD Riau,’’ tegas Ramli. Ganti Baru Armada RAL Sementara, Pemprov Riau tetap mengupayakan investor untuk menyelamatkan Riau Air Lines (RAL). Investor diupayakan untuk
membenahi armada yang dimiliki RAL agar dapat lagi melayani rute penerbangan komersil. Demikian disampaikan Komisaris Utama RAL Drs Wan Syamsir Yus yang juga Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau. Syamsir memaparkan hal itu, Rabu (11/7) usai mengikuti rapat paripurna DPRD Riau di Kantor DPRD Riau. Investor pengelola RAL nantinya diarahkan mengganti armada pesawat lama yang dimiliki RAL dengan armada baru. Setelah armada baru tersedia barulah operasional RAL melayani rute penerbangan dapat dilakukan seperti saat RAL beroperasi sebelumnya. ‘’Armada RAL yang masih bisa terpakai hanya satu. Sekarang masih parkir di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Ini yang coba dihidupkan kembali,’’ tutur Syamsir. Sementara itu, jumlah armada RAL yang masih dimiliki sebanyak 3 pesawat. Namun 2 pesawat tidak bisa lagi dipakai dan diupayakan ganti baru. ‘’Sampai sekarang Pemprov masih menjajaki investor untuk penyelamatan RAL. Berkaitan dengan penyediaan armada RAL untuk menghidupkan lagi maspakai kita,’’ urai Syamsir.(kar)
370 Calon Praja IPND Ikuti Tes Kesamaptaan Sambungan dari hal................................17 keterlambatan itu mempengaruhi jadwal tes sebelumnya ditetapkan,” terang Jufri. “Untuk kuota, kita tidak bisa menetapkan karena kali ini ditentukan oleh rangking nasional
REDAKTUR: ERIYUS AMRAN
di Jakarta. Kita harapkan tahun ini bisa melebihi kuota tahun lalu. Untuk itu, kita berharap para calon yang mengikuti tes bisa serius sehingga akan banyak putra dan putri daerah dari Riau bisa menuntut ilmu di Kampus IPDN ini,” harapnya.(poe/rpg)
10 Ribu Ha Hutan Sumbar Hilang Setahun PADANG (DP) — Release data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar mencatat sekitar 10 ribu hektar dikawasan hutan Sumbar hilang disetiap tahunnya, hal ini akibat dari praktek Ilegal loging yang dilakukan oleh pihak yang sama sekali tidak bertanggung jawab dan meraup keuntungan demi kepentingan pribadi semata. Banyaknya permintaan bahan kayu yang semakin meningkat membuat faktor utama praktek Ilegal maupun legal yang dilakukan oleh perusahaan maupun individu yang beroperasi untuk eksploitasi hutan di Sumbar tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan. Saat ini terdapat sebanyak 225 perusahaan bergerak dibidang perkayuan dan soumil yang secara terus
menerus mengekploitasi Hutan di Sumbar, dari 225 perusahaan hanya Tiga perusahaan dan 50 perusahaan soumil yang mengantong izin usaha dalam pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) dan selebihnya lagi terbilang Ilegal. “Hanya Tiga dan 50 perusahaan Soumil disumbar yang mengantongi IUPHHK satu diantaranya PT. Andalas Merapi Timber dan selebihnya dapat kita katakan ilegal. Banyaknya perusahaan kayu yang ilegal juga disebabkan karena setiap harinya permintaan pasar semakin meningkat dan secara otomatis akan membuat angka kerusakan hutan Sumbar juga akan meningkat,”ujar Khalid Syaifullah, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup
(Walhi) Sumbar, (10/7). Lebih lanjut Khalid, untuk memenuhi kebutuhan satu perusahaan Soumil saja Sumbar akan kehilangan sekitar 44,4 hektar hutannya, bayangkan saja jika memenuhi 222 Perusahaan dengan permintaan kayu yang semakin meningkat maka dapat dikalkulasikan mencapai angka 9866,66 hektar hutan yang akan hilang. Untuk mengurangi dampak kerusakan atau hilangnya hutan Sumbar diharapkan kepada seluruh perusahaan dan masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian hutan berikut dengan ekosistemnya, agar kelak kita masih dapat menikmati hasil yang diberikan hutan tanpa harus merusaknya.(jpnn)
