Catatan Akhir Tahun 2014 SBMI

Page 1


CATATAN AKHIR TAHUN 2014 | SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)

“Penegakan hukum atas kasus-kasus perdagangan orang masih lemah. Perlindungan terhadap buruh migran yang minim, lahirkan kriminalisasi pada korban.” - Divisi Advokasi SBMI1


CATATAN AKHIR TAHUN 2014 | SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)

2


CATATAN AKHIR TAHUN 2014 | SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)

A

PENDAHULUAN Fenomena Migrasi “terpaksa� (force migration) Warga Negara Indonesia (WNI) untuk bekerja ke luar negeri masih menunjukkan karut-marut strategi pembangunan Indonesia. Kesenjangan ekonomi antara kota dan desa, memaksa angkatan kerja dari desa dihadapkan pada pilihan pahit, bekerja ke kota, menjadi pengangguran di desa, atau terpaksa bekerja sebagai buruh migran dengan pelbagai risiko di tengah minimnya komitmen perlindungan dari negara. Industrialisasi dan revolusi hijau merupakan dua proyek besar pembangunan yang mendorong terjadinya kesenjangan ekonomi dan ketidakmerataan pendapatan. Wilayah pedesaan menjadi area kronis yang harus menanggung beban dan dampak dari dua proyek besar tersebut. Industrialisasi menggerogoti lahan-lahan pertanian produktif, sementara revolusi hijau meminggirkan petani “gurem� (yang merupakan mayoritas warga pedesaan) untuk lebih berperan dalam intensifikasi pertanian, sehingga hanya petani bermodal besarlah yang dapat turut serta dalam proyek tersebut. Akibatnya terjadi proletarisasi pedesaan, penyempitan lahan kerja di pedesaan, kerasnya persaingan kerja di perkotaan dan rendahnya tingkat upah riil mendorong terjadinya arus migrasi pekerja Indonesia ke luar negeri. Berdasarkan laporan BNP2TKI pada tahun 2013 jumlah penempatan Buruh Migran Indonesia (BMI) mencapai 512.168 orang yang terdiri dari 285.197 orang BMI formal (56 persen) dan 226.871 orang BMI informal (44 persen). Sedangkan pada tahun tahun 2012 yang jumlahnya penempatan BMI mencapai 494.609 orang (catatan: angka ini turun dari tahun 2011 karena ada moratorium penempatan BMI sektor domestik ke Arab Saudi dan Malaysia) yang terdiri dari 258.411 BMI formal (52 persen) dan 236.198 BMI informal (48 persen). Sebagian besar bekerja di sektor pekerja rumah tangga dan sisanya bekerja di sektor perkebunan, konstruksi, manufaktur, kesehatan dan pelaut. Semuanya dalam kategori buruh rendahan. Berdasar basis sosialnya, sebagian besar BMI berasal dari pedesaan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Kondisi ini menjauhkan mereka dari akses informasi dan memperbesar kerentanan mereka terhadap eksploitasi. BMI mengalami diskriminasi dimanapun tempatnya. Sejak di dalam negeri buruh migran kerap dihadapkan pada pelbagai tindak pemerasan dan pelayanan publik yang diskriminatif. BMI mendapatkan perlakuan yang diskriminatif mulai dari saat perekrutan, di penampungan, pemberangkatan maupun saat kepulangan. Terminal III dan 4 Bandara Soekarno Hatta merupakan wujud nyata bentuk diskriminasi terhadap BMI dengan memisahkannya dengan penumpang umum dan tidak diberikannya akses kepada siapapun untuk memantau kinerja instansi terkait. Contoh lain, aksi penolakan keberangkatan BMI tanpa KTKLN yang dilakukkan tanpa prosedur oleh Imigrasi (hanya dengan lisan dan melibatkan koordinasi pihak yang tidak berkepentingan seperti maskapai dan BP3TKI di embarkasi keberangkatan BMI), padahal prosedur pencekalan atau penolakan terbang sudah tegas diatur di UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan peratauran terkait. Pertanyaan yang muncul kemudian jika koruptor, teroris, bandar narkoba saja ditolak terbang melalui prosedur (disurati), mengapa BMI tanpa KTKLN diperlakukan melebihi penjahat, ditolak terbang hanya dengan lisan, menjadi kriminalkah jika BMI tidak memiliki KTKLN?, mengapa sedemikian diskriminatif perlakukan imigrasi kepada BMI di embarkasi keberangkatan?. Selain itu minimnya instrumen perlindungan juga mejadi pemicu berbagai permasalahan yang menimpa BMI. Tak terhitung berapa Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri menjadi korban perdagangan orang, meninggal dunia, diperkosa, cacat fisik dan mental, dianiaya, disiksa, disekap, gaji tidak dibayar, PHK dan lain sebaginya. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) hadir sebagai perjuangan dari kondisi buruk yang dialami oleh buruh migran, mantan buruh migran, dan anggota keluarganya. Sebagaimana watak gerakan buruh, maka kaum migran haruslah membangun organisasi massanya. SBMI Merupakan kelanjutan dari Jaringan Nasional Buruh Migran Indonesia (Jarnas BMI) yang dirintis sejak September 2000, yang kemudian membentuk FOBMI (Federasi Organisasi Buruh Migran Indonesia) yang didirikan pada 25 Februari 2003. Dan untuk memperjelas diri sebagai organisasi massa, pada Kongres II FOBMI 29 Juni 2005, gerakan buruh migran ini kemudian diubah menjadi sebuah serikat dengan nama Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Sejak awal berdirinya, SBMI memiliki mandat melakukan pembelaan kasus buruh migran, pengorganisasian, dan pemberdayaan kepada buruh migran dan keluarganya di Indonesia. Mandat tersebut lahir dari fakta-fakta

3


CATATAN AKHIR TAHUN 2014 | SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)

ketimpangan dan diskriminasi terus dialami BMI hingga saat ini. Ketimpangan tersebut dapat kita lihat dari pelbagai persoalan yang menimpa BMI. Baik pada pra, masa dan pasca penempatan. Artinya, persoalan yang dialami oleh buruh migran terjadi pada setiap tahap atau proses migrasi. Sebagian besar persoalan buruh migran yang terjadi dapat dikatakan berawal dari minimnya informasi yang diperoleh. Hingga saat ini negara tidak benar-benar menjamin hak informasi bagi BMI, calo dan pihak swasta yang bersifat komersil dibiarkan mendominasi sumber informasi bagi BMI dan keluarganya, sayangnya informasi kedua pihak tersebut kerap menyesatkan dan tidak jelas alias abu-abu. Situasi tanpa atau minim informasi membuat BMI dan keluarganya selalu dalam posisi rentan, lemah, dan kesulitan untuk mengambil keputusan. Sehingga ketika terjadi persoalan, BMI dipastikan mengalami kesulitan untuk menuntut ataupun menyelesaikan persoalannya tersebut. Alih-alih buruh migran mengadu atau meminta calo dan pihak PPTKIS/PJTKI untuk menyelesaikan persoalannya, BMI dan keluarganya selangkali menjadi korban pemerasan dengan dalih imbalan atau biaya atas jasa pendampingan kasus tersebut. Pada konteks tersebut, SBMI memiliki cita-cita bahwa buruh migran dapat saling berbagi dan menangani kasusnya sendiri. Berdaya dan mandri itulah cita-cita organisasi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Catatan akhir tahun 2014 ini merupakan bagian dari laporan kegiatan organisasi sepanjang tahun 2012 sampai pada akhir tahun 2014. Catatan ini disusun berdasar hasil refleksi atas pengalaman penanganan kasus terhadap buruh migran, mendampingi buruh migran perempuan dan laki-laki yang berjuang mencari keadilan, mendampingi buruh migran Anak Buah Kapal (ABK) baik dalam pendampingan litigasi maupun nonlitigasi, kegiatan advokasi kebijakan, publikasi, produksi informasi, pelatihan paralegal, sosialisasi perlindungan dalam migrasi dan upaya pemberdayaan masyarakat lainnya.

4

Enam belas tahun reformasi di Indonesia, berbagai penyimpangan penegakan hukum masih terus terjadi, bahkan dalam kemasan yang lebih “canggih�, terstruktur dan masif. Kondisi ini tidak saja dirasakan oleh anggota SBMI di pusat, melainkan juga di daerah. Namun mengeluh tidak akan menyelesaikan persoalan, SBMI butuh menjawab tantangan tersebut. Sehingga dalam rentang kepengurusan 2012-2014, Dewan Pimpinan Nasional (DPN) SBMI membangun kemitraan strategis dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) dan relawan pengacara dari dalam maupun luar negeri guna memperkuat kapasitas organisasi dalam perjuangan hak-hak BMI melalui jalur-jalur pengadilan (litigasi).


CATATAN AKHIR TAHUN 2014 | SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)

B

PROFIL DATA PENDAMPINGAN KASUS SBMI 2012-2014 Sepanjang tahun 2012 sampai tahun 2014, SBMI telah menerima pengaduan kasus mulai bulan Januari 2012 sampai 25 Desember 2014 sebanyak 321 pengaduan. Perincian korban 70 % adalah datang langsung baik korbannya sendiri maupun anggota keluarganya, 20 % rujukan dari SBMI daerah ada yang datang langsung untuk merujuk kasusnya ke SBMI pusat karena penyeleseiannya tidak bisa di daerah, dan ada juga melalui saluran dalam jaringan (daring/online), 5 % Via telepon, 2 % melalui media sosial, sisanya 2 % rujukan dari lembaga lain yang sudah menjadi mitra dalam penanganna kasus bersama, dan 1 % adalah inisiasi SBMI yang melakukan penanganan kasus dengan “menjemput bola�. Data kasus yang ditangani SBMI berdasarkan jenis kelamin BMI

5

Dari pelbagai kasus yang masuk diantaranya 52% atau 164 BMI berjenis kelamin laki-laki dan sisanya 48% atau 157 adalah buruh migran perempuan. Jumlah buruh migran laki-laki sedikit lebih banyak, hanya dikarenakan rujukan kasus PHK massal BMI Qatar (60 orang) dan indikasi perdagangan orang sektor ABK (79 orang) yang ditangani SBMI adalah BMI berjenis kelamin laki-laki. Sementara jika dilihat dari keragaman kasus, buruh migran perempun khususnya sektor rumah tangga masih dalam posisi rentan (lihat data kasus berdasarkan sektor pekerjaan). Data jenis kelamin juga menunjukkan fakta bahwa buruh migran laki-laki yang bekerja di sektor Anak Buah Kapal (ABK) juga butuh mendapat perhatian khusus dalam hal perlindungan. Keberadaan UU 39/2004 tentang PPTKILN dan regulasi turunannya yang belum mengakoomodir perlindungan BMI sektor ABK, seharusnya tidak menghalangi komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan perlindungan serta menjamin hak-hak mereka. Pada konteks ABK, SBMI terus memperjuangkan pendampingan kasus hingga jalur pengadilan (litigasi), serta berupaya agar kasus-kasus ABK menjadi perhatian serius pemerintah dalam perbaikan kebijakan kedepan.


CATATAN AKHIR TAHUN 2014 | SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)

Data kasus yang ditangani SBMI berdasarkan jenis sektor pekerjaan BMI Data diatas menunjukkan jenis kasus buruh migran sektor rumah tangga (BMI PRT) menduduki peringkat pertama yaitu 49%, PRT migran ketika dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang lain: Anak Buah Kapal (ABK) 24%, Buruh bangunan 18%, Buruh pabrik 3%, perawat lansia 2%, Buruh perkebunan 1% dan sektor lain-lain 3% .

6

Buruh migran sektor PRT tidak lepas dari peran Perempuan, akan tetapi aspek perlindungannya belum bisa dirasakan oleh sebagian besar PRT migran. Apabila dilihat dari besaran jumlah persentase terkait kasus yang dialami oleh buruh migran yang terbesar adalah kasus pekerja rumah tangga yang rata-rata adalah Perempuan. ini menunjukkan bahwa kerentanan situasi bekerja sering dialami oleh Perempuan. Situasi kerentanan ini disebabkan Perempuan seringkali menjadi kelompok yang dilemahkan oleh situasi yang diakibatkan juga dengan ketidakalilan gender. Kenapa buruh migran perempuan mengalami kerentanan lebih, itu dikarenakan selama ini konstruksi masyarakat melihat perempuan sebagai objek karena jenis kelaminnya. Konstruksi yang dibangun terhadap perempuan selama ini, yang menganggap perempuan tidak penting berpendidikan tinggi, tidak rasional dan hanya ditempatkan dalam wilayah-wilayah domestik, perempuan seringkali tidak mendapatkan akses dan kontrol terhadap tubuh, pikiran dan mobilisasinya. Ketidakadilan terhadap perempuan juga semakin dikuatkan melalui Kebijakan-kebijakan negara dan intervesi kelembagaan internasional yang menghilangkan akses dan control perempuan terhadap sumber kehidupannya keluarganya dan lingkunganya. Sehingga menyebabkan pemiskinan dan penindasan terhadap buruh migran perempuan . Selama periode 2012-2014, penanganan kasus yang dilakukan SBMI menggunakan metode penanganan kasus litigasi dan non-litigasi. Dalam hal ini, litigasi adalah proses penanganan yang ditempuh melalui jalur hukum dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum nasional yang berlaku. Penanganan litigasi dimulai dari membuat pengaduan kasus ke pihak kepolisian (Polsek, Polres, Polda, Mabes Polri hingga Interpol) kemudian berlanjut sampai ke proses persidangan, akan tetapi pengalaman penanganan kasus yang dilakukan SBMI belum sampai tahap pengadilan, melainkan masih dalam tahap gelar perkara di kejaksaan seperti contoh kasus yang ditangani SBMI adalah kasus indikasi perdagangan orang BMI ABK. Sedangkan penanganan non-litigasi merupakan strategi bantuan hukum alternatif, biasa disebut juga penyelesaian kasus di luar jalur pengadilan. Prosesnya bisa dimulai dengan melaporkan kasus ke pihak-pihak yang terlibat atau institusi yang terkait, seperti PPTKIS, BNP2TKI, Kemlu, KBRI/KJRI, Kemenakertrans, Kemenhub, Imigrasi. Proses pelaporan jalur pembelaan kasus non-litigasi tidak selalu meliputi semua pihak atau Institusi tersebut, melainkan sangat tergantung dari kesesuaian atau hubungan kasus dengan kewenangan instansi yang terkait, serta memperhitungkan tingkat penanganan yang paling mendesak. Penanganan non-litigasi dilakukan melalui negosiasi atau mediasi. Cara ini dinilai cukup efektif dan efesien dari segi waktu dan tenaga dalam memperjuangkan hak-hak BMI yang terlanggar, karena pendamping tidak hanya dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum nasional saja namun juga sekaligus dapat memberikan pemahaman kepada pihak atau institusi terkait tentang perspektif dan analisa serta visi dan misi yang dimiliki SBMI dengan tetap berbasis pada prinsip-prinsip pendekatan hak asasi manusia.


