JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi V/Mei 2015
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
1
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
2
Edisi V/Mei 2015
Daftar Isi Diterbitkan Oleh
Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
Perjuangkan Pilkada Pesisir Barat Tepat Waktu
PELINDUNG Pimpinan DPRD Provinsi Lampung: H. Dedi Afrizal, S.Kep; H. Toto Herwantoko, S.E., M.M.; H. Ismet Roni, S.H.; Ir. H. Johan Sulaiman, M.M.; H. Pattimura, S.E.
PEMBINA Sekretaris DPRD Provinsi Lampung: H. Sutoto, S.H., M.H.
PENANGGUNG JAWAB Kepala Bagian Perundang-udangan: Bambang Joko Dwi Sunarto, S.H., M.H.
PENGARAH
Hal. 13 Polemik pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesisir Barat tidak seharusnya melebar, hingga muncul isu dan intrik serta manuver politis.
Ukur Ulang HGU PT BNIL Jalan tengah penyelesaian masalah di PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL), Tulangbawang, yang ditawarkan DPRD Provinsai Lampung adalah dengan pengukuran ulang lahan perusahaan.
Kepala Bagian Umum: Grisman Medy Putra, S.P., M.M. Kepala Bagian Persidangan: Zurizal, S.E., M.Si. Kepala Bagian Keuangan: Tina Malinda, S.Sos., M.M. Kepala Bagian Humas & Protokol: Dr. Elip Heldan, A.P., M.Si.
PEMIMPIN REDAKSI Kasubag Dokumentasi, Informasi, dan Perpustakaan: Fitri Sisnani, S.Sos.
Hal. 23
Komisi I Menguji Calon Anggota KI
SEKRETARIS REDAKSI Neli Yuniar
ALAMAT REDAKSI Gedung DPRD Provinsi Lampung Jl. Wolter Monginsidi No. 69, Telukbetung, Bandarlampung Telepon (0721) 481166; Faksimili (0721) 482166 Website: www.dprd-lampungprov.go.id
Hal. 32 Komisi I DPRD Provinsi Lampung melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung pada tanggal 26 Mei 2015.
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
3
Edisi V/Mei 2015
AGENDA KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Bulan Mei 2015 Selasa, 05 Mei 2015 Pukul 10.00, rapat Badan Musyawarah dengan agenda penetapan jadwal Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung.
Rabu, 06 Maei 2015 Pukul 10.00, rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Provinsi Provinsi Lampung dengan Dinas Pertambangan Provinsi Lampung.
Senin, 11 Mei 2015 1. Pukul 09.30, Rapat Dengar Pendapat/Hearing Komisi II DPRD Provinsi Lampung dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. 2. Pukul 11.30, Rapat Dengar Pendapat/Hearing Komisi II DPRD Provinsi Lampung dengan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung. 3. Pukul 13.30, Rapat Dengar Pendapat/Hearing Komisi II DPRD Provinsi Lampung dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
4
Edisi V/Mei 2015
4. Pukul 14.30, Rapat Dengar Pendapat/Hearing Komisi II DPRD Provinsi Lampung dengan Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.
Selasa, 12 Mei 2015 1. Pukul 10.00, Rapat Paripurna di ruang rapat utama DPRD Provinsi Lampung. 2. Pukul 13.00, Rapat Dengar Pendapat/Hearing Komisi II DPRD Provinsi Lampung dengan Dinas Peternakan Provinsi Lampung. 3. Pukul 13.30, pelaksanaan fit and proper tes calong anggota Komisi Informasi Publik Provinsi Lampung oleh Komisi I DPRD Provinsi Lampung. 4. Pukul 14.30, Rapat Dengar Pendapat/Hearing Komisi II DPRD Provinsi Lampung dengan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
Rabu, 13 Mei 2015 1. Pukul 09.00, Rapat Dengar Pendapat/Hearing Komisi II DPRD Provinsi Lampung dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. 2. Pukul 13.00, Rapat Dengar Pendapat/Hearing Komisi II DPRD Provinsi Lampung dengan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung. 3. Pukul 14.30, Rapat Dengar Pendapat/ Hearing Komisi II DPRD Provinsi Lampung dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung.
Senin, 18 Mei 2015 1. Pukul 09.00, Rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Provinsi Lam-
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
5
Edisi V/Mei 2015
pung dengan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
Senin, 25 Mei 2015 1. Pukul 10.00, Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Lampung. 2. Pukul 10.30, Pimpinan DPRD Provinsi Lampung menghadiri pelantikan anggota Komisi Penyiaran (KPID) Provinsi Lampung di Balai Keratun, Kantor Gubernur. 3. Pukul 14.00, Rapat dengar pendapat Pimpinan DPRD dan Komisi I DPRD dengan Kepala Biro Aset dan Perlengkapan Daerah Provinsi Lampung.
Selasa, 26 Mei 2015 1. Pukul 09.00, Fit and Proper Test calon anggota Komisi Informasi Publik Provinsi Lampung oleh Komisi I DPRD Provinsi Lampung. 2. Pukul 10.00, Rapat dengar pendapat Komisi I DPRD Provinsi Lampung dengan Kepala Biro Bina Mental Pemprov Lampung.
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi V/Mei 2015
6
Antisipasi Peredaran Beras Sintetis Isu peredaran beras sintetis yang konon berbahan mengandung plastik menghebohkan Indonesia, termasuk masyarakat Lampung. Memang kejadian pertamakali ditemukan di Bekasi, tapi seantereo nusantara nyaris bergejolak.
M
asyarakat pun mengantisipasi soal ini di waswas karena Lampung,� I Komang menyangkut Koheri (21/5/2015). kebutuhan pokok. Sebelum Komang khawatir isu isu menjadi kenyataan di menjadi kenyataan dan lapangan, DPRD Provinsi dampaknya bakal luas. Lampung meminta Maka, sebelum menjadi pemerintah daerah dan dampak negatif di instansi terkait tanggap. masyarakat, ia Anggota Komisi II menyarankan pemerintah DPRD Provinsi Lampung I dan pihak terkait Komang Koheri meminta mengecek kebenaran segera ada koordinasi berita tersebut serta semua stakeholder, sosialisasi solusinya disertai tindak lanjut di kepada masyarakat. Komang Koheri lapangan. “Kami berharap “Sebaiknya pihakpihak terkait membentuk Dinas Perdagangan, Bulog, YLKI, dan seluruh elemen tim untuk menyelidiki hal ini, seperti masyarakat bahu membahu bekerja sama siapa importirnya dan pelaku lapanganya jika beritanya benar,� ujar dia. Dia pun heran beras impor asal Tiongkok tersebut ada di pasaran. Karena distribusi dan perdagangan beras sudah jelas bahwa pemerintah menerapkan kebijaksanaan tidak mengimpor beras. Kemungkinan beras bisa lolos ke pasar karena ada importir nakal secara ilegal mengimpor beras plastik tersebut, dibantu pelaku lapangan yang menjalankan bisnis tersebut. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
7
Edisi V/Mei 2015
Kritisi Pelayanan Bandara Radin Inten II Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Mega Putri Tarmizi mengatakan Bandara Radin Inten II yang sudah lama direncanakan untuk berubah status menjadi bandar internasional sampai sekarang belum juga mengalami perbaikan yang berarti.
