Banjarmasin Post Selasa, 22 April 2014

Aspirasi

12 TAJUK

Banjarmasin Post SELASA 22 APRIL 2014

“Tak perlu mendengar cita-cita orang lain, tak perlu risau. Setiap orang punya jalan hidup yang berbeda. Jadilah yang terbaik yang Anda bisa”

Suara Fiktif Menyeruak HARAPAN Pemilu Legislatif 9 April 2014 berlangsung jujur dan adil sebagaimana asas yang selalu diusung selama ini, masih jauh dari harapan. Dugaan kecurangan dalam perhitungan suara hasil Pileg 9 April 2014 terjadi di mana-mana, tak terkecuali di Kalsel, menyusul ditemukannya selisih suara mulai di tingkat PPS, PPK hingga kabupaten.

Sejumlah KPU di kabupaten dan kota di Kalsel telah menggelar pleno rekapitulasi Pileg 2014.

Data-data dan fakta yang muncul masih adanya perbedaan rekapitulasi hasil perhitungan suara mulai di tingkat TPS, PPS dan hasil akhir di KPU. Beberapa permasalahan yang terungkap dalam pleno adalah adanya ketidaksinkronan antara data suara sah dan tidak sah di berbagai tingkatan. Ada indikasi perubahan hasil dari penghitungan di TPS dengan rekapitulasi di PPS di tingkat kelurahan dan PPK tingkat kecamatan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Baweslu) Kalsel mengaku panen aduan dari sejumlah Panwas di daerah terkait hasil rekapitulasi tersebut. Dia mencontohkan di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Suara sah DPR 48 ribu, Tapi untuk DPRD provinsi malah 51 ribu suara. Harusnya sama. Lho, selisihnya kok tiga ribu, kemana ini? ujarnya. Indikasi terjadinya penggelembungan suara atau kesalahan perhitungan juga terjadi di Kotabaru, Tanah Bumbu dan, Kabupaten Banjar.

Tidak hanya di Kalsel, hal serupa juga terjadi hampir di semua daerah di tanah air. Berbagai indikasi kecurangan itu diduga memang disengaja untuk mengatrol suara caleg atau partai tertentu agar bisa memperoleh kursi di DPRD, DPD atau DPR-RI. Berbagai modusnya, menghilangnya suara caleg tertentu, pengalihan suara ke dapil lain, menggelembungkan hasil perhitungan suara dengan mencoblos suara sisa di TPS sehingga perhitungan akhir tak sesuai lagi dengan jumlah pemilih di suatu daerah. Akibatnya banyak caleg dirugikan karena kehilangan suara, bahkan

banyak yang gagal duduk sebagai wakil rakyat.

Persaingan caleg untuk menduduki kursi empuk wakil rakyat di tingkat DPRD, DPR-RI atau DPD memang tidak terhindarkan. Selain caleg dari partai lain, saling sikut juga terjadi antarcaleg di satu partai dalam satu daerah pemilihan atau Dapil. Persaingan inilah yang memicu terjadinya kecurangan di berbagai tingkatan.

Aksi politik uang oleh caleg kaya atau partai bermodal raksasa, terjadi sejak saat penggalangan dukungan hingga sehari menjelang pencoblosan yang dikenal dengan istilah serangan fajar. Bukti pemberian uang dari sejumlah caleg terungkap saat pencoblosan 9 April 2014.

Tidak aneh kalau kemudian banyak caleg telah menghabiskan uang miliaran rupian, dan membina konstituen sejak lama, menjadi stres bahkan gila karena suara tidak memenuhi kuota atau tidak mendapatkan suara sama sekali.

Selain penyimpangan berupa politik uang, pemilih fiktif dan surat suara sisa yang sengaja dicoblos oleh oknum petugas di TPS sudah terbukti, dugaan adanya penggelembungan suara lebih sulit dibuktikan. Oleh karena itu, desakan perhitungan suara ulang di sejumlah daerah terus mengemuka untuk mengungi adanya kesalahan perhitungan suara di berbagai tingkatan.

Kita berharap, Bawaslu dan KPU harus berani bersikap tegas mengungkapkan kecurangankecurangan yang terjadi sehingga hasil Pileg 2014 benar-benar jurdil dan mereka yang terpilih sebagai wakil rakyat mendapat legitimasi rakyat.

