RKP DESA TANJUNG HARAP TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KECAMATAN SERBA JADI

DESA TANJUNG HARAP Jln. Dolok Masihul –Lubuk Pakam Kode Pos : 20985

LEMBAR PENGESAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)TAHUN 2018 DESA TANJUNG HARAP KECAMATAN SERBA JADI

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan September tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Desa Tanjung Harap Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Sedang Bedagai, telah disusun dan diselesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Desa Tanjung Harap sebagai pedoman rencana pemerintahan Desa dalam melaksanakan program kegiatan pembangunan di Desa untuk tahun 2018.

Penyusunan Dokumen ini dilaksanakan secara partisipatif berdasarkan hasil musyawarah Desa yang melibatkan struktur pemerintahan,BPD, LKMD,PKK tokoh masyarakat, serta komponen masyarakat lainnya.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dijadikan maklum dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Harap ,28 September 2017 Desa Tanjung Harap

Kepala Desa Tanjung Harap

( SUKIRNO )

( AHMAD ZAIN NASUTION )

i

PERATURAN DESA TANJUNG HARAP KECAMATAN SERBA JADI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR :

8 TAHUN 2017

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP DESA ) TAHUN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA TANJUNG HARAP BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG HARAP Menimbang : a.

b .

c .

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

bahwa Pemerintah Desa

wajib

menyusun dokumen Perencanaan

bahwa RKP-Desa dilakukan Pembangunan Desa

melalui

forum

musyawarah

perencanaan

(Musrenbang Desa) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang RKP-Desa.

Kerja

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Pemerintah

Kabupaten Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan

berupa

rencana

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Pembangunan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran

Desa

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

(RKPÂŹDes)

Republik Indonesia Nomor 4286);

yang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes);

5.

6.

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor Pembangunan

25

tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 11.

12.

13.

7.

14.

15.

16.

8.

17.

9.

18.

10.

Lembara n Negara Republik Indonesi a Nomor 4421);

tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik

UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimban gan Keuanga n antara

Peralihan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Pemerint ah Pusat dan Pemerint ah Daerah (Lembara n Negara Republik Indonesi a Tahun 2004 Nomor 126, Tambaha n Lembara n Negara Republik Indonesi a Nomor 4578);

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 44); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pearturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman

Undang-

Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Undang

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daereh Tertinggal dan Transmigrasi No. 1 Tahun

Nomor

2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal

12

Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Tahun

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daereh Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun

2011

2015 tentang Pendataan Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 19.

21.

20.

22.

23.

24.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daereh Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

26.

1 6 0 ) ;

27.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daereh Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun

25.

2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28.

296); Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daereh Tertinggal dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daereh Tertinggal dan Transmigrasi no 4 Tahun 2017 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/ 2017 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah dirubah dengan PMK Nomor 122/PMK. 07/2017 Peraturan Daerah Kabupaten Sedang Bedagai Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa ; Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Desa Peraturan Daerah Kabupaten Sedang Bedagai Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sedang Bedagai Tahun Anggaran 2 0 1 7 ; Peraturan Bupati Sedang Pengalokasian Alokasi

Bedagai

Nomor

20

Tahun

2016

tentang

Dana Desa (ADD) ; Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Serta Dana Bagi Hasil Pajak dan

R e s t ri b u

si Daerah Untuk Desa di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017 Peraturan Desa Jangka

Nomor

4

Tahun 2014

Tentang Rencana Pembangunan

Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2014-2019.

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG HARAP

KEPALA DESA TANJUNG HARAP MEMUTUSKAN Menetapkan:

PERATURAN DESA TANJUNG HARAP TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DES) TAHUN 2018 BAB I KETENTU AN UMUM P a s a l 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 2.

1.

11.

Desa adalah Desa Tanjung Harap

3.

4.

5.

12.

6.

7.

8.

9.

10.

(1) (2)

P e m e r i n t a h a n

p

D e s a

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

a d a l a h P e m e r i n t a h D e s a T a n j u n g H a r a (1)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Badan Permusyarawatan Desa Tanjung Harap Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pemerintahan

Desa

adalah

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

dan

kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.

BA B II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA

Pas al 2 Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

(1) (2)

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Per enc ana an pe mb ang una n

Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Pas al 4 Dalam menyusun dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.

(3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

(4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

(5) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pas al 5 (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk (2)

(3)

jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian: a.

Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

b.

Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;

c.

Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antarDesa dan pihak ketiga;

d.

Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan

e. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

(4)

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

(5) (6)

(2)

(7) (3) (4) (5) (6) (1)

R K P D e s a m u l a i

Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pas al 6 Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah provinsi.

dan

pemerintah

daerah

Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus d i s u s u n o l e h

mendapatkan persetujuan bupati/walikota.

Dalam hal bupati/walikota memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati/walikota kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi.

Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Dalam hal Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Pas al 7

(1)

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dapat diubah dalam hal: a.

Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa Pas al 8

(1)

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjung Harap Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Latar Belakang Landasan Hukum Pengertian Tujuan dan Manfaat Visi & Misi Desa

1.6 BAB II

Sistematika Penyusunan RKPDes

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 2.1

Arah Kebijakan Pendapatan Desa

2.2

Arah Kebijakan Belanja Desa

2.3

Pembiayaan

2.4

Pagu Indikatif Desa

BAB III EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

BAB IV

3.1

Evaluasi pelaksanaaan pembangunan pada RKP Desa Tahun Sebelumnya

3.2

Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Des

3.3

Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

3.4

Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 4.1

Prioritas Program dan kegiatan Skala Desa

4.2

Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten, Prov. dan Pusat

4.3 Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Desa 4.4

Rencana Kerja Pemerintah Desa

BAB V

PENUTUP

(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pedoman bagi pemerintah desa yang menjadi landasan penyusunan RKPDes dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

Pas al 9 Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) adalah pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) Tahun.

Pasal 10 Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran kegiatan dari RPJMDes yang selanjutnya disusun dalam APB Desa.

Pasal 11 RKP Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Pasal 12 Pelaksanaan pembangunan dapat menjalani perubahan dari RKPDes karena terjadi bencana alam dan atau keadaan darurat lainnya.

BAB IV MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP (1)

(2)

DESA Pasal 13 Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang Desa.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaann pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud Peraturan ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2018.

Pasal 15 Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 16 Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan Desa tentang RKP Desa ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

(1) Peraturan Desa tentang RKP Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Tanjung Harap Ditetapkan di Pada tanggal

Desa Tanjung Harap 28 September 2017

KEPALA DESA TANJUNG HARAP Kecamatan Serba Jadi

AHMAD ZAIN NASUTION

Diundangkan di Desa Tanjung Harap Pada tanggal 28 September 2017 PLH SEKRETARIS DESA

M. TAUFIK SYAHPUTRA NASUTION LEMBARAN DESA TANJUNG HARAP TAHUN 2017 NOMOR

ii

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa), Desa Tanjung Harap Kecamatan serbajadi Kabupaten Serdang Badagai, ini adalah merupakan dokumen perencanaan strategis yang berjangka waktu 1 tahun dan di tetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu agenda Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah dengan membangun sistem perencanaan yang baik dan berpihak pada masyarakat miskin yang dilakukan secara partisipatif. Karena dengan adanya perencanaan yang baik cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan secara terencana dan terukur. RKP-Desa ini, disusun untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat, Serta menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa, memelihara dan

mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa, menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Idonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelasanaan undang undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 6 menyebutkan Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP-Desa, adalah merupakan penjabaran atau turunan dari RPJM Desa Untuk jangka waktu 1(satu) Tahun.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 64 disebutkan bahwa Desa diwajibkan memiliki perencanaan jangka menengah ( RPJM-Desa ) dan perencanaan tahunan ( RKP-Desa ).

Dengan adanya Dana Desa ( APBN ) dan Alokasi Dana Desa (ADD), Perencanaan Desa menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk dilakukan di Desa, karena dengan perencanaan ini implementasi ADD menjadi tepat sasaran dan terukur, penyusunan R KP- Desa ini juga mengacu pada Permendagri 66 Tahun 2007 tentang perencanaan Desa serta Petunjuk teknis Penyusunan Perencanaan Desa dari Dirjen PMD KemenDagri Nomor 414.2/1408/PMD tahun 2010.

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Pemerintah Repoblik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 6 tahun 2014.Peraturan Pemerintah Repoblik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan mekanisme Pengambilan keputusan Musyawarah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159). Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, Keputusan bersama Mentri Dalam Negeri, Mentri Keuangan, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 900/5366/SJ. Nomor : 959/KMK.07/2015. Nomor : 49 Tahun 2015. Tentang Percepatan Penyaluran ,Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015; Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Penggunaan dana Desa Tahun 2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 Tentang tatacara Penundaan dan Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa, Peraturan Mentri Keuangan Nomor 49/ PMK. 07/2016 tentang tatacara Pengalokasian,Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengeloalaan Transfer Daerah dan Dana Desa,

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Serdang Bedaggai Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa, Peraturan Bupati Serdang Bedagai nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2018 Desa Tanjung Harap adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala Desa terpilih yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan. Adapun tujuan penyusunan RKP Des Tahun 2018 Desa Tanjung Harap adalah sebagai berikut: 1. Tersedianya suatu dokumen yang pembangunan selama 1 (satu) tahun;

jelas

sebagai

acuan

dalam

pelaksanaan

2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian; 3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Tanjung Harap dengan rencanapembangunan Daerah Kabupaten Sedang Bedagai; 4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Tanjung Harap selama satu tahun; serta 5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Tanjung Harap Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RKPDesa, Desa Tanjung Harap Tahun 2018, terutama Kepada Tim Pendamping Desa, LSM Bitra Indonesia dan Tim 11 Penyusun RKP-Desa Tanjung Harap, Namun demikian RKP-Desa ini belumlah menjadi RKP-Desa yang sempurna sehingga masih perlu penyempurnaan, semoga RKP-Desa 2018 ini, dapat menjadi acuan dalam Pembangunan di Desa Tanjung Harap, dan juga mengucapkan terimakasih kepada Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan di Desa Tanjung Harap, Terima Kasih.

