Aturan Main
Banjarmasin Post KAMIS 6 FEBRUARI 2014
23
Setelah 2 Maret Baru Ada Sanksi ■ Pelaporan Dana Kampanye Masih Salah BANJARMASIN, BPOST Pelaporan penerimaan sumbangan dana kampanye partai politik dan calon legislatif sudah di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hampir genap sebulan, KPU dan Bawaslu masih belum menindaklanjutinya. Manajer Koordinator Program Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Sunanto mengatakan, harusnya KPU dan Bawaslu berbuat, menindaklanjuti laporan tersebut, bukan justru membiarkan laporan yang ada menumpuk begitu saja. Seharusnya KPU melakukan penelusuran sumbangan dari perseorangan, kelompok atau badan usaha yang diterima oleh partai politik peserta pemilu, Caleg dan calon DPD RI. Sunanto mengatakan, KPU cenderung menyikapi laporan yang ada diterima sebagai berkas, lalu ditumpuk saja sampai menunggu partai politik menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (laporan akhir dana kampanye), baru diaudit. Ketua KPU Kalsel, Samahuddin Muharram mengatakan, untuk pelaporan dana kampanye selalu ada koordinasi antara Parpol, Caleg, dengan KPU. Usai pengumpulan dana awal kampanye pada 27 Desember lalu, verifikasi dilakukan KPU. “Ada tim verifikasi audit ke lapangan. Pengumpulan dana kampanye memang menjadi polemik karena banyak yang memandang pelaporan hanya jadi buku tanpa ada tindak lanjut dari KPU,” kata Samahuddin, Selasa (4/2). Dia mengatakan, laporan dana yang diserahkan ke KPU tetap dipelajari, bahkan akan diaudit oleh organisasi Ikatan Akuntasi Indonesia (IAI). Mulai tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten kota. Semua ada tahapannya. Adapun untuk awal, baru
“Ada tim verifikasi audit ke lapangan. Pengumpulan dana kampanye memang menjadi polemik karena banyak yang memandang pelaporan hanya jadi buku tanpa ada tindak lanjut dari KPU” Samahuddin Muharram Ketua KPU Kalsel
pengumpulan rekening peserta. Samahuddin mengatakan, laporan yang ada juga semua sudah diperbaiki baik oleh Parpol maupun Caleg. Pelaporan dana kampanye sebenarnya baru memasuki tahapan awal. Finalnya nanti, sesuai undang-undang, 14 hari sebelum rapat umum atau pada 2 Maret 2014. Seluruh dana kampanye akan diaudit. Dalam tahapan inilah diterapkan juga sanksi bagi para Ccaleg maupun Parpol yang melanggar. “Puncaknya itu nanti, ketika tahap akhir pengumpulan dana kampanye. KPU juga terus berkoordinasi dengan Caleg dan Parpol untuk perbaikan laporan dana kampanye,” kata Samahuddin. Terpisah, Komisioner KPU Kota Banjarmasin, Khairunnizan mengatakan, meskipun tidak diekspose ke media, antara KPU, Caleg dan Parpol terus berkoordinasi untuk perbaikan pelaporan dana kampanye. Dia membeberkan, banyak format pelaporan dana yang salah, terutama masalah administrasi. Seperti sumbangan untuk Parpol yang masih dicantumkan Caleg dalam pelaporan dana kampanyenya. (dia/kps)
ANTARA FOTO/ANDIKA WAHYU
ANGGOTA Dewan Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) M Yusuf John menyampaikan materi kepada para perwakilan parpol saat sosialisasi laporan penggunaan dana kampanye parpol di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (1/2). Sebelumnya, seluruh parpol telah melaporkan sumbangan awal dana kampanye pada 27 Desember 2013, dan selanjutnya parpol diminta untuk melaporkan kembali penerimaan tambahan dan penggunaannya pada 2 Maret 2014.
