Aspirasi
22 TAJUK
Tak Belajar dari Pengalaman HARGA bahan bakar minyak (BBM) sudah naik. Riuh-riuh rendah kontroversi selama berbulan-bulan pun langsung mereda. Bersamaan itu, pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) secara serentak di berbagai kota, dengan harapan akan meringankan beban warga miskin yang diyakini terdampak langsung oleh kenikan ini. Penyaluran BLSM difokuskan pada dua tempat yaitu kantor pos yang telah ditunjuk dan komunitas masyarakat melalui perangkat pemerintahan. Tahap pertama didistribusikan di 15 kota, termasuk di Banjarmasin. Menteri Riset dan Teknologi, Muhammad Hatta, menandai secara simbolis penyerahan bantuan ini. Sejauh ini dikabarkan pemerintah mendistribusikan lima juta Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dari 15,5 juta yang ditargetkan. Warga pemegang kartu inilah yang berhak menerima BLSM. Tak jelas, berapa miliar rupiah dana yang dikeluarkan untuk mencetak kartu ini dan seperti apa proses penunjukkan kontraktornya. Yang jelas, ada pihak yang mendadak bertambah kaya setelah mencetak kartu bagi orang miskin. Dana BLSM mulai dikucurkan sehubungan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM jenis premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Pemerintah mengalokasikan Rp 12,009 triliun berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera Perubahan 2013. Program BLSM merupakan anggaran lima bulan, yang terdiri atas bantuan tunai Rp 11,64 triliun untuk 15.530.897 orang, safe guarding Rp 361 miliar, untuk kebutuhan imbal jasa PT Pos dua tahap sebesar Rp 279,55 miliar, percetakan dan pengiriman lembar sosialisasi program oleh PT Pos sebesar Rp 70,46 miliar, dan untuk Operasional koordinasi sebesar Rp 10,98 miliar. Dalam proses ini pun terlihat, setidaknya BUMN ini memperoleh keuntungan dari rakyat miskin. Pembagian uang tunai pada waktu tertentu
kepada warga miskin, terbukti tidak efektif dan tidak menunjukkan manfaat yang signifikan bagi perbaikan kehidupan mereka. Pengalaman di masa lalau membuktikan hal itu, malah pada kasus tertentu bantuan ini disamarkan atau bahkan dimanipuilasi sebagai kampanye politik. Sejumlah pihak menyatakan tak setuju dengan cara itu, karena memang tidak mendirik selain pelaksanaannya sering kacau balau dan tidak tepat sasaran. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dengan tegas menolak cara-cara pengentasan masyarakat miskin melaui model bagi-bagi uang ini. Dalam pandangannya, lebih baik pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat dengan cara membuka peluang untuk pengembangan usaha-usaha produktif. Tak cuma Jokowi, di Jawa Barat, wakil bupati Bagor, Karyawan Fathurachman menyatakan hal senada. Bantuan ini tidak bermanfaat untuk mengatasi persoalan kemiskinan, selain sekadar semacam penawar rasa sakit. Dari Sumatera Utara dikabarkan, warga satu kecamatan ramai-rami menolak menerima BLSM karena data penerima sesuai Kartu Perlindungan Sosial (KPS), tak sama dengan data warga miskin kecamatan. Ini juga mengindikasikan bahwa program ini megandung kerawanan menda dalam penglolaan basis data (database) dasar kependudukan di tanah air. Pengalaman menunjukkan, kelemahan dan kekacauan pendataan penduduk jadi penyebab utama kekisruhan penyaluran dana bantuan seperti ini. Ada mereka yang benar-benar seharunya menerima bantuan, justru tidak mendapatkannya. Sebaliknya mereka yang secara kasat mata termasuk ke dalam golongan orang mampu, turut antre mencairkan bantuan. Publik tentu berharap program ini tidak jadi arena yang dimanfatkan oleh pihak-pihak bermental korup. Jangan program bantuan untuk rakyat miskin, bukankah program bantuan pengadaan kitab suci pun dikorupsi? (*)
