Kajian Akademis
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi
ESA HILANG DUA TERBILANG
Dinas Perdagangan Pemerintah KotaPembentukan TebingUPTD Tinggi Kajian Akademis Pasar Kota Tebing Tinggi 2017
1
Tentang Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
Kajian akademis ini bertujuan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan pembentukan UPTD pasar yang merupakan respon dari kebijakan pengembangan pasar di Kota Tebing Tinggi. Sebagai kajian akademis, isi dalam laporan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pra-analisa kelayakan pengambilan keputusan (pre-policy making analyst) yang berguna dalam studi kelayakan pengambilan suata kebijakan. Selain menampilkan beberapa alasan masalah (considered evidences) mengapa dibentuknya UPTD Pasar—kajian akademis ini juga membahas model pengembangan secara umum UPTD Pasar. Dasar pembuatan kajian akademis adalah keharusan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dimana dijelaskan pada Pasal 21 “Konsultasi Pembentukan UPTD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilengkapi dengan dokumen meliputi: a. kajian akademis perlunya pembentukan unit pelaksana teknis; dan b. analisis rasio belanja pegawai�
Tim Review Internal : Syahnan Hasibuan, SH.MH (Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi)
Tim Review Eksternal : Teddy Firman Supardi, SIP (Peneliti Depublica Institute) Muhammad Affandi, SE (Peneliti Depublica Institute)
Tim Pakar Penilai: Drs. Murbanto Sinaga, MA (Akademisi Universitas Sumatera Utara)
2 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
DAFTAR ISI Kata Pengantar Kepala Dinas Perdagangan .............................................. 5 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ................................................................................................. 6 1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah ..................................................... 12 1.3. Kerangka Teoritis dan Pendekatan ......................................................... 13 1.3.1. Analisa Keputusan Pembentukan UPTD Pasar........................ 14 1.3.1.1. Matriks Penilaian Urgensitas Pembentukan UPTD Pasar ......................................................................................... 16 1.3.2. Legal Framework Analysis................................................................ 20 1.3.3. Tipe Pasar............................................................................................... 27 1.4. Tujuan Penyusunan Kajian Akademis .................................................... 29 1.5. Metodologi dan Kerangka Penyusunan Kajian Akademis ............ 30 BAB II KRITERIA PEMBENTUKAN UPTD 2.1. Matriks Analisa Penemuhan Kriteria dan Indikator Pembentukan UPTD .................................................................................................. 31 BAB III ANALISA RASIO BELANJA PEGAWAI 3.1. Analisa Rasio Belanja Pegawai UPTD Pasar ........................................... 36 BAB IV ANALISA BEBAN KERJA 4.1. Analisa Beban Kerja Pegawai UPTD Pasar ................................................. 38 BAB V ANALISIS PERAN DUKUNGAN KELEMBAGAAN UPTD PASAR 5.1. Struktur Organisasi dan Fungsional Jabatan ....................................... 39 5.2. Rencana Pengembangan Layanan UPTD Pasar .................................. 42 5.3. Local Economic Value-Chain dan Kelembagaan UPTD Pasar ....... 45 BAB VI ANALISIS PROYEKSI PERKEMBANGAN UPTD PASAR DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL 6.1. Pengembangan Pasar dan Ekonomi Lokal ........................................... 48 6.2. Pengembangan Sektor Usaha Segmentatif ......................................... 51 BAB VII KESIMPULAN 7.1. Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi .................................. 55 7.2. Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan .............................................. 56 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................... 57
3 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
Daftar Tabel, Diagram, Gambar, Bagan dan Grafik Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2015 (hal 7) Grafik 2. Pendapatan dan Pertumbuhan Pelayanan Pasar Kota Tebing Tinggi Tahun 2012-2016 (hal 10 ) Gambar 1. Identifikasi Isu Urgensi Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi (hal 12 ) Gambar 2. Kerangka Penyusunan Kerangka Kajian Akademis (hal 30) Gambar 3. Proyeksi Dukungan Kelembagaan UPTD Pasar dan Pengembangan Mata Rantai Ekonomi Lokal (hal ) Tabel 1. PDRB Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2015 (hal 8) Tabel 2. Matriks Penilaian Urgensitas Pembentukan UPTD Pasar (hal 17) Tabel 3. Anotasi Peraturan Terkait Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (hal 21 ) Tabel 4. Matriks Analisa Penemuhan Kriteria dan Indikator Pembentukan UPTD Pembentukan UPTD (hal 32 ) Tabel 5. Rasio Belanja Pegawai UPTD Pasar terhadap Belanja Pegawai Kota Tebing Tinggi (hal 37) Tabel 6. Rasio Belanja Pegawai UPTD Pasar terhadap APBD Kota Tebing Tinggi (hal 37) Tabel 7. Norma Kebijakan Jabatan dan Pegawai dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 (hal 39) Tabel 8. Susunan Pegawai UPTD Pasar Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi (hal 40) Tabel 9. Jumlah Pasar, Pedagang dan Tipe Pasar (hal 42 ) Tabel 10. Norma Peraturan Kebijakan Layanan dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Pembentukan UPTD (hal 43 ) Diagram 1. Rasio Belanja Pegawai UPTD Pasar Terhadap Belanja (hal 36) Bagan 1. Struktur Jabatan UPTD Pasar (hal 41)
4 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
KATA PENGANTAR KEPALA DINAS PERDAGANGAN
P
eran
kelembagaan
pendukung
birokrasi
dalam
mendukung
pertumbuhan ekonomi kini sudah tidak lagi diabaikan hanya
sebagai penjaga yang budiman. Komitmen moralitas “Kerja-Kerja-Kerja� yang sering dikatakan oleh Jokowi, memberikan sinyal bahwa pemerintah, bukan hanya sebagai pelayan, melainkan sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi. Pembentukan UPTD Pasar dibawah Dinas Perdagangan ini, merupakan komitmen Dinas Perdagangan dalam mendorong pengembangan kegiatan ekonomi di Kota Tebing Tinggi. Sebagai kota yang akan menuju kota jasa dan perdagangan, peran pasar sangat strategis untuk dikembangkan menjadi instrumen pendukung kegiatan ekonomi dalam kota. Keberadaan pasar, dengan segala konektivitas, kebijakan pendukung baik fisik maupun sistem pengembangan haruslah menjadi prioritas mengingat pengembangan kota jasa dan perdagangan dalam jangka panjang dalam RPJP sampai dengan 2025 mendatang. Dengan mengingat potensi pertumbuhan pelaku UKM yang meningkat, maka keberadaan UPTD Pasar dapat juga mengembangkan bahkan memberdayakan para pelaku UKM yang ada dipasar saat ini. Kedepan, dengan perkembangan
pembangunan
di
Kota Tebing Tinggi—pengembangan
ekonomi lokal untuk menuju kota jasa dan berdagangan dapat berjalan jika keberadaan unit-unit pelaksana teknis yang ada dapat bekerja seirama dalam mendukung kebijakan pembangunan di Kota Tebing Tinggi. Dengan semangat inilah UPTD Pasar ini hadir dengan tujuan memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi pengembangan pasar di Kota Tebing Tinggi.
Syahnan Hasibuan, SH.MH
5 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
K
ota Tebing Tinggi, dalam jangka panjang akan menuju kota jasa dan perdagangan di Provinsi Sumatera Utara. Dalam
usahanya, pembuatan kebijakan pembangunan haruslah sejalan dengan visi jangka panjang yang ingin dicapai. Artinya, pola kebijakan yang parsial (partial policy) harus digantikan dengan proyeksi pembuatan kebijakan jangka panjang (sustainable policy making). Salah satu peran yang ingin ditingkatkan adalah sebagai kota perdagangan—dengan memaksimalkan peran birokrasi sebagai penggerak roda pembangunan di Kota Tebing Tinggi. Komitmen dalam mewujudkan sebagai kota jasa dan perdagangan adalah membangun pengembangan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan tingkat PDRB perdagangan yang cukup besar, kebijakan pengembangan ekonomi lokal (local economic development) Kota Tebing Tinggi harus mengintegrasikan komponenkomponen
pendukung,
salah
satunya
dalah
pasar.
Kebijakan
pengembangan pasar di Kota Tebing Tinggi merupakan salah bentuk dari penilaian
objektifikasi
perkembangan
ekonomi
lokal—dengan
pertambahan nilai ekonomi pada sektor perdagangan yang cukup besar, keberadaan fasilitas pasar berserta pendukungnya seperti birokrasi dan infrastuktur fisik menjadi kebijakan prioritas pemerintah Kota Tebing Tinggi terkhusus Dinas Perdagangan sebagai leading-sector dalam mendukung komitmen pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi dalam mewujudkan penguatan kegiatan ekonomi perdagangan.
