26 Mimbar Opini
Banjarmasin Post
SELASA 22 FEBRUARI 2011
TAJUK
Investasi atau Bencana KEINGINAN Pemkab Hulu Sungai Tengah (HST) membuka areal perkebunan kelapa sawit menuai protes dari sejumlah aktivis lingkungan hidup di Kalsel, terutama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Wahli bahkan mengancam akan melakukan demonstrasi jika Pemkab HST tetap memaksakan ‘menjual’ lahan ke investor sawit, meski itu hanya sejengkal tanah. Sebenarnya, kawasan yang akan dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit tersebut tidak terlalu luas, hanya sekitar 150 ribu hektare. Itu pun di kawasan rawa yang selama ini dianggap pemkab setempat sebagai lahan tidur yang tak ada manfaatnya. Pemkab beralasan lebih baik lahan tersebut dimanfaatkan, sebab selain bisa mendatangkan devisa bagi daerah, juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Namun Walhi dan sejumlah LSM di HST belum bisa menerima alasan Pemkab HST tersebut. Mereka khawatir perubahan kawasan rawa menjadi perkebunan kelapa sawit akan membuat HST yang selama ini sudah mendapat ‘predikat’ daerah bebas banjir, justru akan bernasib sama dengan kabupaten tetangganya yang selalu kebanjiran saat musim penghujan. Penolakan Walhi dan aktivis di HST itu memang bisa dimaklumi, sebab banjir yang selama ini terjadi di Kalsel salah satu penyebabnya pembukaan perkebunan kelapa sawit, terutama di lahan yang sebenarnya merupakan resapan air. Walhi bahkan seluruh warga HST tentu tak menginginkan daerah mereka ikut menjadi langganan banjir, seperti yang dialami sejumlah kabupaten di Kalsel. Berdasar data Walhi, pada 2010 telah terjadi 68 kali banjir di Kalsel dan lebih dari 15.431 hektare persawahan terendam banjir dan 3.591 hektare lainnya mengalami puso. Tercatat 11 dari 13 kabupaten/kota di Kalsel merupakan dae-
rah langganan banjir dan tanah longsor tiap tahunnya. Kabupaten Hulu Sungai Utara, Banjar, dan Tanahbumbu merupakan daerah paling rawan ancaman bencana itu. Selama 2010, kerugian akibat banjir mencapai Rp 50 miliar, tidak sedikit pula nyawa melayang. Bahkan banjir juga menyebabkan terjadinya kelangkaan beras lokal di Kalsel, karena terendamnya lahan di kawasan sentral pertanian. Melihat fakta itu, Pemkab HST sebaiknya betul-betul melakukan penelitian sebelum mengambil langkah menjadikan kawasan rawa di daerah itu sebagai perkebunan kelapa sawit. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan meyakinkan pencinta lingkungan hidup, lebih baik menggunakan tenaga profesional di bidangnya untuk melakukan penelitian tersebut. Jika hasil penelitian merekomendasikan pembukaan perkebunan kelapa sawit tersebut akan berdampak terhadap kelestarian alam, sebaiknya batalkan saja rencana tersebut. Bukankah selama ini HST tetap bisa membangun tanpa harus tergantung pada sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Bahkan HST berkali-kali mendapat penghargaan di tingkat nasional, karena keberhasilannya membangun pertanian. Lahan rawa bisa dimanfaatkan untuk sektor lain, seperti perikanan dan tempat wisata yang hasilnya tak akan kalah dengan perkebunan, jika dikelola secara profesional. Namun itu tentu tergantung kreativitas pemerintah dan masyarakat untuk membuka peluang usaha di kawasan itu. Jika hasil penelitian menyatakan, kawasan tersebut layak menjadi areal perkebunan dan dipastikan tak merusak kelestarian alam, semua pihak harus menerimanya termasuk pecinta lingkungan hidup. Namun jangan lupa, pembukaan areal perkebunan kelapa sawit itu tujuannya betul-betul untuk kepentingan masyarakat dan daerah. (*)
SUARA REKAN
