ribun Kota
2
Banjarmasin Post KAMIS 30 MEI 2013
Pengamanan Wapres Sesuai Protap ❏ KAMMI Kalsel Gelar Aksi
BANJARMASIN POST GROUP/DONNY SOPHANDI
TOLAK BOEDIONO - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar aksi unjuk rasa di simpang empat Hotel A, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Rabu (29/5). mereka menolak kedatangan wakil Presiden RI Boediono datang ke Kalsel.
Persilakan Jaksa Telisik Aliran Dana BANJARMASIN, BPOST Permasalahan Pasar Sentra Antasari yang tak kunjung usai membuat Wali Kota Banjarmasin, H Muhidin kembali mengambil langkah, guna mencari solusi. Diungkapkan Muhidin, Pemko Banjarmasin meminta Kejaksaan Negeri Banjarmasin untuk memeriksa aliran dana Bank Mandiri. Permasalahan Pasar Sentra Antasari, bebernya dikarenakan sejak awal, tak ada kejelasan aliran dana Pasar Sentra Antasari. Berdasarkan informasi, pinjaman dana dari Bank Mandiri tidak atas persetujuan Wali Kota terdahulu, Midpai Yabani. Persetujuan pinjaman Bank Mandiri kepada PT Giri Jaladhi Wana hanya ditandatangani oleh Asisten II kala itu. Jadi, tahap awal pencairan pinjaman pun sudah diwarnai penyelewengan. Hingga akhirnya berimbas pada kredit macet yang mencapai ratusan miliar. Para pedagang enggan meneruskan tunggakan toko Pasar
BPOST GROUP/AYA SUGIANTO
H Muhidin
Sentra Antasari yang berakibat masuknya daftar hitam Bank Indonesia. “Tolong Kejari ditelisik. Awalnya saja sudah ada penyelewengan. Harusnya diketahui wali kota, baru bisa meminjam,” ujarnya. Rumitnya permasalahan pasar Sentra Antasari berasal dari pinjaman dana dari Bank Mandiri. Dijelaskan Muhidin, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ia mengutus Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan, M Amin. Terpisah, Area Manager
Bank Mandiri Banjarmasin, M Kemal Taufik mengatakan semua permasalahan hukum Pasar Sentra Antasari ditangani oleh kantor pusat. Disinggung mengenai tunggakan dana, ia mengaku tak mengetahui jelas. Karena yang menangani permasalahan Pasar Sentra Antasari adalah Bank Mandiri pusat. Permasalahan Pasar Sentra Antasari memang terus berlarut. Rencana pemko melakukan adendum perjanjian dengan PT Giri Jaladhi Wana, pun urung dilakukan. Hal tersebut tak kunjung dilaksanakan. Konon karena utang PT GJW terlalu banyak dibandingkan dengan aset yang ada. Pemko pun kembali berkonsultasi dengan berbagai pihak. Seperti BPKP, BPK, Kejari dan Pengadilan Negeri. Sementara pedagang masuk daftar hitam BI karena mengunggak pembayaran kios. Padahal mereka bingung dengan status kios mereka.(dia)
BANJARBARU, BPOST - Hari ini Wakil Presiden RI Boediono datang ke Banjarbaru dalam puncak kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke X dan Hari Gerakan PKK ke 41. Selain persiapan acara, pengamanan jelang kedatangan RI 2 pun sudah dilakukan. Kota Banjarbaru dengan pusat pemerintahannya di Murjani sejak kemarin dijaga aparat TNI/Polri dengan persenjataan lengkap hampir di seluruh sudut pusat kota ini. Jalan Panglima Batur pun, telah ditutup sejak sehari sebelumnya. Setiap warga terpaksa harus melintas melalui jalur “tikus” di belakang Pemko Banjarbaru. Suasana ini membuat suasana pameran produk unggulan yang berlangsung menjadi sepi. Harapan, Ketua Tim Penggerak PKK Pusat Hj Vita Gamawan Fauzi agar produk yang dibawa peserta pameran akan habis tinggal membawa pulang uang tidak seperti yang diharapkan.