ondisi lapangan parkir yang sempit, ruang penjemputan penumpang yang tak teratur, dan ruang tunggu yang kurang nyaman, membuat Bandara kita menjadi bandara terjelek se-Indonesia,” kata Mega pada rapat dengar pendapat dengan Dinas Perhubungan di DPRD Provinsi Lampung, Senin (18/5/2015). Menurut politisi Partai Golkar ini, keadaan bandara Radin Inten II cukup memprihatinkan dari segi pelayanan kepada penumpang, itu perlu adanya penataan yang lebih serius. “Karena kita
“
K
cukup prihatin, bandara kita ini bandara yang paling jelek dibanding dengan bandara yang lain,kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus ada action dari eksekutif,” kata Mega Putri Tarmizi. Dijelaskan Mega, bandara yang dimiliki Lampung masih tidak terjaga dan tak terawat, ini harus menjadi perhatian pemerintah. “Silakan cek kondisinya, mulai dari pelayanan chek in hingga pelayanan saat tiba di bandara, bisa kita buktikan para penumpang yang baru tiba sulitnya akan keluar dari pintu kedatangan, penyebabnya penjemput dan
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi V/Mei 2015
8
seperti itu, kita mau apa, sopir taksi yang menumpuk nanti kita koreksi, semua di muka pintu,” terangnya. masukan akan kita Mega minta Dinas evaluasi,” ujarnya. Perhubungan Provinsi Dijelaskan, saat ini Lampung lebih serius pihaknya tengah memperhatikan kondisi memperbaiki sejumlah bandara. Untuk fasilitas yang ada di Bandara peningkatan status Bandara Radin Intan. “Kitakan sedang Radin Intan II, politisi Partai melakukan perbaikan dan Golkar ini berharap Dinas semua masukan kita Perhubungan secara optikordinasikan dengan mal melakukan perbaikan gubernur,” jelasnya disegala sisi. Dikatakan dia, pada “Kita menyarankan Mega Putri Tarmizi agar ini ditanggapi secara 2015 ini Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapan dan Belanja serius, jangan hanya optimistis, tapi Negara (APBN) akan mengalokasikan dana buktikan dan tunjukan,” tandasnya untuk peningkatan status Bandara Radin Menanggapi penilaian Anggota Intan menjadi Bandara Internasional. Komisi IV DPRD terkait buruknya Bandara “Insya Allah, tahun ini dengan Raden Intan II tersebut, Kepala Dinas anggaran APBN bisa baik, mudahPerhubungan (Dishub) Provinsi Lampung mudahan apa yang menjadi pandangan Idrus Effendi mengatakan pihaknya akan buruk atau tidak baik menjadi baik,” berusaha membenahi. “Ya kalau memang penilaiannya imbuhnya. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi V/Mei 2015
Komisi V Evaluasi Kinerja Biro Mental Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung mengevaluasi kinerja Biro Mental Setda Pemerintah Provinsi triwulan I tahun 2015. Hal tersebut terungkap saat rapat dengar pendapat (hearing) yang digelar di Komisi V DPRD Lampung, Selasa (26/5/2015).
M
enurut Elly Wahyuni, masjid, pengurus pesantren, dan Sekretaris Komisi V DPRD lainnya. Provinsi Lampung, kegiatan “Ya, menurut informasi yang umroh gratis yang dilaksanakan oleh disampaikan dalam hearing, mereka Biro Mental rentan dengan korupsi, tidak melakukan itu. Sebab, yang kolusi, dan nepotisme. Sebab, sudah diberangkatkan benar-benar telah menjadi rahasia umum bahwa yang diverifikasi dan diseleksi,” jelas dia. diberangkatkan ke tanah Selain itu, lanjut Elly, suci merupakan orang anggota Komisi V juga mampu, kerabat pejabat, mempertanyakan bahkan ada yang telah kegiatan Wisata Rohani menunaikan ibadah itu bagi umat di luar Islam berkali-kali. yang belum “Kita dengar diberangkatkan. “Kita selentingan seperti itu. menyarankan umat Ada yang sudah umroh Hindu, Budha, Kresten, diberangkatkan lagi, dan Protestan yang begitu juga dengan mendapat jatah Wisata warga yang mampu Rohani bisa berangkat mendapatkan jatah bersamaan waktunya Elly Wahyuni umroh gratis,” kata Elly, dengan yang umroh. Ini usai hearing. agar tidak ada kecemburuan sosial,” Namun, jelas Elly, setelah imbuhnya. dikonfirmasi pihak Biro Mental Menurut dia, setelah hearing menyatakan tidak ada yang seperti tersebut, ternyata belum itu. Mereka memberangkatkan warga diberangkatkannya umat beragama yang benar-benar membutuhkan, lain, karena nilai tukar dolar naik dari seperti guru mengaji, pengurus 12 ribu menjadi 13 ribu.
9
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
10
Edisi V/Mei 2015
Komisi V DPRD Provinsi Lampung saat rapat dengar pendapar (hearing) dengan Kepala Biro Mental Setda Pemprov Lampung di ruang rapat komisi.
