28
Banjarmasin Post
Trans
Kalimantan
JUMAT 15 MEI 2009/ 19 JUMADILAWAL 1430
Disdik Peringatkan Sekolah ■ Standar Kelulusan SD Harus 5,50 PONTIANAK, BPOST - Dinas Pendidikan Kalimantan Barat kecewa adanya sekolah dasar yang menetapkan standar kelulusan ujian akhir berstandar nasional (UASBN), di kisaran 2,0. Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Barat Alexius Akim menilai standar 2,0 itu terlalu rendah dan sebaiknya tak diberlakukan lagi untuk UASBN selanjutnya. “Saya sudah peringatkan kepala sekolah. Jangan serendah itu menetapkan nilai UASBN, meski nilai tersebut standar kelulusan secara nasional,” kata Alexius Akim, Rabu (13/5). Dia berharap, seluruh sekolah dasar di Kalbar berani menetapkan standar
kelulusan seperti di jenjang SMP atau SMA dengan angka minimal 5,50. Namun, lanjut dia, penetapan standar tersebut tergantung keputusan rapat dewan sekolah masing-masing. Siswa yang mengikuti UASBN di Kalbar sebanyak 81.561 orang. Sebanyak 6.088 ruang dan 14 rayon serta 203 subrayon disiapkan dalam membantu kelancaran UASBN. UASBN dilaksanakan 11 hingga 13 Mei. Ujian susulan 18 hingga 19 Mei 2009.
Mata pelajaran yang diujikan yakni Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Sementara peserta ujian nasional di Kalbar untuk SMA/sederajat dan SMP/ sederajat ajaran 2008/2009 sebanyak 91.291 siswa. Rinciannya, SMA 56.491 siswa, SMK 8.584 siswa, dan SMP/sederajat 26.216 siswa. Rendahnya nilai standar kelulusan itu, membuat sejumlah siswa di Kalbar optimistis lulus. Apalagi soal ujian ternyata tak terlalu sulit. “Yang agak susah hanya Matematika dan IPA, tapi dari 40 soal, saya bisa jawab 30,” kata Sara (13), siswa kelas enam SDN 4 Nagur, Sambas. Hal serupa diutarakan, Yudiansah (12). Siswa SDN 2 Sambas itu, mengaku
tak mengalami kesulitan menjawab soal ujian. Optimistis peserta ujian lulus juga dirasakan dewan guru. “Pihak sekolah sudah maksimal memberikan yang terbaik kepada murid. Saya percaya mereka bisa menjawab soal yang diujikan,” kata Kepala Sekolah SDN 4 Nagur Sambas, Maskur Syafaruddin. (ant/pio/tp)
UASBN di Kalbar ● Peserta 81.561 siswa ● Sebanyak 6.088 ruang ● 14 rayon dan 203 sub rayon ● Ujian susulan 18 hingga 19 Mei 2009.
Lulus 100 Persen TIM pembuat soal ujian bidang studi IPA Eli Yusida, menilai pelaksanaan ujian tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. “Siswa sangat antusias. Kerja sama sekolah dengan orangtua siswa juga bagus,” katanya. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas Nurpinarto juga mengakui tingginya minat siswa mengikuti ujian. Dari 9.150 siswa yang tercatat sebagai peserta ujian, hanya sembilan yang tak ikut ujian. Dia juga optimistis, seluruh peserta ujian lulus. Mengingat persiapan menjelang UN telah dilakukan secara matang. Mulai dari pemberian pelajaran tambahan hingga tes uji coba. (pio/tp)
Terkejut Pinjam Pakai Kapal KEPALA Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Brigadir Jenderal (Pol) Erwin TPL Tobing menyatakan, terkejut , saat dia mengetahui Pengadilan Tinggi Kalbar menetapkan status pinjam pakai atas KM Mutiara Mina IV yang telah diputus Pengadilan Negeri Pontianak dirampas untuk negara. “Saya mengetahui keputusan tersebut setelah membaca koran,” kata Erwin TPL Tobing, Rabu (13/5). Dia menyesalkan tindakan PT Kalbar di luar dugaan semua pihak. Karena menurut dia, tidak gampang menangkap kapal asing pencuri ikan. “Kalau dalam proses hukum PT Kalbar menetapkan pinjam pakai, maka akan menimbulkan kecurigaan kepada institusi itu, katanya. Dia mengaku sedih atas keputusan PT Kalbark, karena setelah dilepas, kapal motor itu sulit dilacak. “Kita
PONTIANAK POST
Brigadir Jenderal (Pol) Erwin TPL Tobing Kapolda Kalbar