Wakil Wali Kota Banjarbaru H Ogi Fajar Nuzuli memahami perasaan warga dengan begitu banyakan petugas yang melakukan pengamanan menjelang wapres. Apalagi, petugas yang jaga dilengkapi persenjataan lengkap. Dijelaskannya, acara ini merupakan eventnya Kementerian Dalam Negeri yang juga melibatkan Tim Penggerak PKK Pusat. Tetapi, karena yang datang wakil presiden yang merupakan lambang negara, maka panglima TNI memerintahkan kepada Pangdam untuk melakukan
pengamanan. Prosedur tetapnya (protapnya), tentu saja disesuikan untuk pengamanan kepala negara. Lain lagi dengan suasana di Banjarmasin. Kemarin Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalsel menggelar unjukrasa di bundaran A Hotel Banjarmasin. Dengan berbagai spanduk, KAMMI meneriakkan penolakan kedatangan RI 2. Ketua Umum KAMMI, Laifvan Shuffy Irwani menegaskan KAMMI Kalsel menolak kedatangan Boediono dengan dana penyambutan mencapai Rp 5 miliar. “KAMMI sebagai pemuda banua, pemuda muslim, menolak kedatangan Boediono,” tegasnya. Mereka pun berencana kembali menggelar aksi hari ini, dengan bergabung seluruh mahasiswa di Lapangan Murjani. Rencana ini membuat acara Wapres dibayangbayangi aksi demo. Karena, sopir Terminal Pal 6 hari ini juga berencana unjukrasa
guna menyampaikan aspirasi mengenai pemindahan terminal. Terpisah, Kapolda Kalsel, Brigjen Pol Taufik Ansorie mengancam membubarkan paksa pendemo saat kedatangan Wapres. “Mengenai rencana adanya demo, saya belum mengecek apakah mereka memiliki izin atau tidak. Namun bila tidak akan kita bubarkan paksa,” tegasnya. Kapolda mengaku pihaknya tidak pernah melarang bagi warga yang akan menyampaikan aspirasi namun hendaknya dilengkapi dengan izin. Kapolda mengimbau agar kedatangan RI 2 didukung. “Ini merupakan kehormatan seharusnya semua mendukung,” harap dia. Terkait dengan pengamanan, Kapolda mengaku untuk personel Polda Kalsel menurunkan kekuatan penuh. “Kita akan turunkan 1.600 personel. Itu akan dibantu polres dan polsek setempat,” katanya.(wid/arl/dia)
Syamsuddin Noor Raih Juara ❏ Rombongan Kunjungi Pasar Terapung BANJARMASIN, BPOST Kelurahan Syamsuddin Noor Banjarbaru Kalsel meraih juara harapan pertama dalam kategori kelurahan pelaksana terbaik gotong royong masyarakat dalam rangka peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat X dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 41. Kelurahan Syamsuddin Noor mengalahkan Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Kaltim
dan Kelurahan Semodawaru Kecamatan Sukolilo Surabaya Jatim. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Tarmizi A Karim menyerahkan hadiah kepada perwakilan pemenang di sela Pembukan Seminar Evaluasi Pelaksanaan Gotong Royong Masyarakat di Hotel Aria Banjarmasin, Rabu (29/5). Lomba Gotong Royong kategori Kelurahan itu meru-
pakan rangkaian peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyakarat X. Kegiatan lainnya berupa Seminar Nasional dengan pembicara Bupati Gunung Kidul, Badingah dan Pengajar Fisipol UGM, Prof Tajuddin Noor Effendi. Bupati Gunung Kidul memaparkan “Implementasi Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Gotong Royong Masyarakat” dan Prof Tajuddin Noor memaparkan “Budaya Gotong Royong Masyarakat Dalam Perspektif Perubahan Saat Ini Dan
Upaya Yang Perlu Dilakukan”. Kemarin, tim Penggerak PKK seluruh Indonesia, yang hadir dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat mengunjungi pekan kuliner dan budaya Banjar. Pada pagi hari, rombongan melihat langsung warisan budaya Kalsel. Tim Penggerak PKK Jakarta dan Medan bahkan langsung menuju lanting. Mereka antusias dan berkomunikasi langsung dengan pedagang. (dia/has/*)
ADVERTORIAL
Libatkan Masyarakat Ciptakan Sanitasi Sehat KAWASAN kumuh di masing-masing kabupaten/ kota yang ada di Kalimantan Selatan dinilai memerlukan penanganan pemberdayaan masyarakat. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Bidang Cipta Karya Dinas PU Kalsel memiliki program yang berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang dilakukan sejak 2006. Dinas PU meluncurkan program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), yakni membangunkan jamban atau Mandi Cuci Kakus (MCK). Dalam pelaksanaannya,
program itu dibiayai oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat lokal. Realisasi program dengan pendekatan implementasi partisipasi masyarakat. Kepala Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Bidang Cipta Karya Dinas PU Kalsel, Agus Mawardi mengatakan, pada 2012 pembangunan MCK melalui program Sanimas sudah dilakukan di 13 lokasi, tersebar di kabupaten/kota. Di antaranya Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar,
ISTIMEWA
MCK MASYARAKAT - Dinas Pekerjaan Umum meluncurkan program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), yakni membangunkan jamban atau Mandi Cuci Kakus (MCK).