SUARA REKAN
Kalbar Darurat Narkotika
KALBAR tampaknya menjadi jalur untuk memasukkan narkotika dan obat/bahan berbahaya (narkoba) dari negeri jiran Malaysia ke Indonesia serta menjadi tempat empuk untuk peredaran barang psikotropika terlarang tersebut. Indikasi ini bisa dilihat dari keberhasilan Jajaran Direktorat Resnarkoba Polda Kalbar mengamankan narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,350 kilogram dan satu plastik diduga ekstasi yang sudah mencair seberat satu ons di Jalan Karet Gg Lavista Kecamatan Pontianak Barat, Terungkapnya penemuan barang bukti berupa sabu 2,350 kilogram yang dikemas dalam 22 bungkus plastik itu berawal dari hasil penyelidikan terhadap target operasi (TO) berinisial Al, seorang yang diduga bandar sabu, dan informasi dari Penyidik Polres Metro Jakbar bahwa tersangka Uray Fakhrudin alias Iskandar yang sedang disidik di Polres Metro Jakbar diduga masih memiliki sabu dan ekstasi di Pontianak. Menurut Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Mukson Munandar kepada wartawan Jumat kemarin, dari informasi awal itu lalu dilakukan lidik kemudian polisi Kalbar berkoordinasi dengan Polres Jakarta Barat menggeledah rumah orangtua, istri dan kakak Uray di Pontianak. Di rumah kosong milik kakak pertamanya, polisi menemukan BB sabu 22 bungkus senilai sekitar Rp 2,8 miliar yang dikubur di
tanah pinggir rawa dekat Sungai Kapuas. Tersangka Uray diduga anggota sindikat jaringan narkoba dari Malaysia. Tertangkapnya tersangka kasus narkoba di Jakarta Baratdan terbongkarnya barang bukti narkoba di Pontianak tersebut mengingatkan pada kasus-kasus penyalahgunaan narkoba sebelumnya di Kalbar. Seperti tertangkapnya mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Pontianak saat melakukan transaksi narkoba di Sintang beberapa bulan lalu. Sebelumnya, Polda Kalbar berhasil mengamankan 28 Kg senilai Rp 56 miliar di dalam bus SJS dari Kuching, Sarawak melalui Entikong menuju Kota Pontianak, di daerah Kembayan awal November 2012. Kita prihatin dengan semakin maraknya peredaran narkoba di Kalbar. Daerah ini sudah dijadikan sasaranempuk bagi peredaran barang haram itu. Kebanyakan masuk dari Malaysia, ini menunjukkan lemahnya pengawasandi daerah perbatasan dengan Malaysia, baik laut maupun darat hingga bukan hanya narkoba yang lalu lalang tetapi juga sjeumlah barang ilegal seperti gula. Karena itu pengawasan di perbatasan harus diperketat lagi dengan membekali semua aparat baik polisi, bea cukai, dan BNNP dengan pengetahuan, kesigapan, loyalitas, kredibilitas yang tidak bisa ditawar lagi. (*)
Banjarmasin Post SENIN 24 JUNI 2013
Kenaikan Harga BBM Malah Telat enarik tulisan kolega saya Hastin Umi Anisah (HUA) yang berjudul Akhirnya Harga BBM Naik Lagi di harian Banjarmasin Post edisi 19 Juni 2013. Dalam tulisan ini saya ingin membahas dari sisi mengapa harus naik dan dari sisi keadilan menurut pemahaman saya sebagai ekonom, bukan sebagai politisi. Penerima Subsidi Rakyat yang berhak mendapatkan subsidi adalah rakyat miskin dan tidak mampu. Jadi, awalnya tujuan pemberian subsidi BBM adalah untuk menolong masyarakat tidak mampu di zaman orde baru, namun kebijakan ini berlanjut hingga kini, karena menyangkut kepentingan banyak orang. Namun, penerima subsidi dulu dan sekarang sudah berbeda jauh. Karena yang menerima subsidi adalah golongan menengah ke atas. Berdasarkan data Susenas 2010, penerima