32
Banjarmasin Post
Trans
Kalimantan
SABTU
21 MEI 2011/ 17 JUMADIL AKHIR 1432 H
www.banjarmasinpost.co.id
Tanker Pertamina ‘Kencing’ Diamankan Q Bea Cukai Gagalkan Penyelewengan Minyak Mentah PONTIANAK, BPOST - Di saat kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) melanda hampir seluruh wilayah di Indonesia, aktivitas penjualan minyak mentah secara ilegal milik PT Pertamina, masih saja terjadi.
ANTARA/JESSICA WUYSANG
PENYELUNDUPAN MINYAK MENTAH - Dua petugas Dirjen Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat melakukan penyegelan pada kapal tanker berbendera Korea, MT Western KGT, di Perairan Sungai Kapuas, Kalbar, Kamis (19/5). Sebanyak dua kapal tanker yaitu MT Western KGT berbendera Korea dan MT Concertina berbendera Indonesia berhasil diamankan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Perairan Selat Karimata, karena telah melakukan penyelundupan ekspor minyak mentah (Crude Oil) milik PT Pertamina sebanyak 788,67 kilo liter yang bernilai Rp4,79 miliar.
Air Asin Mudah Masuk PT Kandelia Alam Ngotot Eksploitasi Mangrove PONTIANAK, BPOST - Eksploitasi hutan bakau atau mangrove di Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat oleh PT Kandelia Alam masih menimbulkan polemik di kalangan masyarakat setempat. Masyarakat yang menolak mengaku khawatir kerusakan hutan mangrove akan berdampak pada mata pencahariannya. Sedangkan yang mendukung berharap mendapatkan keuntungan dari pihak perusahaan. Saat pertemuan antara PT Kandelia Alam dengan masyarakat Kubu di Kantor Dinas Kehutanan Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (19/ 5), sebagian warga yang hadir ada yang menolak dan mendukung rencana perusahaan tersebut. Herman, yang mengaku perwakilan masyarakat Desa Kubu dan Sungai Terus, Kecamatan Kubu mengatakan, sebagian besar masyarakat yang masuk dalam kawasan itu bekerja sebagai petani dan nelayan. “Mereka sangat tergantung mangrove yang lestari. Kalau ditebang, berakibat fatal sebab air asin akan mudah masuk,” kata Herman.
Ia mengungkapkan, jarak antara hutan mangrove yang akan ditebang dengan kawasan permukiman warga juga bervariasi kurang dari 1,5 kilometer. “Di Desa Sungai Terus, ada yang hanya kurang 200 meter dari permukiman,” sebut Herman. Bersama sejumlah warga lainnya, Herman mengaku pernah enam kali menyampaikan keluhan tersebut ke pihak terkait namun tidak pernah ditanggapi. Dia juga mempertanyakan maksud pertemuan, yang semula untuk mencari solusi terhadap penolakan rencana perusahaan, tapi justru menjadi pertentangan antar warga. Sementara, Kepala Desa Kubu, Ridwansyah mempertanyakan minimnya dana untuk pembangunan desa yang diberikan perusahaan. “Dalam tiga tahun hanya mendapat Rp 43 juta, untuk apa dana sebesar itu,” cetusnya. Direktur Utama PT Kandelia Alam, Fairuz Mulia mengatakan, perusahaannya ingin memanfaatkan pohon mangrove sebagai bahan baku serpih kayu yang digunakan untuk pembuatan kertas. Perusahaannya telah mendapat hak untuk memanfaatkan
lahan hutan mangrove seluas 18.130 hektare. “Yang digunakan hanya 11.021 hektare atau kalau kurun waktu 20 tahun, setiap tahunnya sekitar 500 hektare yang dieksploitasi,” jelas Fairuz Mulia. Sisanya tetap dipertahankan untuk kawasan penyangga, kebun benih dan lainnya, yakni sekitar 4.242 hektare. Kawasan untuk tidak produksi seluasnya 2.253 hektare dan nonhutan efektif 615 hektare. Ia membantah adanya nelayan yang terganggu dengan rencana aktivitas perusahaan tersebut. “Kalau ada, tolong tunjukkan nelayan mana yang terganggu,” katanya menegaskan. Fairuz malah menduga ada kepentingan lain dalam polemik hutan mangrove tersebut, karena saat ini mangrove juga dibuat untuk arang. “Sekarang baru sekitar 500 hektare yang sudah dimanfaatkan oleh kami,” imbuhnya. Kepala Dinas Kehutanan Kalbar, Cornelius Kimha mengatakan, akan menurunkan tim investigasi untuk mengetahui kondisi di lapangan sesungguhnya. (ant)