“Mereka menyusun anggaran perjalanan Wisata Rohani itu sebelum dolar naik. Sekarang naik, makannya ditunda dahulu. Kemungkinan diberangkatkan setelah APBD Perubahan, karena APBD perubahan sudah di depan mata,” jelasnya lagi. Dikatakan dia, untuk perjalanan Wisata Rohani empat agama lain sebesar Rp 900 juta. “Saat ini sudah ada yang mendaftar untuk Wisata Rohani, dan berkas sedang diverifikasi. Kemungkinan besar akan disurvei dan diseleksi oleh panitia,” kata dia. Untuk kedepannya, Komisi V mengharapkan agar Biro Mental bisa menyusun anggaran perjalan umroh
dan wisata rohani untuk diberangkatkan secara bersamaan waktunya. Ini bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan dan kecemburuan sosial antar umat beragama. Sementara dikatakan Ratna Dewi, Kepala Biro Mental Setda Pemprov Lampung, secara umum Komisi V mempertanyakan apa yang sudah dicapai dan program satuan kerjanya. “Ya, dalam hearing membahas masalah umroh, perjalanan wisata rohani, serta pelaksanaan MTQ yang digelar di Kota Metro beberapa waktu lalu. Kita sudah jelaskan semuannya,” katanya Ratna. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi V/Mei 2015
11
Dewan akan Alokasikan Anggaran untuk BLK inimnya penyerapan lulusan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. sekolah kejuruan (SMK) di BanPendidik maupun siswa harus juga darlampung menimbulkan tanda menyadari bahwa antara tahun 2025-2030 tanya Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi akan menerima bonus demografi, saat itu Afrizal. Persoalan ini seharusnya tak perlu tingkat pertumbuhan usia produktif mencapai terjadi, karena siswa SMK sudah diprogram 70 persen. Sehingga harus disiapkan mandiri dan lulusan siap menghadapi dari sekarang, jika pakai di dunia tenaga kerja. tidak menjadi beban negara Dedi Afrizal menganalisis dan masyarakat sendiri. kemungkinan salah satu peDPRD Lampung, menurut nyebabnya karena kualitas Dedi, tidak lepas tangan keterampilan dan minimnya menanggapi persoalan ini. lapangan pekerjaan bagi luDalam pembahasan anglusan kejuruan. “Benang megaran APBD jelas menjadi rah ini seharusnya ditanggapi prioritas perhatian, disiapkan pihak sekolah dengan mealokasi anggaran seperti ngajak siswa mandiri agar untuk Balai Latihan Kerja. dapat menghidupi dirinya “BLK berperan besar menDedi Afrizal sendiri atau bahkan orang ciptakan dan membekali lain,� tutur Dedi Afrizal, Jumat angkatan usia produktif hingga (22/5/2015). mereka mampu berwirausaha dan Ketua DPRD Provinsi Lampung yang menciptakan lapangan kerja,� katanya. mengaku memiliki latar belakang penInformasi yang dia peroleh juga didikan kejuruan ini melihat persoalan menyebutkan Himpunan Pengusaha Muda seperti ini harus segera dituntaskan. Jika Indonesia (HIPMI) sanggup memfasilitasi tidak bakal makin ruwet di kemudian hari. pendanaan, jika ada siswa yang memApalagi persaingan global kian kompleks, punyai usaha atau rencana usaha yang seperti dalam akhir tahun 2015 menghaberpeluang berhasil. dapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Siswa SMK sebenarnya diharapkan Asean (MEA). mampu mengolah, membekali kemandirian, Karena itu, siswa SMK sejak sekarang dan kompetensi yang menjadi strategi untuk harus ditekankan memiliki kesadaran ditawarkan kepada pemerintah. Pemerintah sendiri, membekalinya dengan mental masih kesulitan mengatasi jumlah angka wirausaha. Sehingga akhirnya nanti mereka usia produktif yang minim kualitas, kombukan lagi bermental pekerja, tapi justru petensi, dan mental mandiri. (tim)
M
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi V/Mei 2015
12
Studi Komparasi ke DI Yogyakarta
K
omisi I DPRD Provinsi Lampung wakil gubernur, kelembagaan, dipimpin Mardani Umar mekebudayaan, tata ruang, dan ngadakan kunjungan kerja ke pertanahan. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Saat pertemuan dengan Badan medio Mei 2015. Komisi ini perlu Koordinasi Penanaman Modal Daerah mempelajari dan melakukan studi (BKPM) DI Yogyakarta, mengemuka komparasi ke daerah lain, karena bahwa di daerah itu belum mengpunya tugas menyelesaikan peraturan hadapi persoalan terkait TV kabel daerah tentang desa. karena masalah yang Mardani Umar ditimbulkannya nihil. bersama 14 anggota Suyata dari Komisi I beserta empat BKPM DI Yogyakarta staf pendamping juga mengatakan masalah mengaku banyak hal yang dominan dihasaat di DI Yogyakarta, dapi adalah marakseperti tentang pemenya pembangunan rintahan dan perizinan. hotel. “Dalam dua Yogyakarta dengan kebulan terakhir itu istimewaannya dihasaja, terjadi aksi merapkan dapat dijadinerima dan menolak kan contoh dalam pempembangunan hotel bentukan undangatau apartemen,” undang. katanya. Selama beberapa Anggota Komisi I hari di Yogya, Komisi I DPRD Provinsi Lammengadakan pertepung Bambang Mardani Umar muan dengan sejumSuryadi mengaku lah pihak, antara lain membahas memperoleh kesan khusus dalam tentang TV kabel dan pertambangan. keikutsertaannya ke daerah itu. “BaKemudian anggota dewan juga nyak hal yang didapat, berikut mendapat masukan baru tentang perbandingan-perbandingan untuk keistimewaan DIY, di antaranya tata pembuatan perda di Provinsi Lamcara pengisian jabatan gubernur dan pung,” katanya. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
13
Edisi V/Mei 2015
Perjuangkan Pilkada Pesisir Barat Tepat Waktu Polemik pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesisir Barat tidak seharusnya melebar, hingga muncul isu dan intrik serta manuver politis. Hajat demokrasi pertama kali di kabupaten pemekaran ini harus tetap berjalan sesuai agenda, karena ini untuk memenuhi indikator utama ketatanegaraan, juga untuk menjawab keinginan dan harapan masyarakatnya.