subsidi BBM 40 persen menengah teratas yang mendapatkan subsidi sekitar 70 persen. Jadi dapat dibayangkan bahwa dana subsidi BBM sekitar Rp 135,7 triliun diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan menengah ke atas yaitu para pemilik kendaraan pribadi. Hal ini sangat berbeda dengan di zaman Orde Baru dimana pemilik kendaraan pribadi belum sebanyak sekarang karena pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Kendaraan umum merupakan konsumen terbesar BBM pada saat itu. Namun saat ini, kendaraan pribadi merupakan konsumen terbesar. Pada masa Orde Baru, struktur ekonomi Indonesia berbeda dimana Indonesia masih menjadi eksportir minyak dan kenaikan harga minyak juga akan diikuti penerimaan minyak sehingga pendapatan bersih negara akan naik. Sedangkan saat ini, Indonesia menjadi importir minyak sehingga kenaikan harga minyak dunia akan membebani anggaran karena subsidi membengkak, serta neraca perdagangan karena nilai impor membengkak. Dalam tulisan HUA menyebutkan bahwa tax holiday merupakan subsidi terhadap pengusaha asing. Sepengetahuan saya, itu bukan subsidi
M
berbagai media. Demikian pula dengan berbagai kelompok pengusaha terutama para ATPM (agen tunggal pemegang merk) mobil akan sangat terpukul dengan naiknya harga BBM. Hal ini ditunjukkan pada saat Pemerintah menaikkan harga BBM dari Rp 2.400 menjadi Rp 4.500 pada Oktober 2005, maka penjualan mobil anjlok dari sekitar 500 ribu pada tahun 2005 menjadi sekitar 300 ribu. Tentu kenaikan harga Oleh BBM akan mempengaruhi Muhammad Handry Imansyah keuntungan para ATPM Penulis pengajar FE Unlam dan karena akan memukul anggota Forum Ekonom Regional penjualan mobil, sehingga Kemenkeu sejak 2012 dengan berbagai cara dan lobi. Dengan demikian, dapat karena tidak ada pengeluaran diduga kelompok ini pasti pemerintah untuk pengusaha tidak setuju dengan kenaikan tersebut. Yang ada adalah poharga BBM karena akan metential loss of revenue dari adangurangi keuntungan menya tax holiday. reka. Secara filosofi kedua hal Selain pengusaha, pemetersebut berbeda. Jika dalam rintah dapat menggunakan subsidi ada pengeluaran pekebijakan harga BBM untuk merintah yang ditransfer ke membuat citra, karena misalrakyat dan dampaknya adanya dengan penurunan harlah meningkatnya permintaga. Berdasarkan Wikipedia, an. Sedangkan tax holiday Pemerintah SBY pernah meadalah pendapatan pajak yang nurunkan harga sebanyak tidak jadi dipungut oleh petiga kali setelah sebelumnya merintah, dan pengaruhnya naik dari Rp 4.500 menjadi Rp adalah dari sisi pasokan (pe6.000. nawaran) sehingga akan mePenurunan ini dilakukan ningkatkan penawaran. secara bertahap sebanyak tiga Kalau di dalam konsep kali dari Rp 6.000 menjadi ekonomi makro kedua hal kembali Rp 4.500 menjelang tersebut yang membedakan Pemilu 2009. Padahal itulah mazhab pemikiran ekonomi saatnya untuk melakukan antara demand side economics penyehatan ekonomi dengan (Keynesian economics) dan supmengalihkan dana subsidi ply side economics (Neoclassical tersebut ke sasaran yang lebih Economics). Jadi jelas sangat tepat yaitu rakyat miskin pada berbeda pemahaman tersesaat harga minyak lagi rendah but. sehingga harga minyak dunia Idealnya, subsidi BBM ditidak membebani APBN di tiadakan dalam bentuk harga, masa mendatang. karena membuat distorsi harMaka dari itu tingkat kega dan misalokasi sumber miskinan tidak berkurang daya serta menghambat pengsecara signifikan. Jadi berhematan dalam penggunaanbagai kepentingan politik nya. Hal ini tidak adil bagi selalu membonceng di