KEPALA DESA TANJUNG HARAP

AHMAD ZAIN NASUTION

iii

DAFTAR ISI

LEMBAR PENEGESAHAN ………………………………………………………………….

PERDES RKPDesa ………………………………………………………………………………

KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………..

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………..

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang ………………………………………………………………...

Landasan Hukum …………………………………………………………….

Tujuan dan Manfaat ………………………………………………………….

Visi & Misi Desa ………………………………………………………………

Sistematika Penyusunan RKPDesa………………………………………….

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN DESA

i ii iii iv 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

BAB III

Arah kebijakan Pendapatan Desa …………………………………………..

Arah Kebijakan Belanja Desa ………………………………………………..

Pembiayaan ……………………………………………………………………

Pagu Indikatif Desa……………………………………………………………

RUMUSAN PRIORITAS MASLAH Berdasarkan Evaluasi Pembangunan tahun sebelumnya ……………….

Berdasarkan RPJMDesa………………………………………………………

Berdasarkan Prioritas Supra Desa…………………………………………..

Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat…………………………………….

BAB IV

2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4

RUMUSAN PRIORITAS DAN PROGRAM PEMERINTAH DESA Prioritas Program Pembangunan Skala Desa …………………………….

4.1 Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan/ Kabupaten ……

4.2 Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten Yang Masuk Ke Desa ………………………………………………………………. 4.3 Daftar Rancangan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa ……………..

4.4 Rencana Anggaran Biaya …………………………………………………… 4.5 Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa ………………………….

4.6 BAB V PENUTUP Lampiran- Lampiran : 1. Peraturan Desa dengan Kesepakatan Bersama BPD tentang RKP 2. Berita Acara Rapat Musrenbang Desa 3. Berita Acara Penyusunan RKPDesa 4. Rancangan DU-RKP Desa 5. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Yang Masuk Desa 6. Pagu Indikatif Desa 7. Surat Keputusan Kepala Desa tentang TIM Penyusun RKP 2018 8. Surat Keputusan Kepala Desa tentang TIM Verivikasi 9. Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa

iv BAB I PENDAHULUAN 1.1

LATAR BELAKANG Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalÂŹ usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam Sistem pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2014 yang dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (pasal I), Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perencanaan Pembangunan Desa dimaksud adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu desa dalam jangka waktu tertentu. Wujud Perencanaan Pembangunan Desa adalah Rencana 1.2

Pembangunan Jangka Mengangah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program satuan SKPD. Rencana dan Program Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu)

tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat kerangka rancangan pendanaan kerangka ekonomi yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RPJM Desa Tanjung Harap Tahun 2016-2021.

RKP Desa Tanjung Harap ini merupakan rencana strategis Desa Tanjung Harap Untuk mencapai tujuan dan citacita desa yang disesuaikan dengan Visi & Misi Kepala Desa selama 6 (enam) tahun yang nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan disesuaikan dengan Perencanaan tingkat Kabupaten.

LANDASAN HUKUM Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Desa T a n j u n g H a r a p didasarkan pada beberapa

peraturan perundang-undangan, antara lain: a)

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Peralihan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

c)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);

d)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

e)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

f)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pearturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

g)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

h)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

i)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

j)

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daereh Tertinggal dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

k)

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daereh Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015 tentang Pendataan Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

l)

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daereh Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

m)

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daereh Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

n)

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daereh Tertinggal dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daereh Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2017, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daereh Tertinggal dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

o)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/ 2017 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah dirubah dengan PMK Nomor 122/PMK.07/2017

p)

Peraturan Daerah Kabupaten Sedang Bedagai Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa ;

q)

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Desa

r)

Peraturan Daerah Kabupaten Sedang Bedagai Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sedang Bedagai Tahun Anggaran 2017 ;

s)

Peraturan Bupati Sedang Bedagai Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) ; Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Untuk Desa di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017

t)

u)

Peraturan Desa Tanjung Harap Nomor 4 Tahun 2014 tentang RPJMDesa Tanjung Harap Tahun 2014- 2019

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat (RKP Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan serta prakiraan maju dan mundurnya, baik yang dilaksanakan Pemerintah Desa amaupun yang dilakukan dengan mendorong partisipasi Masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 29 memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa maupun rencana pembangunan desa yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah.

RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada Permendagri dalam Pasal 29 ditetapkan dengan Peraturan Desa.

1.

Menyiapkan Daftar Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKP-Desa) tahunan yang sifatnya baru, rehab, maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati/ Walikota melalui camat sebagai bahan dasar RKP Daerah/ Kabupaten; 2.

Menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APBDesa, APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

Penyusunan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dilakukan melalui kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pemasyarakatan.