berharap kasus tersebut tidak terulang kembali,” ujarnya. Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kalbar Syarif Abdullah, juga menyatakan penyesalannya atas putusan PT Kalbark yang menetapkan pinjam pakai KM Mutiara Mina IV. “Meski undang-undang memungkinkan adanya pinjam pakai, tapi kalau sampai keberadaannya tidak jelas, bagaimana penegakan hu-
kum selanjutnya,” katanya. Dia menilai, jaminan Rp 150 juta untuk pinjam pakai yang diajukan pemilik kapal tidak sebanding dengan nilai kapal tersebut. KM Mutiara Mina IV berikut awaknya ditangkap polisi di perairan Natuna 22 Desember 2008 karena menangkapan ikan secara ilegal. Dua orang dijadikan terdakwa yakni Rodi Hermanto alias Norkam (23) selaku nakhoda dan Narong Nuem Tawong/ Kay (48), warga Thailand, sebagai fishing master. Pengadilan Negeri Pontianak pada 1 Maret 2009 menjatuhkan vonis satu tahun penjara kepada Rodi. Sedangkan Narong tiga tahun penjara. Keduanya juga didenda masing-masing Rp1 miliar subsider empat bulan. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni masingmasing tiga tahun penjara dan denda Rp 1,5 miliar subsider enam bulan kurungan. (ant)
TRIBUN/MULYANTO
LANTAI BERLUBANG - Lantai dermaga IV Pelabuhan Sukabangun, Ketapang yang terbuat dari kayu sebagian besar rusak parah. Sopir mengeluh karena harus hati-hati ketika memuat barang dari kapal.
Tunggu Perintah Kejagung ■ Kejati Kembali Usut Korupsi Bantuan Sosial
TRIBUN/JAMADIN
Seorang pengendara melintas di Jalan A Djelani, depan SMK Negeri I Mempawah. Jalan itu rusak berat, dan akan diperbaiki pada t2009. Konon proyek jalan tersebut sudah dikapling oknum anggota dewan.
SAMARINDA, BPOST - Kejaksaan Seperti diketahui, KPK telah Tinggi (Kejati) Kaltim siap menerima menangani kasus bansos Kukar. limpahan kasus dari Komisi PemPada kasus jilid I, KPK berhasil berantasan Korupsi (KPK) terkait kamenjerat Bupati Kukar Syaukani sus korupsi bantuan sosial (bansos) HR. Dia dijatuhi vonis enam tahun Kabupaten Kutai penjara. Menyusul Kartanegara (KuWakil Bupati Kukar “Untuk kar) jilid II. Tapi KeSyamsuri Aspar. jati masih menungBerdasarkan simemeriksa gu pelimpahan badang di Pengadilan sejumlah rang bukti terkait Tipikor Jakarta, kasus itu dari KPK KPK meyakini mapejabat dan melalui Kejagung. sih ada sejumlah peanggota DPRD Menurut Kepala jabat di Pemkab dan Penerangan Hukum DPRD Kukar yang Kukar lainnya (Kapenkum) Kejati diduga terlibat kayang diduga Kaltim Syakhrony, sus yang merugikan Rabu (13/5), untuk negara sekitar Rp 29 terlibat kasus memeriksa sejummiliar tersebut. Majeitu, harus ada lah pejabat dan anglis hakim tipikor gota DPRD Kukar juga mengungkap pelimpahan lainnya yang didugaan keterlibatan berkas” duga terlibat kasus itu. itu, harus ada pelimDemi pemeratapahan berkas dan an sekaligus meribarang bukti dari KPK. ngankan beban kerja KPK, kasus Beberapa orang yang akan ditersebut dilimpahkan ke Kejati periksa ialah Basran Yunus (mantan Kaltim. Syakhrony membenarkan Asisten IV Setkab Kukar), Khairudin alasan pelimpahan itu. Hal itu (anggota DPRD), dan Boyke Noriza sesuai surat KPK No R-1170/01alias Ica, rekanan pengadaan alat 20/03/2009 tanggal 20 Maret band. 2009, KPK meminta Kejati Kaltim “Kita memang sudah dengar itu. menjadi penuntut umum dan ekTapi yang kami terima baru risalahsekutor. nya seminggu lalu. Saya juga belum “Tapi kami tetap tunggu pemembaca isi risalah itu,” aku Syakhrintah dari Kejagung,” katarony. nya. (bud/tp)
Orangutan Terkikis Kemajuan Zaman
Hanya Tersisa 40 Ekor CENTRE for Orangutan Protection (COP) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertindak cepat menegakkan hukum, untuk menyelamatkan populasi orangutan subspecies morio (Pongo Pygmaeus Morio) di Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur yang kini semakin kritis. Campaign Manager COP, Yon Thayrun, menyatakan jumlah orangutan di Taman Nasional Kutai diperkirakan 600 ekor pada 2004. Namun karena besarnya tingkat perusakan maka populasi yang tersisa diperkirakan hanya 30 - 60 ekor. Menurut dia, saat ini populasi orangutan tersebut berada di blok Prevab - Mentoko yang dipisahkan oleh Sungai Sengata dengan perusahaan tambang batu bara Kaltim