dagenerasi mendatang yang lam isu kenaikan harga BBM. tidak sempat menikmati sumMungkin ini menjadi salah ber daya alam tersebut, kasatu faktor Presiden SBY merena harganya yang murah menangkan pilpres sekali pada saat ini sehingga pengputaran pada 2009. Jadi subgunaannya cenderung boros. sidi harga BBM memang Politik dalam Kebijakan menjadi topik yang sangat Harga BBM sering dijadi“sexy” untuk terus dimainkan komoditas politik bagi kan. para politisi. Apalagi setelah Pengurangan subsidi tergolongan menengah yang hadap harga BBM akan mempaling merasakan dampak buat harga BBM menjadi rekenaikan harga BBM yang alistis sehingga mendorong dapat secara vokal mengarpenghematan serta membuka tikulasikan suaranya melalui
peluang untuk konversi ke energi lain yang lebih bersih dan mendorong energi lainnya bisa berkembang karena menjadi harganya lebih kompetitif misalnya energi biodiesel dan bioetanol yang dapat didaur ulang. Selain itu, dana yang seharusnya untuk subsidi BBM dapat dialihkan untuk kegiatan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan berbagai kegiatan perbaikan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Disinilah sebenarnya peranan para wakil rakyat, akademisi serta rakyat mengawasi di dalam pembuatan kebijakan pengalihan dana subsidi BBM dengan membuat earmark untuk setiap unit rupiah yang dialihkan menjadi dana untuk pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan infrastruktur. Tanpa earmark maka dana yang tadinya untuk subsidi BBM bisa mengalir kemanamana tergantung kepentingan para politisi. Selain itu, pengurangan subsidi harga BBM ini akan menurunkan disparitas harga domestik dengan harga internasional sehingga akan mengurangi penyelundupan dan penyalah gunaan BBM bersubsidi ke sektor industri. Berdasarkan data BPS, impor migas April 2013 tercatat 3,59 miliar dolar AS. Sedangkan ekspor migas April 2013 sebesar 2,39 miliar dolar, sehingga defisit dari impor minyak ini membebani neraca perdagangan Indonesia. Dengan pengurangan subsidi maka akan terjadi pelambatan konsumsi BBM sehingga mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan. Momentum kenaikan harga BBM mestinya tahun lalu, dimana kesempatan tersebut tersedia. Namun hal itu tidak dilakukan. Akibatnya adalah seperti bom waktu dan ruang fiskal menjadi sangat terbatas. Terlambatnya menaikkan harga BBM memberikan beberapa dampak antara lain, turunnya rating Indonesia, semakin terdepresiasinya Rupiah terhadap USD, terkoreksinya IHSG serta terus terjadinya defisit neraca pembayaran. (*) mhandryi@indo.net.id
Tulisan Opini bisa dikirim ke email: redaksi@banjarmasinpost.co.id (Maksimal 5.000 karakter tanpa spasi). Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, nomor rekening dan fotokopi (KTP). Opini yang terbit akan kami berikan imbalan ke nomor rekening penulis. Terima kasih. Artikel yang masuk batas waktu pemuatannya maksimal dua minggu.
Perguruan Tinggi Negeri Lebih Mahal
Sebatas Paradigma Masyarakat Homepage: http//www.banjarmasinpost.co.id Penerbit SIUPP
: PT Grafika Wangi Kalimantan : SK Menpen No. 004/SK MENPEN/ SIUPP/A.7/1985 tgl 24 Oktober 1985 Sejak Tanggal : 2 Agustus 1971 Direktur Utama : Herman Darmo
e-mail : redaksi@banjarmasinpost.co.id Pemimpin Umum : HG (P) RusdiRusdi Effendi AR AR H Pangeran Effendi Pendiri : Drs H J Djok Mentaya (1939-1994) Drs H Yustan Aziddin (1933-1995) HGPangeran (P) RusdiRusdi Effendi AR AR H Effendi