Jangan Korbankan Siswa UNTUK ke sekian kalinya, orangtua siswa berdemo di SMA Negeri 8 Kupang. Para pendemo itu menuntut agar Adam Asyiarikal mundur dari jabatan Kepala SMA Negeri 8 Kupang. Sebab, keputusannya memecat siswa dari sekolah bersangkutan dinilai tidak beralasan. Sikap orangtua siswa ini memang sangat beralasan. Sebab orang tua mana yang tidak sakit hati kalau anaknya dipecat dari sekolah. Apalagi kalau pemecatan itu dilakukan tanpa alasan yang jelas. Dalam hal tertentu, ada sikap guru memang terkadang menjengkelkan. Guru terkadang terlalu banyak menuntut ini dan itu. Terkadang lebih banyak berkonsentrasi mencari penghasilan tambahan di luar ruang kelas utamanya dibanding berkonsentrasi mengajar di dalam ruang kelas utamanya. Akibatnya, banyak siswa terpaksa harus mencari les tambahan di luar sekolah. Sebab di sekolah utamanya tidak bisa terpenuhi semuanya. Keluhan cenderung berkorban mencari penghasilan tambahan di luar ruang kelas (les privat) ini terkadang menjengkelkan para orangtua siswa. Apalagi lokasi tempat dilakukan les privat itu ditentukan oleh guru sendiri. Biasanya di rumah guru. Tak ikut juga jadi masalah, karena yang memberikan les tambahan itu justru gurunya sendiri di sekolah. Dalam menghadapi masalah seper ti ini, orangtua siswa terkadang memaklumi saja. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus menerimanya. Takut anaknya yang akan menjadi korban. Toh, semua yang menyangkut kegiatan pembelajaran berada di tangan para guru di sekolah. Kembali ke soal demo orangtua siswa di SMAN 8 Kupang. Meskipun apa yang dilakukan orangtua murid adalah wajar dan beralasan, namun yang perlu dipersoalkan adalah dari segi momentumnya. Momen yang dilakukan orangtua siswa saat ini dinilai kurang pas. Hal ini berdasarkan beberapa alasan. Pertama, dari aspek siswa. Saat ini para siswa lagi mempersiapkan diri menghadapi ujian nasional (UN) yang akan dilaksanakan bulan April
2011 mendatang. Jika dihitung mundur dari saat ini, berarti tinggal dua bulan lagi para siswa kelas XII akan menghadapi ujian nasional itu. Apabila di sekolah saat ini kegiatan demo terus berlangsung, itu berarti akan mengganggu persiapan siswa menghadapi ujian nasional. Selain konsentrasi siswa yang terganggu, juga berkurangnya waktu persiapan siswa. Sebab saat terjadi demo otomatis kegiatan belajar mengajar akan terhenti. Kedua, dari aspek guru. Dengan demo yang terus-menerus berlangsung, konsentrasi para guru untuk mengajar juga pasti akan terganggu. Mereka akan terus merasa tidak aman dan nyaman saat berada di sekolah. Pikiran mereka selalu dibayang- bayangi ketakutan karena kegiatan demo orangtua siswa. Bahkan mungkin membayangkan hal-hal buruk yang bisa saja terjadi dalam aksi demo itu. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap persiapan mereka membekali siswanya, terutama siswa yang siap menghadapi ujian nasional. Berdasarkan dua alasan tersebut, maka kepada orangtua siswa diharapkan untuk menghentikan sementara kegiatan demo sampai selesainya pelaksanaan ujian nasional bagi siswa kelas XII. Berilah kesempatan kepada siswa dan guru agar mereka lebih berkonsentrasi mempersiapkan diri menghadapi ujian nasional dengan baik. Perjuangan menuntut digantinya kepala sekolah tidak selamanya dengan kegiatan demo atau kegiatan yang bersifat frontal lainnya. Ada begitu banyak cara yang bisa dilakukan, termasuk cara-cara yang santun dan etis, tapi sasaran atau tujuan orangtua siswa bisa tercapai. Bagi sekolah, aksi demo yang dilakukan orangtua siswa ini hendaknya menjadi pelajaran penting yang harus diambil hikmahnya. Bahwa untuk kondisi saat ini, pada zaman sekarang ini, guru tidak lagi bisa bertindak otoriter seperti guru yang hidup pada sekitar tahun 1950-an lalu. Guru yang hidup di zaman ini haruslah guru yang bisa bersikap demokratis, kreatif, bijaksana, dan tetap memperhatikan aspek kualitas pengajaran sehingga kualitas anak didik tidak kalah dengan kualitas anak didik para guru yang hidup sekitar 1950-an. (*)
Homepage: http//www.banjarmasinpost.co.id Penerbit SIUPP