Terjadinya berbagai indikasi kecurangan hasil pileg ini benar-benar membuat kita prihatin. Bisa dibayangkan, bagaimana kualitas wakil rakyat yang lolos ke DPRD, DPR-RI atau DPD-RI yang lolos dengan menghalalkan berbagai cara tersebut. Apa yang bisa diharapkan dari wakil rakyat yang sejak awal sudah tidak jujur dan berambisi mengejar kekuasaan dan kekayaan dari kepercayaan yang diberikan rakyat melalui pemilu legislatif lalu. (*)

SUARA REKAN

Pemilu Belum Sukses SLOGAN Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk wujudkan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat tampaknya masih slogan semata.

Harapan besar agar Pemilihan umum legislatif yang baru diselenggarakan Rabu (9/4) bisa sukses, hanya ada dalam angan-angan.

Soalnya, banyak kekacauan yang terjadi. Tak terkecuali di Provinsi Jambi. Dari sejak pilleg itu dilaksanakan, hingga sampai penghitungan suara di tingkat paling bawah, KPPS, ataupun PPK. Contoh kekacauan pemilu, banyak tertukarnya surat suara. Semisal, surat suara bukan diperuntukan untuk satu daerah, tapi surat suara itu sampai di daerah lain.

Memang itu hal kecil, tapi bisa memperlambat proses pemilu.

Ter tukarnya surat suara bukan hanya terjadi di Tebo, tapi juga terjadi di Kota Jambi, dan daerah lainnya. Bahkan, imbas dari itu, digelar pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa TPS. Seperti terjadi di Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Sarolangun, dan beberapa kabupaten lainnya.

Kita memang tidak bisa serta merta menyalahkan penyelenggara pemilu, semisal KPU. Namun, tanggung jawab suksesnya pemilu ini berada di tangan KPU. Untuk tatanan di bawah, itu hanya sebatas membantu KPU agar Pemilu bisa sukses.

Contoh lain kekacauan pemilu, ada indikasi pengelembungan suara. Di beberapa TPS, banyak parpol ataupun caleg meminta untuk dilakukan penghitungan ulang. Soalnya, hasil penghitungan yang mereka punya saat di TPS, berbeda dengan penghitungan di tingkat kelurahan.

Nah, contoh kekacauan pemilu, terjadi barubaru ini di Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan

Tengah Ilir, Kabupaten Tebo.Warga menyandera puluhan kota surat suara, dan juga membakar surat suara yang ada dalam kotak-kotak yang mereka sandera. Selama tujuh hari mereka menyandera 84 kotak suara dari 21 TPS. Kamis (17/4) sore sekitar pukul 16.00 WIB, seluruh isi kotak habis dibakar. Sementara kotaknya tidak ikut dibakar.

Tentu saja, kejadian itu membuat apara kepolisian bertindak cepat untuk mengamankannya. Pemicunya, diduga rapat PPK yang membuat masyarakat kecewa. Soalnya, tuntutan mereka belum jelas ending-nya. Padahal dalam rapat tersebut hanya membahas empat desa lainnya, minus Lubuk Mandarsah.

Dugaan awal, masalah penggelembungan suara. Seorang calon legislatif untuk DPRD Tebo, diduga diuntungkan. Jumlah hasil hitung ulang, berbeda signifikan dengan angka di form C1 yang sudah diteken.

Massa kemudian menuntut penghitungan ulang di semua TPS. Tak mendapat tanggapan memuaskan dari petugas, tuntutas massa mengeras. Yakni menuntut pemungutan suara ulang di 21 TPS di Desa Lubuk Mandarsah.

Alhasil, dari kejadian itu, Polres Tebo sudah mengamankan lima orang untuk dimintai keterangan.

Kita berharap, kejadian ini tidak memicu timbulnya masalah yang cukup besar. Apalagi, pesta demokrasi ini bukan pestanya satu orang saja. Tapi pesta seluruh masyarakat Indonesia. Kalaupun kejadian di Kabupaten Tebo ini tidak bisa diredam, memang jauh dari harapan sekali pemilu itu bisa sukses. Sedangkan kita akan menghadapi pemilihan presiden pada 2014.

Mari kita bersama-sama untuk menciptakan suasana aman, dan kondusif. Demi suksesnya pesta demokrasi kita ini. (*)

TUNG DESEM WARINGIN

Ambiguitas Parpol Islam arpol-parpol berasas dan berbasis massa Islam kini semakin menjadi perhatian.

Berita dan perbincangan di media massa cetak dan elektronik, online dan kajian pengamat, parpol Islam telah menjadi topik menarik.

