Tambun Bungai 21
Banjarmasin Post KAMIS 15 JULI 2010
30 Persen Jadi Hutan Kota ■ Pemko Palangkaraya Dibantu Pakar Unpar PALANGKARAYA, BPOST - Wali Kota Palangkaraya, HM Riban Satia ingin menjadikan sekitar 30 persen wilayah Palangkaraya, sebagai kawasan hutan. Niat itu disampaikannya saat seminar pembangunan Kota Palangkaraya tekait HUT ke-53 Kota Palangkaraya Rabu (14/7). Riban mengaku sudah mendapatkan persetujuan dari pusat terkait program tersebut. kota. “Sepuluh persen hutan kota akan digarap pada bagian belakang perkantoran Pemko Palangkaraya. Kita dibantu pihak pusat memperbaiki dan menata kawasan hutan tersebut,” katanya. Untuk membuat desain pembangunan hutan kota tersebut, pihaknya dibantu pakar dari perguruan tinggi setempat, terutama dari Unversitas Palangkaraya (Unpar). “Mudah-mudahan rencana besar ini dapat terwujud,”
BPOST/DOK
HM Riban Satia
katanya lagi. Sementara itu,Pemko Palangkaraya, mulai 2009 membebaskan lahan hingga ratusan hektare menelan biaya Rp
5 miliar yaitu untuk pembangunan bundaran besar yang akan menjadi pusat Kota Palangkaraya. Kepala Dinas Tata Kota Palangkaraya, Adirama Bahan, mengatakan, diperlukan dana ratusan miliar untuk keseluruhan proyek pembangunan taman hutan kota tersebut. “Total dana yang diperlukan untuk pembangunan bundaran dan taman hutan kota termasuk pembangunan perkantoran tersebut mencapai Rp 900 miliar,” katanya. Menurut dia, saat ini pembangunan taman hutan kota tersebut sudah masuk dalam tahap pembebasan lahan, kemudian berlanjut pada pembangunan bundaran lingkar luar Kota Palangkaraya. “Pada kawasan jalan menuju bundaran terdapat 55 rumah yang akan dibongkar, karena masuk ke bagian jalan yang dilebarkan untuk mendukung pembangunan hutan kota tersebut,” ucapnya. (tur)
BANJARMASIN POST GROUP/FATURAHMAN
TERTIBKAN BALIHO - Petugas pegawai Dinas Tata Kota Palangkaraya, Rabu (14/7) menertiblkan sejumlah baliho maupun spanduk yang izinnya telah kadaluarsa .
Pembayaran Proyek Bakal Tertunda Panggil Kontraktor Pelat Merah ■ Tak Perbaiki Jalan Rusak
■ Anggaran PU Dipangkas Rp 76 Miliar PALANGKARAYA, BPOSTRekanan yang mengerjakan proyek Pemerintah Provinsi Kalteng, khususnya di Dinas Pekerjaan Umum harus bersabar. Pembayaran atas proyek yang mereka kerjakan bisa tertunda karena terbatasnya dana. Pendapatan asli daerah (PAD) Kalteng tahun ini tidak sesuai target sehingga berdampak pada pemenuhan anggaran pembangunan. Konsekuensinya, pemerintah provinsi harus melakukan pemangkasan anggaran di instansi, khususnya di Dinas Pekerjaan Umum (PU). Dari sekitar Rp 400 miliar alokasi akan dipangkas sebesar Rp 76
miliar. Kepala Dinas PU Provinsi Kalteng melalui Kepala Bidang Bina Marga, Ridwan Manurung mengatakan, masalah tersebut masih dibahas dalam APBD perubahan. “Anggaran terbesar yang dipangkas memang di bidang Bina Marga sekitar Rp 65 miliar. Kami mengalokasikan untuk pembayaran utang proyek-proyek multy years. Mau tidak mau eskalasi akan tertunda sebagian, karena kebetulan juga memang masih diaudit oleh BPKP. Menurutnya, pengurangan penganggaran dilakukan mulai September. Untuk proyek-proyek besar yang sudah
“Anggaran terbesar yang dipangkas memang di bidang Bina Marga sekitar Rp 65 miliar. Kami mengalokasikan untuk pembayaran utang proyek-proyek multy years. RIDWAN MANURUNG Kepala Bidang Bina Marga terlanjur dilaksanakan, diupayakan akan tetap berjalan dengan sistem jaminan dari
pemerintah sehingga pembayaran kepada rekanan dilaksanakan pada 2011. “Anggaran yang ada sekarang memang masih angka eskalasi, jadi saya harap masih bisa kita perbaiki. Dinas PU berusaha agar kegiatan yang sudah ditenderkan, tetap bisa dilaksanakan. Tapi mohon maaf kepada rekanan kalau pembayaran lima persen pemeliharaan dilaksanakan 2011,” ujarnya. Manurung berharap, penyesuaian hanya dilakukan untuk proyek yang bersumber dari APBD, sedangkan proyek dari dana APBN diharapkan tidak ada pemangkasan. (mgb)
PALANGKARAYA, BPOSTDinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalteng akan memanggil PT Wijaya Karya yang mengerjakan paket ruas jalan Pangkalanbun-Simpang Runtu, Kabupaten Kotawaringin Barat. Pasalnya banyak kerusakan di jalan sepanjang 15 kilometer tersebut namun belum diperbaiki oleh kontraktor pelat merah tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalteng, Ben Brahim S Bahat geram menyaksikan kerusakan di kawasan itu. Banyak lubang yang belum ditambal padahal pekerjaan ruas Jalan Trans Kalimantan Poros Selatan tersebut masih pemeliharaan.
Ben sangat menyayangkan, karena petugas dari rekanan tersebut ada di lokasi. Hal itu, menurutnya, menunjukkan ketidakseriusan rekanan tersebut memelihara ruas jalan itu. “Kita akan memanggil sampai ke direkturnya untuk rapat Kamis. Tidak ada orangnya di lapangan. Itu kan lucu karena BUMN tidak serius, sementara rekanan lokal justru serius. Suatu saat bisa saja mereka kami putus kontraknya,” Ben mengancam. Ben Brahim bersama sejumlah stafnya sengaja menyusuri jalan Trans Kalimantan Poros Selatan dari Palangkaraya hingga ke batas Kalbar Rabu (14/7).
Lokasi lain yang menjadi perhatian adalah box di kawasan Pangkalan Lada. Box penahan di kawasan itu rusak pada pondasi batu di bagian bawah. Jika tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan bertambah parah sehingga jalan akan ambruk. “Kalau jalan di atasnya bagus saja, cuma batu-batu di pondasi bawah rusak. Bangunan itu memang sudah lama,” tambahnya. Ruas Jalan Trans Kalimantan Poros Selatan yang masuk wilayah Kalteng terbentang mulai batas Kalsel hingga batas Kalbar. Saat ini sekitar 200 kilometer di batas Kalbar masih jalan tanah dan akan segera diaspal. (mgb)
1507/B21