28
Trans
Banjarmasin Post
Kalimantan
SENIN
28 MARET 2011/ 23 RABIUL AKHIR 1432 H
www.banjarmasinpost.co.id
Rapat Adat Sepakat Bongkar Portal ■ Camat Minta Bersabar
BANJARMASIN POST GROUP/FATURAHMAN
DIJUAL - Beberapa anak mengamati sepeda model baru yang menjadi tren di kalangan pecinta sepeda di Palangkaraya. Sepeda ini dijual oleh seorang kolektor sepeda di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya, Kalteng, Minggu (27/3).
Dukung Dirikan IPDN PALANGKARAYA, BPOSTKeinginan Wali Kota Palangkaraya, HM Riban Satia, mendirikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), direspons Gubernur Agustin Teras Narang. Riban Satia menyampaikan keinginan pihaknya mendirikan IPDN. Bahkan saat ini mereka telah menyiapkan lahan untuk kampus bergengsi tersebut. “Kita ingin ada penyebaran. Di Kalimantan kan belum ada IPDN. Dulu katanya Kalsel yang akan mendirikan, tapi sampai sekarang juga tidak
jelas. Kita siap membangun IPDN di Palangkaraya,” kata Riban. Gubernur Agustin Teras Narang menilai, mendirikan IPDN di Palangkaraya bukanlah suatu hal yang mustahil. Apalagi, hal itu memang menjadi kebutuhan karena Kalimantan belum memiliki IPDN. “Kita harus mendukung keinginan wali kota karena ini adalah hal positif. Pemerintah Provinsi Kalteng akan memfasilitasi untuk mewujudkan itu. Kita mendukung Palangkaraya untuk dijadikan seba-
gai kota pendidikan,” kata Teras akhir pekan tadi. Dia menilai, memang sudah seharusnya ada penyebaran kampus yang mencetak calon-calon abdi negara tersebut. Hal itu untuk memudahkan masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di Kalteng untuk masuk ke IPDN. Mengingat masalah itu bukan domain pemerintah daerah, maka Pemerintah Kota Palangkaraya harus intens berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri supaya merestui pendirian IPDN di Kalteng.(mgb)
Berlimpah dan Murah PALANGKARAYA, BPOSTMeski sempat kekurangan stok selama beberapa bulan, suplai cabai di pasar-pasar tradisional Kota Palangkaraya kini melimpah. Dari pantauan pada Minggu (27/3) timbunan cabai terlihat di sejumlah pasar dengan harga jauh lebih murah. Beberapa pedagang mengaku sekarang sudah tidak sulit lagi mencari cabai karena suplai bukan hanya datang dari petani setempat tetapi juga dari Kalsel. “Sejak beberapa minggu ini, pasokan cabai di pasaran lancar, kami sering pesan melalui distributor dari Banjarmasin. Harganya juga sudah stabil dan murah yakni berkisar Rp 15 ribu sampai Rp 20 ribu per kilonya,” ujar Sarah, satu pedagang.
2803/B28
Menurutnya, dalam berdagang dia tak tidak fanatik harus menjual cabai dari produksi lokal. “Kita pleksibel saja, jika
pasokan cabai lokal tidak mencukupi, maka kami minta kiriman dari cabai luar Kalteng. Selera pembeli juga bervariasi,” katanya. (tur)
BANJARMASIN POST GROUP/FATURRAHMAN
TURUN - Suplai cabai yang melimpah membuat harganya menjadi turun di pasaran Kota Palangkaraya
KUALAKAPUAS, BPOST Pungutan jalan yang dilakukan PT Dasa Intiga bagi mobil umum jalur Desa BetapahTumbang Buhut, Kecamatan Timpah, menuai reaksi dari kalangan masyarakat adat. “Tidak dibenarkan bagi masyarakat membuat portal atau penghalang jalan kabupaten, khusus dalam Kecamatan Timpah. Portal yang ada akan dibuka atas dasar musyawarah masyarakat oleh lembaga adat, kepala desa, dan unsur tripika,” demikian rekomendasi rapat yang antara lain dihadiri tokoh adat Dayak Ngaju dan tokoh masyarakat desa di Kecamatan Timpah. Seperti pernah diberitakan, dalam surat pemberitahuan nomor 003/INT-HYG/ I/2011 yang ditandatangani Camp Manager HM Tosim, disebutkan setiap unit transportasi yang melewati/me-
“
Tidak dibenarkan bagi masyarakat membuat portal atau penghalang jalan kabupaten, khusus dalam Kecamatan Timpah
“
TOKOH MASYARAKAT DESA
makai jalan akses PT Dasa Intiga dikenakan biaya Rp 50 ribu untuk tiap unit kendaraan strada masyarakat dan sejenisnya, Rp 200 ribu untuk tiap unit strada tambang, dan