Parpol Islam ditantang membangun koalisi sesamanya dan tidak ragu mengusung calon presiden berikut programnya ke depan. Kecenderungan ini positif dan menguntungkan bagi parpol Islam. Mereka dapat menawarkan konsep dan mempromosikan diri ke tengah masyarakat secara gratis.

Tetapi hingga harini parpol Islam belum kunjung membentuk koalisi yang menjadi keinginan publik, khususnya umat Islam yang memberikan suaranya. Memang sudah dilakukan beberapa pertemuan para tokoh Islam dan unsur pimpinan parpol Islam, namun kata sepakat tampaknya masih jauh.

Mengingat pemilu presiden sudah harus digelar di awal Juli, pembentukan koalisi parpol Islam secara resmi dan mengikat merupakan hal mendesak. Supaya ada persiapan yang memadai untuk memasuki Pilpres. Kalau tidak momentum ini akan berlalu begitu saja. Pilpres mendatang terasa hambar dan kurang greget.

Ketidakjelasan Konsep Mengamati pernyataan para pimpinan parpol Islam, tampak belum jelas konsep mereka mengelola pemerintahan bernuansa Islam. Sikap mereka ambigu, mendua, ragu dan mengambang. Satu kaki mereka letakkan di kalangan umat Islam dan tetap berkawan dengan sesama parpol Islam, dan kaki yang lain mereka letakkan bersama partai nasionalis bahkan ada yang sudah cenderung berkoalisi lebih dahulu.

Ada yang mengatakan, Indonesia bukan Negara Islam dan parpol Islam tidak mencitakan Negara Islam. Platform parpol Islam dan nasionalis juga nyaris sama. Karenanya koalisi sesama parpol Islam untuk membentuk pemerintahan

P

Penerbit SIUPP

: PT Grafika Wangi Kalimantan : SK Menpen No. 004/SK MENPEN/ SIUPP/A.7/1985 tgl 24 Oktober 1985 Sejak Tanggal : 2 Agustus 1971 Direktur Utama : Herman Darmo

Harapan Anda pada Caleg Terpilih

Hati-hati dengan Amanah

e-mail : redaksi@banjarmasinpost.co.id Pemimpin Umum : HG (P) Rusdi Effendi AR Pendiri : Drs H J Djok Mentaya (1939-1994) Drs H Yustan Aziddin (1933-1995) HG (P) Rusdi Effendi AR

Banjarmasin Post Group Pemimpin Redaksi: Yusran Pare Wakil: Harry Prihanto Redaktur Pelaksana: Dwie Sudarlan Manajer Peliputan: Elpianur Achmad Asisten Manajer Peliputan : R Hari Tri Widodo Manajer Produksi: M Taufik Redaktur Eksekutif: Muhammad Yamani (Banjarmasin Post/Online), Mulyadi Danu Saputra (Metro Banjar), Irhamsyah Safari (Serambi UmmaH), Manajer Redaksi: Irhamsyah Safari Wakil: Agus Rumpoko Redaktur: Sigit Rahmawan A, Syamsuddin, Alpri Widianjono, Kamardi, Mahmud M Siregar, Aya Sugianto, Sofyar Redhani, M Royan Naimi, Siti Hamsiah. Asisten: Sudarti , Halmien Thaha, Murhan, Anjar Wulandari, Ernawati,Idda Royani, Mohammad Choiruman, Budi Arif RH. Staf Redaksi: Umi Sriwahyuni, Eka Dinayanti, Hanani, Burhani Yunus, AM Ramadhani, Syaiful Anwar, Syaiful Akhyar, Khairil Rahim, Ibrahim Ashabirin, Sutransyah, Faturahman, Irfani Rahman, Jumadi, Edi Nugroho, Doni Usman, Mustain Khaitami (Kabiro), Hari Widodo, Ratino, M Risman Noor, Salmah, Rahmawandi, M Hasby Suhaily, Helriansyah, Didik Triomarsidi (Kabiro), Nia Kurniawan, Mukhtar Wahid, Rendy Nicko Ramandha, Restudia, Yayu Fathilal, Aprianto, Frans, Nurholis Huda.

Fotografer: Donny Sophandi, Kaspul Anwar.

Tim Pracetak: Syuhada Rakhmani (Kepala), M Syahyuni, Aminuddin Yunus, Syaiful Bahri, Edi Susanto, Sri Martini, Kiki Amelia, Rahmadi, Ibnu Zulkarnain, Achmad Sabirin, Rahmadhani, Ahmad Radian, M Trino Rizkiannoor, M Denny Irwan Saputra, Samsudi.