Kegiatan Persiapan

Tim penyusunan RKP-Desa adalah Tim Revitalisasi (Tim Review/ Tim 11) dengan Kepala Desa selaku pengendali kegiatan, dan Sekretaris Desa selaku Ketua sekaligus penanggung jawab pelaksana kegiatan, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, selaku nara sumber, pengurus TP-PKK Desa, KPM selaku anggota, Pemandu selaku pendamping dalam proses penyusunan RKP-Desa.

Kegiatan pelaksanaan Kegiatan pelaksanaan penyusunan RKP-Desa dengan mengacu pada RPJM-Desa dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh semua unsur masyarakat, yang berupa : • Pemeringkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa.

•

Indikasi program pembangunan Desa dari RPJM-Desa;

•

Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai bahan APB-Desa;

•

Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa; dan

•

Berita acara Musrenbang Desa.

Kegiatan pemasyarakatan RKP-Desa dilakukan dari berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat.

1.3

TUJUAN & MANFAAT TUJUAN Tujuan Penyusunan Dokumen RKP Desa secara Partisipatif adalah sebagai berikut: 1.

Sebagai penjabaran dari RPJM-Desa tahun 2014-2019.

2.

Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

3.

Agar desa memiliki dokumen perencanaan pemerintah tahunan yang berkekuatan hukum tetap,

4.

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar waktu, antar

5.

fungsi pemerintah, maupun antara desa dengan pemerintahan diatasnya.

Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencana, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat,

6.

7.

Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, Sebagai dasar/ pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.

MANFAAT 1.

Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa

2.

Menjadi kerangka acuan bagi seluruh perangkat Pemerintah Desa beserta seluruh stakeholder dalam menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan maupun memfasilitasi kehidupan kemasyarakatan, yang akan di biayai APBDesa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku

3.

Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa

4.

Menampung aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa

5.

Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

1.4

VISI DAN MISI DESA Visi Desa

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa.

Visi – Misi Desa Tanjung Harap disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Desa Tanjung Harap sebagai berikut: “ MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA TANJUNG HARAP” MELALUI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS, BERSIH DAN TRANSPARAN, SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA , PERTANIAN YANG MAJU, AMAN DAN AGAMIS. Yang didukung dengan pelayanan pemerintahan yang baik serta transparan dan pengembangan kwalitas sumber daya manusia dan sumber daya alam secara berkelanjutan Misi Desa Sedangkan Misi Desa Tanjung Harap adalah : 1. Meningkatkan sarana dan prasarana jalan dan pertanian.

2. Pengembangan agribisnis berbasis kelompok.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

4. Meningkatkan pelayanan masyarakat.

5. Pengembangan ekonomi masyarakat.

6. Meningkatkan sarana dan prasarana agama.

7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

1.5.

Sistematika Penyusunan RKP Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB

I

PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

BAB II

2.2 2.3 2.4

Pengertian Tujuan dan Manfaat Visi & Misi Desa Sistematika Penyusunan RKP Desa

Arah Kebijakan Pendapatan Desa Arah Kebijakan Belanja Desa Pembiayaan Pagu Indikatif Desa

EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN 3.1 3.2 3.3 3.4

BAB IV

Landasan Hukum

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 2.1

BAB III

Latar Belakang

Evaluasi pelaksanaaan pembangunan pada RKP Desa Tahun Sebelumnya Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 4.1 4.2 4.3 4.4

Prioritas Program dan kegiatan Skala Desa Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten, Prov. dan Pusat Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa

BAB V PENUTUP Lampiran- Lampiran : 1. Peraturan Desa dengan Kesepakatan Bersama BPD tentang RKP 2. Berita Acara Rapat Musrenbang Desa 3. Berita Acara Penyusunan RKPDesa 4. Rancangan DU-RKP Desa 5. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Yang Masuk Desa 6. Pagu Indikatif Desa 7. Surat Keputusan Kepala Desa tentang TIM Penyusun RKP 2018 8. Surat Keputusan Kepala Desa tentang TIM Verivikasi 9. Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa . Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partsipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partsipatif dan transparan yang proses penyusunanya dimulai dengan Lokakarya Desa, Konsultasi Publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2018 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaianpenyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

2.1 ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Perkiraan Pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

ASUMSI PENERIMAAN DAN PENDAPATAN DESA TAHUN 2018 DESA TANJUNG HARAP Adapun asumsi Penerimaan dan Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut: No

Jenis Pendapatan

Dana (Rp.)

1

Pendapatan Asli Desa (PAD)

Rp.

0,-

2

Alokasi Dana Desa (ADD)

Rp.

244.809.838,-

3

Dana Desa

Rp.

669.385.955,-

4

Bagi Hasil Pajak & Retribusi

Rp.

42.378.703,-

5

Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota

Rp.

0,-

6

Bantuan Keuangan Provinsi

Rp.

0,-

7

Dana Hibah

8

Pendapatan Lain-lain

Rp.

5.261.946 ,-

Jumlah Terbilang

Rp

961.836.442 ,-

Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat ratus Empat Puluh Dua Rupiah.