Panwaslu Belum Terima Tembusan KETUA Bawaslu Kalsel, Mahyuni mengatakan, seharusnya semua sudah berdasarkanaturan. Pelaporan dana kampanye paling lambat 14 hari sebelum rapat umum, yakni pada 2 Maret 2014. Menurut Mahyuni, maksud dari JPPR sebenarnya baik bagi pendidikan politik masyarakat. Bawaslu berharap dengan adanya pelaporan dana kampanye, ada transparansi dari Caleg dan Parpol, terutama untuk sumbangan dari pihak lain. “Meski begitu, masih ada celah dari para Caleg yang tidak menjelaskan keseluruhan asal dana. Sumbangan pun tidak diperuntukkan bagi para Caleg, tetapi Parpol. Diperlukan kejujuran Caleg sendiri,“ kata Mahyuni. Dia menjelaskan, dari tembusan Bawaslu, ada beberapa laporan yang tidak rasional. Bawaslu sudah memberikan rekomendasi agar ditindaklanjuti oleh Caleg dan Parpol. “Diperlukan kejujuran untuk pelaporan dana kampanye ini,” tegas Mahyuni. Ketua Panwaslu Kota Banjarmasin, Noor Dachlianie mengatakan, hingga saat ini KPU Kota Banjarmasin sama sekali belum memberikan tembusan pelaporan dana kampanye kepada Panwaslu. Padahal, sesuai dengan UU Pemilu, seharusnya tembusan diberikan kepada Panwaslu. Ia mengaku tidak mengetahui pelaporan dana kampanye, karena tidak memegang laporan seharusnya ditembuskan KPU. “Sampai saat ini tidak diberikan tembusan ke Panwaslu, jadi tak mengetahui pelaporan dananya,” katanya. (dia)
Menelisik Kata Nihil KOORDINATOR JPPR Kalsel, M Hafizh Ridha mengatakan, pastinya apa yang dilakukan KPU Kalsel dan KPU pusat sebagaimana yang disampaikan oleh manajer program di JPPR pusat adalah sama. Artinya, JPPR melihat bahwa laporan ini hanya menjadi laporan semata tanpa adanya tim yang menelusuri kebenarannya dari nilai sampai sumber dana kampanye. JPPR Kalsel sampai hari ini masih berkoordinasi dan menganalisa hasil dari laporan awal sumbangan dana kampanye Parpol maupun Calegnya termasuk calon anggota DPD dari Kalsel. Ia hanya menunggu momen yang tepat agar ketika diekspose ke media semua hasil analisa bisa menjadi acuan bagi masyarakat dalam memilih calon wakil rakyatnya. “Jangan sampai tertipu dengan senyum manis yang ditebarkan atau slogan surga yang dijanjikan Caleg maupun Parpol,” katanya. Bicara kejanggalan, maka dari angka 1 sampai 10, menurut Hafizh ada 11 (saking janggalnya dengan kata nihil) makanya kemudian JPPR akan melacak benar-benar kebenaran dari pelaporan yang diserahkan ke KPU.
Periode pertama tersebut dan sebagai bocoran di antaranya akan ada lima item yang dipublikasikan kepada masyarakat dalam waktu dekat. JPPR akan memaksimalkan mengumpulkan data karena dana kampanye Parpol tidak bisa didiamkan begini saja. Dia berharap akan ada perbaikan pada tahap kedua nantinya pada 2 Maret. “Supaya tidak ada lagi bertemu dengan kata nihil baik dari Parpol maupun Caleg, kita hanya meminta kesadaran akan semua pihak betapa pentingnya menjaga proses Pemilu hari agar menjadi pemilu berkualitas,” katanya. (dia) Rencana Publikasi JPPR: ■ Rekap data Caleg provinsi yang tidak melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye kepada partai ■ Rekap data Caleg provinsi yang tertulis nihil laporan penerimaan sumbangan dana kampanyenya ■ Rekap Data caleg dengan laporan penerimaan sumbangan 10 terbesar disetiap partai ■ Rekap Data sekeluruhan caleg provinsi incumbent dalam laporan penerimaan sumbangan dana kampanyenya ■ Rekap Data laporan sumbangan setiap partai yg diperoleh dr peseorangan, Kelompok dan badan usaha