CATATAN AKHIR TAHUN 2014 | SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)

Pelaksanaan penanganan kasus BMI dilakukan SBMI dengan memperhatikan prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut: a) Adanya keterlibatan buruh migran/keluarga buruh migran dalam seluruh proses penanganan kasus. Tujuan dari prinsip ini diharapkan buruh migran/keluarga buruh migran mampu menangani kasusnya di kemudian hari. Pengetahuan yang didapat dari keterlibatan ini juga agar dapat berguna bagi diri sendiri, keluarga maupun bagi masyarakat pada umumnya. Selain itu, prinsip ini akan membangun kesadaran mereka terhadap peraturan pemerintah yang tidak adil untukkemudian akan melahirkan reaksi untuk melakukan perjuangan. b) Adanya hubungan yang setara antara pengacara/pendamping dengan buruh migran dan keluarga buruh migran. Hubungan antara pengacara/pendamping dengan buruh migran/keluarga buruh migran adalah setara. Proses analisa kasus dan pilihan strategi penanganan kasus untuk pemenuhan hak-hak buruh migran/ keluarga buruhmigran dilakukan secara bersama-sama. Pengacara tidak dapat mengintervensi apa yang dikehendaki/dipilih buruh migran/keluarga buruh migran dengan tetap memberikan beberapa informasi tentang peluang, kesempatan, hambatan, tantangan maupun target jangka panjang dari kasus yang ditangani. Dari prinsip-prinsip tersebut, diharapkan terbangun kesadaran kritis buruh migran dan keluarganya akan pelanggaran atas hak-hak mereka serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perjuangan atas hak-hak tersebut dan bahwa perjuangan tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri namun harus dilakukan secara bersama-sama dalam menghadapi hambatan dan tantangan berlapis-lapis baik dari aktor negara dan non negara, kebijakan/perundangan dan sistem sosial budaya dari masyarakat di lingkungan asalnya. Selain itu pelibatan buruh migran dan keluarganya juga membuka ruang terhadap penekanan pada perspektif dan kepentingan buruh migran dan keluarganya semaksimal mungkin sebagai korban yang terlanggar hak-haknya. 1. Klasifikasi jenis pelanggaran Buruh Migran Perempuan-PRT Serikat Buruh Migran Indonesia mengacu pada instrumen PBB (konvenan, konvensi PBB serta ILO) yang tertuang dalam UN Road Map : Promoting and Protecting The Rights of Migrant Workers, A UN Road Map, A Guide For Asian NGOs to The International Human Rights System and Other Mechanisms, by Asia Pasific Forum On Women Law and Develpoment (APWLD), Asian Migrant Centre (AMC).

Data Jenis Kasus Yang Ditangani SBMI Berdasarkan Permasalahan yang Diadukan BMI

7


CATATAN AKHIR TAHUN 2014 | SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)

Kasus Gaji BMI Tidak Dibayar Pelanggaran atas hak gaji buruh migran merupakan jenis kasus yang paling sering diadukan kepada SBMI. Dari 321 BMI yang mengadu, 170 BMI mengadukan persoalan gaji tidak dibayar. Jenis kasus ini rata-rata dialami bersamaan dengan kasus lain seperti penahanan dokumen (baca bagian laporan kasus penahanan dokumen), indikasi perdagangan orang, bekerja tidak sesuai kontrak, PHK sepihak, dan lain-lain. Tingginya angka kasus gaji tidak dibayar menunjukkan betapa BMI berada dalam situasi rentan dan lemah saat bekerja di luar negeri tanpa kecukupan informasi soal hak-hak kontraktual. Sehingga tujuan awal migrasi ke luar negeri untuk mencari pendapatan, justru berujung pada situasi bekerja tanpa digaji. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa sistem penempatan BMI yang dijalankan pemerintah masih sangat buruk, dimana tidak ada kontrak kerja standar, PAP tidak maksimal, serta minimnya informasi terkait apa yang harus dilakukkan saat hak-hak kontraktual BMI dilanggar. Kasus Perdagangan Orang Dan Menghadapi Hukum Di Negara Penempatan Berdasarkan data jenis permasalahan yang diadukan buruh migran kepada SBMI sepanjang tahun 2012- 2014, 163 kasus diantaranya adalah dugaan tindak pidana perdagangan orang (trafficking). Dari 163 BMI yang terindikasi menjadi korban perdagangan orang, hanya 79 kasus BMI ABK yang sudah bersedia didampingi untuk melapor ke Polisi. Hingga laporan ini ditulis, kasus tersebut sedang ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian dan sudah masuk tahapan gelar perkara di Kejaksaan. Meskipun SBMI telah memberikan penjelasan sedini mungkin dan terus memotivasi selama pendampingan (mengenai pentingnya korban melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak berwajib), sebagian besar pengadu memutuskan untuk menutup kasusnya setelah kembali ke keluarganya dan segera membangun hidup baru.

8


CATATAN AKHIR TAHUN 2014 | SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)

Pada pendampingan kasus dugaan perdagangan orang, SBMI selalu memandu agar korban mengadukan kasusnya keranah hukum dengan rujukan Undang-Undang TPPO, setelah dianalisa kasusnya secara mendalam dari berbagai aspek dan selalu berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum lain untuk menganalisa kasus serta melakukan pemetaan terhadap aktor yang disasar atau pelaku perdagangan orang. Pada saat proses analisa aktor trafficking yang memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan dengan korban, misal mengarah pada bapak kandung, paman, kakak kandung, anggota keluarga lainnya, atau tetangga dan kerabat korban, maka pada situasi inilah, seringkali korban memutuskan untuk tidak melanjutkan permasalahannya pihak kepolisian. Hal tersebut dikarenakan masih ada rasa “tidak sampai hati” ketika anggota keluarganya mendekam di penjara. Padahal dalam Undang-Undang TPPO tidak ada pemilahan dalam mengategorikan pelaku kejahatan kemanusian baik orang lain maupun anggota keluarga harus mendapatkan hukuman yang setimpal kalau tidak, pelaku akan terus berkaliaran dan mencari mangsa lain.

“Kami ambil contoh kasusnya RINA dan RINI (nama samaran) Buruh Migran dari Indramayu yang dipekerjakan di Malaysia oleh perorangan yang berkedok seperti layaknya PPTKIS resmi yang akibatnya selama 3 bulan bekerja di Malaysia tidak mendapatkan haknya, melainkan malah sebaliknya mereka berdua disekap dipenampungan oleh Agen terjadi pelecehan seksual yang tidak manusiawi setiap hari mereka berdua di perkosa oleh 15 orang dengan keadaan tangan terikat. SBMI mendampingi kasus ini seperti layaknya adegan perfilman yang seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian atau Instansi terkait. Tepatnya pada sore hari SBMI bersama keluarga RINA memantau terkait kabar kepulangnnya yang pada awalnya akan di terbangkan dari Malaysia ke bandara Soekarno Hatta Jakarta, tetapi sampai hari mulai gelap tidak ada kabar lagi dari kawan RINA yang berada di Malaysia/ putus kontak. SBMI dan keluarganya sudah mulai resah dan apada akhirnya SBMI mencari orang dekat yang kenal sama sponsornya untuk mencari tau keberadaanya dimana akan di jemput. Upaya tesebut berhasil dan mengetahui akan di turunkan di Cakung akhirnya kami SBMI bersama keluarga mengejarnya kecakung. Ternyata ketika SBMI dan keluarganya sudah mendekati cakung pelaku tersebut sudah mengetahui keberadaan SBMI beserta keluarganya yang pada akhirnya kami di kecoh dan keadaan menjadi terbalik SBMI dan keluarganyalah yang di buntuti dari belakang memakai taksi.Pada akhirnya RINA diturunkan ditengah jalan Cakung dengan tidak manusiawi dan dalam keadaan tangan terikat, SBMI mengetahui hal tersebut dari kaca spion pada akhirnya Turun dari mobil dan ada terjadi kejar kejaran di jalan raya Cakung dan SBMI tidak berhasil menangkap palaku sehingga kabur kehilangan jejaknya. Dan RINI teman RINA diturunkan di TOL JATI BENING dalam keadaan sama tangan terikat dan tidak bisa jalan, dengan mendengar kabar dari RINA SBMI dengan 4 orang yaitu Ha Koordinator Dept. Advokasi SBMI , Jihun Hidayat (Advokasi SBMI Indramayu), dan 2 orang lagi dari SBMI Indramayu. Dalam pencarian menyusuri sepanjang Tol Jati Bening dan dibantu oleh anggota kepolisian dari polsek Jati Bening sampai beranjak adzav sholat subuh tidak di ketemukan dan akhirnya di hentikan pencariannya dan polsek jati bening akan melanjutkan pencariannya pada esok harinya. Pada pagi harinya SBMI bersama kelluarga RINA bertemu kembali dan merujuk RINA ke RPTC dan di terima untuk sementara ada di selternya sambil menunggu pemulihan untuk melaporkan pelakunya ke Kepolisian. Dengan berjalannya waktu RINA berada di RPTC menjadi keadaan berubah dan bersikkukuh tidak mau melaporkan pelaku keranah hukum dikarenakan tersangka pelakunya setelah dianalisa Bapak kandungnya sendiri yang menjadi pelakunya . dan pada akhirnya RINA kembali ke keluarganya di Indramayu dan kasusnya ditutup tanpa ada tindak lanjut untuk menjerat pelaku dengan Undang-Undang TPPO”.

9


CATATAN AKHIR TAHUN 2014 | SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)

10 Tim dari SBMI dan keluarganya pada saat menyelamatkan Rina (nama samaran), dipinggir jalan Cakung.

Penegakan hukum yang lemah ditengarai juga menjadi sumber maraknya kasus BMI, misal terkait kewajiban PPTKIS atau biasa disebut PJTKI dalam hal memantau kondisi BMI yang ditempatkannya, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.14/MEN/X/2010 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dI Luar Negeri. Tertuang pada Bab XII Pemantauan Penempatan TKI Pasal 55 yang berbunyi sebagai berikut: 1. PPTKIS wajib memantau keberadaan dan kondisi TKI selama masa penempatan. 2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi: a. nama dan alamat pengguna; b. kesesuaian jabatan dan tempat kerja; c. pemenuhan hak-hak TKI;dan d. kondisi dan permasalahan yang dihadapi TKI. 3. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara langsung oleh PPTKIS dan/atau berkoordinasi dengan mitra usaha dan/atau pengguna di negara penempatan. 4. Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan Kepala BNP2TKI. Bila bicara produk hukum, seharusnya aturan di atas sudah sangat jelas mengatur mekanisme pemantauan buruh migran di negara penampatan, tetapi praktik di lapangan, hukum tak mampu ditegakkan oleh Kemenakertrans selaku pembuat regulasi. Aturan terkait pengawasan tidak pernah dilaksanakan oleh semua PPTKIS. Lebih janggal lagi, aturan tersebut dibuat tanpa ada ketentuan sanksi, lantas mengapa Kemenakertrans membuat aturan hukum, jika tidak ditegakkan?.


CATATAN AKHIR TAHUN 2014 | SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)

Situasi di atas cukup relevan dengan pengalaman SBMI mendampingi korban dugaan perdagangan orang asal Indramayu yang bernama Wanikah yang dipekerjakan di Yordania melalui PPTKIS Trisula Bintang Mandiri. Contoh kasus yang dialami oleh Wanikah sebagai berikut: “Adanya indicator perdagangan orang dilihat dari proses permasalahannya. Dia dipekerjakan berganti – ganti majikan sampai 3 kali ganti majikan oleh agennya dan tidak mendapatkan gaji sama sekali selama 3 tahun bekerja, bukan hanya itusaja yang dialami oleh WANIKAH tetapi dia juga mengalami kekerasan fisik selama bekerja 3 tahun di 3 majikan yang berbeda, yang pada akhirnya menyebabkan WANIKAH mengalami cacat fisik permanen dan cacat mental akibat penganiayaan dari majikan. Ketika dalam proses mediasi berjalan ketika Tim Advokasi dari SBMI menanyakan soal pemantaun oleh PPTKIS selama bekerja, ironisnya pihak PPTKIS tidak pernah mengetahuinya terkait pereturan menteri tenega kerja tersebut. Dan yang lebih parah lagi Mediator dari BNP2TKI yang diwakilkan oleh saudara Suwarji membenarkan pernyataan PPTKIS tersebut bahwa selama ini tidak ada hasil laporan pemantauann yang dilakukan oleh PPTKIS satupun dari jumlah PPTKIS yang resmi sebanyak 565 pada tahun 2012”.