2.2 ARAH KEBIJAKAN BELANJA DESA Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaranya kembali oleh desa.

Belanja sesuai dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Secara rinci dapat terlihat pada Rincian Proyeksi Belanja Desa Tanjung Harap Tahun 2018 No

Jenis Belanja

Biaya (Rp.)

1. Belanja Langsung a. Belanja Pegawai

187.591.440

341.869.502 401.666.500

b. Belanja Barang dan Jasa c.

Belanja Modal Jumlah

Rp

931.127.442

2. Belanja Tidak Langsung a. Belanja Pegawai b. Bunga Bank c.

Subsidi

d. Hibah e. Bantuan Sosial f.

Belanja Bagi Hasil

g. Bantuan Keuangan; dan h. Belanja tidak Terduga i

80.000.000

Penyertaan Modal Desa Jumlah Total

Rp Rp

80.000.000 1.011.127.442

Untuk Tahun Anggaran 2018 Total Belanja Desa Tanjung Harap sebesar Rp 1.011.127.442 ( Satu Miliar Sebelas Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah ) dengan komposisi, sebagai berikut : 1.

931.127.442 ,-

2.

80.000.000 ,-

2.3 PEMBIAYAAN Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari : 1.

Penerimaan Pembiayaan; dan

2.

Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup : 1.

Sisa lebih perhitungan anggaran ( SILPA ) tahun sebelumnya;

2.

Pencairan Dana Cadangan;

3.

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan

4.

Penerimaan Pinjaman.

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup : 1.

Pembentukan Dana Cadangan;

2.

Penyertaan Modal Desa; dan

3.

Pembayaran Utang.

2.4 Pagu Indikatif Desa Pagu Indikatif yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan Asli Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak, Bantuan Keuangan APBD Kabupaten, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Dana Desa dengan acuan penerimaan Tahun 2017 , hal ini disebabkan sampai dengan disusunnya Rancangan RKP Desa Tahun 2018 desa belum mendapatkan informasi Pagu Indikatif dari Pemerintah Kabupaten.

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2018 ini dilakukan melalui

kesepakatan

saat

pelaksanaan

Forum

Musrenbangdes

RKP

Desa.

Hasil

kesepakatan perkiraan anggaran Tahun 2018 sebagai berikut : 1.

931.127.442 ,-

2.

80.000.000 ,-

Dengan Komposisi perkiraan Anggaran tersebut, diharapkan Visi-Misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud.

Sumber Dana

No

1 .

2.

Indikatif Program/ Kegiatan Desa

Dana Desa ( APBN )

Penyelenggaraa n Pemerintah Desa Pelaksanaan Pembanguna Desa

3.

Pembinaan Kemasyarakatan

4.

Pemberdayaan Masyarakat Total

Alokasi Dana Desa ( Bagian Dana Perimbangan Kab./Kota )

Dana Bagian dari hasil pajak dan retribusi

Bantuan Keuangan APBD Provinsi

APBD Kabup aten/ kota

Pendapatan Desa yang sah / Lainnya.

217.949.838

576.246.500

1.200.000

33.660.000

10.078.703

47.430.455

7.000.000

32.300.000

5.261.946

Rp. 624.876.955

Rp. 258.609.838

Rp. 42.378.703

Rp. 5.261.946

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efesien perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefesiensi anggaran.

Dalam RKP Desa Tahun 2018 Pemerintah Desa Tanjung Harap dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut : 3.1

BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPDes dan APBDes tahun 2018 dengan iplementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2018 Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut : 1.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a) Masih minimnya besaran penghasilan dan tunjangan Aparatur Pemerintah Desa dalam menunjang kerja maksimal . b) Kurangnya biaya operasional perkantoran untuk mempermudah Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan. c) Minimnya mobiler pemerintahan untuk mempermudah Pemerintah Desa dalam melayani masyarakat d) Minimnya informasi yang diperoleh masyarakat terkait penggunaan Dana Desa. e) Masih kurangnya SDM dalam menunjang kegiatan Pemerintah Desa.

2.

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa a) Masih sulitnya akses transpotasi dibeberapa wilayah yang menghubungkan antar Dusun di Desa Tanjung Harap. b) Masih kurangnya gedung lokal PAUD yang berdiri di Areal Perkantoran Desa.

3.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan a) Masih perlunya program bantuan insentif bagi tokoh keagamaan b) Masih perlunya kegiatan pembinaan Posyandu, kelompok serta lembaga yang aktif di Desa. c) Masih minimnya biaya anggaran kegiatan hari besar dan hari besar keagamaan d) Masih kurangnya kegiatan olah raga di Desa. e) Perlunya BUMDesa agar memiliki Pendapatan Asli Desa ( PAD ). f) Masih minimnya SDM kelompok, Pengerajin dalam memasarkan produk desa. g) Masih kurangnya operasional PAUD demi memperlajar kegiatan rutin PAUD. h) Masih minimnya pembuinaan terhadap pemuda Karang Taruna

4.