Banjarmasin Post Group Pemimpin Perusahaan: Pemimpin Redaksi: Yusran Pare A Wahyu Indriyanta Wakil: Harry Harry Prihanto Prihanto Wakil: General Manager Percetakan: A Wahyu Indriyanta Redaktur Pelaksana: Pelaksana: Dwie Dwie Sudarlan Sudarlan Redaktur Manajer Peliputan: Elpianur Achmad PjAsisten AsistenGeneral GeneralManager ManagerPercetakan Percetakan: :Suharyanto Suharyanto Pjs Manajer Peliputan: Elpianur Achmad Wakil PP PP (Bidang (Bidang Humas Humas dan dan Promosi): Promosi): M M Fachmy Fachmy Noor Noor Asisten Manajer Peliputan : : Wakil Pjs Asisten Manajer Peliputan R Hari Hari Tri Tri Widodo Widodo PjAsisten AsistenManajer ManajerIklan Iklan: :Helda HeldaAnnatasia Annatasia(08115803012) (08115803012) R Manajer Produksi: M Taufik Sirkulasi Riadi (08115003012) ManajerManajer Sirkulasi : Fahmi :Setiadi - Riadi (08115003012) Manajer Produksi: M Taufik Redaktur Eksekutif: Muhammad Yamani Alamat: Gedung Gedung HJ HJ Djok Djok Mentaya, Mentaya, Jl Jl AS AS Musyaffa Musyaffa No No 16 16 Redaktur Eksekutif: Muhammad Yamani Alamat: (Banjarmasin Post/Online), Mulyadi Danu Banjarmasin 70111, 70111, Telepon Telepon (0511) (0511) 3354370 3354370 (Banjarmasin Post),Banjar), Mulyadi Irhamsyah Danu Saputra (Metro Banjarmasin Saputra (Metro Safari Fax 4366123, 3353266, 3366303 Fax 4366123, 3353266, 3366303 Banjar), Irhamsyah Safari (Serambi UmmaH), (Serambi UmmaH), Bagian Redaksi: Redaksi: Ext Ext 402-405 402-405 ;; Bagian Bagian Iklan: Iklan: Ext. Ext. 113, 113, 114 114 Bagian Ribut Rahardjo Manajer Redaksi:(Online/Radio). Irhamsyah Safari Bagian Sirkulasi: Sirkulasi: Ext. Ext. 116, 116, 117 117 Bagian Manajer Redaksi: Irhamsyah Safari Wakil: Agus Rumpoko Pengaduan Langganan: Langganan: 08115000117 08115000117 (0511) (0511) 3352050 3352050 Pengaduan Wakil: Agus Rumpoko Biro Jakarta-Persda: Jakarta-Persda: Redaksi, Redaksi, Jl Jl Pal Pal Merah Merah Selatan Selatan No No Biro Redaktur: Sigit Rahmawan A, Umi Sriwahyuni, 12 Lantai II Jakarta 10270, Telp (021) 5483008, 5480888 Redaktur: Sigit A,Kamardi, Umi Sriwahyuni, 12 Lantai II Jakarta 10270, Telp (021) 5483008, 5480888 Syamsuddin, AlpriRahmawan Widianjono, Mahmud dan 5490666 Fax (021) 5495358 dan 5490666 Fax (021) 5495358 Syamsuddin, Widianjono, Kamardi, Mahmud M Siregar, Alpri Aya Sugianto, Sofyar Redhani, M Perwakilan Surabaya: Surabaya: Jl Jl Raya Raya Jemursari Jemursari 64 64 Surabaya, Surabaya, Telp Telp Perwakilan Naimi, Siti Hamsiah. Asisten:Eka MRoyan Siregar, Aya Sugianto, Sofyar Redhani, M (031) 8471096/ 843428, 843428, Fax Fax (031) (031) 8471163 8471163 (031) 8471096/ Dinayanti, Anjar Wulandari, Ernawati,Idda RoyanMurhan, Naimi, Siti Hamsiah. Asisten:Eka Biro Banjarbaru: Banjarbaru: Jl Jl Wijaya Mister Kusuma Cokrokusumo Kav (0511) 15-17 Biro No 11 Telp Mohammad Choiruman. Dinayanti,Royani, Murhan, Anjar Wulandari, Ernawati,Idda Widya Chandra Cempaka, Banjarbaru 4780356, BiroUtama, Palangka Raya: Jl Kota Tjilik Riwut Km.2,5Telp Palangka Raya: (0511) 4780355 Fax (0511) 4780356, Staf Redaksi: Sudarti (Reporter Senior), Hanani, Royani. Palangka Raya, Telp (0536)Biro 3242361 Jl Tjilik Riwut Km.2,5 Palangka Raya, Telp (0536) 3242361 Burhani Yunus, AM Ramadhani, Halmien Thaha, Tarif Iklan: Staf Redaksi: Sudarti (Reporter Senior), Hanani, Tarif Iklan: Syaiful Anwar, Syaiful Akhyar, Khairil Rahim, zDisplay Umum: Hitam Putih (BW): Rp 22.500/mmk Burhani Yunus, AM Ramadhani, Halmien Thaha, zDisplay Umum: Hitam Putih (BW): Rp 22.500/mmk Ibrahim Ashabirin, Sutransyah, Faturahman, Irfani Berwarna (FC): Rp 45.000/mmk Syaiful Jumadi, Anwar, Mohammad Choiruman, Anita Berwarna (FC): Rp 45.000/mmk Rahman, Edi Nugroho, Budi Arif