Diminta Antisipasi Karhutla Sambungan dari hal.......................17 Lebih dari itu menurut mantan Kepala Dinas Perhubungan tersebut, berharap kepada pihak pengelola serta masyarakat lainnya untuk mendukung apa yang sudah di programkan instansinya. Apalagi sebentar lagi akan ada ada even berkelas nasional yang di Kota Tembilahan, yakni Cabor Futsal pada PON XVIII mendatang. “Jangan sampai pada saat pelaksanaan PON
XVIII nanti untuk Cabor Futsal ada kebakaran hutan, hingga akhirnya bisa menimbulkan kabut asap dan mengganggu pelaksanaan kegiatan nasional 4 tahunan. Kebetulan Riau ditunjuk menjadi tuan rumah,” tambahnya. Masih kata Thaher ke depan pihaknya akan bekerjasama dengan Intansi lain seperti Badan Linkungan Hidup (BLH) untuk antisipasi agar tidak terjadi adanya kebakaran hutan, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Apalagi saat ini untuk
Provinsi Riau termasuk Inhil adalah rawan akan kebakaran hutan. “Untuk antisipasi supaya tidak terjadi kebakaran, kita akan bekerjasama dengan Instansi lain seperti BLH, sebab kita tidak ingin Kabupaten Inhil sebagai penyelenggara salah satu Cabor Futsal PON XVIII tercoreng. Hanya gara-gara adanya kebakaran hutan yang bisa mengganggu seluruh atlet yang akan bertanding,” cetus Thaher.(MXJ/rpg)
Pilgubri Lewat DPRD Buat Tak Nyaman Sambungan dari hal.......................17 dewan,’’ papar Abu, Selasa (10/7) di Kantor DPRD Riau. DikatakanAbu,akibatpemilihanlewatanggota dewan menyebabkan setiap anggota dewan akan dikawal polisi kemana pun pergi. Tidak hanya dikawalpolisi,anggotaKPKjugaakanditurunkan mengawasi anggota dewan. Bahkan peng-
aturannyadiupayakandiaturdalamrevisiUndang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sedang ditangani DPR RI untuk mengatur mekanisme Pemilukada. ‘’Apa jadinya nanti kalau anggota dewan dikawal polisi dan ada pula anggota KPK yang mengawasi gerak-gerik DPRD. Bagaimana bisa nyaman kalau begitu?’’ keluh Abu. Pengawalan oleh polisi dan pengawasan dari KPK tentunya untuk mencegah anggota
dewan disuap oleh calon gubernur yang nantinya dipilih lewat mekanisme di DPRD. Dengan kata lain untuk mencegah terjadinya money politic. Namun apabila demikian ketentuannya, Abu tidak setuju. Sebab pastinya anggota DPRD akan menolak adanya keterlibatan polisi dan KPK dalam “pengawalan” anggota DPRD sebelum memilih gubernur nantinya.(MXD/rpg)
Bawa Narkoba, Mandor Dikerangkeng Sambungan dari hal.......................17 “Kini tersangka sudah kita amankan untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara kita juga mengamankan satu paket sabu-sabu serta empat belas butir pil ektasi. Sebagai barang bukti (BB),”” kata Kapolsek Limapuluh Defrianto Sik ketika dikonfirmasi melalui Kanit Reskrim Iptu Herman Pelani SH, Rabu (11/7) di ruangan kerjanya.
Dikatakan Herman, tersangka ditangkap berkat adanya laporan dari masyartakat bahwa di Hotel Majestiq sering terjadi peredaran narkoba. Mendapat, infomasi tersebut tim Opsnal Polsek Lima Puluh yang dipimpin Kanit Reskrim Iptu Herman Pelani SH langsung turun ke lokasi yang sudah menjadi target operasi. Tanpa buang-buang waktu, petugas langsung bergerak cepat melakukan pengeledehan di dalam kamar hotel tersebut dan berhasil
meringkus tersangka yang berada dalam kamar. Kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap tersangka dan menemukan satu paket sabu-sabu yang disimpan dalam kantong celana. Selain itu petugas juga menemukan empat belas Pil ektasi yang diduga berada dalam jaket. Setelah diinterogasi, lalu petugas membawa tersangka ke Polsek Limapuluh untuk pemeriksaan selanjutnya.(MXQ/rpg)
TATA LETAK: CHAIRIL HABIBIE