Prima Coal. Yon menyatakan, politisi dan pejabat pemerintah telah membiarkan tindakan kejahatan yang terus menerus terjadi di kawasan tersebut. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, menurut dia, dengan seizin Departemen Kehutanan membangun jalan poros Bontang - Sengata sepanjang 60 kilometer, membelah Taman Nasional Kutai pada 2002. Pembangunan itu menghancurkan habitat orangutan dan mengundang perambahan besar-besaran. Diperkirakan 22 ribu hingga 70 ribu orang telah merambah dan menduduki Taman Nasional Kutai. Selain itu, pemerintah telah menetapkan kawasan yang dirambah menjadi desa dan kecamatan seluas 23.712
hektare. Menurut Yon, Taman Nasional Kutai kini berubah menjadi sebuah kota yang lengkap dengan lapangan terbang, stasiun bahan bakar, pasar, menara telepon seluler (BTS), terminal bus, dan lokalisasi pelacuran. “Hanya waktu yang akan membuktikan, apakah orangutan bisa bertahan di sana atau tidak,” kata Yon Thayrun. Menurut Yon, akar persoalan di Taman Nasional Kutai, yakni penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi. Itu untuk memenangkan dukungan dalam pemilihan kepala daerah. Kandidat dan pejabat setempat menarik dukungan masyarakat dengan memobilisasi pendudukan kawasan Taman Nasional. (ant)
Revisi Data Pilpres ANGGOTA KPU Kabupaten Landak divisi pendataan Theresia MS Ursus menyatakan, 13 kecataman di Kabupaten Landak telah menyerahkan hasil pemutakhiran data untuk daftar pemilih sementara (DPS) Pilpres 8 Juli 2009 mendatang. “DPS tersebut sudah diumumkan di KPU. Namun data tersebut tetap kami revisi, itu setelah ada beberapa warga yang belum terdaftar namanya,” kata Theresia, Rabu (13/5). Selain mengumumkan di KPU kabupaten, pihaknya menyerukan agar DPS pilpres diumumkan di masingmasing PPK dan KPPS. “DPS tersebut kita letakkan di tempat yang mudah dilihat masyarakat,” katanya. Untuk itulah pihaknya meminta seluruh masyarakat yang namanya belum terdaftar sebagai pemilih tetap, proaktif mendaftarkan diri kepada pihak terkait, seperti kelurahan atau RT. “Setelah diumumkan 11 sampai 17 Mei, kita masih melakukan revisi. Kita juga masih menerima masyarakat yang akan mendaftar,” katanya. Kepala Desa Hilir Kota Sugianto mengatakan, sudah mengumumkan DPS Pilpres. Namun tidak ditempel di papan pengumuman. (ali/tp)
Rumah Budaya Mirip Taman Mini KETUA DPRD Balikpapan Andi Burhanuddin Solong mengungkapkan, komisi IV sedang merancang peraturan daerah tentang pembangunan rumah budaya. Konsep itu ingin menjadikan Balikpapan seperti Taman Mini Indonesia yang ada di Balikpapan. “Rumah budaya itu akan dibangun di Manggar atau di Teritip. Itu memang memungkinkan dilakukan,” katanya, Selasa (11/5). Menurut Burhanuddin, perlu menjalin kerja sama dengan seluruh gubernur di Indonesia untuk membuat rumah budaya tersebut di Balikpapan. “Nantinya dananya dari APBD Kaltim. Kami mau menjadikan Balikpapan sebagai kota wisata,” ujarnya. (tk)
Gagal Terima Bantuan
Sumber: Wikipedia ILUSTRASI/IVANOV
SEDIKITNYA 80 organisasi di Kalimantan Timur gagal menerima dana bantuan sosial (bansos), karena tidak melengkapi persyaratan administrasi. “Mengingat tahun anggaran sudah lewat alias sudah tutup buku, bantuan tidak bisa dicairkan, sehingga dana tersebut dikembalikan ke kas daerah,” kata Kepala Biro Binsos Sekprov Kaltim Bere Ali. Bere Ali mengingatkan organisasi yang mendapat bantuan agar mempersiapakan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan. Karena, membuat laporan merupakan kewajiban lembaga penerima bantuan. Mengenai dana bansos 2009, dia menjelaskan, belum bisa dicairkan karena masih menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. (ant)