6 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi Tahun 20112015 7,00% 6,18%
6,00%
5,75%
6,01% 5,44%
5,00%
4,86%
4,00% 3,00% 2,00%
1,00% 0,00% Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Sumber: TTAD, BPS Kota Tebing Tinggi, 2016 (Diolah Tim Penulis)
Meskipun tren pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi dalam lima tahun terakhir (2011-2015) menunjukkan tren pertumbuhan yang belum cukup memuaskan, tetapi kontribusi perdagangan besar maupun kecil tetap menjadi pembentuk nilai tambah aktivitas ekonomi pertama dalam PDRB. Ini artinya, perkembangan prospek perdagangan di Kota Tebing Tinggi memiliki daya tahan pertumbuhan yang cukup baik untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan
perkembangan
ekonomi
berdasarkan
kegiatan
perdagangan yang sangat besar—pendukung kebijakan tersebut haruslah diformalisasi dengan dukungan kelembagaan birokrasi yang kuat dan mandiri. Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan model organisasi kelembagaan yang tepat untuk menjadikan pengelolaan dan pengembangan pasar dapat fokus dikembangkan menjadi kebijakan prioritas pemerintah Kota Tebing Tinggi
7 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
dalam bidang pengembangan perdagangan dan konektivitas ekonomi antar wilayah di Kota Tebing Tinggi.
Tabel 1. PDRB Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2015
8 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
Lanjutan...
Pengembangan formalisasi pasar dalam bentuk UPTD, dalam beberapa literatur
kajian
akademis
dapat
dijadikan
sebagai
model
kebijakan
pengembangan rantai nilai ekonomi lokal (local-economic value chain), dimana kebijakan insentif fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk infrastruktur dapat memacu bagi pertumbuhan perdagangan di daerah (Morphet,2008:25).
Melalui
Dinas
Perdagangan,
kebijakan
formalisasi
pembentukan UPTD Pasar menjadi prioritas kedepan, dengan asumsi bahwa perkembangan pembangunan pasar di Kota Tebing Tinggi cukup banyak, maka
9 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
pelayanan dan dukungan fungsional kelembagaan juga harus mengikuti perkembangan tersebut. Grafik 2. Pendapatan dan Pertumbuhan Pelayanan Pasar Kota Tebing Tinggi Tahun 2012-2016 600
30%
26,11%
25%
500
20%
Dalam Juta
400
15%
11,43% 300 200
4,72% 10% 5%
0
0%
0
-5% 100 -10% 0
-12,91%
-15%
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Catatan: Data untuk tahun 2011 tidak tersedia
Sumber: TTAD Kota Tebing Tinggi (Diolah Tim Penulis)
Tren pertumbuhan pendapatan pelayanan pasar yang cukup baik dalam kurun waktu tahun 2012 – 2016, walaupun sedikit fluktuatif menunjukkan peran dan pertumbuhan aktivitas ekonomi di pasar harus dijadikan sasaran pengembanga kebijakan prioritas pemerintah Kota Tebing Tinggi. Dalam rangka peningkatan kegiatan perdagangan di Kota Tebing Tinggi—juga dapat menopang dukungan kontribusi ketersediaan barang (supply the goods) untuk daerah di sekitar Kota Tebing Tinggi. Ditambah lagi, pembangunan pasar yang sudah merata dihampir semua kecamatan, seperti pembangunan pasar rakyat tradisional di Kecamatan Padang Hilir dan Rambutan dapat membuat mobilisasi masyarakat lebih mudah dengan adanya pembangunan dua pasar kecamatan tersebut. Jika selama ini mobilisasi aktivitas perdagangan di pasar terpusat di
10 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
Pasar Inpres dan Pasar Gambir saja—penataan pengembangan kebijakan pasar kedepan dapat mempertimbangkan membuat segmentasi khusus barang dagangan setiap pasar dapat memiliki ciri khas masing-masing. Pengembangan dan pembentukan UPTD Pasar sebagai bentuk dari kebijakan pengembangan pasar menjadi pilihan utama. Selain agar pengelolaan kebijakan
pasar
yang
mandiri.
Seiring
berjalannya
dengan
waktu,
pengembangan kebijakan pasar dapat diorientasikan dengan pengembangan pelayanan dan produk baik barang maupun jasa yang dapat membuat UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi menjadi prototype unit mandiri organisasi pemerintah yang dapat menjadikan ini sebagai pendukung kegiatan pengembangan aktivitas ekonomi yang lain, khusus sektor usaha kecil dan mikro dengan menyediakan fasilitas pasar yang memadai untuk para pelaku UKM untuk dapat memasarkan produk mereka melalui fasilitas dan kebijakan pasar yang tersistematis dengan baik oleh UPTD Pasar. Pembentukan UPTD Pasar bukan hanya sebagai pembentukan unit fungsional yang mandiri, lebih dari itu— dengan
fokus
pengembangan
kelembagaan
UPTD
Pasar,
proses
pengembangan inovasi kebijakan dapat dikembangkan terus-menerus. Karena pada intinya, tujuan dari pembentukan UPTD Pasar sendiri adalah sebagai bagian untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat di Kota Tebing Tinggi dengan memaksimalkan fasilitas pasar sebagai kegiatan utama perdagangan di Kota Tebing Tinggi selain fasilitas pendukung yang lain. Kebutuhan akan dukungan unit fungsional seperti UPTD Pasar di Kota Tebing Tinggi inilah tujuan dari penyusunan kajian akademis ini sebagai syarat konsultasi dan pembentan Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan peraturan teknis tentang pembentukan UPTD. Kajian akademis ini merupakan studi singkat deskriptif yang mencoba menggali dan melihat tren kebijakan apa yang dapat diambil dari pembentukan UPTD Pasar di Kota Tebing Tinggi.
11 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
Sebagai sebuah kajian akademis singkat, metodologi dan pendekatan dalam kajian ini masih mempertahankan nilai-nilai akademis dalam penyusunannya. Dengan latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan diatas. Setidaknya, hasil dari kajian akademis ini dapat membuat sistem kebijakan berbasiskan pada bukti (evidence bases-policy) bagi pengambilan kebijakan, terkhusus kebijakan pembentukan UPTD Pasar di Kota Tebing Tinggi.
1.2.
Identifikasi dan Perumusan Masalah Pembangunan dan revitalisasi pasar yang semakin meningkat di Kota Tebing Tinggi. Selain itu juga, dukungan untuk pengembangan sebagai kota jasa dan perdagangan yang tangguh. Maka, untuk memenuhi dan mengatasi perkembangan itu, perlu kiranya dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar sebagai pengelola sekaligus pemberi layanan bagi pengembangan pasar.
Gambar 1. Identifikasi Isu Urgensi Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
Konektivitas Ekonomi
Dukungan Kepada Pelaku UKM
Pembentukan UPTD Pasar Pengembangan Kegiatan Perdagangan Dalam Kota
Pengembangan Ekonomi Lokal Berkelanjutan
Sumber: FGD Internal Dinas Perdagangan (Diolah Tim Penulis)
12 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
Kesimpulan berdasarkan identifikasi permasalahan ini adalah perlunya dibentuk unit kelembagaan yang akan mengelola perkembangan kegiatan pasar dan perdagangan di Kota Tebing Tinggi. Meskipun setiap pasar memiliki karakteristik barang dagangan masing-masing. Kedepan, melalui pembentukan UPTD Pasar dapat kiranya dikembangkan pelayanan dan kebijakan pasar yang inovatif. Berdasarkan identifikasi isu diatas, proses kajian akademis ini akan menjawab dua pertanyaan penelitian dibawah ini: 1. Bagaimana bentuk pengembangan kelembagaan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi? 2. Berapa rasio belanja pegawai yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan operasional UPTD Pasar? Kedua pertanyaan masalah diatas sangat mewakili sebagai awal kajian untuk mendukung pembentukan UPTD Pasar dan juga sebagai gambaran tentang urgensi pembentukan formalisasi UPTD Pasar.
1.3.
Kerangka Teoritis dan Pendekatan Dalam mendukung sebuah penelitian, sebuah pendekatan dan teori merupakan dua kacamata sekaligus pisau analisa yang tidak dapat dipisahkan. Kerangka teori berguna sebagai alat untuk melihat permasalahan sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Pendekatan merupakan perangkat turunan dari sebuah teori yang dimana dapat menjelaskan permasalahan yang akan dikaji dengan lebih mendalam (to deep understand). C.R. Kothari (2004) menjelaskan dalam bukunya Research Methodology: Methods and Techniques bahwa proses penelitian yang baik terdiri dari penentuan masalah yang ingin dilihat
13 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
terlebih dahulu dan selanjutnya menentukan pendekatan dan kerangka teori dalam melihat masalah diperlukan sebagai kacamata dalam melihat permasalahan penelitian. Berbeda dengan Kothari, pandangan dari Ravi Ravindran (2009) dalam bukunya Operations Research Methodologies menjelaskan bahwa kerangka teori dan pendekatan merupakan bagian inti dari operasionalisasi sebuah riset (the main research). Dengan pendekatan dan kerangka teori, untuk dalam penelitian yang tidak menggunakan pendekatan etnografi (inquiry genre), menetapkan pendekatan dan kerangka teori yang tepat dapat memberikan pengaruh terhadap hasil penelitian yang ingin dicapai. Kajian akademis ini menggunakan beberapa kerangka teori dan pendekatan
untuk
menjelaskan
urgensi
pembentukan
dan
pengembangan UPTD Pasar sebagai salah satu kebijakan pengembangan kegiatan perdagangan di Kota Tebing Tinggi.