Terbukti pada pertengahan April lalu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Barat berhasil menggagalkan penyelundupan minyak mentah milik PT Pertamina sebanyak 788,67 kiloliter senilai Rp 4,79 miliar. Minyak itu dibawa oleh kapal tangker MT Western KGT berbendera Korea tujuan Singapura di Selat Karimata. Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Frans Rupang, menyatakan, penangkapan kapal tangker MT Western KGT awalnya karena membawa minyak mentah tanpa dilengkapi dokumen, pada 21 April 2011. Namun setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata minyak mentah yang dibawa itu disuplai secara ilegal oleh kapal tangker MT Concertina. “Kapal tangker MT Concertina disewa Pertamina untuk membawa minyak mentah dari Senipah, Balikpapan ke Pertamina Cilacap. Tapi di tengah jalan kencing,” kata dia, Kamis (19/5). Aksi ‘kencing’ atau menyalurkan minyak mentah untuk keuntungan pribadi atau kelompok dari kapal tangker MT Concertina ke kapal tangker MT Western KGT tentu merugikan, kare-
na jumlah minyak yang dibongkar di tempat tujuan jadi berkurang. Frans menjelaskan, setelah upaya penyelundupan minyak mentah terbongkar, pihaknya lalu melakukan pengejaran terhadap kapal tangker penyuplai MT Concertina, pada 27 April 2011. Kapal tangker itu akhirnya diamankan di perairan Balikpapan seusai melakukan bongkar muat di Pertamina Cilacap.
“Saat ini kami telah menahan nakhoda kapal tangker MT Western KGT berinisial ZBT, sedangkan nakhoda kapal tangker Concertina inisial AL melarikan diri begitu mengetahui ZBT ditangkap dan meninggalkan kapal tangkernya di perairan Balikpapan,” kata Frans. Kedua tersangka melanggar Pasal 102A huruf e UU Nomor 10/1995 sebagaimana diubah UU No 17/2006 tentang Kepabeanan juncto Pasal 55 KUHP tentang mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen sah. Ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp 5 miliar. Kini tersangka ZBT dititip-
kan di Rumah Tahanan Kelas I Pontianak beserta barang bukti minyak mentah senilai Rp 4,79 miliar. Sementara anak buah kapalnya, sebanyak sembilan orang menjaga kapal tangker itu yang kini berlabuh di Sungai Kapuas tidak jauh dari kantor Bea dan Cukai Pontianak. Sementara kapal tangker Concertina bersama 28 anak buah kapalnya sejak Kamis (19/5) pagi, berlabuh di Muara Jungkat sambil menunggu proses hukum selanjutnya. Frans berharap kasus penyelundupan yang merugikan negara itu secepatnya diproses oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat hingga diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak. (kps/ant)
Rendahkan Martabat Bangsa TAK hanya minyak mentah, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Barat juga berhasil menggagalkan impor 1.291 bal pakaian bekas dan kasur bekas sebanyak 321 lembar senilai miliaran rupiah asal Singapura. Produk ilegal itu diamankan dari Kapal Layar Motor Jaya Raya 04 di perairan Pulau Karimata. Kepala Kantor Wilayah Kalbar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jusuf Indarto di Pontianak, Kamis (19/5) menyatakan, kapal layar motor (KLM) Jaya Raya 04 berbendera Indonesia diamankan saat masuk Kalbar, pada 5 Mei 2011 sekitar pukul 23.00 WIB oleh Kapal Patroli Bea Cukai 8004. “Saat ini nakhoda KLM Jaya Raya 04 inisial Id kami titipkan di Rumah Tahanan Kelas I Pontianak sambil menunggu proses hukum selanjutnya,” kata Jusuf.