Bidang Pemberdayaan masyarakat a) Masih minimnya pengetahuan dalam mengembangkan usaha ekonomi serta fungsi kelembagaan pemerintahan dan masyarakat b) Masih kurangnya kegiatan seni budaya yang ada di Desa c) Masih terdapat beberapa rumah warga yang tidak layak huni d) Masih tingginya tingkat pengangguran di Desa

3.2

BERDASARKAN RPJMDes Berdasarkan Peraturan Desa Tanjung Harap Nomor

Tahun 2014 tentang RPJMDes Desa

Tanjung Harap Tahun 2014-2019, pada tahun 2018 prioritas masalah yang harus diselesaikan seperti yang terlihat pada data berikut.

1.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa a. Honor dan tunjangan Aparatur yang belum memadai b. Pentingnya Operasional perkantoran dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa c. Kurangnya Mobiler Pemerintahan d. Perlunya cetak baliho APBDES mewujudkan transparansi

2.

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa a. Perlunya perkerasan jalan dusun IV menuju dusun V karena kondisi masih rusak b. Perlunya rabat beton Jalan gang dusun I menuju dusun II karena kondisi masih rusak c. Perlunya leningan parit dusun II pentingnya pembuangan saluran limbah warga d. Rabat beton jalan tanah wakaf dusun I karena kondisi masih rusak e. Rabat beton jalan gang dusun V karena kondisi masih rusak f. Perlunya Pembangunan gedung lokal tambahan PAUD g. Pengaspalan jalan ( Hotmix) dusun I cinta kasih karena kondisi masih rusak

h. Pengaspalan jalan ( Hotmix ) dusun V karena kondisi masih rusak i. Pengaspalan jalan Hotmix dusun II karena kondisi masih rusak j. Pengaspalan jalan Hotmix dusun III karena kondisi masih rusak 3.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan a. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK minimnya pengetahuan PKK atas tupoksinya b. Kegiatan Pembinaan Kelompok Ternak minimmnya pengetahuan kelompok dalam pengembangan usaha ternak c. Kegiatan Pembinaan Kelompok Tani minimmnya pengetahuan kelompok dalam pengembangan usaha tani . d. Kegiatan Pembinaan Kerajinan minimmnya pengetahuan kelompok dalam pengembangan usaha kerajinan e. Pembinaan Pemuda Karang Taruna minimnya pembinaan untuk pemuda f. Perlunya Kegiatan Hari Besar/ Keagamaan g. Pengadaan sarana/prasarana olah raga karena minimnya sarana olah raga h. Minimnya Kegiatan Turnamen Olah raga i. Perlunya Pembinaan PHI agar mengerti tupoksinya j. Pentingnya Pembinaan Keagamaan k. Perlunya Operasional PAUD untuk menunjang kegiatan PAUD l. Perlunya Operasional LKMD untuk menunjang kegiatan LKMD

4.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat a. Pentingnya penyertaan modal BUMDes agar Desa memiliki PAD b. Perlunya pelatihan marketing kelompok ternak agar dapat mengerti pemasaran c. Perlunya pelatihan marketing kelompok tani agar dapat mengerti pemasaran d. Pelatihan marketing pengrajin agar dapat mengerti pemasaran produk e. Kurangnya kursi STM ( Serikat Tolong Menolong ) f. Perlunya Pelatihan Pemerintahan Desa untuk meningkatkan Kapasitas g. Perlunya Pelatihan Pengelola BUMDesa h. Pentingnya Operasional SID ( Sistem Informasi Desa ) sebagai penunjang kegiatan SID i. Bantuan ternak sapi j. Bantuan ternak kambing k. Bantuan UPPO

l. Bantuan ikan air tawar m. Perlunya bantuan RTLH ( Rumah tak layak huni ) 3.3

BERDASARKAN PRIORITAS SUPRA DESA

RKP Desa sebagai salah satu kesatuan mekanisme perencanaan desa dalam proses penyusunanya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKPDesa benar-benar mendorong terwujudnya Visi – Misi desa secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkaitan dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana desa secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pembangunan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumberdaya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

3.4

BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun masalah social dan sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa. Masalah tersebut meliputi : 1. Sulitnya akses transportasi, jalan rusak dan berlumpur khususnya pada wilayah pemukiman dan areal perladangan masyarakat.

2. Lingkungan tercemar air limbah masyarakat.

3. Perlunya BUMDesa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengurangi pengangguran.

4. Pentingnya Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pelatihan peningkatan kapasitas SDM.

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS DAN PROGRAM PEMERINTAH DESA Prioritas kebijakan program pemerintah Desa Tanjung Harap yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2018 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018 nantinya benar-benar terutama

bejalan

upaya meningkatkan

efektif

untuk

menanggulangi

permasalahan

di

masyarakat,

keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar

masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan, keahlian, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa.