D
PRD Provinsi Lampung mengundang Gubernur Lampung mengadakan rapat bersama Pimpinan Dewan terkait soal ini, Jumat (22/5/2015). Pimpinan DPRD Provinsi Lampung juga sudah bertemu dan berdialog dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Pesisir Barat. Menurut Ketua DPRD Provinsi
Lampung Dedi Afrizal, Rapim bersama Gubernur perlu digelar karena untuk mengklarifikasi dan mengkaji beberapa isu yang mencuat di masyarakat. “Kalau Pesisir Barat dibilang tidak kondusif, faktanya seperti apa, jangan karena ada 200 orang masyarakat demo terus dibilang tidak kondusif,� ujarnya. Jika suasana tidak kondusif untuk
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi V/Mei 2015
menggelar pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2015, penyelesaiannya ada di tangan pemerintah daerah, seperti camat, dibantu polisi, dan TNI. “Pilkada ini bukan hanya hajat parpol, tapi masyarakat Kabupaten Pesisir Barat,” kata dia. Menurut Dedi, jika Pesisir Barat gagal melaksanakan pilkada, tak hanya akan mencederai predikat daerah otonomi baru (DOB), tapi secara keseluruhan berimbas terhadap Provinsi Lampung. Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Toto Herwantoko yakin penandatanganan Naskah Penandatanganan Hibah Daerah (NPHD) dapat dilakukan oleh Bawaslu, karena KPU sudah melakukannya. Menurutnya, keterlambatan penandatanganan NPHD pengawasan Pilkada Pesisir Barat hanya karena kendala waktu dan teknis. DPRD Lampung tidak akan tinggal diam jika terjadi masalah, dipastikan turun memfasilitasi dan memberikan ruang komunikasi untuk pemda dan lembaga terkait. “Saya yakin pilkada di Pesisir Barat sesuai harapan,” tegasnya. Gagalnya penandatangan NPHD pemilihan kepala daerah Pesisir Barat
14
memunculkan sejumlah masalah. Bahkan ada yang menduga hal itu sebagai konspirasi sekelompok orang yang ingin menggagalkan pilkada dengan alasan adanya bencana alam, kejadian luar biasa, dan tidak ada anggaran. Padahal, kenyataannya indikator itu tidak ditemukan di lapangan. Tak ada bencana alam dan anggaran sudah tersedia. Hanya ada demo sekelompok orang, dan itu pun bukan kejadian luar biasa. KPU Lampung Barat punya landasarn hukum untuk melaksanakan Pilkada Pesisir Barat. Seperti yang diatur dalam undang-undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Masyarakat Pesisir Barat harus punya satu visi dan misi yang sama, sepakat mengadakan pilkada sesuai jadwal. Jika sampai ditunda, yang bakal rugi masyarakat. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi V/Mei 2015
15
Mengadu ke Kemendagri sebagai penyelenggara Pemilu di Kaejumlah anggota Dewan Perbupaten Pesbar dan Sekretaris KPU wakilan Rakyat Daerah Pesisir Lampung Barat Munandar sebagai Plt Barat (Pesbar) mengadukan PenSekretaris KPU Pesbar,” jelasnya di Kantor jabat Bupati Pesbar, Qodratul Ikhwan, ke Kemendagri Gedung B Kementerian Dalam Nelantai 8, Jakarta. geri lantaran pejabat Ia menegaskan tidak daerah otonomi baru ada alasan untuk menun(DOB) itu meninggalkan da pilkada Pesbar karena tempat acara penandasemua aturan penyelengtanganan NPHD (Naskah garaannnya telah siap. Perjanjian Hibah Daerah) “Gak ada alasan pilkada dengan KPU Lampung di pesbar ditunda. Semua pada Senin (18/5/2015) mekanisme pemilukada lalu tanpa alasan yang telah siap, mulai dari jelas. pembentukan KPU, pelanKetua DPRD Kabupatikan PPK dan PPS serta ten Pesisir Barat Piddinuri buka rekening untuk mebersama sejumlah ketua nampung NPHD,” ungkomisi mendatangi geQodratul Ikhwan kapnya. dung Kementerian Dalam Kemudian, anggaran Negeri (Kemendagri) pauntuk pemilukada juga telah disediakan da Rabu (20/5/2015). Namun keinginan dari Pemkab Lampung Barat sebagai bertemu dengan Mendagri Tjahjo Kumolo kabupaten induk dan Pemprov Lampung. tidak kesampaian dan hanya diterima Di“Nilai anggaran dari pemkab Lambar rektur Fasilitasi Kepala Daerah Ansselmus senilai Rp5 miliar dan Pemrov Rp3 miliar. Tan, Kasubdit wilayah Lampung untuk Jika kurang bisa di perubahan,” sebutnya. Pemilu Andi, dan Kasubdit Keuangan Dirinya menyesalkan ketidakcakapan Daerah Depdagri Simon. Penjabat Bupati Pesbar yang enggan Piddinuri mengadukan tindakan menandatangi NPHD tersebut. “Alasan Qodratul yang dinilai berindikasi mengyang kami dengar, Bupati tidak tanda hambat pelaksanaan pilkada. Karena tangan sesuai perintah Gubernur Lamtidak mengajukannnya calon Sekretaris pung. Itu kan gak profesional alias gak KPU Pesisir Barat dan Timsel Pemcakap, kerja mestinya sesuai aturan bukan bentukan KPU Pesbar padahal anggaran arahan,” ketusnya. sudah siap. Piddinuri mengaku bahwa komisi A “Akhirnya KPU RI bertindak tegas DPRD Pesbar telah melakukan koordinasi dengan menunjuk KPU Lampung Barat
S
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi V/Mei 2015
dengan mengundang PJ Bupati Pesbar pada 12 Mei 2015. “Dua kali kami undang, namun hanya Asisten satu yang hadir mewakilinya,” ucap sekretaris DPC PDI-P Pesbar itu. Selanjutnya ketika NPHD akan ditanda tangani pada 18 Mei 2015, ratusan kelompok masyarakat melakukan aksi demonstrasi. “PJ Bupati malah kabur ke kantor Gubernur Lampung tanpa penandatangan NHD yang sampai sekarang belum juga ditanda tangani,” urainya. Untuk itu, sambung dia, lembaganya bersama tokoh masyarakat setempat melakukan konsultasi sekaligus pengaduan ke kemendagri untuk memberikan peringatan kepada kepala daerah yang tidak cakap. “Kami berharap pelaksana pemilukada bisa digelar serentak secara nasional pada 9 Desember 2015 sesuai perintah UU,” imbuh dia. Ketua Komisi II Ali Yudiem menambahkan, dampak penundaan pemilukada pesbar akan merugikan pesbar yang pertama kali memiliki Bupati Definitif. “Kita siap pemilukada 2015 makanya kita minta kemendagri bisa memberikan solusi yang terbaik terkait permasalahan NPHD tersebut”
16
tegasnya. Menanggapi hal tersebut pihak Kemendagri akan segera memanggil Gubernur Lampung karena tidak ada alasan untuk menunda Pemilukada, karena pemilukada Pesbar itu adalah perintah UU No.8/2015 dan merupakan hajat nasional dan kita akan malu jika pilkada serentak ini yang gagal hanya pesbar. “Nanti kita akan sampaikan ke sekjen untuk tindak lanjut pemilukada pesbar. Kemungkinan dari pendekatan personal dulu yang akan dilakukan,” jelas Anselmus Tan. Apalagi secara teknis pemilukada dapat dilaksanakan diseluruh darah otonomi baru (DOB) selama tidak berubah UU pemilukada dimana ketika pasal berbunyi paling cepat dua tahun setelahnya pemekaran dapat digelar pemilukada apalagi gak ada pasalnya. “Nah pemekaran Pesbar sudah masuk tahun ketiga dan masuk pemilukada serentak 2015. Sebelum dilantik, kata dia, PJ Bupati Pesbar mendapat mandat dari kemendagri untuk menyukseskan pemilukada serta menjaga netralitas politik. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
17
Edisi V/Mei 2015
Peringatan Hardiknas di PKOR Wayhalim
Tanggung Jawab Kembangkan Kualitas SDM ajah masa depan Indonesia berada di ruang-ruang kelas. Tapi, bukan berarti tanggung jawab membentuk masa depan hanya berada di pundak pendidik dan tenaga kependidikan. “Ini tanggung jawab kita, mengembangkan kualitas manusia Indonesia,” kata Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo. Menurutnya, manusia yang terdidik dan tercerahkan adalah kunci kemajuan bangsa. “Kita tak boleh mengikuti jalan berpikir kaum kolonial yang fokus pada kekayaan alam, tapi melupakan soal kualitas manusia,” katanya saat membacakan sambutan
W
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan pada upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang dilaksanakan di Stadion PKOR Way Halim Bandarlampung, Sabtu (2/5/2015). Upacara itu dihadiri antara lain, Ketua DPRD Lampung Dedy Afrizal, Wali Kota Bandarlampung Herman HN dan para kepala SKPD di lingkungan Pemprov Lampung. Selanjutnya, kata Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, konsentrasi saat ini harus pada peningkatan dan pengembangan kualitas manusia. Indonesia adalah negeri penuh berkah. Di tanah ini
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi V/Mei 2015
setancapan ranting bisa tumbuh menjadi pohon yang rindang. Alam subur, laut melimpah. “Tapi, kita semua harus sadar aset terbesar Indonesia bukan tambang, bukan gas, bukan minyak, bukan hutan, atau hasil bumi. Aset terbesar bangsa ini adalah manusia Indonesia,� katanya.
