Menuju Senayan
18 K abar Senayan
Kritik Setahun Jokowi
Caleg Wajib Rajin Blusukan PEKANBARU, BPOST - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung, mengharapkan agar calon legeslatif dari partai berlambang pohon beringin melakukan blusukan. Ini salah satu kunci untuk memenangi hati rakyat di Pemilu 2014 mendatang. Hal itu disampaikan Akbar saat memberikan bekal untuk caleg dalam acara Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) se-Riau di Pekanbaru, Sabtu (19/10). “Jika ingin menang, caleg dari Golkar harus rajin turun ke bawah atau sekarang lebih ngetren dengan sebutan blusukan,” kata Akbar. Sebagai organisasi bagian dari Golkar, AMPI yang diisi oleh kaum muda harus menjadi garis
terdepan dalam memenangkan Pemilu Legeslatif dan Pemilu Presiden di Pemilu 2014 mendatang. “Target kita di tahun 2014 adalah kita menjadi partai pemenang dengan harapan kita bisa mendapat diatas 30 persen suara,” harap pria yang pernah menjabat Menteri perumahan Rakyat ini. Namun, lanjut Akbar, untuk meraih kemenangan bukanlah perkara muda, tentulah diperlukan kerja keras dari semua kader Golkar. Karena semua partai pemilu pasti menargetkan kemenangan paling tidak masuk dalam tiga besar. Dan semua partai tentu sudah mempersiapkan strategi politik. (okn)
Banjarmasin Post MINGGU 20 OKTOBER 2013
KETUA Fraksi Partai Demokrat DPR Nurhayati Ali Assegaf menilai, belum ada keberhasilan yang dicapai oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi dalam memNurhayati ali benahi ibu kota. KPS Nurhayati justru menyinggung adanya sekitar 1.000 rumah yang terbakar di Kelapa Gading menjelang satu tahun kepemimpinan Jokowi dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama. “Kalau saya melihat itu jangan jadi
sombong. Setahun Jokowi, 1.000 rumah terbakar dalam satu lokasi di Kelapa Gading. Apakah itu lambang keberhasilan, prestasi?” kata Nurhayati ditemui usai membuka pertandingan Futsal Partai Demokrat di Lapangan Samba Futsal, Jakarta, Sabtu (19/10). Dia mengatakan, masa kepemimpinan Fauzi Bowo dan sebelumnya, tidak pernah terjadi kebakaran besar. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini mempertanyakan kinerja pemerintah daerah sehingga 1.000 rumah bisa terbakar pada 1 Oktober 2013 lalu. “Tidak pernah dalam sejarah. Fauzi Bowo, semua, tidak pernah ada 1.000 rumah terbakar. Di mana pemerintah daerah? Semua tidurkah sampai rumah
terbakar,” kata Nurhayati. Menurutnya, keberhasilan Jokowi di Jakarta tak lepas dari kinerja pemimpin sebelumnya. Nurhayati meminta rakyat menilai Jokowi secara objektif pada masa satu tahun kepemimpinannya yang jatuh pada 15 Oktober 2013. “Bagaimana ketika Jokowi memimpin? Bagaimana kondisi Jakarta? Apa yang terjadi biarlah rakyat yang menilai. Karena rakyat yang merasakan, kemacetan, kebakaran,” ujarnya. Kebakaran terjadi di Kampung Pulongandang RT 07, 08, dan 09 RW 13, Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Diduga, api berasal dari hubungan pendek arus listrik di rumah salah seorang warga sekitar pukul 3.15. (kps)
Legislator Tak Bisa Berjuang Sendiri ■ Minim Komunikasi untuk Salurkan Aspirasi BANJARMASIN, BPOST Peran anggota dewan perwakilan daerah (DPD) dan dewan perwakilan rakyat (DPR) asal Kalsel belum bisa dirasakan sepenuhnya oleh rakyat Banua. Sebab, belum terlihat hasil kerja mereka untuk membantu Kalsel, sebagai tempat konstituennya berada. Harapan semua masyarakat Kalsel tentunya bagi caleg
Perjuangan Wakil Rakyat Banua ❑ Mendatangkan genset di PLTD Sektor Barito ❑ Anggaran 2013 dari pusat untuk Kalsel sebesar Rp 100 miliar untuk perbaikan jalan ❑ Pembagian alat pertanian senilai Rp 100 juta per desa ❑ Pengembangan usaha bina pedesaan
DPR RI dan DPD kelak agar bisa lebih optimal lagi memperjuangkan untuk kemajuan daerah. Para caleg yang akan bertarung pada Pemilu Legislatif 9 April 2013 mendatang menjanjikan perbaikan. Anggota DPR RI, Asfihani sebelumnya mengatakan, kedudukan 11 anggota DPR RI asal Kalsel di Jakarta berada dalam posisi yang kuat untuk memperjuangkan daerah. Dia mengakui, karena minimnya komunikasi maka terkadang sedikit bingung apa yang mau dikomunikasikan aspirasi daerah dengan mitra kerja seperti kementerian terkait. Dia mengatakan, harusnya eksekutif di daerah menggelar pertemuan rutin dengan para wakilnya di Senayan. Tentunya bagi para legislator Senayan tidak bisa pula berjuang sendiri tanpa adanya komu-
