CMYK
HALAMAN 10 PANITIA Munas Golkar di Pekanbaru memastikan jumlah kamar yang akan digunakan peserta Munas terpenuhi.
HALAMAN 14 SENIN
DALAM waktu dekat Pabrik Kelapa Sawit akan dibangun untuk menampung panen kebun rakyat seluas 3.500 hektare di Siak.
1 SEPTEMBER 2009
9
Enam Aktivis SRMI Demo di Simpang SKA
Tolak Fatwa Mengemis Haram PEKANBARU, TRIBUN - Enam orang pengurus Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Riau, Senin (31/ 8), menggelar aksi protes atas keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan mengemis. Aksi protes ini dilakukan di bundaran Tugu Selamat Datang di persimpangan Jalan Tuanku Tambusai dan Jalan Soekarno Hatta, atau yang lebih dikenal dengan simpang SKA. Keenam pengurus SRMI itu menggelar berbagai spanduk. Di antaranya spanduk bertuliskan ‘fatwa haram mengemis bukan solusi
untuk mengentaskan kemiskinan’. Selain itu, pada sebuah kertas karton warna putih yang disandang di leher seorang pemrotes, tertulis ‘MUI=Neolib’. Mereka juga memajang beberapa bendera SRMI, berwarna merah dan ada gambar seperti bintang warna kuning. Aksi itu dimulai sekitar pukul 09.40 WIB. Saat itu matahari terik menyinari. Ratusan kendaraan yang baru saja lepas dari lampu pengatur lalu lintas, melintas secara bersamaan melewati mereka bergantian arah. Namun aksi protes itu tetap dilanjutkan oleh mereka. Bahkan
satu orang pemrotes nekad menggelar orasi dengan pengeras suara di tengah jalan. Tak ada polisi yang berjaga khusus saat aksi itu berlangsung. Namun lokasi mereka menggelar aksi protes tak jauh dari pos polisi Simpang SKA. Menurut Sekretaris Pengurus SRMI Riau, Indah Sri Lestari, aksi tersebut merupakan protes mereka pada sikap MUI yang mengeluarkan fatwa haram mengemis. “Fatwa haram itu bukan solusi. Jangan hanya mengeluarkan fatwa
Bersambung ke Hal 15
TRIBUN PEKANBARU/HENGKI SEPRIHADI
PROTES MUI - Enam anggota pengurus Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Riau, Senin (31/8), memprotes fatwa mengemis haram yang dikeluarkan MUI.
Sita 528 Minuman Kadaluarsa â– BPOM Razia Produk Impor Ilegal â– Jelang Lebaran Produk Luar Negeri Banjiri Pekanbaru
TRIBUN PEKANBARU/AFRIZAL
RAZIA - Petugas BPOM Pekanbaru berdialog dengan pemilik toko yang diperiksa dalam razia Senin (31/8). Dalam razia ini, petugas menemukan banyak makanan dan minuman tanpa izin edar asal luar negeri.
PEKANBARU, TRIBUN - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru menemukan 528 botol minuman kadaluarsa di gudang milik Awi di Jalan Kesehatan, Pekanbaru. Penemuan ini terjadi saat dilakukan razia makanan dan minuman menjelang Lebaran. Minuman botol ukuran 1,5 liter merek F&N Orange, merupakan minuman impor yang sudah habis masa berlakunya sejak sembilan Agustus lalu. Petugas BPOM yang langsung dipimpin Kabid Pemeriksaan dan Penyidikan BBPOM Pekanbaru, Ibrahim, nyaris kecolongan dalam razia yang digelar Senin (31/8) kemarin. Puluhan minuman yang sudah kadaluarsa itu awalnya hanya ditemukan di atas lantai tanpa kardus. Apalagi, penjaga yang mengawasi gudang tersebut menyatakan tidak ada lagi
minuman serupa. Tambah lagi, minuman di atas lantai tersebut diakui sudah kadaluarsa dan akan dibuang. Namun saat akan pergi, seorang petugas menemukan sejumlah kardus yang mereknya sama dengan minuman di atas lantai. Saat kardus itu dibuka, ditemukanlah ratusan botol minuman F&N Orange dengan masa kadaluarsa sama, atau sudah tidak layak konsumsi
�
Bila hingga tiga kali masih melanggar, baru kita proses hukum. Pedagang kita akan jerat dengan UU Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan IBRAHIM
�
Kabid Pemeriksaan dan Penyidikan BBPOM Pekanbaru
Setiap tahunnya jelang Lebaran, makanan impor yang masuk secara ilegal selalu membanjiri Riau terutama Pekanbaru ADRIZAL
Bersambung ke Hal 15
PPNS BBPOM Pekanbaru
Jerat dengan UU Pangan DALAM razia yang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB, Senin (31/8) kemarin, BPOM Pekanbaru menurunkan empat tim. Dua tim
� �
langsung mendatangi sejumlah distributor makanan dan minuman kaleng. Sedangkan dua tim lainnya menelusuri toko-toko yang menjual parcel untuk Lebaran. Kabid Pemeriksaan dan Penyidikan BBPOM Pekanbaru, Ibrahim, menyatakan razia yang dilakukan bertujuan untuk
Bersambung ke Hal 15
2009 Jatah Akreditasi untuk 870 Sekolah Umumnya Menyerang Anak dan Balita 1.332 Sekolah Riau Belum Akreditasi
�
Sebelumnya kita sudah sebarkan 1.000-an â– DBD Meningkat di Musim Hujan instrumen ataupun formulir akreditasi pada sekolahâ– Warga Dihimbau Jaga Kebersihan sekolah yang ada di Riau. Namun yang baru mengembalikan sebanyak 748 sekolah saja PEKANBARU, TRIBUN - Setelah dilanda bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan beberapa waktu lalu, saat ini warga Kota Pekanbaru dihadapkan pada endemi demam berdaranh dengue (DBD). Kasus penyakit yang disebabkan nyamuk ini biasanya meningkat seiring datangnya musim hujan. Kondisi ini disebutkan Plt Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Pekanbaru, Rini Helmiati, Senin (31/8). Menurutnya, setelah sedikit tenang dari gangguan infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) beberapa waktu lalu akibat kabut asap, kini Pekanbaru mulai dijangkiti penyakit demam berdarah. Terbukti, hingga bulan Agustus yang baru saja lewat, jumlah kasus penderita DBD terus meningkat hingga mencapai 222 kasus. Sebagian besar penyakit ini menjangkiti anak-anak dan balita. Sepanjang 2009 ini, jumlah kasus DBD terbanyak terjadi pada bulan Februari silam dengan jumlah
Bersambung ke Hal 15
RUSTAM Ketua BAP Sekolah dan Madrasah Riau
Selama Ramadhan: Bazaar Ramadhan di halaman Tribun Pekanbaru setiap sore menjelang berbuka puasa. 6-7 September : Peringatan Nuzul Quran bersama Gubernur dan Wali Kota di Masjid Agung Annur dan Masjid Arrahman setelah Shalat Isya dan Tarawih Berjamaah. (doa) 11-13 September : Gemilang Ramadhan Tribun Pekanbaru di Masjid Agung Annur Pekanbaru, bersama Ustad Jefri Al Buchori. (doa)
�
PEKANBARU, TRIBUN - Sebanyak 1.332 sekolah mulai dari TK hingga SMA yang ada di Provinsi Riau, ternyata belum terakreditasi. Saat ini sekolah di Riau berjumlah 6.650 sekolah baik negeri maupun swasta, mulai dari tingkat TK hingga SMA sederajat. Demikian dikatakan Ketua Badan Akreditas Provinsi (BAP) Sekolah dan Madrasah Riau Rustam, Senin (31/8) di Pekanbaru. Dijelaskan Rustam, akreditasi merupakan penilaian
terhadap sekolah menyangkut kesesuaian dengan standar pendidikan nasional. Ada sembilan standar yang menjadi penilaian saat akreditasi. Di antaranya adalah standar mutu sekolah. Rustam mengatakan, pemerintah pusat memberikan jatah untuk 870 sekolah yang akan diakreditas tahun 2009 ini. Jumlah itu menurutnya lebih sedikit dari jumlah yang diajukan pihaknya ke pusat. Pihaknya mengajukan sekitar 1.000an lebih sekolah untuk diakreditasi. “Sebelumnya kita sudah sebarkan 1.000-an instrumen ataupun formulir akreditasi pada sekolah-sekolah yang ada di Riau. Namun yang baru
Bersambung ke Hal 15
Kejati Periksa 5 Pejabat Inhu
â– Kasus Dugaan Korupsi APBD Rp 23,5 miliar PEKANBARU, TRIBUN - Untuk membuktikan adanya dugaan korupsi di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Senin (31/8) kemarin Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau memeriksa lima pejabat yang menjabat di Setwan dan Setda Inhu saat itu. Dugaan korupsi ini diperkirakan mengakibatkan kergian keuangan negara mencapai Rp 23,5 milar, mulai dari tahun 2005 sampai 2008. Kelima pejabat Inhu itu diperiksa Senin (31/8) kemarin mulai sekitar pukul 09.00 WIB. Mereka adalah Kepala Di-
nas Koperasi dan UKM Drs Zaharman, yang merupakan mantan Sekretaris DPRD Inhu, dan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Inhu, Raja Marwan, yang juga mantan Kabag Keuangan Setda Inhu. Selain itu, juga diperiksa mantan Bendahara Sekwan Khaidiryanto, dan mantan Kasubag Keuangan Amsal, serta mantan Kasubag Anggaran Abdul Wahab. Semua pejabat eksekutif di Pemkab Inhu tersebut diperiksa lima jaksa penyidik di ruang tindak pidana
Bersambung ke Hal 15