18
Pada kesempatan itu, Gubernur Lampung juga menyerahkan piagam penghargaan dan piala kepada pemenang lomba sekolah sehat dan usaha kesehatan sekolah tingkat provinsi. Penghargaan Terbaik I kategori TK di raih TK Negeri Pembina Kota Agung Timur, kategori SD Terbaik I SDN Bumi Sari Natar, kategori SMP Terbaik I SMPN 7 Kotabumi, dan kategori SMA Terbaik I SMKN 2 Metro Barat. Gubernur Lampung juga memberikan dana pembinaan kepada sekolah yang berprestasi tersebut dan seluruh pemenang terbaik I akan mewakili Provinsi Lampung di tingkat nasional yang akan diadakan pada tahun 2015 ini. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
19
Edisi V/Mei 2015
Jangan Sampai Kasus Pesawaran Terulang DPRD Provinsi Lampung tidak ingin lahan yang digunakan untuk perkantoran Kabupaten Seputih Barat dan Seputih Timur di kemudian hari menuai gugatan. Panitia pemekaran dua kabupaten pecahan Kabupaten Lampung Tengah ini diminta memenuhi persyaratan hak alas lahan.
K
etua DPRD Lampung Dedi Aprizal mengirim surat kepada Pemerintan Provinsi Lampung serta pemerintah kabupaten induk (Lampung Tengah) agar memenuhi permintaan Komisi I DPRD Lampung. “Hak alas penting, kita tak ingin dikemudian hari ada gugatan dari pihak tertentu, karena lahan yang digunakan bukan hibah dari warga,” kata Dedi, Senin (25/5/2015). Ketua DPRD tak ingin kejadian seperti di Kabupaten Pesawaran. Saat pemekaran panitia dan warga menghibahkan lahan, selanjutnya terjadi kegaduhan saat hendak dibangun perkantoran. Ada yang mengajukan gugatan karena lahannya tidak disertai hak alas hibah. “Kita tidak ingin masalah ini terjadi lagi,” tegasnya. Jika persyaratan itu terpenuhi, Dedi menjanjikan DPRD menggelar rapat pimpinan membahas pemekaran dua kabupaten itu. “Rekomendasi dari komisi I seperti itu, kita harus menunggu hak tanah dulu,” katanya.
Dedi Aprizal
Setelah rapat pimpinan, pemekaran Seputih Barat dan Seputih Timur selanjutnya dibahas dalam rapat panitia khusus untuk dijadwalkan paripurna penetapan. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
20
Edisi V/Mei 2015
Pariwisata Ibarat Kain Sulam Potensi pariwisata Provinsi Lampung sebenarnya mulai menunjukkan eksistensinya secara nasional bahkan internasional. Pariwisata menjelma menjadi tuas ekonomi makro maupun mikro. Ibarat kain sulaman, jika dirajut lagi secara saksama niscaya menampakkan keindahan plus berharga mahal.
S
ayangnya, pemerintah daerah masih kurang peduli dengan industri pariwisata. Dari sektor ini banyak hal bisa menjadi luar biasa, secara ekonomi misalnya, bisa menyerap tenaga kerja yang signifikan. Artinya, persoalan pengangguran dan ekonomi kerakyatan bisa terbantu. Demikian pendapat Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Khaidir Bujung. Menurut Khaidir yang duduk di komisi menangani antara lain pariwisata itu, dalam
perbincangannya, Senin (25/5/2015), potensi pariwisata Lampung sangat luar biasa, tapi butuh keseriusan dan harus dimulai dari pemerintah. Pantai Kiluan, Way Kambas, dan kawasan Pesisir Barat, salah satu contoh aset wisata yang berani diadu dengan klaim daerah lain. Mungkin pula negara lain. Sekretaris Komisi V DPRD Lampung Elly Wahyuni mengkritisi masih rendahnya penyerapan dana pendidikan, termasuk untuk sekolah kejuruan pariwisata. Ini jadi salah
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
21
Edisi V/Mei 2015
Khaidir Bujung
Abdullah Fadri Auli
satu sebab kendala memajukan dunia industri pariwisata daerah ini. “Anggaran pendidikan baru mencapai 8 persen dari yang seharusnya 20 persen menurut undangundang. Ini jelas tidak akan membuat pendidikan terutama pendidikan kejuruan dapat dikembangkan secara optimal,” kata dia. Ia mengaku sudah dengar Dinas Pariwisata Provinsi Lampung meminta izin ke pusat untuk membuka sekolah pariwisata. Elly justru menyarankan sebelum membuat sekolah pariwisata, pemprov dan instansi terkait memperkuat industri pariwisata dulu. Jangan sampai sekolahnya dibuat tapi dikemudian hari muncul masalah baru, yakni lulusan sekolah itu tak tertampung di dunia kerja. Ujug-ujug sekolah menciptakan pengangguran terdidik baru lebih banyak. Anggota Komisi V DPRD Lampung, Abdullah Fadri Auli mengatakan, sarana memajukan pariwisata sudah ada, yakni Perencanaan Induk Pengembangan
Elly Wahyuni
Daerah Wisata. “Sudah ada peraturan daerahnya, cuma pemerintah tidak serius mengarap industri pariwisata. Seharusnya ini bisa dilaksanakan,” ujarnya. Ia mengaku sudah memberi masukan kepada pemerintah daerah, tapi belum membuahkan hasil. Ia juga menyayangkan kegiatan instansi yang berwenang memahami pariwisata sekadar seremonial. Contoh, seni budaya dan pariwisata Lampung melalui festival tidak kurang membumi dan tidak melibatkan masyarakat. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi V/Mei 2015
22
Pembangunan Percuma Tanpa Pengawasan
P