RH, Doni zDisplay Halaman 1: Hitam Putih (BW): Rp 45.000/mmk zDisplay Halaman 1: Hitam Putih (BW): Rp 45.000/mmk Kusuma Syaiful (Kabiro), Akhyar, Khairil Rahim, Usman, Wardhani, Mustain Khaitami Hari Widodo, Berwarna (FC): Rp 90.000/mmk Berwarna (FC): Rp 90.000/mmk IbrahimMAshabirin, Eko Sutriyanto, Sutransyah, Ratino, Risman Noor, Salmah, George Edward zIklan kolom/Duka Cita: Hitam Putih (BW): zIklan kolom/Duka Cita: Hitam Putih (BW): Faturahman, Irfani Rahman, Nugroho, Pah, Rahmawandi, M Hasby Jumadi, Suhaily, Edi Helriansyah, Rp 15.000/mmk Rp 15.000/mmk Berwarna Berwarna (FC): (FC): Rp Rp 30.000/mmk 30.000/mmk Budi Arif RH, Doni Usman, Khaitami zIklan Didik Triomarsidi (Kabiro), Nia Mustain Kurniawan, Mukhtar zIklan Kuping: Kuping: (FC) (FC) Rp Rp 100.000/mmk 100.000/mmk zIklan Baris: (FC) Rp 20.000/baris: Wahid, Rendy Ramandha, Yayu (Kabiro), Hari Nicko Widodo, Ratino, M Restudia, Risman Noor, zIklan Baris: (FC) Rp 20.000/baris: (BW): Fathilal, Aprianto, Frans, Huda. M Salmah, George Edward Pah,Nurholis Rahmawandi, (BW): Rp Rp 15.000/baris 15.000/baris zIklan Hasby Suhaily, Helriansyah, Didik Triomarsidi zIklan Satu Satu Kolom Kolom :: (FC)Rp (FC)Rp 30.000/mmk, 30.000/mmk, (BW): (BW): Fotografer: Donny Sophandi, Kaspul Anwar. Rp15.000/mmk Rp15.000/mmk (Kabiro), Nia Kurniawan, Mukhtar Wahid, Rendy Catatan: Harga belum termasuk PPN 10%. Tim Pracetak: Syuhada Rakhmani (Kepala), M Catatan: Harga belum termasuk PPN 10%. Nicko Ramandha, Restudia, Yayu Fathilal, Harga Syahyuni, Aminuddin Yunus, Syaiful Bahri, Edi Harga Langganan: Langganan: Rp Rp 75.000/bln 75.000/bln Aprianto, Frans, Nurholis Huda. Susanto, Sri Martini, Kiki Amelia, Rahmadi, Ibnu Percetakan: Percetakan: PT PT Grafika Grafika Wangi Wangi Kalimantan Kalimantan Fotografer: DonnySabirin, Sophandi, Kaspul Anwar. Alamat: Zulkarnain, Achmad Rahmadhani, Ahmad Alamat: Lianganggang Lianganggang Km Km 21 21 Landasan Landasan Ulin Ulin Selatan Selatan Banjarbaru Radian, M Trino Rizkiannoor, M Denny Irwan Banjarbaru Tim Pracetak:Saputra, SyuhadaSamsudi. Rakhmani (Kepala), M Telepon Telepon (0511) (0511) 4705900-01 4705900-01 Syahyuni, Aminuddin Yunus, Syaiful Bahri, Edi Isi Isi di di luar luar tanggung tanggung jawab jawab percetakan percetakan Biro Jakarta: FebbyKiki Mahendra (Kepala), Susanto, Sri Martini, Amelia,Putra Rahmadi, Ibnu Setiap Setiap artikel/tulisan/foto artikel/tulisan/foto atau atau materi materi apa apa pun pun yang yang telah telah dimuat dimuat di di Domuara Ambarita, Murdjani, Antonius Bramantoro, Zulkarnain, Achmad Sabirin, Rahmadhani, Ahmad harian harian “Banjarmasin “Banjarmasin Post” Post” dapat dapat diumumkan/dialihwujudkan diumumkan/dialihwujudkan Budi Prasetyo, Fikar W Eda, FX Ismanto, Johson Radian, M Trino Rizkiannoor. kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap Simandjuntak, Rahmat Hidayat, Yulis Sulistyawan, merupakan merupakan bagian bagian dari dari harian harian “Banjarmasin “Banjarmasin Post”. Post”. Arifin, Hendra Gunawan, Sugiyarto BiroChoirul Jakarta: Febby Mahendra Putra (Kepala), Domuara Ambarita, Murdjani, Antonius Bramantoro, Penasihat Hukum: DR Masdari Tasmin SH MH WARTAWAN “BANJARMASIN POST GROUP” SELALU DIBEKALI Budi Prasetyo, Fikar W Eda, FX Ismanto, Johson TANDA PENGENAL DAN TIDAK Simandjuntak, Hidayat, Yulis Sulistyawan, WARTAWANRahmat “BANJARMASIN POST GROUP” SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTADAN APA PUN DARI Choirul Arifin, Hendra Gunawan, Sugiyarto DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER. NARASUMBER.