Tersangka Id diduga melanggar pasal 102A huruf e UU Nomor 10/1995 sebagaimana diubah UU Nomor 17/2006 tentang Kepabeanan yakni mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat 2, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp 5 miliar. Dengan digagalkannya impor barang bekas itu, Bea Cukai Kalbar mengklaim telah menyelamatkan potensi kerugian industri pakaian dan kasur dalam negeri, yakni pakaian bekas sekitar Rp 1,93 miliar dan kasur bekas senilai Rp 64,2 juta. Selain merugikan negara secara materiil, menurut Jusuf, aksi impor pakaian dan kasur bekas itu juga merendahkan martabat bangsa. “Impor barang bekas itu bisa membawa penyakit serta merendahkan martabat bangsa Indonesia,” katanya. (ant)
Pelangsir Berhamburan Lihat Petugas Q Aparat Gabungan Jaga SPBU PALANGKARAYA,BPOST - Krisis bahan bakar minyak (BBM) yang masih terus terjadi di Kota Palangkaraya membuat pemerintah setempat bertindak. Kemarin, sebanyak 154 personel gabungan dari Kepolisian, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penyisiran di tiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di kota cantik. Kedatangan petugas berseragam lengkap itu pun membuat sejumlah pengendara mobil dan sepeda motor yang menggunakan tanki modifikasi maupun jeriken, kocar-kacir meninggalkan SPBU. Antrean kendaraan yang semula mencapai satu kilometer pun menyusut hingga menjadi sekitar 100 meter. “Apabila ada sepeda motor atau mobil yang ikut antre merupakan pelangsir akan kami tindak. Pelansir atau
bukan, tinggal memeriksa tankinya,” telah sekitar setahun terakhir berlangkata Kapolresta Palangkaraya, AKBP sung. Keadaan ini diperburuk dengan kembali sulitnya mendapatkan preAndreas Wayan Wicaksono, kemarin. Razia gabungan dari Polresta, Kodim, mium, termasuk di eceran sehingga dan Satpol PP Palangkaraya ini dila- antrean panjang di SPBU pun terjakukan karena antrean pembelian bahan di.(tur) bakar minyak dari solar hingga premium sudah mengganggu lalu lintas. Mereka melakukan pengamanan pada seluruh di SPBU kota Cantik, antara lain di kawasan Jalan Jalan S Parman, A Yani, RTA Milono, Tjilik Riwut, Imam Bonjol, George Obos, Rajawali, dan Jalan Kalampangan. Sulitnya mendapatBANJARMASINPOST/FATURRAHMAN kan bahan bakar solar PERIKSA TANKI - Aparat gabungan saat memeriksa tanki di SPBU Palangkaraya, kendaraan yang antre di SPBU di Palangkaraya, Jumat (20/5)
Kalbar Bangun Kawasan Industri Terbaik KIPI Maloy Butuh Rp 3,43 Triliun SAMARINDA, BPOST - Pemprov Kalimantan Barat kian serius mengubah struktur perekonomian daerah. Jika selama ini masih bertumpu pada sektor ekonomi berbasis migas dan pertambangan yang tidak terbarukan (unrenewable), akan diganti industri berbasis pertanian dan oleochemical yang terbarukan (renewable). Untuk itu pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kabupaten Kutai Timur, terus dimatangkan. Pembangunan KIPI Maloy diestimasikan menelan dana total Rp 3,43 triliun, dengan lama pembangunan enam tahun.