: PT Grafika Wangi Kalimantan : SK Menpen No. 004/SK MENPEN/ SIUPP/A.7/1985 tgl 24 Oktober 1985 Sejak Tanggal : 2 Agustus 1971 Direktur Utama : Herman Darmo
Perilaku Korupsi dan Dampaknya di Masyarakat SUDAH banyak Undang-Undang dan lembaga baru yang dibuat dan dibentuk, namun kenapa perjalanan pemerintahan untuk keluar dari jeratan bencana bernama korupsi masih panjang dan sulit. tulah yang menjadi topik berita sekaligus bahan perbincangan masyarakat akhirakhir ini. Boleh dikata genderang perang melawan kejahatan korupsi yang dikumandangkan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yodhoyono telah mengandangkan para tersangka korupsi . Para tersangkanya hanyalah merupakan gambaran dari ‘puncak gunung es’ betapa akutnya masalah korupsi menggerogoti negara kita. Permasalahan korupsi tidak hanya sekadar memindahkan uang dari laci ke saku penyelenggara negara, tetapi korupsi dilakukan secara sistemik dan terencana. Fakta bahwa korupsi sudah sedemikian sistemik dan kian terstruktur tidak terbantahkan lagi. Mulai soal pengurusan akta kelahiran hingga pengurusan tanah kuburan, dari sektor yang berkaitan dengan kesehatan hingga masalah pendidikan. Mulai pedagang kaki lima hingga promosi jabatan untuk menduduki posisi tertentu di pemerintahan. Sulit untuk mengingkari, korupsi sudah bersifat endemik, bekerja secara sistematis, menggerogoti birokrasi kekuasaan dan menghancurkan kepercayaan publik pada pemerintahan di Indonesia. Ada cukup banyak fakta, laporan, pernyataan, hasil riset dan statistik serta penilaian dari berbagai pihak yang dapat digunakan untuk mendukung pernyataan di atas. Pendeknya, kita begitu pandai memperlihatkan berbagai soal menyangkut masalah korupsi, namun sedikit hasil yang menunjukkan para pelaku korupsi diproses sesuai hukum dan mendapatkan hukuman setimpal. Dalam perspektif ekonomi, ada beberapa dampak korupsi yang bisa diajukan, antara lain terjadinya inefisiensi hingga
I
Manajer Peliputan: Dade Samsul Rais Wakil: Elpianur Achmad Manajer Produksi: M Taufik Redaktur Eksekutif: Muhammad Yamani (Banjarmasin Post), Mulyadi Danu Saputra (Metro Banjar), Irhamsyah Safari (Serambi UmmaH), Ribut Rahardjo (Online/Radio). Manajer Redaksi: Irhamsyah Safari Wakil: Agus Rumpoko Redaktur: M Royan Naimi, Noor Dachliyanie A, Sigit Rahmawan A, Umi Sriwahyuni, Syamsuddin, Sudarti, Alpri Widianjono, R Hari Tri Widodo, Kamardi, Ernawati, Donny Sophandi, Didik Triomarsidi, Mahmud M Siregar. Asisten: Noorjani Aseran, Halmien Thaha, Edi Nugroho, Eka Dinayanti, Sofyar Redhani. Staf Redaksi: Hanani, Burhani Yunus, AM Ramadhani, Syaiful Anwar, Mohammad Choiruman, Aries Mardiono, Anita Kusuma Wardhani, Syaiful Akhyar, Mahdan Basuki,Khairil Rahim, Idda Royani, Ibrahim Ashabirin, Eko Sutriyanto, Sutransyah, Faturahman, Irfani Rahman, Jumadi, Budi Arif RH, Anjar Wulandari, Doni Usman, Mustain Khaitami, Siti Hamsiah, Hari Widodo, Ratino, M Risman Noor, Salmah, Murhan, George Edward Pah, Rahmawandi, M Hasby Suhaily, Helriansyah, Nia Kurniawan. Fotografer: Kaspul Anwar, Aya Sugianto. Tim Pracetak: Syuhada Rakhmani (Kepala), M Syahyuni, Aminuddin Yunus, Riduansyah, Syaiful Bahri, Edi Susanto, Sri Martini, Kiki Amelia, Rahmadi, Ibnu Zulkarnain, Achmad Sabirin. Design grafis/illustrator: Ivanda Ramadhani, Derry Hasmi. Biro Jakarta: Febby Mahendra Putra (Kepala), Domuara Ambarita, Murdjani, Antonius Bramantoro, Budi Prasetyo, Fikar W Eda, FX Ismanto, Johson Simandjuntak, Rahmat Hidayat, Yulis Sulistyawan, Choirul Arifin, Hendra Gunawan, Sugiyarto
Kerusuhan Berbau SARA
Tuntaskan Akar Masalahnya
Pemimpin Umum : HG Rusdi Effendi AR Pendiri : Drs H J Djok Mentaya (1939-1994) Drs H Yustan Aziddin (1933-1995) HG Rusdi Effendi AR
WARTAWAN “BANJARMASIN POST GROUP” SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER.