Pelayanan BNP2TKI dan Kemenlu Belum Berperspektif Korban Pada pendampingan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), SBMI mengadukan permasalahan kepada BNP2TKI, Kemenlu, dan Kepolisian. Meskipun baru 79 kasus yang telah dilaporkan ke Kepolisian, namun telah menunjukan pelayanan yang beperspektif pada korban. Alih-alih mengadukan kasus dugaan TPPO ke agar Kemenlu maupun BNP2TKI yang bergerak dan meneruskan kasus ke pihak Kepolisian, namun negara terbukti tidak “hadir”, sehingga harus SBMI sendiri (tanpa dukungan Kemenlu dan BNP2TKI) yang mengawal kasus ke pihak berwajib. Walaupun penanganan kasus di dalam negeri bukan kewenangan Kemlu, namun setiap rujukan kasus dugaan TPPO dari luar negeri butuh dikoordinasikan secara serius antar lembaga pemerintah terkait dan hak-hak BMI sebagai korban trafficking tidak selayaknya diabaikan. Perhatian serius atas detail kasus BMI khususnya menyangkut indikasi TPPO, seharusnya diperhatikan juga oleh Perwakilan RI di Luar Negeri, sehingga perlakuan atas kasus BMI tidak diseragamkan dengan cara memulangkan ke BMI ke Indonesia. Atas kecenderungan tersebut (hanya memulangkan BMI), Perwakilan RI di Luar Negeri butuh diperkuat agar kasus-kasus TPPO maupun kasus-kasus lain bisa maksimal dalam pelayanan bantuan hukum. Sedangkan pada konteks BNP2TKI selaku lembaga negara yang menjalankan mandat perlindungan BMI, justru selalu menolak pengaduan BMI yang diberangkatkan tidak melalui PPTKIS (tidak mengakomodir BMI mandiri, tanpa rujukan atau rekomendasi penanganan kasus). Salah satu kasus trafficking yang terkuak dalam sebuah pertemuan dengan Kepala BNP2TKI. Ada indikasi kuat petugas BNP2TKI terlibat meloloskan (tidak ditangani) kasus tersebut, tidak ada tindakan nyata dan cepat dilakukan oleh para pemimpin lembaga tersebut hingga saat ini. Hal ini menjelaskan betapa rapuhnya mekanisme perlindungan yang dilaksanakan BNP2TKI terhadap BMI korban perdagangan orang. Semua Buruh Migran yang berhadapan dengan hukum di negara tujuan, seharusnya mendapatkan pendampingan pengacara dan penerjemah baik melalui anggaran perlindungan pemerintah, maupun mekanisme klaim bantuan hukum pada program asuransi BMI (atas risiko permasalahan hukum yang dihadapi BMI di negara penempatan), akan tetapi sejak SBMI berdiri hingga saat ini, tidak ada satupun buruh migran (yang berhadapan dengan permasalahan hukum di negara penempatan) bisa ditangani melalui mekanisme bantuan hukum yang diakses dari program asuransi BMI. Padahal, nilai pertanggungan untuk risiko permasalahan hukum bagi BMI di luar negeri adalah yang paling besar dari berbagai pertanggungan untuk risiko lain, yakni Rp.100.000.000,- (Permenakertrans No.7 tahun 2010 junto Permenakertrans No.1 tahun 2012 tentang Asuransi TKI). Pemerintah juga berkewajiban memastikan proses hukum yang dijalani Buruh Migran berjalan dengan adil dan mengakomodir hak-hak Buruh Migran. Belajar dari kasus yang ditangani oleh SBMI , pemerintah seringkali ‘kecolongan’ terhadap kasus-kasus yang tengah berjalan. Sebut saja dalam Kasus Kamaludin sbb:

11


CATATAN AKHIR TAHUN 2014 | SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)

12

“Pemerintah baru mengetahui adanya kasus Kamaludin setelah satu tahun kasus tersebut berjalan, dia diisolasi di dalam penjara dengan tuduhan membantu kawannya sesama sopir yang kabur dari majikan karena tidak tega melihat temannya yang setiap hari disiksa diperlakukan tidak manusiawi, mulai ditangkap polisi dan sampai persidangan di pengadilan 4 kali tidak ada yang mendampingi prose persidangannya, keempat kalinuya persidangan di pengadilan Arab Saudi Kamaludin bekerja sendiri sebisanya dan berusaha melakukan pembelaan diri seorang diri, dengan posisi lemah tidak ada pembelaan hukum dari pemerintah disini adalah perwakilan RI yang ada di Arab Saudi akhirnya Kamaludin menelah hasil pahit dan harus dijalani mendekam di terali besi selama 1 tahun. Kurungan penjara sudah di selesaikan selama 1 tahun ketika akan mengakhiri masa kurungannya timbul permasalahan baru lagi yaitu Kamaludin harus membayar denda sebesar 60 ribu Real yang pada awalnya tidak pernah dimunculkan pada persidangan putusan kurungan selama satu tahun tersebut dan denda ini muncul secara tiba –tiba yang mengakibatkan stress berat dan tidak bisa berfikir karena dengan cara apa lagi Kamaludin membayar denda sebesar itu. Dengan ketidak sanggupannya Kamaludin minta naik banding untuk meringankan denda yang harus dibayarkannya dengan upaya sebisa sendiri padahal perwakilan RI yang ada di Arab Saudi sudah secara jelas mengetahui permasalahan yang dihadapi Kamaludin. Dengan upayanya banding diterima dan lagi- lagi tidak ada yang mendampingi ketika di persidangan sampai 3 kali sidang dipengadilan Kamaludin kamaludin berusaha sendiri untuk meminta di peringan denda yang sudah ditentukan mulai dari 60 ribu real sampai menjadi 15 ribu real. Pada persidangan putusan barulah Kamaludin meminta bantuan SBMI untuk menangani kasusnya pada saat itu pula SBMI bergegas mendatangi PWNI/BHI Kemenlu karena persidangnan putusan akan digelar pada hari itu juga. Ketika SBMI ( Koordinator Dept. Advokasi) mengadukan permasalahannya mendapatkan respon langsung menelpon pihak perwakilan yang ada di Arab Saudi dan berjanji akan ikut mendampingi dalam persidangan tersebut. Ketika persidangan Kamaludin akan digelar pada pukul 1 siang waktu Arab Saudi perwakilan RI tidak kunjung tiba ikut mendampingi persidangan Kamaludin tersebut sampai persidangan di gelar. Kamaludin sudah putus asa dan tidak tau harus berbuat apa akhirnya Kamaludin menerima putusan penmgadilan dengan denda 15 ribu real akan dibayarkan dan majikan Kamaludin mau menjaminnya untuk membayarkannya. Permasalahan demi permasalahan Kamaludin tidak kunjung usai selalu datang silih berganti ketika majikan mau tanda tangan sebagai penjamin denda sebesar 15 ribu real tersebut ternyata tidak dengan Cuma –Cuma melainkan adalah pinjaman yang harus dibayar dengan tenaga istrinya tetap mau bekerja sampai lunas hutangnya dan Kamaludin dipersilahkan pulang ke Indonesia. Sepertinya Perwakilan RI yang ada di Arab Saudi sudah mulai bisa belajar dari kasus Kamaludin pada kasus yang sama yang dialami Mainah BMP asal Indramayu yang sudah di vonis hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan Arab Saudi dengan tuduhan melakukakan percobaan pembunuhan kedua anak majikan yang masih berumur 3 tahun dan 7 tahun yang mulai kecil sudah tidur sekamar dengan Mainah dirumah utama majikan. Dalam fonis kurungan penjara seumur hidup sudah dijalani selama 1 tahun, pada saat itu Hariyanto Koordinator Dept. Advokasi SBMI mendesak PWNI/BHI Kemenlu untuk meminta banding kasasi dan meminta untuk pendampinbgan hukum ketika terkabulkan bandingnya. Ternyata naikbanding terkabulkan dan pada saat yang bersamaan kasusnya mencuat dipermukaan karena tim Media dari SBMI tidak pernah hentinya mengkampanyekan di media sosial. Media Jazera Arab pun ikut memberitakan kasusnya yang pada akhirnya banyak pihak yang ingin membantu permasalahannya sampai ada seorang dokter yang kebetulan mempunyai rumah sakit sendiri rela mebantu Mainah dengan suka rela untuk mengadakan visum ulang terkait luka sayatan yang ada pada kedua anak majikan yang sudah dirawat sejak kecil. Dokter tersebut berhasil melakukan visum terhadap kedua anak majikan dan hasilnya sangat memuaskan luka sayatan yang ada pada keddua anak majikannya adalah tidak cukup membuktikan bahwa luka tersebut dilakukan oleh oranng lain apalagi adanya dugaan melakukan percobaan pembunuhan, setelah dianalisa oleh tim Pengacara dari Mesir yang kebetulan juga merelakan bantuan pembelaan hukum terhadap Mainah dengan suka rela menyimpulkan analisa hasil visum tersebut bahwa Mainah tidak terbukti melakukan percobaan pembbunuhan, melainkan muncullah dugaan lain bahwa kedua anak tersebut biusa juga lagi bermain main memerankan adegan film dan di praktekkan ketika keadaan rumah sudah sepi tertidur semua. Dan hasil banding di pengadilan Arab Saudi sangat memuaskan vonis hukuman penjara seumur hidup yang di jatuhkan pada putusan pengadilan sebelulmnya di batalkan dan Mainah dinyatakan bebas tanpa syarat. Pada Bulan Nopember 2013 Mainah di pulangkan ke Indonesia dengan sambutan haru oleh anggota keluarganya yang ikut menjemput kepulangan Mainah ketanah air dan terbebas dari hukuman penjara seumur hidup yang pada awalnya sudah memastikan akan tua renta dalam penjara bahkan bisa sudah tidak cukup umur untuk menebus hukuman tersebut dikarenakan umur Mainah sudah 35 tahun jadi kalau mendapatkan hukuman seumur hidup keluar dari penjara sudah berumur 70 tahun�.


CATATAN AKHIR TAHUN 2014 | SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)

Perlindungan terhadap buruh migran Indonesia, selain menjadi tanggungjawab Pemerintah Indonesia, tentunya menjadi kewajiban pihak Arab Saudi sebagai negara tujuan buruh migran. Khusus untuk negara-negara tujuan yang tidak memiliki MoU dengan Indonesia ataupun tidak memiliki undang-undang yang melindungi Tenaga Kerja Asing, termasuk Timur Tengah, Pemerintah Indonesia wajib menyusun perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut harus memastikan terjaminnya access to justice bagi Buruh Migran Indonesia yang ada di luar negeri. Pemerintah Negara tujuan harus memberikan informasi kepada KBRI atau perwakilan pemerintah RI di negaranya, ketika ada Buruh Migran Indonesia yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah Negara tujuan juga harus menjamin hak-hak buruh migran yang sedang menjalani proses hukum, seperti mendapatkan berhubungan/ berkomunikasi dengan perwakilan pemerintah Indonesia, didampingi dan berkomunikasi dengan pengacara dan penerjemah, serta menghubungi anggota keluarganya. Terlebih dari pada itu, Arab Saudi juga telah menyetujui 5 (lima) perjanjian HAM internasional yang menetapkan bahwa negara harus menghapus diskriminasi ras dan gender, melindungi hak anak, melarang penyiksaan, dan mencegah serta menghukum pelaku perdagangan manusia, antara lain: 1. CEDAW, diratifikasi oleh Arab Saudi pada tanggal 7 September 2000; 2. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), diadopsi 21 Desember 1965, G.A. Res. 2106 (XX), annex, 20 U.N. GAOR Supp. (No. 14) at 47, U.N. Doc. A/6014 (1966), 660 U.N.T.S. 195, diberlakukan sejak 4 Januari 1969, ditandatangani oleh Arab Saudi pada tanggal 23 Oktober 1997; 3. Konvensi Hak Anak (CRC), diadopsi tanggal 20 November 1989, G.A. Res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), mulai diberlakukan tanggal 2 September 1990, ditandatangani oleh Arab Saudi pada tanggal 26 Januari 1996; 4. Konvensi Melawan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat (Konvensi Melawan Penyiksaan), diadopsi tanggal 10 Desember 1984, G.A. res. 39/46, annex, 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984), mulai dilaksanakan tanggal 26 Juni 987, ditandatangani Arab Saudi tanggal 23 September 1997; dan 5. Protokol untuk Mencegah, Menghambat, dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya terhadap Perempuan dan Anak, Tambahan atas Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional(Protokol Trafiking), G.A. Res. 25, annex II, U.N. GAOR, 55th Sess. Supp. No. 49, at 60, U.N. Doc. A/45/49 (Vol. I) (2001), dilaksanakan tanggal 5 Desember 2003, ditandatangani Arab Saudi tanggal 20 Juli 2007. Dengan demikian, Arab Saudi bertanggungjawab untuk memastikan adanya kebijakan yang mencegah kondisi yang mengarah pada perdagangan manusia dan melindungi buruh migran dari perlakuan yang diskriminatif dan perlakuan tidak manusiawi. Instrumen internasional tersebut harusnya secara otomatis menjadi bagian dari hukum domestik dan memiliki status hukum yang sama dengan hukum domestik serta dapat langsung digunakan dalam proses di pengadilan di Arab Saudi. Apabila mengacu konfensi CEDAW, rekomendasi umum CEDAW No.26 mengenai Buruh Migran Perempuan, menjelaskan Negara tujuan bertanggung jawab memastikan tidak adanya diskriminasi hak perempuan pekerja migran, termasuk dalam masyarakat mereka sendiri. Negara tujuan juga bertanggung jawab atas perlindungan hukum bagi hak perempuan pekerja migran dan memastikan mereka mampu mendapatkan keadilan ketika hak mereka dilanggar. Juga wajib memastikan bahwa perempuan pekerja migran dapat memperoleh bantuan hukum dan menghubungi pengadilan dan badan/lembaga yang berwenang atas peraturan yang tugas dan fungsinya menegakkan undang-undang tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja, termasuk lewat bantuan hukum cuma-cuma, tempat penampungan sementara, fasilitas akomodasi yang aman selama sidang pengadilan. Selain itu Negara tujuan wajib memberikan pelatihandan peningkatan kesadaran bagi perusahaan penempatan tenaga kerja, majikan dan pegawai negeri terkait, seperti aparat penegak keadilan pidana, polisi, pihak keimigrasian dan penyedia pelayanan sosial dan perawatan kesehatan. Sudah saatnya pemerintah Arab Saudi tidak berdiam diri mengambil langkah konkret dan komprehensif untuk melindungi warga Negara asing, termasuk Buruh Migran Indonesia.