Biro Jakarta: Febby Mahendra Putra (Kepala), Domuara Ambarita, Murdjani, Antonius Bramantoro, Budi Prasetyo, Fikar W Eda, FX Ismanto, Johson Simandjuntak, Rahmat Hidayat, Yulis Sulistyawan, Choirul Arifin, Hendra Gunawan, Sugiyarto

Pemimpin Perusahaan: A Wahyu Indriyanta General Manager Percetakan: A Wahyu Indriyanta Asisten General Manager Percetakan : Suharyanto Wakil PP (Bidang Humas dan Promosi): M Fachmy Noor Manajer Iklan : Helda Annatasia (08115803012) Manajer Sirkulasi : Alamat: Gedung HJ Djok Mentaya, Jl AS Musyaffa No 16 Banjarmasin 70111, Telepon (0511) 3354370 Fax 4366123, 3353266, 3366303 Bagian Redaksi: Ext 402-405 ; Bagian Iklan: Ext. 113, 114 Bagian Sirkulasi: Ext. 116, 117 Pengaduan Langganan: 08115000117 (0511) 3352050 Biro Jakarta-Persda: Redaksi, Jl Pal Merah Selatan No 12 Lantai II Jakarta 10270, Telp (021) 5483008, 5480888 dan 5490666 Fax (021) 5495358 Perwakilan Surabaya: Jl Raya Jemursari 64 Surabaya, Telp (031) 8471096/ 843428, Fax (031) 8471163 Biro Banjarbaru: Jl Mister Cokrokusumo Kav 15-17 Widya Chandra Utama, Cempaka, Kota Banjarbaru Telp (0511) 4780355 Fax (0511) 4780356, Biro Palangka Raya: Jl RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya, Telp (0536) 3242922 Tarif Iklan: zDisplay Umum: Hitam Putih (BW): Rp 22.500/mmk Berwarna (FC): Rp 45.000/mmk zDisplay Halaman 1: Hitam Putih (BW): Rp 45.000/mmk Berwarna (FC): Rp 90.000/mmk zIklan kolom/Duka Cita: Hitam Putih (BW): Rp 15.000/mmk Berwarna (FC): Rp 30.000/mmk zIklan Kuping: (FC) Rp 100.000/mmk zIklan Baris: (FC) Rp 20.000/baris: (BW): Rp 15.000/baris zIklan Satu Kolom : (FC)Rp 30.000/mmk, (BW): Rp15.000/mmk Catatan: Harga belum termasuk PPN 10%.

Harga Langganan: Rp 75.000/bln Percetakan: PT Grafika Wangi Kalimantan Alamat: Lianganggang Km 21 Landasan Ulin Selatan Banjarbaru Telepon (0511) 4705900-01 Isi di luar tanggung jawab percetakan Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apa pun yang telah dimuat di harian “Banjarmasin Post” dapat diumumkan/dialihwujudkan kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian “Banjarmasin Post”.

Penasihat Hukum: DR Masdari Tasmin SH MH

WARTAWAN “BANJARMASIN POST GROUP” SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER.

tidak penting.

Ada pula yang bilang meski berbasis massa Islam, partainya bersifat terbuka. Sebagian pengurus dan pemilih, terutama di Indonesia Timur, juga banyak dari kalangan nonmuslim. Yang lain bilang, partainya memiliki sejarah yang pahit ketika berkoalisi dalam Poros Tengah Jilid I, sehingga Gus Dur dijatuhkan oleh sesama rekan koalisi melalui Sidang Istimewa MPR 2001.

Sementara ada yang menyatakan, partainya lebih memiliki kedekatan dengan partai nasionalis ketimbang sesama partai Islam. Menyatukan sesama partai Islam menjadi sulit, bahkan tidak realistik dan berhasil tipis.

Sikap dan pandangan di atas, menunjukkan keinginan berkoalisi sesama parpol Islam dan kemudian mengusung calon presiden/wapres sendiri cenderung lemah. Lemah pada tataran konsep, sikap dan langkah konkret ke arah implementasi dan tindak lanjut koalisi. Ada kesan Islam hanya dijadikan label untuk menarik massa umat Islam, tanpa diiringi komitmen dan semangat untuk mengimplementasikan nilai-nilai politik yang islami.

Penguatan Sistem Sebenarnya ketika parpol Islam berkoalisi, mengusung capres dan membentuk pemerintahan jika menang, bukan berarti mendirikan Negara Islam. Yang lebih penting sekarang menata sistem pe-

tuhan dasarnya. Yang terjadi sekarang, semua potensi SDA dikuasai pemilik modal, baik swasta nasional maupun asing, dan pemerintah hanya kebagian royalti yang persentasinya kecil, sementara rakyat menanggung kerusakan dan bencana alam.