1.3.1. Analisa Keputusan Pembentukan UPTD Pasar Keputusan dalam kebijakan sering kali identik dengan otoritas seorang pemimpin, bahkan dengan selalu mengambil keputusan berdasarkan hak dan otoritas saja—para pimpinan sering kali melupakan bahwa dalam sebuah kebijakan terdapat dampak-dampak yang dihasilkan (Laswell, 1936:300). Pengambilan kebijakan yang diambil dapat menimbulkan dampak yang baik dan buruk, jangka pendek maupun jangka panjang. Harold Laswell menjelaskan tentang “Who-Get-What? (siapa dan mendapat apa)� yang sering kali dilupakan dalam pengambilan kebijakan. Bahkan, dalam kultur birokrasi yang masih dikooptasi dengan budaya tekanan dari pimpinan, proses alamiah lahirnya proses kebijakan yang baik seringkali tidak tersedia. Para pimpinan sering kali menguasai
14 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
secara lebih sumberdaya dan otoritas untuk menentukan kebijakan tanpa mempertimbangkan masukan dari sebuah proses organisasi. Simon (1957) menjelaskan bahwa setelah pengambilan kebijakan diambil, bukan hanya
itu
saja
tujuannya,
melainkan
bagaimana
dampak
dari
pengambilan kebijakan itu yang harus juga diperhatikan. Analisa keputusan pembentukan UPTD Pasar ini menjadi bagian pertimbangan kebijakan yang prosesnya berdasarkan kebijakan internal organisasi. Dengan beberapa kali menjalankan proses diskusi internal sebagai proses partisipatif di Dinas Perdagangan. Analisa keputusan ini merupakan sebagai kerangka teoritis sekaligus pendekatan yang akan menjelaskan mengapa urgensi pembentukan UPTD Pasar sebagai pilihan kebijakan rasional yang diambil. Karena proses pengambilan keputusan pembentukan UPTD Pasar ini merupakan pertimbangan dan dorongan teknokratis, maka dalam untuk menjadikan kebijakan ini tepat dan efektif maka analisa keputusan sistematis menjadi dasar bagi pengambilan keputusan pembentukan UPTD Pasar. Secara teoritis, analisa keputusan berkaitan dengan bagaimana permasalahan dan fakta yang saling berkaitan— dengan didukung variabel seperti “keyakinan, “ide”, “kepentingan”, dan berhubunga dengan “informasi”, “fakta”, dan “realitas (Parson, 2005:249). Maka dari itu, penetapan beberapa instrumen penilaian dalam pengambilan keputusan adalah hal yang mutlak dalam sebuah analisa keputusan kebijakan yang baik. Untuk melihat tingkat urgensi dari pembentukan UPTD Pasar, maka analisa keputusan dalam kajian akademis dijadikan sebagai kerangka teori sekaligus sebagai pendekatan. Terdapat dua perangkat variabel matriks penilaian dalam analisa keputusan kajian akademis ini. Pertama, Matriks penilaian urgensitas
15 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
pembentukan UPTD Pasar. Kedua, Matriks indikator pengembangan UPTD Pasar.
1.3.1.1.
Matriks Penilaian Urgensitas Pembentukan UPTD Pasar Penyusunan matriks ini dapat dilihat sebagai pemetaan utama dalam kajian akademis ini. Untuk memenuhi pembentukan UPTD, dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menjelaskan bahwa dalam rangka pembentukan UPTD, salah syarat adalah tersedianya kajian akademis yang bertujuan untuk dijadikan bahan konsultasi dengan Gubernur. Maka, dalam memenuhi tujuan dari penyusunan akademis ini, diperlukan sebuah penilaian yang sistematis. Agar objektifikasi dalam pembentukan UPTD Pasar dapat menjadi layak untuk dibentuk (well establishment) menjadi unit formal. Sebuah matriks, tentunya bukan satu-satunya penilaian utuh dan baku. Tetapi, dalam rangka penguatan pengambilan dan penilaian keputusan, pembuatan sebuah matriks dapat dijadikan pilihan yang tepat. Matriks penilaian urgensitas pembentukan UPTD Pasar ini merupakan identifikasi isu dan perkembangan yang didapat dari perkembangan kegiatan ekonomi perdagangan secara umum, dan secara khusus matriks ini juga melihat pertumbuhan para pelaku UKM, peningkatan konektivitas ekonomi, dan pengembangan sebagai kota perdagangan sebagai identifikasi dalam penyusunan matriks ini.
16 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
Tabel 2. Matriks Penilaian Urgensitas Pembentukan UPTD Pasar Matriks penilaian ini merupakan penilaian untuk Dinas Perdagangan sebagai Dinas yang akan mengelola UPTD Pasar.
Penilaian Kapasitas Feedback Kelembagaan
Breakdown Isu
Tingkatan Respon Tidak Responsif
Peran Dinas Perdagangan Saat ini
Peran Dinas Perdagangan Kedepan
Responsif
1.1.Konektivitas Ekonomi Lokal
 Pembangunan kegiatan perdagangan dikawasan pinggiran Kota Tebing Tinggi
Responsif
Mencoba melahirkan pelaku UKM/ekonomi di tingkat pinggiran kota
Pembinaan pelaku UKM di pinggiran dan membangun akses dan fasilitas pasar
 Pembentukan pasar yang segmentatif
Responsif
Masih fokus pada pemaksimalan peran pasar secara umum.
Memiliki rencana untuk menjadikan setiap pasar memiliki
17 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
ciri khas masingmasing.
 Pembangunan pasar dipinggiran kota Tebing Tinggi.
Responsif
 Pengembangan segmentasi dan tipe pasar
Responsif
Sedang membangun dua pasar di pinggiran kota (Kecamatan Padang Hilir dan Rambutan)
Pemaksimalan dua pasar baru sebagai dukungan konektivitas ekonomi di pinggiran kota.
Pelayanan pasar masih belum fokus pada pengembangan berdasarkan tipe pasar
UPTD Pasar akan menjadikan pelayanan pasar berdarkan tipe pasar
1.2. Pengembangan Ekonomi Lokal  Pengembangan sektor usaha baru dan kreatif didalam pasar
Tidak
Hanya fokus pada pengembangan kegiatan usaha konvensional
Responsif
 Pengembangan produk unggulan lokal
Responsif
Fokus pengembangan produk unggulan lokal yang tersedia
Akan fokus pada pengembangan sektor usaha baru dan kreatif didalam pasar Akan mengembangkan produk lokal unggulan
18 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
melalui dorongan fasilitas pemasaran yang terintegrasi 1.3.
Dukungan Kepada Pelaku UKM
 Pembiayaan berkelanjutan bagi para pelaku UKM
Responsif
 Pengembangan produk baru Pelaku UKM di dalam pasar
Responsif
Alokasi rutin kebijakan anggaran pembiayaan
Fokus pengembangan dan pemberdayaan dampingan
Akan membentuk UPTD Penguatan Permodalan sebagai unit pengelola pembiayaan non-bank pelaku UKM Pemberdayaan UKM dampingan didalam pasar
19 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
1.3.2. Legal Framework Analysis
Analisa Kerangka Legal (Legal Framework Analysis) merupakan instrumen untuk pemetaan kerangka hukum terkait dalam mendukung suatu pengambilan kebijakan. Dalam membuat LFA, pengguna harus paham untuk apa analisa kerangka legal digunakan dan sejauh mana dalam mendukung suatu pengambilan kebijakan. Parson (2004) menjelaskan bahwa kebijakan publik juga berkaitan dengan peraturan hukum, karena pada dasarnya kebijakan publik dapat berupa kebijakan dan peraturan yang akan dijalankan.
Analisa kerangka legal, selain
menjadi alat untuk melengkapi suatu kebijakan agar tidak cacat hukum dan peraturan. Secara kelembagaan, dapat juga dijadikan sebagai perangkat untuk memantau perkembangan regulasi yang berkaitan dengan kelembagaan. Sering kali, berkembang begitu cepatnya peraturan hukum tidak diikuti dengan sikap responsif kelembagaan dalam mengikuti perkembangan. Analisa Kerangka Legal dalam praktiknya, tidak memiliki praktik baku. Biasanya hanya melakukan pemetaan regulasi baik itu bersumber dari Undang-Undang, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah. Pendekatan dalam analisa kerangka legal biasanya dengan melakukan anotasi terhadap peraturan terkait (statue approach) agar pembentuk suatu kelembagaan patuh terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.
20 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
Tabel 3. Anotasi Peraturan Terkait Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah No
Bentuk Statue
1.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negata Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4886)
3.