13


CATATAN AKHIR TAHUN 2014 | SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)

Jenis Kasus Penahan Dokumen Berdasarkan data kasus yang masuk ke SBMI sejak 2012-2014, jenis kasus penahanan dokumen menduduki peringkat ketiga dari semua kasus yaitu dialami sebanyak 158 BMI. Kasus penahanan dokumen tidak hanya dilakukan oleh PPTKIS yang berujung pada penjeratan utang dikarenakan lemahnya atau tidak standart menurut peraturan tentang Perjanjian Penempatan, tetapi juga dilakukan oleh majikan ketika BMI sudah bekerja hal ini terjadi dikarenakan kebijakan dari pemerintah yang tidak pro terhadap BMI misalnya dalam pembuatan MoU dengan Negara penempatan pemerintah tidak serta merta transparan dalam pembuatan draff MoU tersebut. Pemerintah sampai saat ini sudah berhasil membuat MoU penempatan dengan 12 negara penerima, akan tetapi dalam isi perjanjian tersebut masih lemah dalam hal larangan bagi majikan atau perusahaan pengguna untuk menahan dokumen BMI seperti passport dan lain-lainnya. Situasi ini menunjukkan bahwa pemerintah belum seratus persen melindungi warga negaranya yang bekerja di luar negeri. Padahal jika Pemerintah Indonesia membiarkan dokumen masih bisa ditahan majikan, maka secara langsung berarti bahwa Pemerintah Indonesia membiarkan warga negarnya yang bekerja di luar negeri berada dalam posisi posisi tawar yang lemah dengan majikan maupun agen di luar negeri. Fakta ini (tidak tegas mengatur pelarangan penahanan dokumen dalam MoU penempatan) juga menunjukan bahwa negara membiarkan BMI berada dalam situasi rentan dan penuh risiko. BMI dengan dokumen yang ditahan majikan, perusahaan, atau agensi di luar negeri rentan dilanggar hak-haknya, baik gaji tidak dibayar, kekerasan fisik, seksual, diskriminasi, dikurung di rumah majikan, dipekerjakan melebihi ketentuan kontrak, serta beragam risiko pelanggaran hak yang lain. Alih-alih kabur untuk mencari perlindungan, BMI dengan dokumen yang ditahan majikan, justru masuk lubang lain, dianggap ilegal dan menjadi BMI overstay (melebihi izin tinggal di negara penempatan).

14

Terlihat pada kasus penahanan dokumen yang terjadi di Timur tengah dan Malaysia sebagian besar BMI tersebut pada awalnya BMI mempunyai dokumen yang resmi akan tetapi dikarenakan ketika bekerja, dokumennya ditahan atau dipegang majikan yang kurang baik, maka saat BMI kabur atau lari dari majikan, mereka pun dicap ilegal. Tragisnya, stereotip negatif kepada BMI tanpa dokumen melalui label “TKI Ilegal� masih banyak berkembang di pegawai pemerintah, sehingga BMI tanpa dokumen kerap mengalami diskriminasi dalam hal pelayanan. Contoh kasus penahanan dokumen oleh majikan yang didampingi SBMI sehingga BMI kehilangan haknya yang seharusnya didapatkan sesuai dengan perjanjian kerjanya: Laelatul Fitriyah BMI asal Desa Sliyeg Lor Indramayu Jawa Barat, yang diberangkatkan oleh PPTIS Jasebu Prima Internusa di Negara Penemapatan Arab Saudi. Pada akhir Desember 2007 korban direkrut oleh Sdr. Musa. Kemudian pada 08/1/08 diberangkatkan ke Arab Saudi. Korban selalu berpindah majikan. Pada majikan kedua dia bekerja hanya Dua bulan tapi hanya digaji satu bulan. Kemudian bekerja pada majikan yang ketiga selama kurang lebih 8 tahun dan hanya digaji sebesar 17 juta rupiah. Korban sadar bahwa sudah kerja melewati batas waktu dan tidak mengetahui keberadaan paspor dan dokumen lainnya. Kemudian dia meminta kepada majikannya agar segera dipulangkan ke Indonesia, tetapi permintaannya itu tak pernah ditanggapi oleh majikannya. Pada 10/10/13 keluarga korban mengadukan permasalahan ini kepada PT yang memberangkatkan untuk meminta data majikannya, namun sampai saat ini belum ada kepastian kapan korban akan pulang ke Indonesia, Ketika SBMI mendatangi PPTKIS yang bersangkutan pihak dari PPTKIS tidak mau bertanggung jawab dikarenakan BMI yang bersangkutan sudah melampui batas kontrak kerja dan tidak pernah memberitahukan kepada PPTKIS yang memberangkatkan. Pada akhirnya Tim Advokasi SBMI mengadukan permasalahannya ke BNP2TKI dan PWNI /BHI Kemenlu mendapati kendala yaitu tidak ada dokumen sama sekali sedangkan Informasi dari korban dokumen berupa passport dan yang lainnya ditahan oleh majikan yang lama dan pada saat itu sudah tidak berada di Arab Saudi lagi, korban tidak mengetahui keberadaan majikan yang pertama�. Contoh kasus Laelatul Fitriyah menjadi catatan SBMI bahwa kasus penahanan dokumen oleh majikan akan banyak sekali menimbulkan masalah yang merugikan BMI, bukan hanya tidak bisa untuk pulang, instansi yang terkait pun enggan membantu dengan alasan tidak ada dokumen sama sekali. Risiko yang paling banyak dialami BMI dengan kasus penahanan dokumen adalah diekploitasi, baik tenaga atau fisiknya, serta hak gaji selama bekerja (tidak dibayar atau dibayar tidak sesuai kontrak).


CATATAN AKHIR TAHUN 2014 | SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)

Adapun contoh kasus yang didamping SBMI terkait penahan dokumen oleh majikan membuat BMI menjadi berstatus tanpa dokumen (undocument), bekerja serabutan untuk kebutuhan hidup, susah untuk kembali ketanah air (terjerat persoalan imigrasi), serta diskriminasi pelayanan dari pemerintah, karena dianggap ilegal atau biasa diistilahkan dengan “BMI kaburan”, tanpa terlebih dahulu melihat dari sebab dan akibat seorang BMI kabur dari majikan. “Ica Binti Samsuri BMI asal Desa Pegangan Lor Kecamatan. Kapetakan Kabupaten Cirebon Jawa barat. Pada tahun 2007 Ica mendaftarkan ke sponsor untuk mrnjadi BMI, dan pada tanggal 13 Maret 2007 di terbangkan ke Negara Jordan.sebelum dikerjakan Ica sempat ditampung beberapa hari di Agency yang ada di Jordan.8 bulan pertama Ica baik baik saja dan sempat berkomunikasi 2 kali sama keluarganya. Tetapi memasuki pada bulan ke 19 Ica kembali mengabari keluarga bahwa Ica tidak lagi bekerja kemajikan yang pertama dan Ica kabur dari majikan karena sudah tidak nyaman lagi mendapatkan perlakukan yang kasar dari majikan, susah untuk mendapatkan hak gajinya, dan pekerjaan yang semakin berat, dan tidak mendapatkan jam istirahat yang cukup. Akhirnya Ica memilih bekerja freeline kontrak bersama kawan kawannnya , pada akhirnya Ica ingin pulang dan temennya menyarankan untuk melapor ke KBRI untuk mendapatkan perliandungan, tetapi apa yang didapat Ica sebanyak 3 kali mendatangai KBRI untuk melaporkan permasalahannya tetapi terus ditolak sama KBRI dengan alasan yang tidak jelas. Dikarenakan Ica tidak mempunyai dokumen apapun ketika kabur dari majikan untuk menyelamatkan dirinya maka Ica sulit sekali untuk kembali ketanah air. Dengan berdasarkan pengaduan dari pihak keluarga ke SBMI maka SBMI telah melakukan pendapingan kasusnya untuk bisa diselesaikan oleh Kemenlu. Upaya yang sudah dilakuakn SBMI sebagai berikut: Mengadukan permasalahannya ke BHI/PWNI Kemlu pada tanggal 9/4/2013 Pengaduan diterima oleh Ifan Pada tanggal 24 April SBMI mendapatkan surat dari DIRJEN PROTOKOL DAN KONSULER KEMLU NO. 08758/ WN/ 04/2013/65 yang isinya: KBRI Aman pada tanggal 15 April 2013 menghubungi Ica, bahwa keterangan yang diterima adalah Ica dalam keadaan baik baik dan bekerja disalah satu pabrik sampo didaerah Sahab. Mengklarifikasi kepada koordinasi SBMI Indramayu saudara Jihun bahwa Ica tidak pernah mengatakan seperti yang ada di kronologis pengaduan. Berdasarkan data satgas PPWNI nama saudari Ica Bt Samsuri sudaha terdaftar dalam kelompok PLRT migran yang menerima permohonan bantuan pemulangan ke KBRI pada tanggal 19 Desember 2012, terkait permohonan pemulangan ketanah air”.

Konteks kasus penahanan dokumen ini semakin marak terjadi bukan hanya oleh majikan atau agensi di luar negeri, tetapi juga oleh PPTKIS di dalam negeri. Penahanan dokumen (Ijazah, kartu keluarga, buku nikah, Akta Kelahiran, SIM, bahkan BPKB atau sertifikat tanah, serta dokumen penting lainnya) oleh PPTKIS alias PJTKI kerap kali berujung pada jeratan hutang atau pemerasan pada BMI, lagi-lagi BMI dalam kasus ini yang dijadikan korban. Berikut contoh kasus penahann dokumen yang dilakukan oleh PPTKIS yang berujuang pada jeratan hutang dan tebusan yang tidak masuk akal: Sebut saja Mia Rosmiati BMI asal Dusun Cimarga , Ds.Karang Layung, Kec. Conggeng Majalengka Jawa Barat. Korban mengalami penganiayaan dan akhirnya kabur dari rumah majikan dan diantar oleh seorang satpam ke agen, dan dipaksa kerja kembali ke majikan yang lain karena korban masih mempunyai hutang biaya penenmpatan melalui potongan gaji, namun nasibnya sama seperti di majikan pertama, di majikan yang kedua korban juga disiksa dan ada percobaan pelecehan seksual . Pada akhirnya, korban kembali ke Agen dan dipaksakan untuk bekerja kembali ke majikan yang lain namum korban menolak dengan alasan takut mendapatkan majikan yang sama. Akhirnya Mia Rosmiati kabur dari Agen tanpa membawa dokumen apapun karena semua dokumen ditahan agen. Ia takut dan mulai depresi akibat paksaan dari Agen untuk bekerja dengan alasan harus melunasi hutang biaya penempatan. Mia Rosmiati sering kali mendapatkan berbagai ancaman dari Agen. Pihak Agen juga mengabari keluarga korban yang ada di Indonesia untuk segera membayar ganti rugi sekitar 21 juta rupiah. Pada akhirnya ada kesepakatan melalui telepon antara Agen dengan Keluarga korban untuk membicarakan uang tebusan yang harus dibayarkannya ketika Korban sudah sampai di Indonesia dengan menyuruh menunggu di PPTKIS yang memberangkatkan Mia. Pihak keluarga yang mengetahui permasalahan anaknya di luar negeri, pada akhirnya mengadu ke SBMI.

15


CATATAN AKHIR TAHUN 2014 | SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)

Berdasarkan aduan dari keluarga Mia, SBMI melakukan upaya pendampingan sebagai berikut: SBMI bersama keluarga korban mendatangi PPTKIS yang beralamatkan di Bambu Apus Jakarta Timur untuk menanyakan keadaan Mia. Kedatangan SBMI dan kelularga Mia tidak hanya dengan tangan kosong akan tetapi pihak dari keluarga sudah menyiapkan uang tebusan yang sudah dijanjikan melalui pesawat telepon. Dikarenakan nominal tebusan yang ditawarkan dirasa sangat besar dan tidak masuk diakal, maka Tim Advokasi yang mendampingi mulai melakukan negoisasi untuk minta pembebasan dari semua biaya yang akan ditanggung oleh pihak keluarga Mia. Proses negoisasi tersebut berjalan sangat alot dan sempat bersitegang. Karena kondisi ruangan untuk negoisasi tidak kondusif , maka Tim Advokasi SBMI dan keluarga Mia ke luar dari tempat tersebut sambil mengatur strategi negoisasi lanjutan, sebelum ke luar dari ruangan, Tim SBMI mengatakan kepada pihak PPTKIS apabila hari ini tidak mencapai mufakat maka kami akan menempuh jalur hukum sesuai dengan peraturan perundangan- undangan yang berlaku baik di ranah nasional maupun internasional. Pernyataan tersebut membuat pihak PPTKIS mulai menurunkan tensi dan mau mendengarkan apa yang SBMI dan keluarga Mia inginkan, SBMI kembali dipanggil paksa dan diajak berunding kembali. Akhirnya SBMI dan keluarga Mia sepakat menawarkan hanya mampu membayar sebesar 1 juta rupiah dan itupun kalau pihak PPTKIS mau, kalau tidak mau, ya terserah kami akan tindak lanjuti permasalahan ini ke ranah hukum.