PENDAPAT yang menyatakan bahwa perguruan tinggi negeri lebih mahal daripada perguruan tinggi swasta tidak sepenuhnya benar, dan tidak sepenuhnya salah. Kita dapat menemui perguruan tinggi negeri yang biaya per semesternya kurang lebih bahkan sama dengan perguruan tinggi swasta. Misalnya IAIN Antasari Banjarmasin dengan STAI Al Falah yang notabenenya hampir mengenakan biaya kuliah yang sama tiap semesternya, khususnya pada fakultas tarbiyah. Perbedaannya keduanya hanya tergantung pada jumlah mata kuliah yang diambil oleh masing-masing pribadi. Semakin banyak mata
kuliah yang mereka ambil, maka semakin banyak pula biaya kuliah yang dikenakan. Selain itu, jika kita telaah lebih lanjut, kemungkinan besar ada banyak perguruan tinggi swasta yang lebih mahal dibandingkan perguruan tinggi negeri. Adanya hal tersebut disebabkan fakultas dan jurusan yang terdapat pada perguruan tinggi swasta lebih terkenal kualitasnya. Walaupun pada hakikatnya kita tidak dapat memastikannya. Terlepas daripada apakah itu merupakan perguruan tinggi negeri atau swasta, yang menentukan tingginya biaya kuliah pada umumnya lebih mengarah pada jurusan dan fakultas apa yang dipilih.
Setiap fakultas dan jurusan memerlukan peralatan, perlengkapan dan keperluan yang berbeda dalam menunjang pembelajarannya. Seorang mahasiswa yang memilih fakultas kedokteran tentu akan dikenai biaya lebih tinggi daripada yang memilih fakultas tarbiyah atau teknik. Fakultas kedokteran, dimanapun tempatnya, baik negeri maupun swasta pasti mahal. Dengan demikian, mengenai mahalnya perguruan tinggi negeri saya kira hanya sebatas paradigma masyarakat belaka. Jika hal itu benar adanya, maka perlu pembuktian yang lebih konkrit lagi serta penelitian yang lebih lanjut. (*)
Ririn Kahirunnisa Mahasiswa STAI Al Falah Banjarbaru
Memaksimalkan Dana Pemerintah
Ridhatullah Assya’bani mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin
PERGURUAN tinggi hendaknya memaksimalkan dana yang telah didapat dari pemerintah dan digunakan dalam hal yang bermanfaat, jika masih belum cukup untuk biaya pendidikan tersebut hendaknya dikonsultasikan kepada pemerintah setempat agar mendapat dana tambahan dalam penunjang pendidikan. Jangan sampai dibebankan kepada siswa maupun mahasiswa yang mau masuk sekolah atau perguruan tinggi misalnya; siswa atau mahasiswa harus menyumbang dengan nilai sekian akan lulus. Hal yang demikian sangatlah meresahkan masyarakat. Bagaimana jika siswa atau mahasiswa itu keinginannya sangat tinggi untuk mau masuk
dalam dunia pendidikan akan tetapi dia tidak mempunyai dana untuk menyumbang? Sangat disayangkan. Pendidikan boleh saja memungut biaya dari siswa atau mahasiswa baru yang mau masuk dalam jenjang SD, SMP, SMA atau pun perguruan tinggi akan tetapi biaya yang di patok jangan sampai meresahkan dan memberatkan masyarakat. Hal ini jika dibiarkan akan menambah angka pengangguran karena putus sekolah. Marilah kita bekerja sama terutama pihak pemerintah, sekolah, perguruan tinggi dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan agar negara kita bisa berkembang salah satunya dari aspek pendidikan. (*)
Tema minggu depan: Kontroversi Miss World di Indonesia SAMPAIKAN komentar Anda maksimal 500 karakter secara santun ke redaksi@banjarmasinpost.co.id, disertai salinan kartu identitas diri dan foto (mohon jangan pasfoto). Komentar terbaik untuk tiap minggunya, mendapat kenang-kenangan manis dari BPost. Jadi, saatnya Anda bicara demi kebaikan bersama.