Sistem pendidikan juga demikian. Islam mengatur, mendidik rakyat agar jadi pintar adalah kewajiban negara. Rakyat tak harus membayar pendidikan, karena semua sudah disediakan negara. Yang terjadi pendidikan di negeri ini kental sekali dengan nuansa komersial, sehingga hanya orang kaya yang bisa sekolah berkualitas. Uang Kuliah Tunggal (UKT) misalnya, yang justru memberi subsidi silang adalah rakyat, para orang tua mahasiswa, sehingga biaya pendidikan tinggi menjadi berat. Ini karena pemerintah setengah hati dan tidak optimal menyubsidi pendidikan.

Hal sama juga di bidang kesehatan, kini pemerintah memberlakukan asuransi kesehatan, sesama masyarakat saling membantu biaya kesehatan. Ini juga menunjukkan pemerintah ingin lepas dari tanggung jawab umum.

Koalisi parpol Islam membentuk pemerintahan penting untuk lebih mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam sistem kenegaraan dan pengelolaan pembangunan. Selama ini negara seolah ragu dan setengah hati melakukannya, jadi perlu dipertegas dengan penguatan nilai Islam.

Kita berharap koalisi segera terbangun nyata. Parpol Islam harus mencoba tanpa ragu. Dengan begitu ada persaingan sehat dan seimbang dengan partai dan capres dari kalangan nasionalis. Bagaimana hasilnya nanti bisa dievaluasi. Tidak apatis dan pesimis lebih dahulu.

Gagalnya koalisi mengecewakan masyarakat dan pada akhirnya juga merugikan parpol Islam itu sendiri. Jangan tunda ke tahun 2019, sebab kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi lima tahun nanti. Justru sekaranglah momentum yang tepat. (*)

Tulisan Opini bisa dikirim ke email: redaksi@banjarmasinpost.co.id (Maksimal 1.000 karakter tanpa spasi). Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, nomor rekening dan fotokopi (KTP). Opini yang terbit akan kami berikan imbalan ke nomor rekening penulis. Terima kasih.

Artikel yang masuk batas waktu pemuatannya maksimal dua minggu.

GLAMORNYA pesta demokrasi yang menghabiskan dana lebih dari Rp 14 triliun hampir rampung. Tinggal meHomepage: http//www.banjarmasinpost.co.id

Oleh Ahmad Barjie B

ngelolaan pemerintahan dan pembangunan bangsa dengan pendekatan Islam. Dan pendekatan ini sangat sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Di antara indikator pendekatan Islam, pengelolaan negara harus berdasarkan integritas dan keahlian. Islam menegaskan jabatan tidak boleh dibagi-bagi dan diperebutkan, melainkan harus berdasarkan amanah dan keahlian. Jika urusan negara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggu kehancuran. Prinsip ini tentu tidak sejalan jika berpolitik hanya untuk bagi-bagi kekuasaan dan jabatan, politik dagang sapi dan kerjasama transaksional belaka.

Sistem pemerintahan Islam juga antikorupsi, nepotisme dan politik dinasti. Hukum berlaku merata tanpa pandang bulu. Menjadi pejabat publik hanya untuk mengabdi, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Sistem ini sangat perlu dibangun, karena titik lemah Indonesia dalam beberapa dekade terletak pada maraknya korupsi, nepotisme dan politik dinasti tanpa didukung sikap amanah dan keahlian.

Pengelolaan kekayaan negara menurut Islam harus untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Energi misalnya, baik minyak, gas bumi, batubara, listrik, air, dsb, menurut Islam tidak boleh dijadikan komoditas komersial oleh negara, tetapi harus dikuasai negara/ daerah kemudian didistribusikan untuk seluruh rakyat.

Negara/daerah hanya boleh memungut biaya operasional, bukan untuk keuntungan.

Lahan yang subur harus dijadikan sumber pangan. Kebutuhan dasar rakyat harus tercukupi. Penguasaan tanah dalam jumlah besar oleh satu dua orang/golongan dan alih fungsi tanah dan hutan yang mengancam daya tahan pangan dan kelestarian hutan sangat ditentang oleh Islam.