nikasi dari para eksekutif di daerah, begitu pula sebaliknya. “Kalau ada masalah substantif maka tentunya kewajiban berjuang habis-habisan untuk kemajuan daerah. Contohnya seperti memperjuangkan kondisi kelistrikan di Kalsel, krisis BBM yang terjadi dan sekarang sudah bisa teratasi, berkat perjuangan bersama,” katanya. Adapun anggota DPR RI, Syaifullah Tamliha, Sabtu (19/ 10) mengatakan, tugas anggota DPR RI asal Kalsel seperti dirinya tentu bukan melayani orang per orang di Kalsel, melainkan seluruh warga Kalsel. Tidak melihat siapa gubernurnya, bupati atau wali kotanya bahkan dari partai politik mana. Menurut Syaifullah, terpenting adalah melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat di
DPR RI yakni sebagai utusan dari Kalsel. Dia duduk menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Kalsel satu, tetapi begitu sudah menjabat maka konteks sudah seluruh Kalsel. Politisi dari PPP itu pun menyebutkan satu-persatu peran DPR RI asal Kalsel seperti dirinya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi daerah. Seperti mengatasi krisis listrik, dirinya berjuang agar mendatangkan genset di PLTD Sektor Barito dan kini sudah terwujud, anggaran 2013 dari pusat untuk Kalsel sebesar Rp 100 miliar untuk perbaikan jalan di Kalsel. “Semua itu kan usaha dari anggota DPR RI asal Kalsel. Ada lagi pembagian alat pertanian senilai Rp 100 juta per desa, ada pengembangan usaha bina pedesaan,” imbuh Syaifullah Tamliha. (has)
Berkat Perjuangan Bersama BUKAN cuma anggota DPR RI, anggota DPD RI asal Kalsel pun disorot aktivitasnya dalam mendukung pembangunan Banua. Anggota DPD RI asal Kalsel, M Sofwat Hadi mengatakan, kewenangan DPD tidak seperti DPR RI. Peran DPD selama ini belum dili-
batkan dalam memutuskan rancangan Undang-undang (RUU), meski demikiran dia mengklaim DPD tetap berperan dalam memperjuangkan daerah. “Selama ini justru banyak masyarakat belum mengetahui peran DPD yang
tempat bekerjanya di Jakarta dan di Banua. Masyarakat tidak mengetahui kalau proyek-proyek di provinsi juga berkat perjuangan DPD, DPR RI bersama-sama gubernur, bupati dan wali kota, berjuang agar dana APBN diperbesar,” ujarnya. (has)
Belum Punya Panggung Sendiri CALEG Partai Amanat Nasional (PAN) untuk DPR RI, Sudian Noor mengatakan, peran anggota DPR salah satunya adalah fungsi anggaran. Maka, dirinya berkomitmen jika duduk di Senayan akan memperjuangkan agar kucuran dana APBN untuk Kalsel bisa seimbang dengan
Pulau Jawa. Fungsi lainnya adalah menjalankan fungsi kontrol. Tentunya akan melakukan fungsi itu agar kucuran dana APBN benar-benar tepat sasaran dan penggunaannya dirasakan oleh masyarakat Kalsel, seperti pembangunan pada daerah-daerah pelosok.
“SEMUA itu kan usaha dari anggota DPR RI asal Kalsel. Ada lagi pembagian alat pertanian senilai Rp NET 100 juta per desa, ada pengembangan usaha bina pedesaan” Syaifullah Tamliha Anggota DPR RI dari PPP Kalsel
“Tanpa mengurangi rasa hormat, anggota DPR dan DPD RI asal Kalsel selama ini berkantor di Senayan sekan tidak mempunyai panggung sendiri. Seakan tidak mempunyai posisi tawar untuk memperjuangkan Kalsel,” katanya, Sabtu (19/10). Maka menurut Sudian, ber-
“TANPA mengurangi rasa hormat, anggota DPR dan DPD RI asal Kalsel selama ini berkantor di Senayan sekan tidak IST mempunyai panggung sendiri. Seakan tidak mempunyai posisi tawar untuk memperjuangkan Kalsel” Sudian Noor Caleg DPR RI dari PAN Kalsel
dasar pengamatan itulah dan dorongan dari orang di sekitarnya dia maju menjadi caleg DPR RI asal Kalsel. Dia mengharapkan agar Kalsel tidak lagi tertinggal dalam hal pembangunan dibanding Pulau Jawa, mengingat Kalsel juga bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (has)
“SELAMA ini justru banyak masyarakat belum mengetahui peran DPD yang tempat bekerjanya di Jakarta dan di Banua. Masyarakat tidak mengetahui kalau proyekproyek di provinsi DGI juga berkat perjuangan DPD, DPR RI bersama-sama gubernur, bupati dan wali kota, berjuang agar dana APBN diperbesar” Sofwat Hadi Anggota DPD RI asal Kalsel
ANTARA /ANDIKA WAHYU
CALON anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Christomus Adrian Gampamole menjawab pertanyaan anggota Komisi III DPR pada uji kelayakan dan kepatutan calon anggota LPSK periode 20132018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Komisi III DPR menyeleksi 14 calon anggota LPSK dan selanjutnya memilih dan menetapkan tujuh anggota terpilih.