embangunan infrastruktur darat 10-15 ton saja, lebih dari itu bonyok dia,” seperti jalan raya, jembatan akan katanya, Selasa (26 Mei 2015). sia-sia jika tanpa Karena itu, ia minta pengawasan angkutan pengawasan dan kontrol barang yang melintasinya angkutan barang bermuatan berlebih. bertonase lebih Padahal, pembangunan diaktifkan lagi. Sejak April sektor ini menjadi prioritas 2015 tiga jembatan dan sudah menghabiskan timbang ditutup oleh anggaran yang besar. Pemerintah Provinsi Anggota komisi IV Lampung. “Sekarang DPRD Lampung, Watoni proyek pembangunan Nurdin, yang menangani infrastruktur berjalan, antara lain pekerjaan harus segera diawasi umum dan infrastruktur, jalannya agar tidak cepat berani memastikan rusak,” ujar Watoni. Watoni Nurdin, kerusakan infrastruktur Sebelumnya terus terjadi, sehingga pembangunan ditegaskan Gubernur Lampung bahwa hanya berwujud kesia-siaan. Pergub Jembatan timbang sedang “Jika kendaraan pengangkut berat, dalam revisi. Hal ini dilakukan karena seperti truk batu bara, pasir, semen, bebas kondisi di lapangan dengan aturan melintas dengan muatan di atas 15 ton, kurang sinergi. jalan provinsi rusak dalam waktu tiga “Kami setuju kalau direvisi, asalkan sampai lima bulan. Kenapa? Karena daya lebih baik dan manfaatnya dirasakan tahan jalan provinsi kelas III hanya mampu masyarakat. Jangan lama-lama revisi pergubnya, karena setiap hari kerusakan jalan bertambah akibat truk bermuatan lebih,” katanya. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi V/Mei 2015
23
Ukur Ulang HGU PT BNIL Jalan tengah penyelesaian masalah di PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL), Tulangbawang, yang ditawarkan DPRD Provinsai Lampung adalah dengan pengukuran ulang lahan perusahaan.
P
erusahaan ini diduga lahan sawit, tentu dapat menjadi mengalihfungsikan jalan tengah mencari solusi. budidaya tanaman sawit Dengan demikian, kata dia, peke tanaman tebu, hingga bermerintah daerah setempat menbuntut penghentian operasional jalankan fungsinya, serta karyaoleh Pemerintah Kabupaten wan yang bergantung dengan Tulangbawang. perusahaan diselamatkan, kaTawaran ini disampaikan rena masih diberi kesempatan Wakil Ketua DPRD Lampung bekerja. Johan Sulaiman saat rapat dengar Ada sekitar 800 karyawan PT pendapat dengan pihak perusaBNIL terancam dirumahkan akihaan, instansi terkait di kantor bat pemberlakuan kebijakan Johan Sulaiman DPRD Lampung, di BandarlamBupati Tulangbawang ini. Angpung, Kamis (28/5/2015). gota DPRD Lampung Miswan Pengukuran ulang lahan mutlak dilakukan Rody mengatakan, untuk membicarakan perpasca-keluarnya Surat Keputusan Bupati Tulangsoalan ini pihak terkait akan dipanggil DPRD. bawang No. B/199/II.I/HK/TB/2015 tentang Ia ingin penyelesaian masalah tidak sepoPencabutan Surat Keputusan Bupati Tulangtong, kemudian hanya menyimpan bara api di bawang No. B/243/II.I/HK/TB/2013 tentang kemudian hari. dicarikan solusinya agar tidak Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman Izin Usaha terjadi. “Penyelesaiannya harus tuntas, karena Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT BNIL. ini berdimensi berbagai aspek,” kata dia. (tim) “Dari pengukuran ulang nantinya diketahui apakah seluruh HGU telah beralih fungsi atau hanya sebagian. Sehingga masih ada sisa lahan 2.674,85 hektar yang masih berfungsi sebagai lahan sawit,” Johan berargumen. Ia mendapat informasi yang masih perlu diperjelas terkait penggunaan lahan yang dialihfungsikan, apakah 3.800 hektar atau seluruh HGU yakni 6.474,85 hektar. Sebab, berdasarkan informasi lainnya, HGU PT BNIL seluas 6.474,85 hektar, sementara yang diduga telah dialihfungsikan seluas 3.800 hektar. Jika masih ada sisa lahan 2.674,85 hektar yang belum dialihfungsikan, atau masih menjadi
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
24
Edisi V/Mei 2015
Jalan dan Jembatan Perlu Rp4 Triliun Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan serta jembatan di Provinsi Lampung membutuhkan dana sekitar Rp4 triliun per tahun. Namun, dana yang diperoleh tidak sebesar itu. aya akui pembangunan maupun perbaikan infrastruktur di Lampung belum berhasil mengingat dana untuk alokasi sektor itu hanya Rp 1 triliun untuk tahun ini,� kata Gubernur Lampung Ridho Ficardo, Kamis (04/05/2015). Menurut Ridho, Lampung masuk darurat infrastruktur. Banyak jalan dan jembatan dalam kondisi parah lantaran beban kendaraan yang melintas melebihi kapasitas. Selain itu, pengalihan kendaraan terutama truk juga menyebabkan kerusakan jalan di Kabupaten Lampung Tengah. “Sedikitnya terdapat 10 ruas jalan provisi yang kondisi rusak parah, termasuk
“
S
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
25
Edisi V/Mei 2015
pula infrastruktur jembatan,” ujar Ridho. Ridho mengatakan, perbaikan jalan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhambat akibat perubahan nomenklatur kementerian, seperti penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan dana terbatas tersebut, kata Ridho, Pemprov Lampung berupaya
memperbaiki kondisi jalan yang rusak parah di sejumlah titik, sembari melakukan koordinasi vertikal baik dengan pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah pusat. “Untuk menumbuhkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, salah satunya infrastruktur harus bagus. Tiada jalan bagi kami untuk memprioritaskan perbaikan infrastruktur,” kata Ridho. (tim)
Ruas Jalan Pringsewu-Adiluwih Diperbaiki
P
emerintah Provinsi Lampung memenuhi janjinya untuk memperbaiki jalan yang menghubungkan Kabupaten Pringsewu dan Lampung Tengah (Lamteng). Jalan sepanjang sekitar 10 kilometer yang melintasi Kecamatan Pringsewu, Sukoharjo, dan Adiluwih itu, selama ini rusak parah. Badan jalan banyak berlubang berukuran lebar, merata, dan tidak sedikit yang kedalamannya hingga selutut orang dewasa.