Jika prinsip ini dipraktikkan, BBM akan sangat murah, begitu juga listrik dan air. Rakyat akan menjadi makmur karena sudah tercukupi kebu-

Budi Priyono SSos Instruktur Broadband Learning Centre PT Telkom Kalsel

nunggu hasil akhir penghitungan resmi dari KPU. Ada sekitar 200 ribu orang Caleg yang berlomba untuk mendapatkan kursi panas anggota dewan pada Pileg 2014 ini.

Pertanyaan yang muncul di masyarakat adalah, mengapa dana yang begitu banyak digelontorkan dalam pesta demokrasi itu tidak menghasilkan pemimpin yang Pro terhadap nasib rakyat? Malah sebaliknya, pemimpin yang dihasilkan abai terhadap rakyatnya.

Terbukti, dengan banyaknya kebijakan kebijakan yang dihasilkan oleh mereka yang tidak pro terhadap nasib Wong Cilik. Melalui pemilu ini banyak orang bernafsu untuk

menjadi pemimpin, bahkan dengan berbagai cara dilakukan agar bagaimana bisa terpilih.

Kepemimpinan baik dalam level pribadi, masyarakat ataupun negara adalah amanah dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Sesuai dengan sabda Rasul SAW, “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR alBukhari dan Muslim).

Dengan kata lain siapa saja yang memegang amanah kepemimpinan, pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT di akhirat nanti.

Kesadaran akan peringatan Nabi inilah yang saat ini seha-

rusnya dimiliki oleh setiap pemimpin pada level apa pun.

Kita tentu bisa berkaca pada masa Salafush - Shalih pada masa lalu, yang umumnya takut dengan amanah kepemimpinan (kekuasaan).

Berbeda dengan generasi hari ini, generasi muslim pada masa lalu amat paham tentang betapa beratnya amanah kekuasaan. Banyak nash yang menegaskan demikian.

Rasulullah SAW, misalnya, bersabda, “Tidak seorang hamba pun yang diserahi oleh Allah untuk memelihara dan mengurusi kemaslahatan rakyat, lalu dia tidak melingkupi rakyat dengan nasihat, kecuali ia tidak akan mencium bau surga.” (HR alBukhari). (*)

Jangan Berpikir Mengeruk Keuntungan PESTA demokrasi telah berakhir. Rakyat Indonesia telah berpartisipasi dalam menentukan perwakilan yang mewakili mereka dalam lima tahun ke depan.

Akankah mereka yang terpilih dapat menjalankan amanah yang diwakilkan oleh rakyat Indonesia dapat menyuarakan aspirasi suara rakyat yang diwakilinya? Akankah janji-janji sewaktu kampanye masih membekas dalam ingatan mereka?

Saat kampanye berlangsung, mereka hilir mudik masuk ke dalam pelosok desa.

Seakan ingin tahu harapan-harapan rakyat atau sekadar memperkenalkan diri dan

mencari simpatisan suara rakyat.

Berbagai macam cara yang dilakukan para caleg agar terlihat dekat dengan rakyat, dari mulai memberikan kaus, bahan sembako, bahkan tidak segan-segan hadir dan membantu dalam setiap kegiatan.

Seakan menjadi pelopor Prorakyat.

Padahal, yang diinginkan rakyat cukup sederhana. Rakyat hanya menginginkan mereka yang terpilih agar peduli terhadap kesejahteraan rakyat. Dapat kembali membantu rakyat seperti mereka pada saat kampanye.

Makanya, jangan berpikir kekuasaan yang telah didapat

hanya untuk kepentingan pribadi. Atau, untuk mempermudah menjalankan bisnis maupun proyek, serta mengeruk keuntungan dari kekuasaan yang telah dimiliki.

Rakyat mendambakan wakil rakyat yang amanah yang selalu mengutamakan rakyat, baik yang sudah pernah menjabat sebagai wakil rakyat, maupun yang perdana mendapat kepercayaan dari rakyat. Jangan pernah kecewakan rakyat. Sekali kau khianati, maka buruk selamanya di mata mereka. Rakyat sangat berharap perubahan yang signifikan. Jangan hanya janji-janji yang diucapkan yang tidak ada realisasinya. (*)

Ahmad Rusadi Mahasiswa Pascasarjana Unlam Magister Pendidikan IPS

Tema berikutnya: Menanti Sosok Calon Presiden Mendatang SAMPAIKAN komentar Anda maksimal 250 karakter secara santun ke redaksi@banjarmasinpost.co.id, disertai salinan kartu identitas diri dan foto (mohon jangan pasfoto). Kini, saatnya Anda bicara demi kebaikan bersama.