Penjelasan Isi Norma Statue Pasal 18 ayat 6 Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan perundangundangan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan Pasal 12 (1). ... (2). ... (3)Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi
Ketentuan Menimbang: C. Bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang
21 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tetang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
5.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
6.
kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlingdungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan peran dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan Pasal 1 Angka 1: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pasal 110: Huruf f f. retribusi pelayanan pasar;
(1) Pada Dinas atau Badan Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk UPTD kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
22 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
kegiatan teknis penunjang tertentu. (2) Kriteria pembentukan suatu UPTD meliputi: a. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari Dinas/Badan instansi induknya; b. penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat dan/atau oleh Perangkat Daerah lain yang berlangsung secara terus menerus; c. memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan; d. tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana; e. tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD yang bersangkutan; f. memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan Tugas Teknis Operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu; dan (3) Pembentukan UPTD kabupaten/kota sebagaimana
23 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur Pasal 21: Konsultasi Pembentukan UPTD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilengkapi dengan dokumen meliputi: a. kajian akademis perlunya pembentukan unit pelaksana teknis; dan b. analisis rasio belanja pegawai 6.
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembatan Negara Nomor 4737)
Pasal 5: (1) Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria ayat (1) menjadi kewenangannya. (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
24 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
atas wajib dan urusan pilihan. Pasal 7: (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Lingkungan hidup d. Pekerjaan umum; e. Penataan ruang f. Perencaaan pembangunan; g. Perumahan h. Kepemudaan dan olahraga i. Penanaman modal j. Koperasi dan usaha kecil dan menengah k. Kependudukan dan catatan sipil l. Ketenagakerjaan m. Ketahanan pangan n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
25 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera p. Perhubungan q. Komunikasi dan informatika r. Pertanahan s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian u. Pemberdayaan masyarakat dan desa v. Sosial w. Kebudayaan x. Statistik y. Kearsipan dan perpustakaan
Berdasarkan beberapa analisa kerangka legal diatas, melihat peraturan pendukung yang menunjukkan bahwa pembentukan UPTD Pasar dapat dikatakan taat hukum jika mengikuti konsideran hukum diatasnya sebagai syarat legal dalam pembentukan UPTD. Dari beberapa analisa kerangka legal, tersedia. Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi menunjukkan inventaris peraturan pendukung untuk memenuhi pembentukan UPTD Pasar.
26 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
1.3.3. Tipe Pasar Menurut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Usaha-usaha pasar tradisional dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk yaitu : a. Pasar Induk adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan dipasar-pasar eceran diberbagai tempat mendekati konsumen. b. Pasar Lingkungan adalah pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayananya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari. c. Pasar Desa adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan yang ruang lingkup pelayananannya meliputi lingkungan desa atau kelurahan disekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sembilan bahan-bahan pokok.
27 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
d. Pasar Tradisional Kota adalah pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu wilayah Kabupaten/Kota dengan jenis perdagangan barang kebutuhan sehari-hari, sandang serta jasa yang lebih lengkap dari pasar desa atau kelurahan. e. Pasar Khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual-belikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar keramik, pasar burung dan sejenisnya. f.
Pasar Tradisional yang berupa sektor informal lainnya yaitu unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa melalui izin operasional dengan tujuan utama untuk menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri dengan atau tidak memiliki tempat berjualan menetap berupa toko, warung ataupun kios.
28 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
1.4.
Tujuan Penyusunan Kajian Akademis Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dimana dijelaskan pada Pasal 21 “Konsultasi Pembentukan UPTD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilengkapi dengan dokumen meliputi: a. kajian akademis perlunya pembentukan unit pelaksana teknis; dan b. analisis rasio belanja pegawai�. Berbeda dengan penyusunan Peraturan Daerah yang mensyaratkan naskah akademis pendukung. Kajian akademis dalam mendukung pembentukan unit pelaksana teknis daerah bertujuan untuk menjelaskan tujuan pembentukan dari unit pelaksana teknis daerah tertentu. Kajian akademis pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Kota Tebing Tinggi merupakan kajian yang memandang bahwa perkembangan pembangunan, terkhusus kegiatan perdagangan dibutuhkan respon kebijakan yang dapat tersalurnya formalisasi perkembangan dengan unit atau fungsional organisasi tertentu. Secara khusus, tujuan dari penyusunan kajian akademis ini adalah : 1. Untuk memenuhi syarat bahan konsultasi dengan Gubernur tentang urgensitas pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi. 2. Untuk memberikan gambaran objektif tentang proyeksi pengembangan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi. 3. Untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pada UPTD Pasar. 4. Sebagai bahan untuk kajian lanjutan penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar.
29 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
1.5.
Metodologi Penelitian dan Kerangka Penyusunan Kerangka Kajian Akademis Metodologi penelitian penyusunan kajian akademis ini adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui diskusi kelompok terfokus
di
Dinas
perkembangan
data
Perdagangan, sekunder
studi
literatur,
pendukung.
dana Dalam
analisa proses
penyusunannya.
Gambar 2. Kerangka Penyusunan Kerangka Kajian Akademis
30 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
BAB II KRITERIA PEMBENTUKAN UPTD Kriteria pembentukan UPTD secara formal bertujuan untuk melakukan penilaian kelembagaan dan penetapan tipe dari UPTD yang akan dibentuk. Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi Cabang Dinas dan Pembentukan UPTD dijelaskan bahwa pembentukan UPTD disesuaikan dengan beberapa komponen penilaian pembentukan, diantaranya: 1. Melaksanakan kegiatan teknis operasioal dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu 2. Penyediaan barang atau jasa yang diperlukan masyarakat atau perangkat daerah lain 3. Memberian kontribusi dan manfaat langsug dan nyata kepada masyarakat dan/atau dala penyelenggara pemerintahan 4. Tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, sarana dan prasarana 5. Memiliki Stadar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dari/atau tugas teknis penunjang tertentu 6. Memperhatikan keserasian hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota 7. Tersedianya jabatan fungsioknal/teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD yang bersangkutan. Dengan memperhatikan komponen penilaian pembentukan UPTD diatas, maka penilaian kelembagaan dapat dilakukan dengan sebuah matriks penilaian kriteria UPTD sebagai berikut:
31 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
Tabel 4. Matriks Analisa Pemenuhan Kriteria dan Indikator Pembentukan UPTD Pasar No KRITERIA INDIKATOR 1 2 3 1. Melaksanakan kegiatan 1. Pelayanan kegiatan dalam pasar teknis operasioal meliputi penataan pedagang dan dan/atau kegiatan pembukaan toko baru teknis penunjang 2. Pelayanan retribusi pasar terpadu tertentu
2.
Penyediaan barang atau jasa yang diperlukan masyarakat atau perangkat daerah lain
1.
2.
3. Dukungan perencanaan kegiatan pengembangan konektivitas antar pasar 4. Pengembangan kebijakan anggaran pengelolaan pengembangan infrastuktur pendukung pasar
3.
1. Penyediaan Pengembangan data terpadu kegiatan antar pasar untuk pengambilan kebijakan pemerintah kota Tebing Tinggi 2. Penyediaan Pengembangan layanan pengaduan kegiatan didalam pasar
1.
4.
KETERANGAN 4 Sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD Pasar dalam analisa beban kerja dan peraturan terkait Disesuaikan dengan peran dan fungsi sebelum terbentuk UPTD dan rencana peningkatan tata kelola retribusi pasar Berdasarkan analisa dalam kajian akademis tentang pengembangan UPTD Pasar Peningkatan perencanaan kebijakan anggaran pengembangan insfrastruktur pasar diperlukan dalam rangka meningkatkan peran pasar dalam peningkatan pengembangan ekonomi lokal. Sebagai dukungan perkembangan data pembangunan terkhusus data pasar
2. Pengembangan UPTD Pasar sebagai pusat pelayanan pengaduan aktivitas
32 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
3. Penyediaan Pengembangan perencanaan kebijakan layanan pasar
3.
Memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan/atau dala penyelenggara pemerintahan
1. Pemberian intensif dan dorongan kepada para pelaku UKM dengan dukungan layanan pasar 2. Peningkatan pengembangan pasar dalam rangka mendukung sebagai kota perdagangan dan pengembangan ekonomi lokal 3. Peningkatan manajemen pelayanan pasar dengan memperhatikan ketertiban dan akses yang baik 4. Pengembangan dorongan akses ketersediaan terhadap barang dan pangan lokal 5. Pengembangan sistem keamanan dan layanan didalam pasar
pasar untuk seluruh pedagang didalam pasar. 3. UPTD Pasar sebagai pusat dari rujukan pengembangan perencanaan pasar dan memberi dukungan bagi pengembangan kebijakan pasar. 1. Melalui Dinas Perdagangan, mengembangkan dukungan perencanaan terhadap peran UPTD Pasar dalam mendukung pengembangan UKM 1. UPTD Pasar didorong menjadi pusat pelaksana teknis perencanaan maupun program dengan tujuan mengembangkan kegiatan pasar daerah dan pengembangan ekonomi lokal. 3. Peningkatan layanan dukungan keamanan dan ketertiban pasar dengan dukungan pembentukan jabatan fungsional dalam UPTD Pasar 4. UPTD Pasar sebagai unit pelaksana didorong sebagai unit pemantau perkembangan barang dan pangan lokal meliputi kualitas dan manajemennya. 5. Dukungan terhadap sistem layanan keamanan dan ketertiban menjadi
33 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
4.