* Dosen Universitas Islam Kalimantan
nomor rekening dan fotokopi (KTP). Opini yang terbit akan kami berikan imbalan ke nomor rekening penulis. Terima kasih.
e-mail : redaksi@banjarmasinpost.co.id
Pemimpin Perusahaan: A Wahyu Indriyanta General Manager Percetakan: D Yusgianto Wakil PP (Bidang Humas): M Fachmy Noor Manajer Iklan & Promosi: Suharyanto (08115002002) Manajer Sirkulasi Fahmi Setiadi (08115003012) Alamat: Gedung HJ Djok Mentaya, Jl AS Musyaffa No 16 Banjarmasin 70111, Telepon (0511) 3354370 Fax 4366123, 3353266, 3366303 Bagian Redaksi: Ext 402-405 ; Bagian Iklan: Ext. 113, 114 ; Bagian Sirkulasi: Ext. 116, 117 Pengaduan Langganan: 08115000117 (0511) 3352050 Biro Jakarta-Persda: Redaksi, Jl Pal Merah Selatan No 12 Lantai II Jakarta 10270, Telp (021) 5483008, 5480888 dan 5490666 Fax (021) 5495358 Perwakilan Surabaya: Jl Raya Jemursari 64 Surabaya, Telp (031) 8471096/ 843428, Fax (031) 8471163 Biro Banjarbaru: Jl Wijaya Kusuma No 11 Telp (0511) 4780356, Biro Palangka Raya: Jl Tjilik Riwut Km.2,5 Palangka Raya, Telp (0536) 3242361 Tarif Iklan: zDisplay Umum: Hitam Putih (BW): Rp 22.500/mmk Berwarna (FC): Rp 45.000/mmk zDisplay Halaman 1: Hitam Putih (BW): Rp 45.000/mmk Berwarna (FC): Rp 90.000/mmk zIklan kolom/Duka Cita: Hitam Putih (BW): Rp 15.000/mmk Berwarna (FC): Rp 30.000/mmk zIklan Kuping: (FC) Rp 100.000/mmk zIklan Baris: (FC) Rp 20.000/baris: (BW): Rp 15.000/baris zIklan Satu Kolom : (FC)Rp 30.000/mmk, (BW): Rp15.000/mmk Catatan: Harga belum termasuk PPN 10%. Harga Langganan: Rp 75.000/bln Percetakan: PT Grafika Wangi Kalimantan Alamat: Lianganggang Km 21 Landasan Ulin Selatan Banjarbaru Telepon (0511) 4705900-01 Isi di luar tanggung jawab percetakan Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apa pun yang telah dimuat di harian “Banjarmasin Post” dapat diumumkan/dialihwujudkan kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian “Banjarmasin Post”.