16

Melihat nominal yang ditawarkan dirasa sangat kecil menurut pandangan PPTKIS, mereka langsung menghubungi pihak agen dan menyuruh pihak agen berbicara langnsung kepada SBMI yang kemudian berujung pada saling serang dan bersitegang. Situasi negosiasi saat itu sempat mengundang perhatian semua penghuni penampungan dan staff PPTKIS, serta pihak kepolisian yang secara kebetulan atau disengaja sudah disiapkan untuk mengamankan situasi di tengah jalannya negoisasi. Sembari terus mengutarakan nada ancaman untuk menempuh jalur hukum, pihak PPTKIS akhirnya mengabulkan permintaan dari korban, bukan lagi menerima uang sebesar 1 juta tersebut tetapi dibebaskan dari uang tebusan dengan syarat PPTKIS tidak bisa memberikan dokumen berharga milik Mia, dengan alasan mekanisme keuangan yang diterapkan PPTKIS tersebut memakai sistem perbankkan dan dokumen tersebut boleh diambil 7 bulan ke depan karena untuk jaminan di bank terkait biaya penempatan. Masalah uang tebusan sudah bisa SBMI selesaikan walaupun dengan cara alot akan tetapi masih ada persoalan yang lebih berharga dan besar dibandingkan dengan uang tebusan. Rupanya PPTKIS mempunyai rencana baru terkait Mia Rosmiati, SBMI sempat dikecoh oleh PPTKIS untuk tidak menjemput di bandara karena Korban sudah diantar oleh travel BNP2TKI menuju kampung halamannya. Dalam pendampingan kasus, tidak hanya berdasarkan hukum saja ternyata seorang pendamping juga harus bisa menganalisa keadaaan dan keputusan yang terkadang tidak masuk di akal. Dengan keyakinan dan ketajaman dalam menganalisa, akhirnya Tim Advokasi SBMI memaksakan untuk tetap berangkat ke terminal 4 (selapajang) Bandara Soekarno Hatta. Sekitar pukul 7.00 malam Tim Advokasi dan annggota keluarga Mia sampai di terminal 4, langsung menuju pendataan untuk memastikan keberadaan Mia, dari situ kami mendapatkan informasi yang mengejutkan bahwa Mia Rosmiati sejak 2 jam yang lalu dilarikan ke rumah sakit POLRI Kramat Jati oleh petugas BNP2TKI yang berada di terminal 4 Selapajang. Pengakuan dari petugas BNP2TKI yang masih berada di lokasi pendataan BMI bermasalah menginformasikan Mia dilarikan ke rumah sakit karena mengalami depresi berat dan melakukan percobaan bunuh diri dengan menusukkan gunting ke perutnya hingga masuk sedalam sekitar 1 cm. Dengan mendapatkan informasi tersebut, maka SBMI dan keluarga langsung menuju rumah sakit untuk memastikan keberadaan Mia. Ternyata benar sekali apa yang sudah diinformasikan oleh petugas BNP2TKI di terminal 4, setelah Tim SBMI dan pihak keluarga sampai di rumah sakit langsung menuju ke ruang Dahlia, menyaksikan kondisi Mia sangat memprihatinkan kurus kering, pandangan kosong dan sempat tidak pernah mengenali lagi anggota keluarganya . Dengan melihat kondisi yang ada berada di Ruang Dahlia berbarengan dengan pasien yang mengidap ganguan jiwa, keluarga berkeyakinan kalau terus menerus berada di ruangan ini, maka akan semakin parah dan bisa juga akan seperti pasien yang lainnya karena Mia diyakini tidak sakit jiwa akan tetapi hanya depresi dan bingung saja. Keluarga yakin kondisi Mia bisa disembuhkan ketika sudah bisa berbaur dengan anggota keluarga di rumah. Pada tanggal 19 keluarga korban mengajak pulang, akhirnya SBMI mengabulkan permohonan dan diteruskan untuk meminta surat permohonan pulang ke Deputi Pemulangan BNP2TKI untuk segera melunasi biaya rumah sakit. Dikarenakan Mia Rosmiati tidak diikut sertakan dalam program asuransi maka pihak rumah sakit meminta surat pernyataan dari BNP2TKI untuk melunasi biaya rumah sakit selama satu hari satu malam�.


CATATAN AKHIR TAHUN 2014 | SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)

JENIS KASUS ASURANSI Terungkap terdapat ribuan klaim asuransi Tenaga Kerja Indonesia yang tidak dibayarkan oleh Konsorsium Asuransi. Laporan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat di Gedung Nusantara DPR Senayan, Senin 2 Juni 2014. DPR pun mendesak BNP2TKI untuk melaporkan Konsorsium Asuransi ‘nakal’ tersebut ke polisi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Direktorat Mediasi dan Advokasi BNP2TKI Tahun 2013 mencatat dari periode Januari sampai dengan Desember jumlah pengajuan klaim asuransi TKI pada Konsorsium Proteksi yang merupakan gabungan dari 11 perusahaan asuransi itu sebanyak 268.293 klaim, namun hanya 3.776 klaim yang dibayarkan. Sedangkan 264.517 klaim sisanya sampai sekarang baik yang lama maupun yang baru belum dibayarkan dan dilaporkan ke BNP2TKI. Nilai santunan Konsorsium Proteksi yang disetujui dari 3.776 klaim itu sebesar Rp 14.296.896.353 Sedangkan klaim asuransi TKI terhadap Konsorsium Jasindo dan Astindo yang jumlahnya mencapai 124 seluruhnya telah disetujui dan dibayarkan. Dengan nilai santunan masing-masing klaim sebesar Rp 574.156.313 dari Jasindo dan Rp 541.892.334 dari Astindo. Terkait kasus asuransi yang tak terurus Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat dalam forum tersebut memberikan masukan. Diantaranya, Kemenakertrans agar menerapkan Permenakertrans No. 07/Men/V/2010 jo No. 01 Tahun 2012 dalam penerimaan premi dan pembayaran klaim. Termasuk untuk pembentukan Kantor Cabang di kabupaten/kota, asuransi perpanjangan/re-entry, Perwalu. “Kemenakertrans juga harus memastikan polis asuransi sesuai dengan Permenakertrans dan disetujui oleh Menakertrans,” ujarnya seperti dilansir laman bnp2tki.go.id, Selasa (11/2). Sementara BNP2TKI menjamin TKI menandatangani dan memegang polis asuransi. Pembayaran premi asuransi secara non-tunai hanya menunjukkan bukti pembayaran untuk verifikasi dokumen. Jumhur juga meminta Konsorsium Asuransi harus berperan menjelaskan program asuransi kepada calon TKI saat Pembekalan Akhir Pemberangkatan atau lembaga pelatihan. Pemberian kemudahan syarat klaim terhadap TKI bermasalah seperti yang meninggal, penganiayaan, pemerkosaan, dan lain-lain saat berada di tanah air. Adanya kecepatan pelayanan dan pembayaran tagihan TKI sakit, dalam hal ini BNP2TKI telah melakukan kerja sama dengan Rumah Sakit Polri dan Rumah Sakit lain di daerah. Adanya laporan produksi premi dan klaim asuransi yang sudah dibayar per bulan atau triwulan secara teratur melalui layanan data secara online. Sumber dari (GRESNEWS.COM, diakses Selasa, 11 Februari 2014, pukul 15.25 WIB) Dalam permasalahan BMI baik pra penempatan, masa penempatan, maupun pemulangan berdasarkan Permenakertrans No. 07/Men/V/2010 jo No. 01 Tahun 2012, hampir semua permasalahan bisa ditanggung dalam program asuransi. Sejak tahun 2012-2014 SBMI menerima aduan permasalahan BMI hanya 20% saja yang mengadu terkait klaim asuransi dan itupun tidak semua kasus klaim asuransi bisa dicairkan oleh konsorsium perusahaan asuransi karena terkendala masalah dokumen. Dari jumlah 20% tersebut keseluruhan adalah 64 kasus yang diadukan ke SBMI, diantaranya 56 kasus PHK sepihak pekerja kontruksi di Qatar (BMI Formal), 5 diantaranya asuransi meninggal (3 laki-laki dan 2 perempuan) dan sisanya 3 diantaranya gaji tidak dibayar dan PHK sepihak (PRT/ perempuan). Berdasarkan pengalaman SBMI melakukan pendampingan pencairan klaim asuransi, SBMI menilai adanya diskriminasi pelayanan pengurusan klaim asuransi antara BMI sektor informal dan formal. Misalnya saja dalam melakukan pendampingan klaim asuransi PHK sepihak, dalam pendampingan ini SBMI mendampingi 56 BMI pekerja kontruksi di Qatar (sektor formal) yang di-PHK sepihak dan 3 kasus asuransi yang sama PHK sepihak dan gaji tidak dibayar BMI PRT yang ditempatkan di Timur Tengah. Dari dua contoh pendampingan SBMI tersebut antar BMI formal dan BMI informal (PRT), SBMI bisa menyimpulkan disinilah adanya diskriminasi kebijakan terlihat dari segi keberhasilan dalam melakukan pendampingan. BMI formal PHK sepihak dari Qatar yang semuanya adalah laki-laki sudah berhasil dan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan permenakertrans, akan tetapi 3 kasus yang sama PHK sepihak dan gaji tidak dibayar yang dialami PRT migran belum bisa didapatkan terkait hak-haknya yang seharusnya bisa ditanggungkan kepada konsorsium asuransi. Melihat fakta perlakuan yang berbeda antara pengurusan klaim asuransi BMI sektor formal dengan BMI sektor PRT tersebut, hal yang menjadi penyebab utamanya adalah masalah dokumen yang menjadi prasyarat mengajukan klaim yang sudah diatur dalam peraturan menteri tenaga kerja dan polis asuransi, dalam prasyarat pengajuan klaim asuransi PHK sepihak dan gaji tidak dibayar adalah harus ada surat keterangan dari KBRI/KJRI dan keterangan dari pengguna perorangan dan perusahaan dimana BMI bekerja.

17


CATATAN AKHIR TAHUN 2014 | SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)

Melihat persyaratan ini sangatlah tidak mungkin didapatkan oleh PRT migran dikarenakan situasi dan kondisi kerja tidak memungkinkan karena ketika mendapatkan permasalahan tersebut majikan atau pengguna perseorangan tanpa memberitahukan atau melaporkan ke perwakilan RI yang ada di Negara penempatan melainkan langsung memulangkan ke tanah air. Dengan situasi seperti ini PRT migran sangat dirugikan dengan adanya peraturan terkait klaim asuransi PHK sepihak dan gaji tidak dibayar, lain dari pada yang dialami oleh pekerja formal mereka sangat leluasa bergerak ketika mendapatkan permasalahan untuk melapor dan memberitahukan ke perwakilan RI dan dengan mudah mendapatkan surat pernyataan bahwa mereka di PHK sepihak, dan perwakilan RI bisa membantu untuk mendapatkan surat keterangan pemberhentian kerja secara sepihak dari perusahaan yang memberhentikan secara sepihak.

Berikut contoh kasus yang nyata dalam pendampingan kasus SBMI:

“Pada tanggal 11 juni 2014 SBMI menerima rujukan kasus 56 asuransi PHK sepihak dari Qatar dari Abdul Rahim Sitorus, Koordinator Advokasi Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM). SBMI baru menindaklanjuti permohonan pendampingan pengurusan klaim asuransi tersebut pada September 2014, pengajuan klaim ini terbilang lambat dikarenakan dalam rangka pelengkapan dokumen yang kurang seperti Kartu Peserta Asuransi, Bukti pembayaran/ kwitansi premi asuransi dan semua dokumen yang kurang tersebut semuanya ada di PPTKIS yang memberangkatkan awal yaitu PT. Farhan Al Shifa yang beralamatkan di Cipinang Besar Jakarta Timur. Setelah semua dokumen sudah siap, dari 56 kasus 12 kasu masuk dalam konsorsium asuransi Astindo dan sisanya masuk dalam Asuransi Mitra TKI. Dalam pendampingan pencairan klaim asuransi PHK sepihak ini semuanya sudah bisa dicairkan sesuai dengan peraturan menteri karena PHK sepihak yang dialami sudah berjalan 4 bulan lebih, maka masing-masing korban mendapatkan santunan sebesar 30% dari 25.000.000 totalnya adalah 7.500.000 rupiah setiap BMI�.