Pendidikan bagi Rakyat CALEG DPRD Kalsel dari Partai Golkar, H Puar Junaidi mengatakan, pelaporan dana kampanye ada beberapa tahapan. Tahapan awal pada 27 Desember 2013. Kemudian tahap kedua pada Februari dan tahap ketiga pada Maret nanti. Semua melaporkan apa yang menjadi kegiatan. Bila ada kegiatan, berarti ada laporan. Menurut Puar, semua bergantung pada kemampuan Caleg. Bila Calegnya pintar berhemat, maka pengeluaran dana tidak akan besar. Demikian pula sebaliknya. “Tidak bisa vonis KPU begitu saja, ada tahapannya,” katanya. Ketua DPW PKS Kalsel, Ibnu Sina mengatakan, dana kampanye menjadi momok menakutkan bagi Caleg dan Parpol. Sebab, ada sanksi tegas, bisa dicoret jadi peserta Pemilu. Dia mengatakan, Parpol dan Caleg sudah semangat melaporkan, tingga menunggu respons dari KPU. Pelaporan dana kampanye, menurut Ibnu Sina, memberikan pendidikan bagi peserta Pemilu dan masyarakat. “Semua peserta Pe-
milu harus jujur. Hal tersebut juga memberikan pendidikan yang baik bagi rakyat di tengah ketidakpercayaan rakyat terhadap Parpol dan Caleg. Ada transparansi,” katanya. Terpisah, Ketua DPC Partai Golkar Kota Banjarmasin, Iwan Rusmali mengatakan, KPU selalu berkoordinasi dengan Parpol. Menurut Iwan, hal tersebut jadi kewenangan KPU. Parpol dan Caleg sudah melaporkan apa adanya, rasional dan jelas dana yang dikeluarkan. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Banjarmasin, Abdul Gaiz mengatakan, Parpol selalu ikuti aturan, melaporkan dana kampanye. Bila kemudian ada desakan bagi KPU untuk membuka pelaporan dana kampanye, menurutnya sangat baik. “Berarti mendukung transparansi. Bagi Partai Demokrat tidak jadi masalah jika pelaporan dana kampanye dibuka karena pelaporan sudah berdasarkan kenyataan yang ada. Bagus saja, ada transparansi,” katanya. (dia)
TRIBUNNEWS/HERUDIN
KOMISIONER Bawaslu Daniel Zuchron (kanan) bersama wakil partai politik dan Komisioner KPU memaparkan polemik dana saksi dalam Pemilu 2014, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (4/2).
KPU Cimahi Dukung Bantuan Honor Saksi CIMAHI, BPOST - KPU Kota Cimahi menyetujui wacana tentang pembiayaan honor saksi Parpol dalam Pemilu 2014 didanai oleh negara. Demikian dikatakan Ketua KPU Kota Cimahi, Handi Dananjaya, Selasa (4/2). “Pada dasarnya kami mendukung dengan adanya wacana saksi yang ditempatkan pada setiap TPS dibayar oleh APBN karena negara memang sebaiknya harus menyediakan anggaran untuk saksi Parpol,” ujar Handi. Lantaran pendanaan honor saksi Parpol merupakan solusi yang adil bagi semua
pemangku kepentingan Pemilu agar proses Pileg bisa berjalan dengan lancar. Apalagi berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya, TPS jarang dihadiri saksi dari Parpol, baik saat pemungutan maupun penghitungan suara. Padahal keberadaan saksi di setiap TPS akan menjadikan proses Pemilu lebih berkualitas. “Jelas akan lebih baik jika setiap TPS dihadiri masingmasing saksi dari tiap Parpol agar Pemilu dapat berjalan baik, lancar dan hasil keputusannya disepakati bersama,” ujar Handi.
Ketua DPC PDIP Kota Cimahi, Denta Irawan dengan tegas menolak rencana pemerintah yang akan membayar honor saksi. Pasalnya, partainya sudah menyiapkan honor untuk saksi di TPS. Uang untuk honor tersebut berasal dari patungan seluruh kader partai sampai di tingkat terendah secara gotong royong. “Yang jelas kami sangat tidak mendukung wacana tersebut, karena kami juga mampu membayar saksi di TPS dengan dana hasil gotong royong yang berasal dari tiap kader,” kata Denta. (tribunnews)
0602/B23