N ew Analysis
Masyarakat Terjebak Senyum syarakat menjadi korban senyum SERBA salah jika menilai peran manis para politisi. dan hasil kinerja dari anggota DPR Perlu ada mekanisme kontrol RI dan DPD asal Kalsel, karena medalam perangkat undang-undang, mang gaungnya tidak ada. Apalagi maka tentu ada perbaikan dalam pencalegan untuk Pileg 9 April 2014 perundang-undangan kepemiluan. mendatang, ada beberapa nama Bagi legislator yang kembali meyang berasal dari luar Kalsel. nyaleg, jika tidak berbuat apa-apa Berkaca dari para legislator di maka harus ada evaluasi dan berSenayan yang asli orang Banua saja Apriansyah hak digantikan oleh caleg pada belum ada gaungnya. Maka inilah DOK pemilu sebelumnya yang nomor fenomena bahwa suatu daerah peurut di bawahnya. milihan tidak benar-benar diwakili oleh suara Dengan demikian, ada fungsi kontrol masyarakat, orang-orang terpilih malah bukan dari masyarakat. Jika anggota DPR atau muncul dari daerah pemilihan itu sendiri. DPD kembali jadi caleg dan dinilai tidak Padahal, baik anggota DPR RI dan DPD berbuat apa-apa, maka bisa diusulkan daerah pemilihannya Kalsel harusnya sekepada partainya untuk segera diganti atau imbang, terutama dalam hal memperjuangkan PAW, tidak lagi mutlak menghabiskan masa aspirasi daerah. Selama ini masyarakat hanya jabatan. (has) terjebak pada ‘senyumannya’, maka ma-
60 Orang yang Terlibat Politik Dinasti JAKARTA, BPOST - Kementerian Dalam Negeri mengidentifikasi kepala daerah yang terlibat dalam politik kekerabatan atau politik dinasti. Total, ada 60 kepala daerah dan calon kepala daerah yang terlibat dalam politik dinasti. “Kami punya data, 57 orang (dalam data yang didapat Kompas.com 60 orang) kepala daerah melakukan politik dinasti,” ujar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Gedung Kemendagri, Jakarta, Jumat (18/10). Gamawan mengatakan, atas temuannya ini, pada akhir 2012 pihaknya mengusulkan untuk membatasi politik kekerabatan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Usulan itu dituangkannya dalam rancangan undang-undang (RUU) Pilkada. Dari data Kemendagri, ada 36 kepala daerah yang terlibat politik dinasti.
Beberapa daerah yang teridentifikasi ada di Provinsi Lampung, Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur. Ada pula di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Maluku. Kekerabatan kepala daerah paling banyak ditemukan di Banten. Ada lima pejabat dengan ikatan kekeluargaan dalam kekerabatan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Di antaranya, Wakil Bupati Pandeglang Heryani merupakan ibu tiri Atut, Wali Kota Tangerang Selatat Airin Rachmi Diany adalah adik ipar Atut. Kemudian, Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah merupakan adik kandung Atut, Wali Kota Serang Tubagus Haerul Jaman merupakan adik tiri Atut. Terakhir, Bupati Ta-
ngerang Ahmed Zaki Iskandar adalah anak mantan bupati daerah itu. Di Provinsi Lampung, Gubernur Sjachroedin ZP memiliki anak menjadi Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza. Wakil Bupati Pringsewu Handitya Narapati adalah anak mantan bupati daerah itu. Provinsi Sulawesi Selatan, Gubernur Syahrul Yasin Limpo memiliki adik yang menjabat sebagai Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo. Selain itu juga Bupati Barru Andi Idris Syukur merupakan anak mantan Bupati Barru; Wakil Bupati Tana Toraja Adelheid Sosang adalah istri mantan bupati Tana Toraja; serta Wakil Bupati Takalar Natsir Ibrahim merupakan anak mantan bupati Takalar. Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur Sinyo Harry Sarundajang memiliki anak yang menjadi Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang.
Sedangkan Wakil Wali Kota Manado Harley Alfredo Benfica merupakan anak Menteri Perhubungan EE Mangindaan yang juga mantan Gubernur Sulut. Di Sumatera Barat, Bupati Padang Lawas Utara Bachrum Harahap mempunyai anak yang menjadi Wali Kota Padang Sidempuan Andar Amin Harahap. Di Jambi, Bupati Tanjung Jabung Timur Zumi Zola Zulkifli adalah anak dari mantan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin. Di Kalimantan Tengah, Bupati Kota Waringin Timur Supian Hadi adalah menantu Bupati Seruyan Darwan Ali. Di Kalimantan Timur ada Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari yang merupakan anak mantan bupati di daerah tersebut. Di Maluku, Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua merupakan kakak dari mantan Bupati Maluku Tengah. (kps) KOMPAS.COM