Dari kasus diatas sudah sangat jelas adanya diskriminasi kebijakan terkait klaim asuransi, berikut contoh kasusnya asuransi PHK sepihak/gaji tidak dibayar, dan dipulangkan secara sepihak:

18

Aropah BT Badawi Tarwan BMI asal Kedung Wungu, Krangkeng, Indramayu Jawa Barat yang ditempatkan oleh PT Delta Rona Adiguna ke Syiria sebagai PRT tidak beruntung seperti apa yang sudah dibayangkan. Nasib berkata lain Aropah bekerja sebagai PRT di Negara Syiria yang pada saat itu dalam keadaan konflik. Aropah bekerja tidak sampai habis kontrak dua tahun akan tetapi baru bekerja 13 bulan sudah dipulangkan ke tanah air dalam kondisi sakit dan tidak pernah mendapatkan gaji selama bekerja. Setelah sampai di tanah air Arofah didata sebagai BMI bermasalah di terminal 4 Selapajang Bandara Soekarno Hatta dan mendapatkan agresia santunan sebesar 2.100.000 rupiah, pada saat itulah Aropah mengadukan permasalahan kepada SBMI dan meminta bantuan untuk pengurusan klaim asuransi. Berdasarkan pengaduan, SBMI langsung menindaklanjuti dengan mengirimkan surat permohonan klaim asuransi jenis resiko upah tidak dibayar selama 13 bulan kerja. Dalam pengajuan permohonan klaim jenis resiko upah tidak dibayar, klaim yang diajukan SBMI ditolak dengan alasan kurang bukti untuk dicairkan dengan tidak adanya surat pernyataan dari pihak KBRI Syiria terkait permasalahan tidak digajinya Aropah selama 13 bulan. Dengan adanya penolakan dari pihak asuransi, SBMI berusaha keras untuk mendapatkan surat pernyataan tersebut ke PWNI/BHI Kemlu dan selang beberapa hari SBMI mendapatkan surat pernyataan dari KBRI Syiria yang menyatakan bahwa saudara Aropah benar adanya tidak mendapatkan gaji selama 13 bulan dan dipulangkan dalam keadaan sakit, dan merekomendasikan pihak asuransi kiranya mencairkan jenis resiko klaim tidak mendapatkan upah selama bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan perasaan senang dan penuh harapan bahwa Aropah bisa menerima hak gaji yang belum dibayarkan melalui program asuransi BMI, SBMI mengadukan permohonan ulang atau banding dengan melampirkan surat pernyataan dari KBRI Syiria. Selang bebarapa hari kemudian setelah pengajuan permohonan SBMI mendapatkan surat dari asuransi yang isinya permohonan klaim yang diajukan ditolak kembali dengan alasan yang berbeda lagi, yakni meminta surat keterangan dari majikan/pengguna perorangan yang menyatakan bahwa BMI yang bersangkutan benar adanya tidak menerima gaji selama 13 bulan.


CATATAN AKHIR TAHUN 2014 | SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)

Dengan permintaan asuransi atas dasar syarat pengajuan klaim SBMI sudah tidak mungkin untuk mendapatkan surat pernyataan tersebut, tetapi SBMI tidak pernah putus asa dan terus berbuat demi keadilan atas hak BMI yang terabaikan. SBMI kembali bersurat ke PWNI/BHI Kemlu untuk memohon dokumen yang diinginkan dari asuransi. Tetapi hasilnya sampai saat ini tidak pernah didapatkan oleh KBRI Syiria. Dengan melihat adanya dugaan ketidak mauan dari asuransi untuk membayarkan klaim asuransi terhadap pemegang premi dengan mempersulit terkait dokumen, maka SBMI mengambil langkah lain dan berusaha mencari keadilan dengan melapor ke OJK terkait penolakan klaim asuransi yang tidak masuk akal dan mengada-ngada tetapi tidak mendapatkan kejelasan yang bisa dilakukan oleh OJK hanya bisa mengklarifikasi persoalan penolakan tidak bisa melihat data dan dokumen klaim yang kami miliki. Semakin kini semakin tidak jelas adanya dan sudah merasa capek dari pihak yang didampingi maka Aropah memutuskan untuk merelakan apa yang seharusnya menjadi haknya�.

FAKTA ASURANSI

19

Menurut data BNP2TKI, jumlah penempatan BMI di tahun 2013 adalah 512.168 orang. Peraturan Menakertrans sejak Tahun 2006 hingga 2012 jumlah premi asuransi untuk setiap TKI ditetapkan sebesar Rp 400.000,-. Dengan begitu, sepanjang tahun 2013 terkumpul dana sebesar Rp.204.867.200.000 (dua ratus empat miliar delapan ratus enam puluh tuju juta dua ratus yang dipungutpaksakan kepada BMI dengan dalih demi melindungi mereka.

Mengapa dipungutpaksakan? UU PPTKILN junto Peraturan Menakertrans tentang Asuransi TKI sejak tahun 2006 hingga tahun 2012 terang benderang bahwa TKI bukanlah subjek hukum atau pihak yang diwajibkan membayar premi asuransi TKI. Sebab, pihak yang berkewajiban membayar premi Asuransi TKI adalah PPTKIS alias PJTKI. Namun, fakta yang terjadi: 1.Asuransi dibayar sendiri oleh BMI 2.Asuransi menjadi syarat penerbitan KTKLN 3.Tanpa membayar asuransi, KTKLN tidak bisa terbit, 4.Tanpa KTKLN, BMI jadi korban pencekalan atau penolakan keberangkatan secara sepihak baik oleh Imigrasi, BNP2TKI di embarkasi keberangkatan, atau maskapai (atas koordinasi BNP2TKI/tanpa dasar hukum). Skema sistematis, mengeruk keuntungan dari BMI


CATATAN AKHIR TAHUN 2014 | SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)

Prediksi Jumlah Penerimaan Premi Asuransi 2006-2012

20

Jika menghitung data penempatan sejak 2006 hingga September 2012, BNP2TKI mencatat 4.173.043 TKI telah ditempatkan ke luar negeri. Premi Asuransi Rp.400.000,-, dengan begitu sepanjang tahun 2006 hingga 2012 ada dana sekitar Rp 1.669.217.200.000,- (satu trilyun enam ratus enam puluh sembilan milyar dua ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) sudah dipungut paksa dari setiap TKI. Catatan: Hitungan di atas belum termasuk atau mencatat ribuan pekerja sektor pekerja kilang, perkantoran, tenaga mengajar, anak buah kapal, dan sektor lain yang turut dipaksa membuat KTKLN dan membayar asuransi saat di bandara keberangkatan.


CATATAN AKHIR TAHUN 2014 | SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)

‘SBMI’ mendampingi pencairan klaim asuransi PHK sepihak 42 BMI kontruksi dari Qatar bersama konsursium Mitra TKI pada tanggal 14/10/2014.

‘SBMI’ selesai pencairan klaim asuransi PHK sepihak, melepas lelah poto bareng setelah melalui perjuangan yang sangat panjang terbayarlah sudah dengan terpenuhi haknya yang nyaris tidak terdapatkan, di luar kantor BP3TKI Ciracas Jakarta Timur, pada tanggal 14/10/2014

21

Aksi dalam rangka memperingati hari buruh migran sedunia 2012, menuntut transparansi dana asuransi BMI, tindak tegas oknum kejahatan penggelapan dana asuransi, lakukan audit dana asuransi. Pada tanggal 18 Desember 2012 di gedung KPK


CATATAN AKHIR TAHUN 2014 | SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)

JENIS KASUS ANAK BUAH KAPAL (ABK) Berdasarkan data kasus SBMI yang diterima baik secara offline maupun online, permasalahan ABK sejak 2012-2014 mencapai urutan kedua yaitu 24% dari keseluruhan kasus yang masuk. Angka ini menunjukkan permasalahan buruh migran di sektor laut memiliki tingkat ekploitasi yang cukup parah dan memprihatinkan ketimbang buruh migran yang bekerja di darat. Hal ini disebabkan karenakan tidak adanya undang– undang yang mengatur secara khusus soal penempatan maupun segi perlindungan BMI ABK. Pekerja sektor ABK berdasarkan Undang–Undang 39 TAHUN 2004 pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut: Tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenui syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Artinya ABK dalam UU 39 tahun 2004 juga termasuk dalam definisi Tenaga Kerja Indonesia, akan tetapi dalam keseluruhan isi Undanng–Undang 39 tahun 2004 tidak ada kebijakan yang mengatur penempatan dan perlindungan ABK. Berdasarkan basis data dan fakta yang dimiliki SBMI selama melakukan pendampingan, ABK nelayan di kapal berbendera asing selalu mengalami kendala dalam melakukan advokasi dikarenakan banyaknya aturan turunan yang mengatur terkait ABK tetapi tidak jelas secara substansi dan penangananya. Pada tahun 2013 lalu Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat menerbitkan Perka BNP2TKI Per. 03/KA/I/2013 tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan Di Kapal Berbendera Asing, namun peraturan kepala BNP2TKI tersebut mandul dan bertentangan dengan kewenangan BNP2TKI (pelaksana regulasi, bukan pembuat regulasi), lebih-lebih substansi peraturan tersebut lebih mengutamakan tata cara atau mekanisme penempatan ABK. Selain itu tidak ada sanksi ketika perusahaan agensi yang memberangkatkan ABK Nelayan melanggar ketentuan yang tertuang dalam peraturan Kepala BNP2TKI tersebut.

22

Pada tahun 2007 Pemerintah menerbitkan peraturan: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2000 Tentang Kepelautan. Peraturan Pemerintah ini juga belum bisa mengakomodir semua pekerja yang berhubungan dengan kepelautan, PP Nomor 7 tahun 2000 ini secara substansi cenderung lebih mengatur pekerja awak Kapal niaga, kapal tengker/minyak, dan kapal pesiar akan tetapi terkait ABK Nelayan/kapal ikan tidak terakomodir dalam peraturan pemerintah nomer 7 tahun 2000. Artinya hingga saat ini ABK kapal ikan tidak punya payung hukum yang jelas. Pada tahun 2011 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menerbitkan peraturan Nomor. PER.07/ MEN/2011 Tentang Sistem Standar Mutu Pendidikan Dan Pelatihan, Ujian, Serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan. Dalam peratauran ini sudah sangat bagus tetapi tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Berdasarkan pengalaman SBMI melakukan advokasi dari 74 ABK yang terdampar di Afrika Selatan, mereka secara keseluruhan tidak pernah melakukan tahapan prosedur tersebut untuk menjadi ABK, salah satunya dalam menerbitkan buku pelaut tidak pernah melakukan tahapan tersebut dan semua dokumen sudah disiapkan oleh perusahan yang memberangkatkan. Hal ini dibenarkan ketika SBMI mengadakan Audiensi yang melibatkan KKP, MENLU, MENHUB, MENAKER, DAN BNP2TKI di lantai 2 gedung BNP2TKI. Perwakilan KKP menyatakan dengan tegas selama ini KKP tidak pernah dilibatkan dalam penempatan ABK terkait standarisasi untuk mernjadi pelaut/ABK. Pada tahun 2013 Menteri Perhubungan menerbitkan peraturan nomor: PM. 84 TAHUN 2013, peraturan tersebut sudah sangat bagus dan bisa mencakup semua yang berurusan kepelautan salah satunya ABK Perikanan mulai penempatan dan perlindungannya, akan tetapi lagi- lagi berdasarkan pengalaman SBMI dalam melakukan Advokasi dari 74 ABK, Kementerian Perhubungan tidak bisa menerima pengaduannya dikarenakan keseluruhan ABK yang dipulangkan dipastikan ABK illegal karena terbukti semua buku pelaut yang diterbitkan oleh Syah Bandar adalah palsu dan tidak sesuai dengan standardisasi tata cara untuk mendapatkan buku pelaut. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Popy, Staff Kasi Pengawakan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub (22/12/2014) hasil Audiensi SBMI, sejak terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 pada Okober 2013, hingga saat ini baru ada 2 perusahaan yang terdaftar dan memiliki Surat Izin Usaha Perekrutaan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK), dan 13 perusahaan niaga. Atas dasar tersebut persoalan yang menimpa ABK Pelaut Perikanan yang direkrut oleh perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar di Kementerian Perhubungan, maka tidak menjadi tanggungjawab Kemenhub.


CATATAN AKHIR TAHUN 2014 | SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)

Berikut contoh kasus ABK yang sampai saat ini di advokasi SBMI baik secara Litigasi dan Nonlitigasi. Pada September 2013, sekitar 74 ABK asal Indonesia yang sedang bersandar di Cape Town, Afrika Selatan ditelantarkan oleh agency Taiwan yang bernama KING POWER, LTD. Mereka tidak digaji dari 1 tahun sampai 2 tahun dengan gaji 160 USD sampai 350 USD dan bonus 50 USD perbulan tergantung dengan jabatan mereka diatas kapal. Sebelum kapal bersandar di Cape Town, Afrika Selatan para ABK ini disuruh mengecat dan mengganti nama serta menggunakan bendera Indonesia oleh kapten mereka. Kemudian pada saat di pelabuhan mereka juga tidak diberi makan oleh agensi Taiwan tersebut karena agensi yang seharusnya bertanggung jawab telah meninggalkan mereka dikarenakan 7 kapal milik agensi tersebut tidak memiliki dokumen atau perizinan yang lengkap untuk berlayar di perairan Afrika Selatan. Diketahui sebelumnya ketujuh kapal tersebut menggunakan nama Indonesia dan bendera Indonesia. Namun setelah ketujuh kapal tersebut diperiksa oleh KBRI, kapal tersebut bukan milik Indonesia. Akhirnya pihak kepolisian dan kantor imigrasi menyegel ketujuh kapal ikan tersebut. Pihak pemerintah Afrika Selatan akhirnya menyita kapal dan mengambil ikan hasil tangkapan yang masih berada di kapal ikan tersebut. 74 ABK ini menyatakan bahwa mereka bekerja selama 22 jam serta 2 jam istirahat dan makan 3 kali sehari serta tidak mendapatkan jatah air bersih untuk mandi. Mereka juga dipaksa bekerja oleh kapten kapal walaupun dalam kondisi cuaca yang buruk dan dalam keadaan sakit, jika mereka menolak untuk bekerja maka kapten kapal akan mengancam mereka dengan mengatakan bahwa gaji mereka tidak akan dibayarkan. Ikan tangkapan mereka adalah ikan tuna, marlin serta ikan hiu, khusus untuk ikan hiu mereka hanya mengambil siripnya dan membuang kembali badan ikan hiu kelaut lepas. Mereka juga menambahkan bahwa ikan hiu ini merupakan bonus atau uang tambahan untuk mereka pada saat kapal bersandar. Mereka biasa beroperasi di perairan Afrika. Ada 3 ABK yang bernama Saripuddin Siregar, Zeki Okianda dan Ramlan mengalami nasib yang sangat buruk yaitu kapal mereka terbakar di perairan Ghana sehingga mereka menyelamatkan diri dengan cara menyebur kelaut lepas dan terkatung-katung selama 8 jam sampai mereka mendapat bantuan dari kapal yang sedang melintas di perairan tersebut. Pada saat ketiga Abk ini bersandar di Mauritania mereka sempat mempertanyakan asuransi dan meminta dipulangkan ke Indonesia tetapi agency Taiwan menolak permintaan mereka dikarenakan kontrak kerja mereka masih belum berakhir dan agency tersebut hanya mengganti uang sebesar Rp 700.000 serta meminta ketiga ABK tersebut kembali naik ke kapal dan bekerj kembali. Pada Oktober 2013, 74 ABK asal Indonesia ini berada pada situasi yang sangat sulit dikarenakan agensi Taiwan yang telah melarikan diri dan tidak bertanggung jawab terhadap permasalahan mereka. Mereka tidak mendapatkan makanan, air minum, air bersih serta obat-obatan. Padahal ke 74 ABK ini sudah melaporkan kepada KJRI yang berada disana tetapi bantuan dari KJRI kurang dari yang diharapkan oleh para ABK. KJRI hanya memberikan bantuan makanan berupa mie instan, sayuran, beras dan minyak goreng. Stok makanan yang diberikan oleh KJRI hanya bertahan selama 2 hari setelah stok itu habis mereka harus menunggu sampai bantuan makanan datang. Beruntung mereka bertemu dengan ITF yaitu Cassiem August dan keluarganya serta 2 orang relawan yaitu Rofinus Sumanto dan Pendeta Jorge yang selama di pelabuhan membantu mereka menghadapi situasi ini dengan memberikan stok makanan serta bantuan lainnya kepada ke 74 ABK ini selama di Afrika Selatan. Pada Desember 2013, sekitar jam 3 pagi waktu setempat kepolisian dan petugas imigrasi mendatangi ketujuh kapal ikan tersebut dengan menggunakan seragam lengkap beserta senjata api mereka bermaksud untuk memindahkan semua ABK ini ke penjara imigrasi yang berada di Johanessburg, Afrika Selatan. Pada saat polisi dan petugas imigrasi datang para ABK berusaha meminta bantuan kepada KJRI namun bantuan dari KJRI tak kunjung datang dan mereka akhirnya menelfon ITF yaitu Cassiem August untuk segera datan dan mendampingi mereka pada malam itu.

23


CATATAN AKHIR TAHUN 2014 | SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)

Tak lama kemudian Cassiem August datang bersama istrinya mereka berdua membela semua ABK dengan sepenuh hati mereka bahkan sempat berdebat dengan para petugas kepolisian dan imigrasi agar semua ABK tidak dipindahkan dan tetap dibiarkan tinggal di kapal. Namun argument mereka tidak cukup kuat karena mereka berdua bukan warga Indonesia ataupun perwakilan Indonesia yang berada disana. Akhirnya semua ABK ini dipindahkan ke penjara imigrasi Johanesburg. Berdasarkan pernyataan mereka menempuh perjalanan selama 18 jam dengan menggunakan bus dari Cape Town menuju Johannesburg. Selama diperjalanan mereka hanya diberi makan roti dan air mineral serta dikawal ketat oleh petugas imigrasi. Sesampainya dipenjara imigrasi mereka kembali di data oleh petugas imigrasi dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi tanpa diberi makan. Mereka juga tidak diperbolehkan membawa handphone kedalam penjara tersebut. Selama di dalam penjara mereka harus mengantri dengan sekitar 8000 tahanan lainnya untuk mendapatkan jatah makan. Mereka juga hanya mendapatkan makan 2 hari sekali dengan porsi dan menu makanan yang tidak begitu mereka sukai. Mereka juga mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan selama di dalam penjara yaitu dipukul, ditendang dan disetrum oleh petugas penjara serta tak jarang mereka juga berkelahi di dalam penjara dengan tahanan lainnya. Selama didalam penjara mereka hanya dikunjungi 4 kali oleh KBRI padahal pada saat pertama kali masuk kepenjara KBRI berjanji akan mengunjungi mereka 3 kali seminggu tetapi pada kenyataannya hanya 4 kali dalam 2,5 bulan. Seminggu sebelum dipulangkan semua ABK sempat ditawarkan oleh KBRI Pretoria agar keluarga mereka yang ada di Indonesia segera mengirimkan uang sebesar 1000 USD untuk biaya pembelian tiket pemulangan agar mereka segera dipulangkan jika mereka menolak pilihan tersebut maka mereka tidak akan dipulangkan sampai pemerintah Afrika Selatan mendeportasi mereka dengan jangka waktu yang belum diketahui. Namun seminggu kemudian mereka mendapat kabar akan dipulangkan ke Indonesia atas bantuan dari IOM dan Pemerintah Afrika Selatan serta dibantu KBRI. Selama proses pemulangan ini mereka kembali dikawal ketat oleh petugas imigrasi setempat. Selama penerbangan mereka tidak boleh berbicara dengan teman mereka, tidak boleh berdiri dan diantar oleh petugas imigrasi jika ingin ke toilet.

24

Sebelumnya 74 ABK ini direkrut dan diberangkatkan oleh 13 PT perekrut yang berada di Jakarta, Bekasi dan Jawa Tengah, Kesembilan PT tersebut adalah PT. ARRION MITRA BERSAMA, PT. SEVA JAYA BAHARI, PT. DINDA BAHARI MAKMUR, PT. MORINI JAYA, PT. BAHARI SELAYAR MANDIRI , PT. ANUGRAH BAHARI PASIFIK, PT. JAYA MEGA UTAMA, PT. PESONA DUTA SAMUDRA, PT. PORI CONINDO, PT. KARLTIGO, PT. DAVA JAYA, PT. DWI EKA LESTARI dan PT. TRISNA BAHARI. Pada saat direkrut mereka dimintai uang oleh sponsor mereka dari Rp 1.000.000 sampai Rp 10.000.000 sebagai biaya administrasi. Kemudian mereka juga mendapatkan potongan gaji selama 7 bulan. Dari keterangan yang didapat semua ABK ini tidak mendapatkan asuransi untuk gaji mereka yang belum dibayarkan dan tidak mendapatkan pelatihan untuk membuat buku pelaut. Berdasarkan keterangan Mentri Perhubungan setiap pelaut yang akan bekerja di kapal harus mengikuti pelatihan dasar dan mempunyai sertifikat Basic Safety Training (BST). Sedangkan buku pelaut ke 74 ABK ini dibuatkan oleh PT. Perekrut dan mereka juga tidak mendapatkan pelatihan serta tidak mempunyai sertifikat Basic. Dengan terbentuknya SBMI Departmen Kelautan ini, para mantan ABK ini siap membantu ABK lainnya yang bermasalah berdasarkan mandat dari pengurus DPN SBMI serta sesuai dengan AD/ART. Demi terwujudnya keadilan dan terpenuhinya hak-hak ABK yang selalu diabaikan baik dari pemerintah maupun dari perusahaan yang mengirim dan mempekerjakan kami atas nama Anak Buah Kapal kepulangan Afrika Selatan berjanji akan terus memperjuangkan hak-hak dan perlindungan para ABK yang masih bekerja ataupun setelah dipulangkan. Perjuangan kami melalui media, advokasi, penanganan kasus dan mengupayakan pemberdayaannya.


CATATAN AKHIR TAHUN 2014 | SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)

Data Pengaduan Kasus yang Ditangani SBMI Berdasarkan Negara Penempatan

25

Data diatas menunjukkan Tujuan Negara Penempatan, berdasarkan tempat kejadiannya, kasus-kasus tersebut terjadi di Afrika Selatan (23%), Qatar (19%), Taiwan (13%), Malaysia (10%), Singapura (9%), Arab Saudi (7%), Yordania (7%), Hogkong (3%), Timur Tengah lainnya seperti Kuwait, Syiria, Uni Emiat Arab (9%). Afrika selatan sebenarnya bukan negara tujuan penempatan buruh migran. Namun negara inrai menjadi tempat pembuangan ABK Pelaut Perikanan yang dilakukan oleh Perusahaan Awak Kapal berbendera Taiwan. Berdasarkan hal tersebut persentase kasus buruh migran di negara Taiwan mencapai 36%.


CATATAN AKHIR TAHUN 2014 | SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)

Data Pengaduan di SBMI: BMI Pengadu Diikutsertakan atau Tidak dalam Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)

26

Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) menjadi salah satu prosedur penenmpatan yang menjadi wajib di laksanakan oleh calon buruh migran tetapi prosedur yang seharusnya wajib dilakukan tidak menutup kemungkinan calon buruh migran tidak mempunyai kesempatan itu. Dalam kontek ini Pemerintah selalu berasumsi bahwa buruh migran yang tidak mengikuti PAP adalah tergolong buruh migran mandiri yang bermigrasi tidak memakai jasa perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia /PPTKIS. Berdasarkan data kasus SBMI yang masuk seperti pada diagram di atas menunjukkan dari 123 BMI yang tidak mengikuti PAP, sebanyak 79 BMI adalah pekerja sektor ABK yang juga memiliki dokumen KTKLN yang didaftarkan pada BNP2TKI, namun terang benderang bahwa BNP2TKI selaku lembaga yang menerbitkan KTKLN, terkesan diam dan membiarkan saat 79 BMI ABK tersebut tidak diikutsertakan dalam PAP yang juga dikelola oleh BNP2TKI. Alih-alih mengikat BMI ABK melalui prosedur KTKLN, BNP2TKI justru membiarkan BMI ABK tidak diikutsertakan dalam PAP, akibatnya 79 BMI ABK menjadi korban perdagangan orang. Sementara pada kasus BMI yang diberangkatkan melalui PPTKIS (yang mengadu ke SBMI), terdapat sebanyak 44 BMI yang tidak diikutsertakan dalam PAP. Hal ini menunjukan bahwa tidak menutup kemungkinan, jika PPTKIS juga bisa menempatkan buruh migran secara non prosedural (tidak dibekali dengan dokumen yang sesuai dengan prosedur penempatan yang diatur dalam perundangan- undangan yang berlaku).


CATATAN AKHIR TAHUN 2014 | SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)

Data Pengaduan di SBMI: BMI Pengadu Diikutsertakan atau Tidak dalam Pelatihan Kerja

27

Pelatihan kerja dalam prosedur penempatan adalah komponen yang sangat penting dalam mempersiapkan BMI baik dalam segi keahlian di sektor kerja terkait maupun pemahaman bahasa, serta budaya negara pemepatan. Berdasarkan data pengaduan kasus yang diperoleh SBMI, masih banyak buruh migran yang tidak diikutsertakan dalam pelatihan kerja saat pra penempatan. Terlihat dari data yang dimiliki SBMI di atas, ada sebagian yang tidak pernah mengikuti pendidikan apapun tetapi bisa mendapatkan sertifikat kelulusan. Situasi seperti ini bisa menjadi rentetan permasalahan yang dialami oleh BMI, karena kasus – kasus BMI muncul tidak serta merta itu murni kesalahan dari majikan akan tetapi disebabkan pula dengan ketidak tauan mengenali budaya dinegara penampatan yang bisa menimbulkan kesalah pahaman antara majikan dengan BMI yang pada akhirnya BMI itu sendiri yang dirugikan akibat prosedur penempatan yang tidak sesuai dengan peraturan.


CATATAN AKHIR TAHUN 2014 | SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)

Data Pengaduan di SBMI: BMI Pengadu Diikutsertakan atau Tidak dalam Tes Kesehatan Pra Penempatan

28

Berdasarkan data yang masuk di SBMI ada 321 data kasus, 205 orang atau 64% mengikuti tes kesehatan, 72 orang atau 22 % ditempatkan tanpa melalui tes kesehatan, sementara sisanya 44 orang atau 14 % mengaku tidak ingat. Sesuai dengan pasal 50 UU 39/2004 tes kesehatan merupakan kewajiban PPTKIS sebelum memberangkatkan buruh migran, namun pada praktiknya masih saja terjadi pelanggaran. Beberapa kasus serupa lainnya adalah pemalsuan hasil tes, tes kesehatan yang tidak sesuai dengan standardisasi tes kesehatan negara penempatan. Dengan kuranganya pengawasan terkait tes kesehatan (medical check up) oleh pemerintah, maka banyak sekali BMI yang dirugikan misalnya ketika sudah dilakukan tes kesehatan sebelum berangkat sudah dinyatakan fit akan tetapi ketika sampai di negara penempatan ternyata dilakukan tes kesehatan ulang dan dinyatakan tidak lulus tes kesehatan, sehingga berakibat BMI dipulangkan kembali dan berujung kepada pemaksaan untuk menebus dan mengganti biaya penempatan, lagi-lagi pada kondisi tersebut PPTKIS atau agensi masih ada yang berupaya melakukan jeratan hutang dengan modus penahanan dokumen penting. Permasalahan tes kesehatan untuk calon BMI berdasarkan data kasus yang masuk di SBMI menjadikan catatan tersendiri untuk menjadikan rujukan memperbaiki peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap tempat – tempat Medical yang sudah ditunjuk/ atau terdaftar di Instansi yang berkewenangan untuk melakukan pengawasan dalam hal ini seharusya Kementerian kesehatan yang harus berperan aktif melakukan pengawasan terkait standarisasi rumah sakit atau tempat medical yang digunakan untuk dilaksanakan tes kesehatan bagi calon BMI.