Kerusakan jalan itu, juga sudah berulang kali menelan korban. Di antaranya peristiwa yang paling populer, beberapa waktu lalu, dua hari berturut-turut truk pengangkut barang terguling di jalan depan Pasar Sukoharjo. Peristiwa itu yang akhirnya memicu kekesalan warga memuncak. Ratusan warga akhirnya berdemonstrasi dan menanami jalan berlubang di depan Pasar Sukoharjo dengan pohon pisang, dan menebar ikan lele. Kini, harapan warga memiliki jalan yang layak dilalui, bakal terwujud. Sejak dua hari lalu, terlihat alat berat mulai meratakan jalan, mulai dari Pringsewu hingga Kecamatan Adiluwih. Alat berat itu meratakan gundukan tanah di pinggir jalan, kemudian ditimbunkan di lubang jalan. “Saya senang jika jalan tersebut segera diperbaikinya. Nantinya akan
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
26
Edisi V/Mei 2015
menjadi lancar dan mengurangi kecelakaan lalu lintas di jalan yang banyak kubangan,” ujar Syamsuriman warga Waringinsari Kecamatan Sukoharjo, yang kerap hilir mudik ke Pringsewu mengendarai motor. Hal senada diungkapkan Jonidi, pemuda asal Kecamatan Pringsewu, yang berprofesi sebagai pedagang grosir yang selalu keliling wilayah Sukoharjo dan Adiluwih dengan sepeda motor. “Alhamdulillah, jalan tersebut akan diperbaiki,”ujarnya. Menurutnya, selama ini dia jarang melewati jalan utama karena banyak yang rusak. Ia selalu mencari jalan alternatif agar cepat sampai tujuan. Karena jika lewat jalan utama, memakan waktu lama dan harus ekstra hati-hati. Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Pringsewu Akmad Fadoli, Rabu (6/5), membenarkan jika Bina Marga Provinsi Lampung pada Mei 2015 ini akan memperbaiki jalan dari Pringsewu hingga perbatasan Lampung Tengah. Menurut dia, dana perbaikan
jalan itu semula dianggarkan Rp5 miliar. Dana sebesar ini, dinilai tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan jalan sepanjang sekitar 10 km itu. Selain kerusakannya parah, di beberapa titik yang tanahnya labil harus dibeton. Atas dasar perhitungan itu, Bappeda Pringsewu mengusulkan ke provinsi melalui anggaran perubahan agar ada tambahan dana sejumlah Rp10 miliar sampai Rp 15 miliar. Sehingga perbaikan jalan bisa berkualitas baik. “Kita berdoa saja, semoga tambahan dana itu dikabulkan,” ujarnya. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
27
Edisi V/Mei 2015
Panglima TNI Kunjungi Lampung Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan rombongan berkunjung ke Lampung, Selasa 19 Mei 2015. Setelah memberikan pengarahan kepada seluruh prajurit TNI di Markas Korem 043 Garuda Hitam, Moeldoko juga memberikan kuliah umum di Unila dan selanjutnya bertemu dangan Fokorpimda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Se-Provinsi Lampung di Balai Keratun Pemprov Lampung.
J
enderal Moeldoko tiba dengan menaiki satu mobil bersama Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Iskandar M. Sahil. Selain Pangdam II Sriwijaya, turut dalam rombongan Moeldoko adalah Asrenum Panglima TNI, Asops Panglima TNI, Aslog Panglima TNI, Aster Panglima TNI, Askomlek Panglima TNI, dan Kapuspen TNI. Di Makorem 043 Garuda Hitam, Moeldoko dan rombongan disambut pimpinan satuan TNI AD, AL, AU, yaitu Komandan Korem 043/Gatam Kolonel Arm Drs. Winarto, M.Hum, Danlanal Lampung, Danbrigif 3 Marinir, Danlanud ATK , dan lagu Selamat Datang oleh seluruh Komandan Satuan dan seluruh prajurit serta PNS TNI. Dalam pengarahannya, Panglima TNI Moeldoko menyampaikan beberapa hal penting yang harus dipatuhi dan dikerjakan oleh seluruh prajurit TNI. Menyangkut tentang norma dan aturan disiplin bagi prajurit, Jenderal TNI Moeldoko menyampaikan akan menindak tegas prajurit yang melanggar. Panglima tidak menginginkan adanya penurunan disiplin dalam diri prajurit. “ Tanamkan dalam dirimu untuk ber-
tanggung jawab terhadap setiap tugas,” katanya. Panglima TNI juga mengajak kepada seluruh prajurit selalu meningkatkan soliditas TNI-Polri. “Jangan ada perselisihan antara TNI dan Polri, apabila itu terjadi akan merusak citra baik TNI di mata masyarakat,” katanya. Pada kesempatan itu Panglima menyampaikan pihaknya terus berusaha meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarganya dari waktu ke waktu. Untuk itu,
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi V/Mei 2015
Panglima TNI berharap semua prajurit selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pada saat memberikan Kuliah Umum kepada seluruh mahasiswa se-Lampung di Gedung Serba Guna Universitas Lampung, Jenderal TNI Moeldoko menyampaikan agar para mahasiswa tidak terpengaruh terhadap bahaya radikal ISIS. “Mahasiswa harus mempunyai kepribadian dan intelektual yang tinggi serta tidak terpengaruh terhadap hal-hal negatif yang dapat merugikan pribadi dan keluarga serta almamater,� katanya. Kegiatan tersebut juga dihadiri Gubernur Lampung Ridho Ficardo, Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal, Pangdam II/Swj, Kapolda Lampung, Danrem 043/Gatam, Danlanal Lampung, Danlanud ATK Menggala dan Rektor Unila Prof. Dr. Sugeng P. Heriyanto. Usai memberikan kuliah umum di Unila, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengadakan tatap muka dengan Fokorpimda, tokoh agama dan tokoh masyarakat se-Provinsi Lampung bertempat di Balai Keratun Pemprov Lampung. Di hadapan para para tokoh agama, tokoh masyarakat dan Fokorpimda Lam-
28
pung, Panglima menyampaikan bahwa TNI siap menjaga stabilitas keamanan agar berjalan dengan baik. Sesuai tugasnya TNI siap terus menjaga dan mengawal kedaulatan NKRI, sehingga diharapkan pembangunan di negeri ini berjalan aman dan lancar. Panglima juga menyampaikan bahwa prajurit TNI akan selalu memberikan yang terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
29
Edisi V/Mei 2015
Pejabat Forkopimda Ikuti Upacara Harkitnas
P