menyebabkan biaya tinggi ekonomi yang pada akhirnya dibebankan ke konsumen. Terjadinya eksploitasi dan ketidakadilan distribusi pada sumber daya dan dana pembangunan, karena hanya elite kekuasaan dan pemilik modal yang bisa mengaksesnya. Terjadinya inefektivitas dan inifisiensi pada birokrasi pemerintahan, karena insentif menyebabkan watak birokrasi pemerintahan tidak efektif. Terjadi penurunan investasi modal, sehingga pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pemasukan negara. Akibat lebih lanjut, investor tidak tertarik menanamkan modalnya di negara yang angka korupsinya tinggi. Korupsi menyebabkan ketidakpastian berusaha. Dampak langsung dari uraian di atas, pertumbuhan ekonomi mengalami stagnasi dan angka kemiskinan makin meningkat yang dapat berpengaruh luas pada stabilitas suatu negara. Dalam konteks sosial, dampak korupsi menimbulkan problem yang besar. Ketiadaan pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan menyebabkan masyarakat rentan terhadap berbagai penyakit dan ren-
dan cemoohan dari publik, karena justru membebaskan para koruptor, memberi peluang untuk tidak diperiksa hanya dengan alasan kesehatan, diperiksa di pengadilan tanpa hadirnya terdakwa atau in absentia. Pendeknya, hukum dituding menjadi diskriminatif dan keadilan potensial untuk dapat ‘diperjual-belikan’. Ketidakmampuan akan proses penegakan hukum juga berdampak langsung pada peningkatan kecemasan masyarakat dan peningkatan angka kriminalitas. Nyawa manusia menjadi kian ‘murah’ saja, karena hanya dengan ratusan ribu saja, orang rela melakukan tindak kriminal untuk membunuh orang lain. Akibat yang paling mengkhawatirkan, setiap masalah atau pertikaian yang muncul diselesaikan dengan kekerasan sehingga kerusuhan terjadi di mana-mana. Hukum tidak lagi bersifat responsif, tetapi menjadi instrumen untuk memperluas kewenangan kekuasaan memeras rakyat atas nama peraturan daerah dan melegalisasi kesewenangan. Hukum dimaknai bekerja secara prosedural tetapi kehilangan makna substantif dan spiritualitasnya. Begitu luasnya dampak korupsi dikarenakan terjadi pembiaran terhadap kejahatan korupsi dan tidak pernah ada usaha yang serius dari pemerintah untuk memberantas korupsi. Selain itu, perlu kesadaran rakyat tentang akibat dari korupsi, menyengsarakan dan merugikan banyak orang, bukan hanya sekarang, tetapi anak cucu juga kebagian sengsaranya. Perang terhadap korupsi akan terus kita kumandangkan. Peran serta seluruh anak negeri ini diharapkan untuk mengikis korupsi. Mudahmudahan pada waktunya nanti, korupsi dapat diberantas dari negara ini atau sekurang-kurangnya dapat ditekan sampai tingkat serendah mungkin. Semoga !
Tulisan Opini bisa dikirim ke email: redaksi@banjarmasinpost.co.id (Maksimal 5.000 karakter tanpa spasi). Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon,
Banjarmasin Post Group Pemimpin Redaksi: Yusran Pare Wakil: Harry Prihanto Redaktur Pelaksana: Dwie Sudarlan
Ahmad Rizani
dah kompetensinya. Masyarakat juga menjadi kian permisif pada tindak korupsi. Korupsi dianggap sebagai suatu kelaziman dan bahkan menjadi pelumas bagi proses ekonomi dan politik. Sikap dan perilaku kolusif dan koruptif itu pada akhirnya akan meniadakan etos kompetisi secara sehat. Memperkuat anggapan bahwa siapa yang berkuasa dan mempunyai uang bisa mengatur segalanya, kesenjangan antarkelompok sosial kian melebar sehingga menciptakan kerawanan sosial. Dalam konteks politik, terjadi distorsi kepentingan pada lembaga politik tempat proses legislasi berlangsung. Karena wakil rakyat yang dipilih melalui proses pemilu yang tidak sepenuhnya jujur, adil dan sikap koruptif menjadi bagian tak terpisahkan di dalamnya. Karena itu, elite dan lembaga politik punya kecenderungan mengabaikan aspirasi rakyat dan konstituennya. Dalam konteks itu, menarik untuk memperhatikan sinyalemen yang diajukan ICW bahwa kini tengah terjadi korupsi oligarki ke korupsi multipartai. Fakta tersebut membuat lembaga legislatif menjadi tidak kredibel dan rakyat menjadi distrust. Karena itu, tidaklah mengherankan bila banyak kasus yang sulit dibantah, di mana pada berbagai pemilihan kepala daerah ada dugaan terjadinya politik uang. Berbagai kasus di atas menunjukkan beberapa hal lain yang selalu menyertai isu korupsi, yaitu adanya proses ‘tarik-menarik’ kepentingan antara elite partai di pusat dan di daerah. Dalam konteks hukum, dampak yang paling nyata adalah makin meluasnya ketidakpercayaan rakyat pada lembaga penegak hukum. Karena itu, tidaklah mengherankan bila penyelesaian sepihak dengan menggunakan kekerasan menjadi salah satu modus yang kerap dipakai masyarakat untuk mewujudkan keadilan versi mereka. Lembaga peradilan terus menerus mendapat tekanan
Pahlim SHut PNS Kab HST
PEMERINTAH harus menuntaskan akar masalah yang menjadi pemicu aksi kerusuhan berbau SARA yang
berujung anarkistis, seperti insiden Cikeusik dan Temanggung. Untuk konteks Ahmadiyah, pemerintah beserta MUI harus dapat memediasi dialog yang akhirnya dapat memberikan solusi yang tuntas. Selama ini pemerintah hanya menyelesaikan permukaan masalah dengan relokasi dan sebagainya, bukan memberikan solusi yang tepat dan adil bagi pihak-pihak terkait. Di negara Islam internasional, jemaah Ahmadiyah telah dinyatakan sesat dan bukan dianggap bagian dari Islam. Memasuki Makkah dan Madinah saja diharamkan.