sejenis truk perusahaan dikenakan Rp 500 ribu. Tindakan pemungutan biaya lewat bagi kendaraan umum dan perusahaan itu juga berpotensi memantik emosi masyarakat. Seperti disebutkan Camat Timpah Hartimes, puluhan warga yang bergerak dengan tiga truk sempat berencana membongkar sendiri portal di Desa Hyang Sakti, Timpah, Kamis (24/3). Keberatan masyarakat, karena akses jalan yang saat ini juga dibangun oleh PT Kapuas Tunggal Persada dianggap jalur vital dan membuka keterisolasian. “Aksi ini mereka lakukan sebagai tindak lanjut atas putusan rapat. Tapi saya sudah minta agar sementara mereka bersabar karena masalah ini akan dibicarakan dengan pihak perusahaan,” terang Hartimes, Minggu (27/3). (ami)
Pejabat Palsukan Stempel Kemendagri ■ Memuluskan Dana SPJ Fiktif NUNUKAN, BPOST - Kelakuan sejumlah oknum pejabat di Kabupaten Nunukan kelewat batas. Sebagai bukti surat pertanggungjawaban (SPJ) nekat menggunakan stempel palsu untuk membuat surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif. Bahkan mereka berani membuat stempel Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) palsu. Satu persatu pegawai negeri sipil (PNS) maupun honorer di Pemkab Nunukan mulai buka suara terhadap kelakuan para pimpinannya di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Kalau yang seperti itu sudah biasa. Coba cek dibeberapa SKPD, ada saja yang membuat stempel kementerian untuk membuat visum SPPD palsu,” ujar salah seorang PNS. Dengan membuat stempel tersebut, para pejabat ini tidak perlu mengikuti perjalanan dinas seperti yang diperintahkan dalam SPPD itu. Ditambah tiket plus boarding
palsu, mereka bisa meraup uang besar dari biaya perjalanan dinas fiktif itu. Besarnya biaya SPPD yang begitu menggiurkan, membuat sejumlah oknum pejabat di Nunukan menjadikan SPPD sebagai ladang bisnis baru untuk mengejar keuntungan. Perjalanan dinas fiktif terkadang harus dilakukan untuk mencari sumber penghasilan kantor guna membiayai keperluan yang tidak dianggarkan pemerintah. Dana itu biasanya disebut dana non budgeter. “Salah satunya misalnya kalau ada teman-teman LSM atau wartawan yang minta duit, terpaksa kita ambilkan dari dana-dana seperti itu,” kata salah seorang PNS yang meminta namanya tidak di-
sebutkan. Sa, seorang honorer di salah satu instansi pemerintah mengakui, penggunaan SPPD fiktif hingga kini masih marak terjadi. Hal itu sulit terlacak karena para pejabat ini dengan mudah mendapatkan tiket-tiket fiktif yang sulit dibedakan dengan aslinya. “Ada pejabat yang tidak berangkat lalu mengambil semua uang SPPD-nya. Ada juga yang tidak berangkat tapi mengirim staf honor untuk
mengikuti perjalanan dinas itu. Nanti dari SPPD, dia minta uang sakunya. Sementara yang honor cuma dapat biaya transportasi dan penginapan. Pandai-pandai kita saja supaya dana itu ada lebihnya. Misalnya kita ngirit biaya hotel dengan cara satu kamar berdua atau bertiga,” ujarnya. Sebelumnya Juru Bicara Pemkab Nunukan Hasan Basri memastikan, tidak mungkin ada celah bagi para pejabat untuk membuat SPPD fiktif. (TK)
Uang Menggiurkan DARI standar biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan Pemkab Nunukan, besarnya biaya untuk eselon II A keluar Provinsi Kaltim mencapai Rp 1.500.000 sehari yang terdiri dari komponen penginapan Rp 850.000, angkutan setempat Rp 150.000 dan uang saku Rp 500.000. Jika pejabat eselon II A ini melakukan perjalanan dinas selama tujuh hari, setidaknya yang bersangkutan bisa meraup Rp 10.500.000. Sementara untuk eselon IIB mendapatkan biaya SPPD Rp 1.400.000 sehari, eselon III A Rp 1.225.000, eselon III B Rp 1.150.000, eselon IV A Rp 975.000, eselon IV B Rp 875.000 dan eselon V A Rp 800.000. Sedangkan biaya perjalanan dinas untuk staf golongan IV Rp 750.000, golongan III Rp 670.000, golongan II Rp 600.000, eselon I Rp 540.000. (TK)