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kabupaten Tanahbumbu, Kabupaten Barito Kuala (Batola), dan Kabupaten Kotabaru. Program Sanimas itu mengutamakan asas kegotongroyongan warga setempat. “Awalnya sosialisasikan program terlebih dulu kepada masyarakat setempat, selanjutnya hasil musyawarah maka mereka sendiri yang berencanakan. Dengan demikian agar masyarakat merasa memiliki bangunan MCK program Sanimas tersebut,” katanya. Lebih lanjut Agus Mawardi mengatakan, sama halnya dengan pembuatan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Reduce, Reuse, Recycle yang juga berbasis masyarakat. Tujuannya adalah tersedianya fasilitas pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat sekitar area bangunan fasilitas tersebut berada. Keterlibatan masyarakat yang sejatinya adalah sumber timbulan sampah itu sendiri, dalam segi pengelolaannya diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan sampah secara menyeluruh dari hulu. Pembiayaannya bersumber dari APBN, dan untuk 2012 kucuran dananya sebesar Rp 1.213.553.000.(*)
Selesaikan Pembangunan Irigasi PEMBANGUNAN sektor lain di Kalsel yang masih memerlukan perhatian pemerintah pusat adalah pembangunan Irigasi Pitap di Balangan, Batang Alai di Hulu Sungai Tengah (HST) dan Irigasi Amandit di Hulu Sungai Selatan (HSS). Kepala Satker Balai Wilayah Sungai Kalimantan, Zainal Muttaqien mengakui masih kekurangan dana dari pusat untuk melanjutkan penyelesaian pembangunan ketiga irigasi itu. Irigasi Batang Alai masih memerlukan Rp 118,3 miliar, Irigasi Pitab memerlukan Rp 96 miliar dan Irigasi Amandit memerlukan Rp 65 miliar. Masing-masing irigasi untuk pengerjaan saluran primer dan saluran sekunder. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kalsel, Martinus mengatakan, pembangunan irigasi tersebut dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional. Kalsel sebagai salah satu provinsi penyandang ketahanan pangan nasional. Dia mengharapkan direktorat Jenderal
Sumber Daya Air dapat mendorong penciptaan sarana dan prasarana irigasi di Kalsel. Penyelesaian pembangunan saluran primer dan sekunder masing-masing irigasi dapat segera selesai agar masyarakat merasakan manfaatnya. (*)
ISTIMEWA
AIR BERSIH - Program penyediaan air minum berbasis masyarakat (Pamsimas) digelar sejak 2008 hingga 2012, guna memberi jaminan air bersih bagi warga.
TITIAN Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Cipta Karya Dinas PU Kalsel, melakukan pembangunan infrastruktur seperti titian, tambatan perahu, jalanjalan desa.
ISTIMEWA
Pelopori Penyediaan Air Minum PROGRAM Kementerian PU lainnya adalah pengembangan kinerja pengelolaan air minum Kalsel. Melalui Satkernya yang juga di bidang Cipta Karya Dinas PU Kalsel, Kepala Satker Azan mengatakan, program penyediaan air minum berbasis masyarakat (Pamsimas) sejak 2008 hingga 2012. Mereka pada 2013 ini menunggu Pamsimas II. Mengingat pada Pamsimas I baru tertangani delapan kabupaten kecuali Tabalong, Tapin dan Hulu Sungai Tengah. Diharapkan pada Pamsimas II semua kabupaten tertangani. Manfaat Pamsimas sangat dirasakan masyarakat terutama kawasan perdesaan yang tidak terjangkau jaringan PDAM. Masyarakat tidak lagi mandi di pinggir sungai, tetapi sudah bisa di darat dan program keciptakaryaan lebih banyak bersentuhan langsung di masyarakat. Paling dirasakan masyarakat perdesaan program Cipta Karya lainnya adalah akses jalan perdesaan. Pemerintah pusat pun meluncurkan program pembangunan infrastruktur perdesaan di Kalsel, program itu sudah berjalan sejak 2007. Kepala Satker Pengem-
bangan Kawasan Permukiman Cipta Karya Dinas PU Kalsel, Yulianti mengatakan, sejak 2007 hingga 2012 sudah tertangani sebanyak 351 desa di semua kabupaten kecuali Banjarbaru dan Banjarmasin. Terakhir pada 2012 penanganan di 49 desa tersebar di Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Batola Kuala, Kotabaru dan Tanahlaut. Bentuk program berupa pembangunan infrastruktur seperti titian, tambatan perahu, jalan-jalan desa. Dana masih bersumber dari APBD yang mana setiap desa mendapatkan Rp 250 juta. Manfaat yang dirasakan masyarakat, awalnya belum bisa dilewati sepeda motor kini dengan adanya program itu kendaraan roda dua sudah bisa lewat. “Pada 2013 ini kembali mendapatkan program tersebut, maka akan diperuntukkan bagi delapan kabupaten untuk 60 desa. Semua yang mengerjakannya masyarakat secara gotong royong dan mereka pula bertanggung jawab penggunaan dananya, bahkan diperika oleh BPKP,” jelasnya. Meski demikian, masih ada 200 desa yang belum mendapat ‘sentuhan’ pemerintah pusat melalui prog-
ram itu. Dirinya pun mengharapkan agar pemerintah pusah melalui Kementerian PU secara berkesinambungan mengucurkan program pemberdayaan masyarakat di Kalsel. Hal serupa dirasakan kawasan terpencil di tengah kota Kabupaten Tanahbumbu, Balangan dan Tapin. Warga setempat belum merasakan pembangunan jalan lingkungan yang layak, melalui Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Cipta Karya Dinas PU Kalsel terus memerjuangkan agar ketiga kabupaten tersebut mendapatkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Dia mengatakan, kabupaten lainnya sudah tersentuh PNPM Mandiri itu sejak 2004 hingga sekarang. Bentuk program adalah pembangunan infrastruktur jalan setapak tetapi lebih fokus kepada yang ada di kawasan kota, tidak pada desa terpencil seperti yang ditangani Satker Pengembangan Kawasan Permukiman. Kepala Dinas PU Kalsel, Martinus menambahkan, program pemberdayaan masyarakat tidak bisa berjalan satu hingga dua tahun saja, tetapi idealnya secara berkesinambambungan.
Dan, Kementerian PU melalui Dinas PU Kalsel memiliki program-program pemberdayaanmasyarakat. Seperti Sanimas yang diperuntukkan bagi masyarakat lapisan bawah dan program ini sifatnya stimulan untuk memotivasi pemerintah kabupaten/kota mengikuti demikian kemudian menggangarkan di masing-masing APBD. Dirinya salut terhadap Pemko Banjarmasin yang sudah mengalokasikan Sanimas dalam APBD. “Tentunya menjadi harapan program yang sudah ada agar kontinuitas dan masih ada pula desa yang belum tertangani dari program-program yang ada, maka kedepan agar tercover semua,” harapnya. Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin pun mengharapkan hal serupa. Menjadi harapannya pula bahwa adanya bantuan dari pusat tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing kabupaten/ kota. “Program itu lebih bersifat stimulan untuk memotivasi kabupaten/ kota lebih memerhatikan jalan-jalan kabupaten/kota dan juga perdesaan. Tentunya menjadi tanggung jawab tetap ada di kabupaten/kota,” pungkasnya.(*)