emerintah Provinsi Lampung memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Tahun 2015 dengan melaksanakan upacara bendera di Lapangan Korpri Komplek Gubernur Lampung, Rabu (20/5/2015). Upacara Hari Kebangkitan Nasional tahun 2015 dipimpin langsung oleh Gubernur Ridho Ficardo, diikuti Wakil Gubernur Lampung Bakhtiar Basri, Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal, Walikota Bandar Lampung Herman HN, Kapolda Lampung Heru Winarko dan pejabat Forkopimda Provinsi
Lampung lainnya. Gubernur ketika membacakan sambutan Menkominfo Rudiantara menyampaikan bahwa tema pada tahun ini adalah “Melalui Hari Kebangkitan Nasional Kita Bangkitkan Semangat Kerja Keras
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
30
Edisi V/Mei 2015
Mewujudkan Indonesia Maju dan Sejahtera”. Ia melanjutkan bahwa tema ini mengandung makna bahwa Kebangkitan Nasional sekarang lebih difokuskan kepada kerja keras dan kerja nyata dengan bekerja lebih keras dan bukan sekedar pengembangan wacana. Dan tujuan diperingatinya Hari Kebangkitan Nasional ini adalah untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme sehingga dpat mempererat persaudaraan untuk misi negara menjadi lebih maju dan sejahtera. “Jika dihitung dari titik awal kebangkitan nasional tahun 1908, berarti lebih dari seratus tahun bangsa kita menjadi bangsa yang berdaulat, dan secara terus menerus bergelut dengan perubahan,” kata dia. Gubernur menambahkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK adalah pembangunan mental dan karakter bangsa menjadi salah satu prioritas utama program
pembangunan pemerintahan saat ini. Menurutnya, pembangunan karakter yang disebut dengan “revolusi mental” tersebut diharapkan akan menghasilkan sumberdaya manusia Indonesia yang kreatif, inovatif, berdedikasi, disiplin, kerja keras dan taat aturan. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi V/Mei 2015
31
Sosialisasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu egiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) menjadi salah satu tugas Badan Pusat Statistik (BPS). Sebab, hasil dari PBDT akan menjadi acuan pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berhubungan dengan program pemerintah. Terkait dengan hal itu, BPS Provinsi Lampung mengadakan kegiatan sosialisasi pemerintahan maupun masyarakat,� katanya. Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Kesuksesan pelaksanaan PBDT 2015 Tahun 2015. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil ini mempengaruhi kesuksesan program Gubernur Lampung Bachtiar Basri itu diikuti pengentasan kemiskinan yang telah dicasejumlah pejabat dinas di lingkungan nangkan oleh pemerintah Pemprov Lampung dan angpusat dan pemerintah dagota DPRD Provinsi Lampung, erah. Selain itu, basis data Selasa (19 Mei 2015). yang digunakan untuk meKepala BPS Provinsi nyusun sasaran penerima Lampung Adhi Wiriana berBLT, BLSM, PKH, Raskin, sama dengan Kepala Bidang PSKS 2015, PIP, PIS serta PBI Statistik Sosial M. Muhanief diperoleh dari pemuktakhirdan Kepala Bidang Statistik an data rumah tangga saNeraca Wilayah dan Analisis saran yang telah dilaksanaStatistik Risma Pijayantini kan oleh BPS Provinsi Lammenyampaikan berbagai hal pung sebelumnya. yang terkait dengan pemuLebih lanjut ditekankan takhiran basis data. Adhi, dalam pelaksanaannya Menurut Adhi Wiriana, PBDT 2015 dibagi menjadi tujuan kegiatan tujuan utaAdhi Wiriana dua tahap. Tahap pertama ma kegiatan ini adalah unmelakukan Forum Konsultasi tuk memberikan pemahamPublik (FKP) yang akan dilaksanakan pada an kepada berbagai pemangku kepenpetengahan bulan Mei sampai dengan tingan, terutama anggota TKPKD Provinsi pertengahan bulan Juni 2015 di tingkat Lampung, terkait tahapan kegiatan yang desa, yang melibatkan tokoh masyarakat akan dilalui dalam rangkaian kegiatan dan Ketua RT/RW/Dusun. PBDT 2015. Kemudian tahap kedua adalah pen“Ini sangat penting, mengingat suksesnya dataan rumah tangga pada pertengahan kegiatan PBDT 2015 ini bukanlah tanggung bulan Juni sampai dengan pertengahan jawab BPS semata, melainkan harus juga bulan Juli 2015. (tim) didukung oleh seluruh elemen yang ada, baik
K
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
32
Edisi V/Mei 2015
Komisi I Menguji Calon Anggota KI
K
omisi I DPRD Provinsi Lampung melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung pada tanggal 26 Mei 2015. Pada kegiatan tersebut, Anggota Komisi I menguji para calon anggota KI Provinsi Lampung dengan wawancara dan diskusi. Menurut anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung Aprilliati, seyogianya fit and proper test dilaksanakan pada 12-13 Mei 2015, namun tidak bisa digelar karena ada beberapa kendala teknis. “Lalu kami sepakat dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2015,” katanya. Menurut April, penundaan tersebut disebabkan ada beberapa anggota Komisi I yang tidak bisa hadir untuk menguji para peserta, di antaranya Nero Zely dan Mozes
Herman sedang melaksanakan kongres. Bambang Suryadi dan Toto Sumirat mengikuti FPT balonkada di Palembang, Zamzani Yasin sedang ibadah umrah. “Makanya baru sekarang kami laksanakan,” katanya. Dari hasil uji tersebut, Komisi I akan merekomendasi calon yang layak untuk ditetapkan sebagai komisioner KI Provinsi Lampung. (tim)
Rapat Paripurna dengan Tiga Agenda
P
ada tanggal 12 Mei 2015 DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna dengan tiga agenda, yaitu pembentukan panitia kerja Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI, permintaan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, dan penyampaian laporan hasil kunjungan masa reses anggota DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan I hingga VIII. Rapat dipimpin Wakil Ketua Pattimura, didampingi Ismet Roni dan
Johan Sulaiman, diikuti hampir seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung. (tim)