5.
6.
tanggungjawab UPTD Pasar dengan mengangkat pegawai dan pemaksimalan kelompok pelaksana urusan ketertiban dan keamanan Tersedianya sumber 1. Pegawai pendukung yang memiliki 1. Penentuan jabatan pendukung UPTD daya yang meliputi pengetahuan dan pengalaman kerja Pasar disesuaikan dengan kompetensi dan pegawai, sarana dan tentang pengembangan pasar. pengetahuan prasarana 2. Pengembangan perencanaan 2. Tersedianya perkembangan aset pasar infrastruktur pasar sebagai penilaian kebutuhan pengembangan infrastruktur pasar 3. Pengembangan perencanaan kebijakan 3. Pengusulan kebijakan anggaran anggaran dalam mendukung prasarana pendukung UPTD Pasar sesuai dengan dan sarana didalam pasar kebutuhan pengembangan pasar Memiliki Standar 1. Penyusunan SOP berdasarkan 1. Penyusunan SOP berdasarkan analisa Operasional Prosedur peraturan dan fungsi UPTD Pasar kebutuhan fungsi UPTD sebagai unit (SOP) dalam pelaksana teknis. melaksanakan tugas 2. Proses transformasi fungsional 2. Penyelesaian analisa beban kerja sesuai teknis operasional berdasarkan beban kerja dan bobot baru dengan peraturan terkait dan penyesuaian tertentu dari/atau tugas dalam PP 16 Tahun 2017 fungsi kerja dari UPTD Pasar teknis penunjang tertentu Memperhatikan 1. Pelaksanaan kajian kerangka legal 1. Kajian kerangka legal sesuai dengan keserasian hubungan hubungan UPTD dengan Pemerintah Permendagri No 12 Tahun 2017 Tentang antara Pemerintah Provinsi Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
34 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota
7.
Tersedianya jabatan fungsional/teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD yang bersangkutan.
2. Pembentukan UPTD berdasarkan kegiatan fungsi yang dijalankan oleh pemerintah Kota
1. Penyusunan analisa beban kerja dalam mendukung tersedianya jabatan teknis di UPTD Pasar 2. Adanya penyesuaian dan penilaian dalam pemilihan struktural jabatan dalam UPTD Pasar 3. Menyusun rencana kinerja sesuai dengan layanan UPTD pasar
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah 2. Berdasarkan penilaian dalam Permendagri No 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah bahwa pembentukan UPTD dapat dilakukan dalam mendukung kegiatan fungsional teknis di daerah. 1. Penyusunan beban kerja UPTD Pasar disesuaikan dengan kegiatan dan fungsi teknis. 2. Penentuan jabatan struktural berdasarkan penilaian selektif sesuai dengan kompetensi dan pengetahuan. 3. Penyusunan rencana kinerja sesuai fungsi pendukung dalam UPTD Pasar.
35 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
BAB III ANALISA BELANJA PEGAWAI UPTD PASAR 3.1. Analisa Rasio Belanja Pegawai UPTD Pasar Pembentukan
UPTD
Pasar
merupakan
urgensi
jika
melihat
perkembangan di masyarakat. Geliat tersebut dapat jelas dilihat dari aktivitas dan perputaran barang serta uang di pasar – dimana sektor ini memiliki dampak yang cukup besar bagi perekonomian daerah. Namun di lain pihak pembentukan UPTD pasar juga harus memperhatikan kondisi keuangan daerah. Hal ini penting untuk memastikan perfoma belanja publik tidak tergangu dan tidak memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu pilihan untuk melihat hal tersebut adalah melalui analisis rasio belanja pegawai UPTD pasar dengan belanja pegawai dinas perdagangan dan belanja pegawai Kota Tebing Tinggi.
Diagram 1. Rasio Belanja Pegawai UPTD Pasar Terhadap Belanja Pegawai Dinas Perdangan
12%
Belanja Pegawai UPTD Pasar
Belanja Pegawai Dinas Perdagangan
88%
Catatan: Perhitungan analisa belanja pegawai ini menggunakan data belanja pegawai ditambah dengan pegawai honorer Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
36
Berdasarkan diagram 1 dapat dilihat secara jelas bahwa belanja pegawai UPTD pasar hanya 12% dari total belanja pegawai di dinas perdagangan. Itu karena di dalam UPTD pasar hanya terdapat 10 pegawai dan 17 tenaga honorer. Sementara untuk rasio belanja dengan belanja pegawai Kota Tebing Tinggi dan APBD dapat dilihat dari tabel dibawah ini. Tabel 5. Rasio Belanja Pegawai UPTD Pasar terhadap Belanja Pegawai Kota Tebing Tinggi Belanja Pegawai Belanja Pegawai Kota Tebing Tinggi UPTD Pasar Rp. 643.393.200,00 Rp. 282.598.322.812,00
Rasio Belanja 0.0023
Tabel 6. Rasio Belanja Pegawai UPTD Pasar terhadap APBD Kota Tebing Tinggi
Belanja Pegawai UPTD Belanja Pegawai Kota Tebing Tinggi Pasar Rp. 643.393.200,00 Rp. 717.568.472.672,00
Rasio Belanja 0.00089
Dari tabel diatas diperoleh informasi bahwa rasio belanja pegawai UPTD pasar terhadap belanja pegawai Kota Tebing Tinggi 0.0023 dan untuk APBD hanya 0.00089. Dari tabel itu juga dapat disimpulkan bahwa pembentukan UPTD pasar tidak akan membebani keuangan daerah Kota Tebing Tinggi – terlebih lagi apabila meningkatkan belanja pegawai secara signifikan. Sebagai bahan rujukan dibawah ini adalah daftar nama pegawai UPTD Pasar.
37 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
BAB IV ANALISA BEBAN KERJA 4.1. Analisa Beban Kerja Berdasarkan Struktur Jabatan Analisa beban kerja ditujukan untuk menetapkan sejauh mana fungsional capaian kerja yang akan dicapai oleh struktural jabatan pada UPTD Pasar. Pengelolaan pelayanan didalam pasar perlu kiranya diukur dengan indikator fungsional kerja dalam menjalankan kinerjanya. Disisi lain, perkembangan budaya kinerja dalam birokrasi telah menunjukkan bahwa mendorong birokrasi yang hidup dalam budaya kinerja yang baik akan menambah dampak dari sisi layanan maupun pembentukan budaya kinerja didalam budaya birokrasi itu sendiri. Ray Pawson (2006) menjelaskan bahwa birokasi merupakan budaya yang sangat organis—sehingga dalam proses untuk menjadikan birokasi itu bekerja dengan baik, sangat diperlukan seperangkat aturan dan adaptasi nilai yang berkelanjutan. Dengan dukungan adaptasi aturan dan nilai, birokrasi tentunya terikat dengan sistem tertentu dalam menunjang kinerjanya. Analisa beban kerja UPTD Pasar ini disusun berdasarkan indikator fungsional kerja yang akan dikerjakan oleh struktur jabatan yang ada didalam UPTD Pasar. Beban kerja meliputi fungsi masing-masing dari jabatan dan pengkuran
alokasi
waktu
yang
dibutuhkan
dalam
mengukur
satu
kinerja/fungsional tertentu. Beban kerja yang ada ini tentu saja dapat diubah mengikuti perkembangan perencanaan layanan yang akan dilakukan oleh UPTD Pasar. Dengan komitmen yang besar ini terhadap UPTD Pasar, setidaknya Dinas Perdagangan dapat menempatkan analisa beban kerja sebagai basis dari sistem monitoring dan evaluasi dalam menilai keberlanjutan kelembagaan UPTD Pasar nantinya.
38 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
BAB V ANALISA DESAIN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN UPTD PASAR 5.1. Struktur Organisasi dan Fungsional Jabatan
Dalam mendukung kegiatan operasional teknis pendukung, UPTD didukung dengan manajemen kepegawaian yang memadai secara fungsional sesuai dengan urusan pemerintahnya. Dalam beberapa literatur mengenai proses
penentuan
kebutuhan
pegawai
dalam
suatu
unit
organisasi
pemerintahan. Analisa utama selain beban kerja (working task), bisa disesuaikan dengan standar pelayanan minimal dinas tertentu. Tetapi, sering kali untuk menuju proses kebijakan anggaran belanja pegawai berbasiskan pada kinerja, penyesuaian kebijakan pegawai harus patuh dengan peraturan teknis yang mengatur tentang kebijakan kepegawaian. UPTD Pasar melalui dasar hukum melalui turunan teknis dari Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, mengharus kebijakan pegawai meliputi fungsional jabatan, beban kerja berdasarkan tipe dari UPTD, dan rasio kebutuhan belanja pegawai. Kebijakan pegawai dan struktural jabatan ini sepenuhnya dibawah koordinasi Dinas terkait, dimana UPTD dibentuk. Dinas Perdagangan dalam hal ini harus memandang kebijakan kepegawaian didalam UPTD Pasar menjadi urusan prioritas. Salah satunya dengan meletakkan para pegawai yang kompeten dan pengetahuan yang memadai untuk mengelola UPTD Pasar dengan baik.