Jika pemerintah tidak ingin terjebak dalam pelanggaran HAM, alihkan Ahmadiyah menjadi agama lain. Tidak boleh menggunakan simbol Islam, termasuk kalimat syahadat. Mirza Ghulam Ahmad sebagai tokoh utama dan pendiri jemaah Ahmadiyah mengaku sebagai nabi dan rasulullah. Mirza juga mengaku mendapatkan wahyu dari Allah SWT yang dirangkum menjadi sebuah kumpulan bernama tadzkirah yang menjadi kitab suci bagi pengikut jemaah Ahmadiyah. Padahal dalam akidah atau keyakinan umat Islam, tidak ada nabi atau rasulullah
setelah Nabi Muhammad SAW, serta tidak ada kitab suci lain setelah Alquran. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang penodaan agama, keputusan syuriah pengurus besar Nahdlatul Ulama 1995 dan fatwa MUI 1980 menyatakan kesesatan Ahmadiyah. Karena itu, pemerintah harus membubarkan Ahmadiya. Kita berharap pemerintah konsisten menuntaskan persoalan yang ada secara bijak dan adil, sehingga tidak akan ada lagi konflik horisontal yang berlatar belakang agama di masa mendatang. (*)
Belajar Mengendalikan Diri BELUM hilang ingatan kita atas peristiwa penyerangan warga Ahmadiyah di Cikeusik, publik kembali menyaksikan kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah. Jika di tilik dari pemicu konflik, memang cenderung dilatarbelakangi oleh agama. Melalui berbagai media kita dapat melihat aksi penyerangan di Cikeusik, di samping menimbulkan korban jiwa, tidak sedikit pula kerusakan material. Di samping dampak psikis masyarakat yakni rasa takut, karena makin menurunnya rasa aman. Kebaikan adalah nilai universal, agama apa pun meyakini bahwa berbuat baik terhadap sesama manusia ada-
lah dibenarkan. Demikian juga dalam Islam, bahwa Islam adalah rahmatan lil alamiin (rahmat bagi seluruh alam). Islam tidak hanya mengajarkan kebaikan bagi sesama muslim, namun juga terhadap semua makhluk di bumi ini tak terkecuali hewan dan tumbuhan. Sebagai makhluk sosial kita tidak bisa bertindak sekehendak hati demi memenuhi nafsu amarah, dengki atau keserakahan untuk mengalahkan orang lain. Salah satu penyebab kerusuhan adalah kurang maksimalnya masyarakat dalam mengendalikan diri. Rasa lebih unggulnya suatu kelompok, keinginan untuk me-
nguasai kelompok lain, sehingga dengan sedikit provokasi saja dapat memicu terjadinya aksi anarkistis. Marilah kita menilik sejenak uswatun khasanah Rasulullah SAW, dalam masa hijrahnya di Madinah. Beliau dapat hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk Nasrani maupun Yahudi. Saatnya perang melawan hawa nafsu kita menangkan. Bersikap lebih arif, banyak alternatif penyelesaian yang lebih bijak jika masing-masing pihak mau duduk bersama secara kekeluargaan. Keputusan ada di tangan kita, apakah akan tunduk pada kemajuan zaman tanpa kontrol diri, atau tetap me-
Robingatun SPd I Praktisi Pendidikan di Balangan
ngikuti perkembangan zaman dengan filter pengendalian diri dengan norma agama demi kemaslahatan umat. (*)
Tema minggu depan: Gejolak Politik di Timur Tengah SAMPAIKAN komentar Anda maksimal 500 karakter secara santun ke redaksi@banjarmasinpost.co.id, disertai salinan kartu identitas diri dan foto (mohon jangan pasfoto). Komentar terbaik untuk tiap minggunya, mendapat kenang-kenangan manis dari BPost. Jadi, saatnya Anda bicara demi kebaikan bersama.