“Biaya sebesar itu antara lain untuk pengadaan, pengukuran dan pematangan lahan, pembangunan infrastruktur, service facilities, dan support facilities,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Rusmadi, di Samarinda, Kamis (19/5). Ia mengatakan pada 2010 pekerjaan feasibility study, master plan dan bussines plan, seluruhnya diselesaikan. Tahapan selanjutnya akan terus dikerjakan oleh berbagai pihak yang sudah diberi tugas dan kewenangan masing-masing. Pada 2011, Pemprov Kaltim segera menyelesaikan studi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan ka-
jian lingkungan hidup strategis (KLHS), sementara Pemkab Kutim segera melakukan pembebasan lahan. Sesuai visi pengembangan kawasan industri, kawasan ini digadang-gadang menjadi yang terbaik dalam pelayanan jasa kawasan industri hilir kelapa sawit dan pelabuhan internasional di kawasan Indonesia Timur pada 2030. Pelabuhan Internasional Maloy berada di lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yakni kawasan yang merupakan lintasan laut perdagangan internasional dan kawasan pusat ekonomi dunia masa depan (Pasific RIM), KIPI Maloy dinilai sangat strategis.
Dari sisi darat, KIPI Maloy berada di poros lintas Trans Kalimantan yang menghubungkan seluruh provinsi di Kalimantan dengan negara tetangga Malaysia dan Brunei Darussalam. KIPI Maloy juga akan ditunjang dengan rencana pembangunan jalan bebas hambatan Sangatta - Bontang - Balikpapan Tanah Grogot - Batu Licin - Pagatan Pelaihari - Pontianak - Sungai Puyuh Singkawang, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Data produksi perkebunan kelapa sawit 2009 di Kaltim mencapai 2,57 juta
ton. Pada tahun-tahun berikutnya diperkirakan jumlah produksi sawit terus meningkat. Peningkatan tersebut diharapkan dapat mendukung kawasan industri Maloy yang fokus utamanya adalah sebagai industri pengolahan kelapa sawit, selain industri pertanian lainnya seperti karet dan kakao. Rencana areal pembangunan KIPI Maloy seluas 5.035 hektare yang terbagi menjadi dua lokasi, yaitu 1.000 hektare di Teluk Golok untuk pabrik CPO dan 4.035 hektare di Maloy untuk pengembangan kawasan industri dan peti kemas. (ant)
Positif Cendawan Langsung Dimusnahkan 204.000 Kilo Benih Padi Diamankan PONTIANAK, BPOST - Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, kembali mengamankan sebanyak 12 peti kemas atau sekitar 204 ribu kilogram benih padi ilegal yang didatangkan dari Jawa. Pengamanan karena benih padi tidak disertai dokumen yang sah tentang daerah asal. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak, Azmal AZ mengatakan benih padi itu diamankan, di Pelabuhan Dwikora Pontianak, Rabu (18/5). Petugas karantina curiga terhadap Kapal Motor Bali Gianyar dari Tanjung Priok, Jakarta, yang mem-
bawa muatan barang itu. “Setelah kami cek ternyata 12 kontainer itu memuat sekitar 204 ribu kilogram benih padi asal Jawa yang tidak memiliki sertifikat Kesehatan Antar Area (SKTAA/KT.12) dari daerah asal,” katanya, Kamis (19/4). Berdasarkan SK Nomor 38/2006 Jo. Nomor 29/2009, benih padi berasal dari Jawa tersebut mempunyai target sasaran organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) yakni cendawan balansia oryzae-sativae. Selama ini daerah sebar OPTK tersebut masih terbatas di Pulau Jawa dan Sumatera.
“Diamankannya benih padi itu, untuk mencegah masuknya penyakit cendawan melalui media pembawa benih padi tersebut ke Kalbar, karena hingga kini Kalbar masih bebas dari penyakit itu,” katanya. Pihaknya telah mengambil sampel benih yang disita itu untuk diteliti. “Kalau hasil penelitian menemukan benih itu positif mengandung penyakit cendawan maka langsung dimusnahkan, tetapi kalau tidak terbukti maka akan kami keluarkan sertifikat pelepasan karantina tumbuhan (KT.19),” imbuhnya. Pemerintah Provinsi Kal-
bar melalui Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 259/ 2005 memberlakukan larangan sementara secara selektif masuknya ternak dan tumbuhan dari luar wilayah Kalbar. Ia menjelaskan, siapa saja yang membawa unggas dan tumbuhan secara ilegal, katanya, dapat diancam dengan Undang-Undang Nomor 16/1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 82/2000 tentang Karantina Hewan, dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara dan denda maksimal Rp 150 juta. (kps) 2105/B32