39 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
Tabel 7. Norma Kebijakan Jabatan dan Pegawai dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Norma Peraturan Pasal 29
Pasal 30
Penjelasan (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai cabang Dinas, UPTD provinsi, dan UPTD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (1) Jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator, terdiri atas: a. kepala UPTD provinsi kelas A; dan b. kepala Cabang Dinas provinsi kelas A. (2) jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas, terdiri atas: a. kepalaCabang Dinas provinsi kelas B; b. kepala UPTD provinsi kelas B;dan c. kepala UPTD kabupaten/kota Kelas A; dan d. kepala subbagian dan kepala seksi pada Cabang Dinas dan UPTD provinsi kelas A. (3) Jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas, terdiri atas: a. kepala UPTD kabupaten/kota kelas B; b. kepala subbagian pada Cabang Dinas Daerah provinsi kelas B; c. kepala subbagian pada UPTD provinsi kelas B; dan d. kepala subbagian pada satuan pendidikan provinsi; e. kepala subbagian pada UPTD kabupaten/kota kelas A
40 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
Tabel 8. Susunan Pegawai UPTD Pasar Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi No
Nama/NIP
Jenis
Gol
Jabatan
Lk
III/b
Staf
Lk
III/a
Staf
Lk
II/d
Staf
Lk
II/c
Staf
Lk
II/c
Staf
Lk
I/c
Staf
Lk
I/c
Staf
Lk
I/c
Staf
Lk
I/c
Staf
Lk
I/c
Staf
Kelamin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Aker Girsang NIP: 196003171985031004 Ahmad Fauzi NIP: 197208232007011006 Samsuddin NIP: 196309121986021001 Zulfani NIP: 186308061989031005 Mingsen Lumban Tobing NIP: 196212012007011006 Kalvin Windarko Bangun NIP: 196505082007011006 Khairuddin NIP: 196408122007011007 Syafruddin NIP: 196209122012121001 Aris Pradana NIP:196904112007011005 Abdi Laila NIP: 198309122007011003
Kompetensi pegawai dalam UPTD Pasar sangat mempengaruhi kinerja dan peran UPTD Pasar dalam mendukung kebijakan perdagangan dan pengembangan pasar di Kota Tebing Tinggi. Untuk itu, koordinasi dari sisi kebijakan dan asistensi yang berkelanjutan dari Dinas Perdagangan sebagai dinas yang membidangi pasar, untuk terus melakukan pengembangan baik dari
41 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
sisi monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk melakukan penilaian intensif terhadap keberadaan UPTD Pasar.
Bagan 1. Struktur Jabatan UPTD Pasar
Kepala UPTD Pasar
Bagian Urusan Tata Usaha
Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Pelaksana Urusan
Teknis Bangunan dan Pemeliaharaan Sarana dan Prasarana
Ketertiban dan Pengamanan
Keindahan da Kebersihan
42 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
5.2. Rencana Pengembangan Layanan UPTD Pasar Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi merupakan dukungan terhadap pengembangan kegiatan ekonomi pedagangan di Kota Tebing Tinggi. Pembentukan UPTD Pasar, diharapkan dapat meningkatkan pengembangan pasar sebagai kegiatan ekonomi. Penguatan pada sisi layanan pasar juga menjadi
perhatian
dalam
pembentukan
UPTD
Pasar.
Hal
ini
mempertimbangkan perkembangan pasar yang terus tumbuh, dan sekarang sedang membangun didaerah pinggiran seperti Kecamatan Padang Hilir dan Kecamatan Rambutan—penguatan pelayanan pasar juga menjadi cara untuk memperkuat UPTD Pasar dalam mengembangkan kegiatan pasar dan kebijakan pendukung lainnya. Rencana pengembangan layanan UPTD Pasar ini bertujuan untuk meningkatkan kelembagaan UPTD Pasar sebagai UPTD strategis yang tidak
hanya
fokus
pada
kegiatan
teknis
belaka,
melainkan
dapat
mengembangkan kebijakan-kebijakan pelayanan pasar yang berkelanjutan dan inovatif di Kota Tebing Tinggi. Meskipun mayoritas pasar di Kota Tebing Tinggi masih bertipe pasar tradisional. Dalam mendukung keberlangsungan kegiatan perdagangan di daerah dan pendukung daerah lain—keberadaan pasar yang ada saat ini jika dimanfaatkan dengan baik pastinya akan menghasilkan perkembangan yang signifikan. Tabel 9. Jumlah Pasar, Pedagang dan Tipe Pasar No
Nama Pasar
Jenis Pasar
1. 2. 3. 4.
Pasar Gambir Pasar Kain Pasar Gurami Pasar Sakti
Pasar Tradisional Pasar Tradisional Pasar Tradisional Pasar Tradisional
Jumlah Pedagang 702 487 269 328
Kondisi Pasar Kurang Kurang Buruk Kurang
43 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
5. 6.
Pasar Senangin Pasar Mini
Pasar Tradisional Pasar Tradisional
116 -
Kurang Kurang
Sumber: Dinas Perdagangan, (Diolah Tim Penulis) Hadirnya UPTD Pasar dalam mengembangkan kebijakan layanan pengelolaan pasar dapat dijadikan pengembangan prioritas. Dalam tahap awal pembentukan UPTD Pasar, tentunya proses pembelajaran organisasi lebih dipentingkan agar seluruh pejabat dalam UPTD Pasar dapat mendekatkan pengembangan pasar merupakan bagian dari kebijakan pengembangan UPTD Pasar. Rencana pengembangan layanan UPTD Pasar dapat disesuaikan dengan kondisi awal perkembangan pasar dan harus dijadikan kebijakan yang berkelanjutan pada UPTD Pasar. Pembentukan UPTD Pasar dalam kerangka dukungan kebijakan kelembagaan, juga harus dilihat juga sebagai bagian dari pelayanan publik. Sebagai pelayanan publik, sudah seharusnya dalam proses pembentukannya nanti harus juga memperhatikan kebijakan layanan sebagai bentuk fungsional teknis dari UPTD Pasar.
Tabel 10. Norma Peraturan Kebijakan Layanan dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Pembentukan UPTD
Norma Peraturan Pasal 10
Penjelasan Isi (1) Pada Dinas atau Badan Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk UPTD kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu (2) Kriteria pembentukan suatu UPTD meliputi: a. melaksanakan kegiatan teknis operasional
44 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari Dinas/Badan instansi induknya; b. penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat dan/atau oleh Perangkat Daerah lain yang berlangsung secara terus menerus; c. memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan; d. tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana; e. tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD yang bersangkutan; f. memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan Tugas Teknis Operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu; dan Pada poin huruf b dan c dijelaskan bahwa UPTD dapat dinilai memenuhi syarat sebagai UPTD jika dalam operasionalisasinya menyediakan barang dan jasa yang berguna untuk masyarakat. Dalam kacamata kebijakan publik, UPTD Pasar dapat menjadi unit teknis dengan penyedia layanan, baik jasa maupun penyediaan barang. Pada poin itu, hadirnya UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi dapat
memberikan
layanan
bagi
para
pedagang
dan
memfasilitasi
perkembangan kebijakan usaha didalam pasar agar dapat memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. Rencana kebijakan layanan UPTD Pasar dapat disesuaikan dengan unit dan rencana fungsi dari UPTD Pasar Dinas Perdagangan.
45 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
5.3. Local Economic Value Chain dan Kelembagaan UPTD Pasar Peranan kelembagaan birokrasi dalam mendorong pertumbuhan pembangunan adalah tantangan besar bagaimana mewujudkan peran tersebut. Gelombang
pertama
dalam
perkembangan
peran
pemerintah
dalam
gelombang government—yang saat ini berkembang menjadi governance, Bahkan meluas menjadi hadirnya pendekatan moralitas peran pemerintah yang lebih dekat (open governance), dengan menjadikan warna negara sebagai penyetir roda birokrasi. Pembentukan UPTD Pasar sebagai unit pelaksana teknis pengelolaan pasar daerah dapat dijadikan sebagai kelembagaan pendukung penguatan pengembangan mata rantai ekonomi lokal (local economic value chain) jika dikelola dengan baik. Jika saat ini fokus pengembangan hanya pemberdayaan fasilitas pasar secara berkala. Kedepan, UPTD Pasar dapat dijadikan sebagai pendukung baik melalui dukungan kebijakan dan manajemen pengelolaan pasar. Adanya UPTD Pasar nantinya, harus dilihat sebagai bagian struktur birokrasi yang dapat mendorong aktivitas ekonomi di pasar dengan baik. Pengembangan mata rantai ekonomi lokal pada dasarnya merupakan dorongan kebijakan yang fokus mengembangkan rantai bisnis dan nilai tambah dari produk unggulan daerah (Agustine.Et.Al, 2016:3). Dengan memaksimalkan fokus kebijakan, maka selanjutnya proses dukungan kelembagaan menjadi penting untuk dilakukan sebagai proses dari pengembangan ekonomi lokal itu sendiri. Adanya UPTD Pasar, jika pengembangannya dikelola dengan baik dapat berkontribusi bagi pengembangan ekonomi lokal. Karena fasilitas pasar bukan hanya sebuah tempat bertemunya secara fisik para pedagang dan pembeli, melainkan merupakan salah satu pengembangan praktik bisnis di daerah.