Rumusan prioritas kebijakan pemerintah Desa Tanjung Harap secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

4.1

Prioritas Program Pembangunan Skala Lokal Desa Prioritas program pembangunan skala lokal desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya

mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis dilapangan desa mempunyai sumber daya, Program

Prioritas

Pembangunan Skala Lokal Desa tertuang pada Format Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa ) .

4.2

Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan/Kabupaten Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan

pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Tanjung Harap tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan Pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang Ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas program pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan peserta

Desa

Tanjung Harap

pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi yang

dipilih

secara

partisipatif

pada

forum

musrenbangdes

dan

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Adapun program pembangunan tersebut tertuang dalam Format Rancangan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU-RKP Desa).

Lampiran – lampiran 4. 3 Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Desa 4.4 Daftar Rancangan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa 4.5 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan 4.6 Daftar Usulan RKP Desa

30

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perncanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan tidak kepercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partsipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBdesa seluruhnya bisa terselenggarakan secara proporsional.

Kepala Desa Tanjung Harap

AHMAD ZAIN NASUTION

PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KECAMATAN SERBA JADI

DESA TANJUNG HARAP Jln. Dolok Masihul –Lubuk Pakam Kode Pos : 20985

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA TANJUNG HARAP KECAMATAN SERBA JADI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA T.A 2018 Berkaitan dengan penyusunan RKP-Desa di Desa Tanjung Harap Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara oleh Pokja Tim Penyusunan dan pembahasan RKP-Desa , maka pada hari ini : Hari / Tanggal Jam Tempat

: : :

Rabu / 27 Sepetember 13,30. s/d selesai Kantor Desa Tanjung Harap

Telah diselenggarakan Rapat/Musyawarah Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber Pemimpin Rapat Sekretaris/Notulen Narasumber

: Sukirno, BPD Desa Tanjung Harap : Irianto Sipayung. Sekretaris BPDDesa Tanjung Harap : 1. Ahmad zain nst,dari Pemerintah Desa 2. Sukirno, dari BPD Tanjung Harap 3. Joko, Pendamping Desa 4. Semi, Pendamping Lokal Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Rapat / Musyawarah Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yaitu : 1. Penyusunan RKP-Desa melalui Musyawarah Desa.

2. Membentuk TIM verifikasi RKP-Desa 3. Menetapkan Kader Teknis dalam Penyusunan RKP-Desa 4. Pembentukan TIM RKP-Desa Keputusan diambil secara : musyawarah mufakat/aklamasi serta akuntabilitas.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Tanjung Harap, Tanggal, ………………………..

Pimpinan Rapat Desa Ketua BPD

Notulen/Sekretaris BPD

( SUKIRNO )

( IRIANTO SIPAYUNG ) Mengetahui, Kepala Desa

( AHMAD ZAIN NASUTION )

Lampian 4.6 Daftar Usulan RKPDesa

DAFTAR USULAN RKP DESA TANJUNG HARAP

TAHUN ANGGARAN 2018 Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi

: TANJUNG HARAP : SERBA JADI : SERDANG BEDAGAI : SUMATERA UTARA

Bidang Jenis Kegiatan No

Lokasi Bidang a.

1.

Penyelenggaraa n Pemerintah Desa

b.

Operasional Perkantoran

Kantor Desa Kantor Desa

c.

Mobiler Pemerintahan

Kantor Desa

1 Tahun

d.

Cetak Baliho APBDES

Kantor Desa

1 Tahun

a.

Perkerasan Jalan Dusun IV menuju Dusun V Leningan Parit Dusun II

Dusun IV,V

1.000 m

Dusun II

1.000 m

c.

Leningan Parit Dusun I

Dusun I

500 m

d.

Rabat Beton Jalan Tanah Wakaf Dusun I Rabat Beton Jalan Gang Dusun V Rabat beton Jalan Gang Dusun I-II Pembangunan gedung lokal tambahan PAUD Pengaspalan Jalan ( Hotmix) Dusun I Cinta Kasih Pengaspalan Jalan ( Hotmix )

Dusun I

60 m

b.

e.

2.

Pembangunan Desa

Jenis Kegiatan Belanja Pegawai

Volume

f.

g.

h.

i.

1 Tahun 1 Tahun

Sasaran/ Manfaat

Perkiraan Waktu Pelaksanaan

Mensejahterakan Januari – Aparatur Desa Desember Mempermudah Januari – pemerintah Desa Desember dalam menyelenggarakan Pemerintahan Mempermudah Januari pemerintah Desa -Desember dalam melayani masyarakat Mempermudah Januari – masyarakat Desember memperoleh informasi terkait Dana Desa Jumlah Perbidang 1 Mempermudah Juli Transportasi -Desember

Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Jumlah (Rp) ADD ADD

ADD

ADD

4 Bidang DD

Memperlancar Saluran limbah perumahan warga Memperlancar Saluran limbah perumahan warga Mempermudah Transportasi

Juli – Desember

DD

Juli – Desember

APBD Kabupaten

Juli – Desember

DD

Dusun V

80 m

Mempermudah Transportasi

Juli – Desember

DD

Dusun I,2

200 m

Mempermudah Transportasi

Juli – Desember

DD

Areal Perkantora n Desa

1 Unit

Sarana Prasarana PAUD

JuliDesember

DD

Dusun I

850 m

Mempermudah Transportasi

Juli – Desember

APBD Kabupaten

Dusun V

1.000 m

Mempermudah Transportasi

Juli – Desember

APBD Kabupaten

j.