CATATAN AKHIR TAHUN 2014 | SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)

Adapun contoh kasus yang didampingi oleh SBMI dalam permasalahan tes kesehatan:Nining Sumarni BT Atam BMI asal Blok Cangkore RT 01/12 Desa Kasokandel Kec. Kasokandel Kab. Majalengka – Jawa Barat yang diberangkatkan oleh PPTKIS Teja Mukti Utama ke Singapura yang mengalami permasalahan dengan tes kesehatan yang tidak berlaku ketika sudah sampai di negara Singapura. Berikut kisah kasusnya: Pada tangga 22 November 2013 Nining Sumarni dibawah oleh Seponsor Bernama Wawan ke Jakarta untuk mendaftar sebagai Calon BMI di PT Teja Mukti Utama dengan tujuan ke Negara Singapura. Setelah sejumlah dokumen diserahkan ke pihak PPTKIS kemudian Nining di interview serta di medical cek-up untuk mengecek kesehatannya. Kemudian jelang 3 harinya pihak PPTKIS menginformasikan hasil medical kepada Nining dengan hasil medical menyatakan bahwa Nining dalam kondisi fit. Setelah di cek kesehatanya dalam kondisi fit maka oleh PPTKIS, Nining mengikuti proses belajar bahasa,Pasporan,PAP, dll. Dipenampungan PPTKIS. Pada tanggal 22 Januari 2014 Nining oleh PT Teja Mukti Utama diterbangkan ke Singapura. Setibanya di Negara Singapura kemudian Nining dijemput oleh pihak perwakilan agency. Sebelum ditempatkan ke majikan oleh pihak agency Nining diinterview dan di medical kembali. Namun hasil medicalnya tidak sama dengan hasil medical yang di PPTKIS, hasil medical agency menyatakan bahwa Nining unfit/ tidak lulus tes kesehatan sesuai dengan standart di Singapura. Sehingga pada tanggal 29 Januari 2014 pihak agency mengembalikan Nining kembali ke PPTKIS yang beralamatkan di kota di Bekasi. Namun setibanya di PPTKIS Nining tidak diperbolehkan untuk pulang ke kampung halamannya, malah oleh pihak PPTKIS memproses kembali Nining untuk ditempatkan ke Negara Hongkong padahal Nining keberatan untuk diproses kembali menjadi Calaon BMI dan Nining memilih untuk dipulangkan lagi ke Majalengka. Akan tetapi pihak PPTKIS (Supri) tidak memperbolehkan Nining untuk pulang, jika Nining memaksa minta pulang maka harus membayar ganti rugi sebesar Rp. 11.000.000,- Merasa tidak mampuh untuk membayar ganti rugi pihak PPTKIS akhirnya Nining menghubungi keluarganya yang ada di Majalengka untuk menceritakan permasalahannya dengan pihak PPTKIS. Kemudian keluarga diwakili oleh adik kandung Nining, mengadu permasalahan kakanya ke Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia (DPC SBMI) Kabupaten Indramayu dan diterima langsung oleh Tim Advokasi SBMI Indramayu, untuk minta bantuan kepada SBMI mengeluarkan Nining dari PPTKIS tanpa beban uang tebusan.Pada saat itu pula SBMI Indramayu merujuk kasus Nining ke SBMI pusat/ Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh Migran Indoneseia, dan langsung diterima oleh Tim Advokasi SBMI Pusat. Langkah pertama yang dilakukan oleh tim advokasi SBMI pusat yaitu menganalisa permasalahannya dan melakukan pemetaan actor yang berperan dan uanng akan dijadikan saran dalam melakukan advokasi. Setelah selesei semuanya tim advokasi SBMI bersama keluarga Nining bergegas mendatangi PT Teja Mukti Utama yang beralamatkan di Kota Bekasi, namun dalam pencarian PPTKIS antara penampunngan dan kantor admistrasi PPTKIS tersebut terpisah dan susah sekalli untuk ditemukan karena dalam kantor PPTKIS tersebut tidak ada papan nama PT. Pada akhirnya SBMI dan keluarga berhasil menemukan dan terjadilah Negoisasi dengan pihak PPTKIS, dalam proses negoisasi berjalan sangat alot karena pihak PPTKIS tidak mau dirugikan dalam hal ini tanpa melihat sebab dan musabab terjadinya permasalahan ini, dengan menganalisa kronologi permasalahan diatas sudah terang benderang bahwa BMI atas nama Nining tidak bersalah dengan gagalnya penempatan ke Singapura. Atas dasar SBMI dan keluarganya memaparkan kejadian yang sebenarnya sesuai dengan peraturan dan perunadangan-undangan yang berlaku maka akhirnya pihak PPTKIS mengabulkan permintaan dari keluarga bahwa saudara Nining bisa dibawa tanpa syarat, akan tetapi pihak PPTKIS meminta bantuan kepada SBMI dan keluarga Nining untuk bisa berkomunikasi kepada sponsor yang awalnya membawa Nining ke PT tersebut dikarenakan sponsor tersebut hanya sekali mengatar orang calon BMI ke PPTKIS Teja Mukti Utama dan sampai saat ini tidak pernah muncul kembali. Dalam bantuannya tersebut dikarenakan pihak PPTKIS sudah benyak mengeluarkan biaya proses pemberangkatan Nining salah satunya uang fee yang sudah dikeluarka oleh PPTKIS ke sponsor akan supaya dokembalikan oleh sponsor�.

29


CATATAN AKHIR TAHUN 2014 | SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)

Data Pengaduan di SBMI: BMI Pengadu Diikutsertakan atau Tidak dalam Program Asuransi

30

Terkait dengan asuransi yang diwajibkan sebagaimana pasal 68 UU 39-2004, ternyata berdasarkan data masih saja ada buruh migran yang tidak diikutsertakan dalam program perlindungan asuransi. Berdasarkan data kasus itu ditemukan bahwa 186 (58%) diikutsertakan dalam program perlindungan asuransi, 22 (7%) tidak diikutsertakan, dan sisanya 113 (35%) mengaku tidak ingat. Dari analisa data tersebut diatas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa: 1). Pekerja Rumah Tangga (Domestic Worker) adalah sektor paling rentan mengalami kasus, 2). ABK Pelaut Perikanan ternyata mengalami kerentanan juga, selain tempat kerja, kondisi kerja dan pembayaran upahnya melalui Perusahaan Keagenan Awak Kapal, hukum yang mengaturnya masih amburadul. Berdasarkan pasal 28 UU 39-2004, jabatan-jabatan tertentu (antara lain pelaut) diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja, hal ini diperkuat dengan pasal 337 UU 17-2008 tentang Pelayaran diatur bahwa ketentuan tentang ketenagakerjaan dibidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan, namun hingga saat ini sudah 10 tahun Menteri Tenaga Kerja yang diberi wewenang itu justru tidak mengaturnya. Terjadi kekosongan aturan hingga kemudian BNP2TKI menerbitkan Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor Per.12/KA/IV/2013 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Pelaut Perikanan di Kapal Berbendera Asing, disusul kemudian dengan penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84-2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, 3). Proses penempatan masih didominasi oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta, perbandingan sangat timpang jika dikomparasi dengan dengan model penempatan lainnya seperti TKI Mandiri, untuk kepentingan perusahaan dalam negeri, atau melalui pemerintah (G to G atau G to P). Ini erat kaitannya dengan ketimpangan-ketimpangan dalam muatan UU 39-2004 yaitu : (a) Timpang dalam mengatur penempatan dan perlindungan. (b) Timpang dalam mengatur penempatan berbasis darat dan laut. (c) Timpang dalam mengatur model penempatan melalui PPTKIS, Mandiri dan melalui Pemerintah. (d) Timpang dalam mengatur kewenangan Pusat-Daerah.4). Proses penempatan melalui swasta yang berorientasi keuntungan, menimbulkan banyak efek seperti praktik percaloan yang dinilai lebih efisien ketimbang mendirikan kantor cabang, pemalsuan dokumen, perekrutan anak dibawah umur, proses penempatan yang berbiaya mahal termasuk ketika calon buruh migran mengundurkan diri dari proses penempatan. Penempatan melalui swasta juga berbau formalitas. Seperti hasil tes kesehatan formalitas, uji kompetensi paska pelatihan juga formalitas, PAP formalitas, atau praktik numpang proses yang merugikan buruh migran. Jika ditelusuri lebih lanjut bahkan efek tersebut membelenggu hingga di luar negeri, misalnya dominasi agen atas KJRI Hong Kong yang melarang pindah agen dengan kontrol data online.


CATATAN AKHIR TAHUN 2014 | SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)

C

ANALISA PERAN NEGARA MELALUI PERAN INSTITUSI TERKAIT

Sebanyak 321 BMI yang mengadukan kasus ke SBMI, masing-masing BMI mengalami lebih dari satu jenis kasus. Kasus gaji tidak dibayar yang selalu menempati angka tertinggi setiap tahunnya, maka diutamakan untuk membuat pengaduan ke PPTKIS serta membuat laporan ke BNP2TKI. Selain itu, pengaduan juga bisa disampaikan melalui Kementerin Luar Negeri dan Kantor Perwakilan RI di negara penempatan apabila kondisi majikan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya membayar gaji pekerjanya. Sejak Juni 2011, BNP2TKI meluncurkan layanan Call Center 24 jam yang disatukan ke dalam pelayanan Crisis Center BNP2TKI yang beroperasi sejak 2008. Program ini dimaksudkan untuk merespon banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap Buruh Migran Indonesia yang diangkat oleh media sekaligus semakin memperkuat fungsi dan peran institusi tersebut sebagai badan perlindungan Buruh Migran Indonesia di mata publik. Sayangnya pelayanan satu pintu tersebut masih beraroma diskriminatif, BNP2TKI tetap tidak dapat menerima pengaduan dari BMI yang diberangkatkan melalui orang perorangan, tanpa rujukan atau rekomendasi penanganan kasus. Hal ini menjelaskan bahwa sistem perlindungan yang disediakan oleh BNP2TKI belum bersifat menyeluruh terlebih tidak mengakomodir hak-hak BMI korban perdagangan orang yang diberangkatkan melalui prosedur tidak resmi. Sementara itu, untuk penyelesaian kasus-kasus seperti hilang kontak, overcontract, BMI yang menghadapi permasalahan hukum atau kematian, utamanya didesakkan pada Kemlu dan KBRI/KJRI/KDEI. Dalam hal menerima dan menindaklanjuti pengaduan, Kemlu nampak memiliki respon, pemahaman HAM, komunikasi, dan inisiatif yang lebih baik dibandingkan dengan BNP2TKI. Namun belum menggunakan perspektif korban dan gender dalam penanganan kasus, sehingga perlindungan terhadap BMI tidak maksimal karena tidak tepat guna. Misalnya, Kemlu sudah lama mengetahui bahwa di Arab Saudi tidak lazim perempuan dan laki-laki berbicara di ruang publik, namun hingga saat ini belum menugaskan staf KBRI perempuan untuk mendampingi BMP selama menjalani proses hukum. Akibatnya komunikasi antara BMI bermasalah dan KBRI terhambat hingga mempengaruhi bentuk dan waktu pemberian bantuan hukum. Untuk penanganan kasus trafficking, umumnya SBMI mengadukan permasalahan kepada BNP2TKI, Kemlu dan Kepolisian. Dari hasil pengamatan pendampingan kasus-kasus trafficking yang telah dilaporkan ke Kepolisian sepanjang tahun 2012-2014, institusi kepolisian telah menunjukan pelayanan beperspektif korban yang jauh lebih baik dari pada Kemlu/KBRI/KJRI maupun BNP2TKI. Kemlu/KBRI/KJRI cenderung hanya fokus memulangkan BMI karena yang bersangkutan tidak memiliki dokumen untuk bekerja di Negara tujuan, dan mengesampingkan hak-hak BMI sebagai korban trafficking dan sebagai pekerja. Berdasarkan pengalaman SBMI menangani kasus hingga 2014, bisa disimpulkan bahwa negara melalui institusi terkait yang memiliki tugas dan fungsi perlindungan buruh migran belum memiliki sistem perlindungan yang komprehensif dan memadai untuk mengakomodir persoalan buruh migran dari hulu ke hilir. Selain itu paradigma negara dalam memandang rumitnya persoalan BMI masih bersifat terpisah dan belum menyentuh akar permasalahannya. Negara sebagai pemangku kewajiban dalam menghormati, memenuhi dan menjamin perlindungan terhadap warga negaranya seharusnya sudah mulai serius dalam menyediakan instrumen hukum yang lebih memperhatikan aspek perlindungan daripada komodifikasi

31


CATATAN AKHIR TAHUN 2014 | SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)

DOKUMENTASI ADVOKASI KASUS DAN KEBIJAKAN SELANGKAPNYA SILAHKAN AKSES DI

www.sbmi.or.id www.buruhmigran.or.id



Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.