46 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
Gambar 3. Proyeksi Dukungan Kelembagaan UPTD Pasar dan Pengembangan Mata Rantai Ekonomi Lokal
Fokus Pada Peran Pelayanan Publik
UPTD Pasar mendorong Pasar Segmentatif
Dukungan Pengembangan Produk Unggulan Daerah dan Konektivitas
Supporting Public Service
Pengembangan sistem Data Pasar
Pengembangan Data Terpadu Pasar
Penjelasan-penjelasan :
1. Supporting Public Service Pengembangan pelayanan publik pada bidang pasar tidak hanya dukungan kebijakan pelayanan pengutipan retribusi pasar saja. Lebih dari itu, pengembangan layanan pasar juga terkait dengan kebijakan pengembangan pasar yang inovatif.
47 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
2. Dukungan Pengembangan Produk Unggulan Daerah UPTD Pasar dapat mengeluarkan kebijakan manajemen pasar dengan menitiberatkan
pada
kebijakan
segmentatif
dengan
menetapkan
pengembangan setiap pasar harus memiliki ciri khas barang dagangan masingmasing. 3. Pengembangan Data Terpadu Pasar Pengembangan sebagai pusat data tidak hanya memenuhi kebutuhan data untuk pembangunan. Melainkan lebih dari itu, kebijakan pengembangan data dapat digunakan sebagai penilaian perkembangan kegiatan pasar dalam mendukung pengembangan ekonomi di Kota Tebing Tinggi. Dan dalam kebijakan jangka pendek, dapat digunakan sebagai pendukung bagi aktor-aktor lain
48 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
BAB VI ANALISIS PROYEKSI PERKEMBANGAN UPTD PASAR DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL 6.1. Pengembangan Pasar dan Ekonomi Lokal Pada era keterbukaan ekonomi seperti sekarang ini mobilitas barang, jasa dan modal sangat mudah berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Perkembangan teknologi dan liberalisasi berbagai sektor ekonomi menjadi pemicu utamanya. Satu contoh yang sangat dirasakan adalah munculnya supermarket (termasuk hypermarket). Pusat perbelanjaan modern ini hadir ditengah-tengah masyarakat dengan menawarkan beraneka ragam kebutuhan pokok serta rumah tangga. Melalui manajemen yang profesional dan dukungan modal yang kuat, pasar modern ini menjamur di kota-kota besar yang padat penduduk. Di Kota Tebing Tinggi tidak sulit menjumpai sektor perdagangan eceran ini. Tiap sudut-sudut kota telah terisi dengan supermarket, baik itu yang skala besar ataupun yang kecil. Saat ini setidaknya terdapat 3 yang berskala besar yaitu : Ramayana; Irian dan Greatmarket serta puluhan skala kecil seperti Indomaret dan Alfamart. Kehadiran pasar modern tersebut membuat khawatir sebagian kalangan karena akan memberikan dampak negatif terhadap keberadaan pasar tradisional yang selama ini dianggap sebagai pusat aktvitas ekonomi masyarakat. Pendapat tersebut tentu saja bukan tanpa alasan mengingat pasar tradisional dan pasar modern bersaing dalam pasar yang sama yaitu pasar ritel. Hampir semua produk yang dijual dipasar tradisional dapat ditemui juga di pasar modern. Berdasarkan hasil penelitian SMERU Institute di beberapa kota-kota di Indonesia menemukan bahwa masyarakat umumnya lebih memilih berbelanja di pasar modern ketimbang di pasar tradisional.
49 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
Terdapat banyak faktor yang menyebabkan hal itu seperti harga yang lebih murah, kenyamanan berbelanja, parkir gratis dan beragam pilihan pembayaran. Sebaliknya, kondisi pasar tradisional kurang terpelihara, buruknya sirkulasi udara, kurangnya lahan parkir dan tempat pembuang sampah yang kurang terpelihara merupakan alasan masyarakat lebih memilih pasar modern. Temuan dari penelitian SMERU Institute tentu relevan dan mewakili keadaan pasar tradisional yang ada di Kota Tebing Tinggi. Pada saat ini terdapat 3 pasar di Kota Tebing Tinggi yaitu : Pasar Gambir, Pasar Inpres dan Pasar Sakti. Dari ketiga pasar tersebut manajemen terhadap pasar tradisional belum maksimal dilakukan, itu dapat dilihat dari masalah-masalah diatas serta Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih berada disekitaran pasar. Keberedaan PKL tentu merugikan para pedagang yang ada di dalam pasar karena PKL tersebut menjual produk yang sama dengan para pedagang namun PKL tidak dikenakan biaya atas sewa kios yang ada didalam pasar. Selain itu juga pasar terlihat tidak tertata dengan baik dan memberikan kesan semberaut atau berantakan sehingga masyarakat tidak menjadikan pasar tradisional sebagai prefensi pertama dalam berbelanja kebutuhan rumah tangga kecuali dalam hal sayursayuran, ikan dan daging. Masalah-masalah tersebut dalam jangka menengah dan panjang akan mengangu
aktivitas
ekonomi,
menurunkan
pendapatan
pedagang,
menurunkan pendapatan daerah dari retribusi dan menurunkan angka pertumbuhan ekonomi. Hal itu tidak baik bagi Kota Tebing Tinggi yang dalam visinya akan menjadi Kota Jasa dan Perdagangan. Padahal jika ditinjau dari potensi yang dimiliki pasar-pasar tradisional ini memiliki porsi yang besar terhadap perekonomian daerah – lebih dari sekedar hanya menyumbang terhadap ekonomi daerah, pasar-pasar tradisional itu juga merupakan tulang
50 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
punggung ekonomi sebagian masyarakat. Dimana sebagian besar masyarakat melakukan aktivitas dan memperoleh pendapatan dari pasar. Itu dapat dilihat dari data struktur tenaga kerja dan sumbangan sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi yang setiap tahunnya di publikasi oleh Badan Pusat Statitik (BPS). Berbeda dengan kota-kota lain seperti Depok, Bandung, Bekasi dan Jakarta yang oleh SMERU disarankan untuk melidungi pasar tradisional beserta para pedagang di dalamnya dengan peraturan daerah (perda) dan pengawasan terhadap arus barang agar tidak terjadi monopoli, Kota Tebing Tinggi memerlukan satu unit yang khusus mengurus pasar tradisional. Pembentukan UPTD pasar adalah langkah pertama yang harus segera dilakukan untuk membuat pasar-pasar tradisional lebih ramah, bersih dan nyaman bagi masyarakat yang ingin berbelanja kebutuhan rumah tangga. Lebih dari itu, UPTD pasar sangat dibutuhkan karena Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada tahun ini sedang melakukan revitalisasi beberapa pasar dan membangun pasar tradisional baru di Kecamatan Padang Hilir dan Rambutan. Pembangunan pasar di 2 Kecamatan dan revitalisasi pasar merupakan strategi Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam mewujudkan Kota Jasa dan Perdagangan – pembentukan UPTD pasar dalam hal ini harus dipandang juga adalah bagian integral mewujudkan visi dan misi Kota Tebing Tinggi lima tahun kedepan. Potensi besar menanti dengan adanya pembangunan 2 pasar kecamatan bukan hanya bagi masyarakat yang nantinya jadi pedagang di pasar tersebut tapi juga bagi Pemerintah Kota. Pasar di Kecamatan Padang Hilir contohnya, dengan lokasi di Jalan. Sungai Sei Giling yang berada di dekat perbatasan Kabupaten Serdang Bedagai akan memudahkan bagi masyarakat Kota Tebing Tinggi disekitar daerah itu untuk menjangkau pasar dari pada harus ke pasar
51 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
gambir atau pasar inpres yang berada di pusat kota. Di sisi lain juga, masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai yang bertempat tinggal di daerah Paya Pinang akan berbelanja kebutuhan rumah tangga mereka di pasar kecamatan padang hilir dan ini pastinya memberikan tambahan pendapatan bagi para pedagang di pasar tersebut. Bagi Pemerintah Kota Tebing Tinggi, ini merupakam sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru melalui retribusi yang dibayarkan pedagang. Tidak sampai disitu, aktivitas ekonomi akan lebih bergeliat terutama di daerah pinggiran kota dan Pemerintah Kota Tebing Tinggi akan mewujudkan visinya serta pembangunan akan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Hal ini berlaku pula pada pasar di Kecamatan Rambutan.