Dusun II

1.000 m

Mempermudah Transportasi

Juli Desember

APBD Kabupaten

Dusun III

500 m

Mempermudah Transportasi

Juli Desember

APBD Kabupaten

Dusun I

22x 20 M

Peningkatan Kapasitas Olah Raga

JuliDesember

DD

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PK K Kegiatan Pembinaan Kelompok Ternak

Desa

1 Tahun

Jumlah Perbidang 2 Peningkatan Januari Kapasitas PKK Desember

11 Bidang ADD

Desa

1 Kegiata n

Peningkatan Kapasitas Kelompok Ternak

Januari Desember

ADD dan BHP

Kegiatan Pembinaan Kelompok Tani Kegiatan Pembinaan Kerajinan Pembinaan Pemuda Karang Taruna Kegiatan Hari Besar/ Keagamaan Pengadaan alat nasyid Pengadaan sarana/prasarana olah raga

Desa

1 Kegiata n 1 Kegiata n 1 Kegiata n 1 Kegiata n 1 Unit

Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Peningkatan Kapasitas Kelompok Pengrajin Peningkatan Kapasitas Pemuda / Karang Taruna Perayaan Hari Besar / Keagamaan

Januari Desember

ADD dan BHP

Januari Desember

ADD dan BHP

Januari Desember

ADD dan BHP

Januari Desember

ADD

1 Unit

Agustus Desember Agustus Desember

BHP

Semua Dusun

i.

Kegiatan Turnamen Olah raga

Desa

3 Kegiata n

Agustus Desember

ADD

j.

Pembinaan PHI

1 Tahun

Pembinaan Keagamaan

Januari Desember Desember

ADD

k.

Kantor Desa Desa

Peningkatan Seni Budaya Peningkatan kualitas dan keberdayaan Pemuda dan Olahraga Peningkatan kualitas dan keberdayaan Pemuda dan Olahraga Memperlancar kegiatan rutin PHI Peningkatan kualitas Keagamaan

l.

Operasional PAUD

Memperlancar kegiatan rutin PAUD

Januari Desember

ADD

m .

Operasional LKMD

ADD

a.

Penyertaan Modal BUMDes

Peningkatan Januari Kapasitas LKMD Desember Jumlah Perbidang 3 Menambah Juli pendapatan Desember masyarakat

k.

l

a.

3.

Pembinaan Kemasyarakatan

Dusun V Pengaspalan Jalan Hotmix Dusun II Pengaspalan Jalan Hotmix Dusun III Pembangunan Sarana Olah Raga

b.

c.

d.

e.

f.

g. h.

Desa

Kantor Desa Desa

Desa

Areal Perkantora n Desa Desa

Desa

1 Kegiata n 1 Tahun

1 Tahun

BHP

BHP

12 Bidang DD

4.

Pemberdayaan Masyarakat

b.

Pelatihan marketing kelompok ternak

Desa

1 Kegiata n

c.

Pelatihan marketing kelompok tani

Desa

1 Kegiata n

d.

Pelatihan marketing Pengrajin

Desa

1 Kegiata n

e.

Pengadaan kursi STM

Semua Dusun

f.

Pelatihan Pemerintahan Desa Pelatihan Pengelola BUMDesa Operasional SID

5 Orang

i.

Bantuan ternak sapi

Desa

j.

Bantuan ternak kambing

Desa

k.

Bantuan UPPO

Desa

l.

Bantuan ikan air tawar

Desa

m .

Bantuan RTLH

Desa

g.

h.

5 Orang

Kantor Desa

1 Kegiata n

Peningkatan tehnik pemasaran/ menambah penghasilan warga Peningkatan tehnik pemasaran/ menambah penghasilan warga Peningkatan tehnik pemasaran/ menambah penghasilan warga Mempermudah masyarakat dalam kegiatan sosial Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDesa Peningkatan Informasi Publik

Juli Desember

DD

JuliDesember

DD

Juli Desember

DD

Juli – Desember

DD

Januari – Desember

ADD

Januari – Desember

DD

Januari – Desember

DD/ ADD

Menambah Januari – penghasilan Desember kelompok Menambah Januari – penghasilan Desember kelompok Menambah Januari – penghasilan Desember kelompok Menambah Januari – penghasilan Desember kelompok budidaya Membantu Januari – masyarakat kurang Desember mampu Jumlah perbidang 4

Tanjung Harap, ………………….

Mengetahui Kepala Desa Tanjung Harap

Ketua TIM Penyusun RKP

AHMAD ZAIN NASUTION

( ………………………… )

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

13 Bidang