b
Undang-undang ini merupakan syarat untuk adanya suatu nagari. Suatu daerah tempat tinggal baru dapat dikatakan suatu nagari apabila sudah memenuhi syarat tersebut di atas. Undang-undang isi nagari dikatakan pepatah adat sebagai berikut: "Hutang babaia, piutang batarimo, salah batimbang, mati bakubua, sakik basilau, mati bajanguak, alek bapanggia, nan elok baimbauan, nan buruak baambuaan, datang bajapuik, pai baanta. Salah cotok malantiangkan, salah makan maluahkan, salah ambiak mangumbali, salah ka Tuhan mintak ampun, salah ka manusia mintak maaf, sasek suruik talangkah kembali. 19) Artinya: hutang dibayar, piutang diterima kembali, salah dihukum, mati dikuburkan, sakit dilihat, mati dijenguk, pesta diundang, yang baik berhimbauan, yang buruk berhamburan, datang dijemput, pergi diantar, salah mematuk dibuangkan, salah memakan dimuntahkan, salah mengambil dikembalikan, salah kepada Tuhan minta ampun/tobat, salah kepada manusia meminta maaf, salah langkah surut kembali. Undang-undang itu bertujuan mengatur kehidupan dalam nagari yang bersangkutan supaya segala sesuatu berjalan dengan lancar dan teratur menurut semestinya. Misalnya apabila seseorang yang berhutang, dia harus membayar sesuai perjanjian yang telah diperbuat: apabila seseorang salah mengambil milik orang lain, dia harus mengembalikannya walaupun tidak seorangpun yang mengetahui kejadian tersebut, dan begitu selanjutnya. Dengan demikian kehidupan dalam nagari dapat berjalan dengan teratur dan aman.
c
Undang-undang Luhak dan Rantau pepatah adatnya mengatakan sebagai benkut: "Luhak bapanghulu rantau barajo" (luhak berpenghulu rantau beraja), artinya yang mengepalai daerah Luhak (Luhak Nan Tigo) adalah para penghulu kepala suku, sedangkan yang mengepalai daerah rantau adalah seorang raja. Raja yang dimaksudkan di sini bukanlah seorang raja yang mempunyai sebuah kerajaan dengan segala kebesaran seorang raja, tetapi dia sama saja dengan seorang penghulu di daerah Luhak, hanya saja dinamakan seorang raja. Undang-undang Luhak dan Rantau ini menunjukkan susunan masyarakat Minangkabau dalam tingkatan hirarkhi pemerintahannya. Tingkatan itu menentukan hak dan kewajiban seseorang dalam lingkungan tertentu dan daerah tertentu.
e. Undang-undang yang dua puluh terdiri dari dua bagian yaitu: 1. Undang-undang yang delapan, yaitu aturan untuk menghukum orang yang membunuh, mencuri, merampok membakar, menyamun, menipu, dan sebagainya. Pepatah adat berbunyi sebagai berikut: Dago-dagi mambari malu, Sumbang salah laku perangai, Samun saka tagak di bateh, Umbuak umbi budi marangkak, Curi maliang tuluang dinding, Tikam bunuah padang badarah, Sia baka sabatang suluah, 20) Upah racun batabuang sayak
(memfitnah) (pengadu) (menyamun) (menipu) (mencuri) (membunuh) (membakar) (meracun)
Undang-undang yang delapan ini adalah untuk menghukum orang yang sudah jelas kesalahannya dengan tanda bukti kesalahan, 2. Undang-undang yang dua belas untuk mengadili dan menghukum seseorang yang tertuduh. Ada dua belas macam tuduhan perlu diadili untuk ditetapkan hukumannya seperti yang disebutkan dalam pepatah benkut :
http://enewsletterdisdik.wordpress.com/t 10