6.2. Pengembangan Sektor Usaha Segmentatif Pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional yang dimulai pada tahun ini adalah komitmen Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam mewujudkan Kota Jasa dan Perdagangan. Selain pasar, infrastruktur lain turut pula dibangun seperti jalan dan jembatan. Hal tersebut dilakukan untuk melancarkan dan memudahkan aktivitas ekonomi. Selanjutnya juga hal itu dilakukan untuk menangkap potensi kue ekonomi kawasan atau regional dimana saat ini terdapat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke dan Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN). Selain itu, segera selesainya pengerjaan jalan Tol Medan – Tebing Tinggi dan sebaliknya, Pelabuhan di Batu Bara serta telah beroperasinya Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang membuat banyak pihak memprediksi Kota Tebing Tinggi akan menerima dampak besar dari program tersebut. Dalam hal ini Bapak Ir. H. Umar Zunaedi Hasibuan, MM pada beberapa bulan lalu pernah menjelaskan di acara debat publik pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, “bahwa akan ada ratusan eksekutif muda dan
52 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
investor yang datang ke Sumatera Utara (SUMUT) setelah selesainya mega proyek untuk berbisnis dan masing-masing dari mereka membawa uang (dalam kurs dollar) yang tidak sedikit dan ini menjadi kesempatan besar bagi Kota Tebing Tinggi untuk membuat mereka berbisnis atau berinvestasi di Kota kita�. Namun potensi dan peluang yang digambarkan itu bisa jadi terlewatkan apabila seluruh stakeholder di semua level Pemerintah Kota dan masyarakat tidak bahu membahu mewujudkannya. Bisa jadi pula Kabupaten dan Kota lain seperti Pematang Siantar, Simalungun, Batu Bara, Serdang Bedagai atau bahkan Medan yang menerima manfaat (peningkatan kesejahteraan) dari program Pemerintah Pusat yang ada di SUMUT tersebut. Hal itu terjadi karena infrastruktur kota bukan menjadi variabel tunggal bagi para eksekutif muda atau investor dalam memutuskan urusan bisnis terlebih lagi untuk menanamkan uangnya di suatu kota. Terdapat berbagai variabel penting lainnya seperti keadaan sosial dan politik, keamanan, prospek ekonomi, perizinan dan yang lain-lain. Dalam hal ini kebijakan pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional dirasa tidak cukup untuk memenuhi target dari Pemerintah Kota. Harus ada kebijakan lain yang bersifat revolusioner dan inovatif untuk membuat pasar tradisional di Kota Tebing Tinggi jadi lebih berwarna dan menarik bagi para pebisnis dari luar kota atau bahkan luar negeri. Apalagi jika ditinjau dari segi lokasi, Kota Tebing Tinggi berada pada daerah strategis dimana menjadi titik perjumpaan jalan lintas sumatera bagian barat dan timur. Lebih jauh lagi dari Kota Tebing Tinggi sangat mudah untuk mengakses pusat bisnis, industri dan pariwisata di Sumatera Utara. Pada umumnya pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Tebing Tinggi sangat terlihat kaku dan di dalam pasar tersebut kurang tertata rapi. Sebagai
53 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
contoh di pasar inpres yang menjual kebutuhan pokok terdapat berbagai macam pedagang yang menjual beraneka ragam barang seperti sayur-sayuran, ikan, daging, pakaian, aksesoris bahkan rokok dalam satu lantai. Jika dilihat dari sudut pandang estetika ini tentu memberikan kesan yang tidak indah dan enak dipandang. Belum lagi kemungkinan timbulnya pertikaian antara pedagang yang menjual satu jenis barang yang sama namun beda lantai. Dan keadaan itu merupakan pengalaman yang terjadi ketika baru-baru ini Pemerintah Kota ingin berusaha memasukan para pedagang yang berada diluar ke dalam gedung. Selain
alasan
estetika,
penyusunan
pedagang
berdasarkan
barang
dagangannya untuk memberi rasa adil bagi para pedagang yang selama ini berbeda lantai dengan pedagang yang menjual barang yang sama dan memudahkan pembeli untuk menemukan barang yang hendak dibeli. Namun sedikit berbeda dengan pasar-pasar yang lain, pasar gambir yang berlokasi di jalan pattimura dan terletak di jantung Kota Tebing Tinggi, menyimpan potensi ekonomi sangat besar dan dapat menjadi pasar modern yang dikelola sendiri oleh Pemerintah Kota ataupun kerja sama dengan swasta. Selain karena lokasi yang strategis, aneka barang dan jasa yang ditawarkan juga mewakili kebutuhan masyarakat masa kini atau millenial seperti pakaian, aksesoris, gadget, dan lain lain. Potret sederhana dari potensi ekonomi pasar gambir adalah ketika hari libur atau hari-hari besar keagaman seperti idul fitri dan natal dimana terjadi kenaikan jumlah pengunjung dan pembeli. Dengan dilakukan revitalisasi pasar gambir pada tahun ini yang akan membuatnya lebih besar, megah dan cantik tentu akan menjadi menarik bukan saja pembeli tapi juga para investor. Terlebih lagi pasar gambir juga akan mengadopsi gaya pasar modern yang menata secara baik pedagang berdasar segmentasi barang yang
54 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
dijual di setiap lantai serta menyediakan berbagai macam hiburan yang selama ini tidak dijumpai di pasar-pasar tradisional lain di Kota Tebing Tinggi.
55 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 7.1. Kesimpulan Peningkatan kegiatan perdagangan di Kota Tebing Tinggi harus juga didukung dengan kebijakan pengembangan fasilitas pasar sebagai instrumen transaksi kegiatan ekonomi masyarakat. Komitmen secara nasional juga didukung oleh kebijakan dalam RPJMN 2014-2019 tentang pentingnya revitalisasi
pasar
tradisional
atau
pasar
rakyat
sebagai
instrumen
pengembangan ekonomi di daerah. Kota Tebing Tinggi dengan sumbangan sektor perdagangan paling dominan terhadap PDRB, dapat menjadikan pembentukan UPTD Pasar Dinas Perdagangan sebagai langkah tepat formalisasi fungsional unit yang akan mengembangkan kebijakan pada bidang pengembangan pasar. Dengan asumsi peningkatan pelaku UKM dan pembangunan infrastruktur pasar baru—keberadaan UPTD Pasar sangat mendukung dalam hal pengembangan, baik dari sisi kebijakan layanan baik dukungan secara khusus dalam pengembangan ekonomi lokal. Pembentukan
UPTD
Pasar
juga
berkaitan
dengan
peningkatan
manajemen pengembangan pasar. Jika fokus pelayanan pasar saat ini hanya fokus pada pelayanan kebijakan retribusi. Dengan adanya UPTD Pasar, kebijakan pengembangan dan manajemen pasar dapat dilaksanakan baik dengan dukungan kebijakan dari sisi anggaran maupun kebijakan layanan dari UPTD Pasar.
56 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
7.2. Rekomendasi
1. Penetapan pembentukan UPTD Pasar Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi sebagai UPTD dengan tipe A berdasarkan kajian akademis dan penilaian matriks pemenuhan kriteria pembentukan UPTD 2. Pembentukan UPTD Pasar Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi sangat dibutuhkan
dalam
rangka
mendukung
kebijakan
layanan
dan
pengembangan pasar di Kota Tebing Tinggi. 3. Pengembangan
kebijakan
layanan
UPTD
Pasar
kedepan
harus
memperhatikan juga kebijakan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dengan fokus pada pemberdayaan para pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Tebing Tinggi 4. Pengembangan kebijaan layanan UPTD Pasar yang mempertimbangkan pengembangan pasar tradisional maupun pasar modern dengan menitikberaktkan pada transformasi konsep pasar rakyat yang bertujuan untuk : pembenahan infrastruktur yang baik¸penyediaan bahan-bahan pangan lokal higienis dan barang dagangan yang beraneka ragam, dan pr terhadap pengembangan ekonomi lokal.
57 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
DAFTAR PUSTAKA Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi. 2016. Tebing Tinggi Dalam Angka. Tebing Tinggi : BPS Kota Tebing Tinggi Kerlinger, F.N. 1971. Foundation of Behavioral Research, 2 nd Ed. New York: MacMillan. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. 2015. Kajian Pengembangan Pasar Tradisional. Kemenperindag: Jakarta Laswell, Harold. 1936. Politics: Who gets what, when, how. Mc.Graw Hill Book: London Morphet, Janice. 2008. Modern Local Government. Sage Publication: London Parsons, Wayne. 2008. Public Policy: Pengantar Teori dan Kebijakan Praktik Analisis Kebijakan. Kencana: Jakarta Pawson, Ray. 2006. Evidence Based Policy: A Realist Perspective. Sage Publication: London The SMERU Institute. 2008. Dampak Supermarket Terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di Daerah Perkotaan Indonesia.
58 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi
Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Towards Prosperity and Sustainable Economic Growth
59 Kajian Akademis Pembentukan UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi