28
Banjarmasin Post
Trans
Kalimantan
SELASA
12 MEI 2009/ 16 JUMADILAWAL 1430
Kalteng Lebih Pandai Melobi ■ Kalbar Bentuk Tim PONTIANAK, BPOST Pemprov Kaliamantan Barat membentuk tim untuk melobi pemerintah pusat guna meningkatkan anggaran pembangunan. Selama ini, lobi yang dilakukan Kalbar kalah cepat dibanding tetangganya, Kalteng. “Tim lobi itu terdiri ataspemerintah daerah, anggota DPRD Kalbar, dan DPR RI dapil Kalbar,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalbar Jakius Sinyor, Minggu (10/5). Menurut dia, dibentuknya tim lobi itu bertujuan agar komunikasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI bisa berjalan lancar. “Sebelumnya, komunikasi kita dengan pemerintah pusat dan DPR RI masih lemah,” katanya. Jakius berharap, dengan
dibentuknya tim lobi itu, anggaran pembangunan di provinsi itu bisa ditingkatkan. Karena dengan anggaran sekarang Pemprov Kalbar hanya bisa melakukan perawatan jalan yang rusak. Dia mencontohkan, peningkatan jalan Pos Lintas Batas (PLB) Aruk (Kabupaten Sambas) - Biawak (Malaysia) 2009 hanya untuk sepanjang satu kilometer. “Dari Rp 100 miliar yang kita ajukan ke pemerintah pusat untuk peningkatan jalan sepanjang 80 kilometer. Hanya Rp 3,5 miliar yang disetujui itu hanya bisa meningkatkan jalan sepanjang satu kilometer,” katanya. Minimnya anggaran yang disetujui oleh pemerintah pusat, kata Jakius, pihaknya hanya akan melakukan pe-
ningkatan jalan dengan sistem skala prioritas. “Jalan yang benar-benar perlu dibenahi yang akan kita perbaiki,” ujarnya. Jakius menambahkan, sebenarnya pihaknya menargetkan penyelesaian jalan Aruk - Biawak pada 2010 mendatang. “Mudah-mudahan setelah ada tim dari pemerintah pusat yang memantau beberapa waktu lalu, dan dibentuknya tim lobi, anggaran untuk peningkatan jalan Aruk bisa ditambah,” katanya. Anggota Komisi V DPR RI Mirwan Amir, saat melakukan kunjungan kerja di Pontianak mengatakan, Pemprov Kalbar kurang melakukan komunikasi dengan DPR RI. “Kalbar masih lemah dalam komunikasi, tidak seperti Kalteng,” katanya. (ant)
TRIBUN PONTIANAK/MULYANTO
KHUSUK BERDOA - Umat Budha Sekte NSI Daerah Ketapang mengikuti prosesi persembahan buah-buahan sebagai ungkapan terima kasih kepada Tri Ratna di Vihara Vimalakirti.
Dewan: Kami Hanya Korban ■ Tolak Kembalikan Tunjangan Perumahan
Harta Tahta Wanita
PONTIANAK, BPOST - Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat Syakirman, meminta tunjangan perumahan, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) untuk 55 anggota DPRD Kalbar sebesar Rp3 miliar dikembalikan ke kas negara. “Mereka harus mengembalikan uang tersebut karena sudah ada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri agar uang itu dikembalikan ke kas negara,” kata Syakirman, Minggu (10/5). Hasil audit BPK RI pada 2005, menyebutkan tunjangan perumahan dan peningkatan sumber daya manusia sebesar Rp 3 miliar yang diperuntukkan bagi 55 anggota DPRD Kalbar merupakan uang negara. Syakirman mengatakan, kalau BPK RI sudah meng-
”
Kalau tidak dikembalikan, maka kami yang dianggap menggunakan uang tersebut
”
SYAKIRMAN Sekda Pemprov Kalimantan Barat
Dianggap Utang KASUS anggota dewan diminta mengembalikan uang negara, bukan yang pertama kali terjadi di Kalbar. Sebelumnya sejumlah anggota DPRD Kabupaten Landak harus mengembalikan tunjangan komunikasi intensif, dan dana operasional (DO) sebesar Rp 12,6 juta, karena dianggap utang. Berkali-kali ditagih, tak satu pun dari 35 anggota dewan yang mengembalikan uang negara itu. Total uang yang harus dikembalikan Rp 441 juta. Bahkan Bupati Landak Andrianus Asia Sidot mengancam membawa permasalahan itu ke ranah hukum, jika anggota dewan tak mau mengembalikan uang itu. (ali/tp)
anggap temuan itu uang negara, maka risikonya uang yang telah diberikan itu harus dikembalikan ke kas negara. “Kalau tidak dikembalikan, maka kami yang dianggap menggunakan uang tersebut,” ujarnya. Selain itu, dia menyayangkan, sikap anggota DPRD Kalbar yang akan melayangkan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak, terkait temuan BPK RI tersebut. “Kenapa harus di PTUNkan,” kata Syakirman. Sebelumnya Sekretaris Komisi A DPRD Kalbar Zainuddin Isman, mengatakan, akan melayangkan gugatan kepada PTUN Pontianak terkait temuan BPK RI 2005 itu. “Kami hanya korban dari Peraturan Gubernur No 170/ 2005 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kalbar, 20 Mei 2005 lalu,” katanya. Dia menjelaskan, semestinya dalam pasal 8 (4) Pergub No 170/ 2005, tidak perlu merinci pengeluaran secara detail, seperti pembayaran listrik, air, telepon, dan gas sebesar Rp 4 juta per bulan sehingga tidak menjadi temuan BPK RI. (ant)
KARIER Theresia MS Ursus tidak diperolehnya dengan mudah. Karier perempuan kelahiran 1979 itu melalui perjuangan yang alot. Untuk menjadi anggota KPU Landak. Dia harus menyisihkan puluhan kaum adam yang mendominasi seleksi calon anggota KPU pada saat itu. Hingga akhirnya dia mendapatkan kesempatan kedua, sebagai anggota KPU. Kali ini dia mendapat kepercayaan untuk mengurusi devisi pendataan. Perempuan kelahiran Desa Ngarak, Kabupaten Landak itu menceritakan, menjadi anggota KPU tidak mudah seperti yang dilihat kebanyakan orang. Tanggung jawab merupakan amanah terberat, apalagi dia yang notabene sebagai perempuan. Selain mengurusi orang banyak dia juga masih mengurusi anak dan suaminya. “Namun kita akan puas ketika bisa memberikan yang terbaik,” kata Theresia. Kendati memiliki segudang aktivitas, Thereasia, tetap mengikuti isu yang berkembang di media massa. Selain permasalahan menjelang pilpres, dia mengikuti perkembangan kasus yang santer saat ini. Apalagi kalau bukan kasus Ketua KPK nonaktif Antasari Azhar, yang dijadikan tersangka atas te-
SMK Perlu Keahlian Baru
TRIBUN PONTIANAK
Theresia MS Ursus
wasnya Direktur PT Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Apalagi sesuai dengan yang diberitakan asal muasal pembunuhan tersebut dilatar belakangi cinta. “Kalau godaan uang mungkin laki-laki masih bisa menahan, tapi kalau godaan perempuan pasti takluk,” katanya. Kepopuleran Antasari dalam menangani kasus korupsi memang tak diragukan lagi, Theresia pun mengacungkan jempol kepadanya. Hanya saja dia tak habis pikir, kenapa namanya harus jatuh hanya gara-gara perempuan. “Memang benar ya kata pepatah, kalau kita sudah mempunyai harta dan tahta, jatuhnya pasti ke wanita,” katanya. (ali/tp)
Pemko Balikapapan Razia Identitas
Tak Punya KTP, Langsung Diusir HATI-HATI bekerja di Balikapapan. Pemko setempat akan memulangkan karyawan yang bekerja di perusahaan, apabila kedapatan tidak memiliki identitas sebagai penduduk Balikpapan. “Dalam perda, kalau orang itu pindah ke sini harus membawa surat pindah dari RT. Enak saja perusahaan mendatangkan orang luar. Nanti anak Balikpapan mau jadi apa? Walaupun karyawan, harus dipulangkan,” tegas Walikota Balikpapan Imdaad Hamid, Senin (11/5) usai Coffee Morning. Menurut dia, pemko akan melakukan pengawasan terpadu terhadap pekerja di Balikpapan dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Balikpapan. Dalam waktu dekat akan dilakukanrazia ke seluruh perusahaan di Balikpapan.
Sementara itu, kekurangan blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kantor Camat Balikpapan Tengah telah diatasi Pemkot Balikpapan. Asisten Tata Praja dan Pemko Balikpapan Chairil Anwar mengatakan, warga tidak perlu khawatir lagi karena kekurangan blanko KTP telah diatasi. “Untuk mengatasi hal itu, sementara ini blanko diambilkan dari kantor camat lainnya,” ujarnya. Dia mengakui kekurangan itu terjadi karena sebelumnya jumlah peduduk tidak dirincikan pihak kecamatan. Tender pengadaan blanko sudah selesai dilaksanakan tinggal menunggu pendistribusian. “Diperkirakan Rabu pekan ini blanko tersebut seluruhnya bisa didistribusikan ke kantor Camat Balikpapan Tengah. (tk)
GGL
Petugas ketika melalakukan razia KTP.
Upah Sektor Tambang Rp 1.220.000 yang hanya Rp 1.135.000. Penetapannya itu berdasarkan rapat Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Samarinda yang terdiri atas perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Serikat Pekerja (SP) di bidang pertambangan, dan Asosiasi Pengusaha Batu Bara Samarinda
GRAFIS : BPOST/IVANOV
SAMARINDA, BPOST - Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) 2009 di bidang pertambangan batu bara di Samarinda diputuskan menjadi Rp 1.220.000. Mengalami kenaikan sekitar 7,5 persen dibandingkan 2008
(APBS), Kamis (7/5) lalu. Pertemuan berlangsung cukup alot. Selain dibahas selama dua bulan lebih, sebanyak sembilan kali pertemuan digelar hingga akhirnya ditemukan kata sepakat di antara mereka yang tergabung dalam Depeko tersebut. Pembahasan paling alot antara APBS dan SP. APBS mengusulkan kenaikan UMSK tambang itu hanya lima persen, sementara SP menginginkan kenaikan 15 persen dengan alasan menyesuaikan standar Kehidupan Hidup Layak (KHL). Akhirnya diambil jalan tengah dengan menaikkan 7,5 persen. Kasi Hubungan Industri Dinas Tenaga Kerja (Dsinaker) Samarinda Edy Hariadi, mengatakan, atas ketetapan itu maka UMSK berlaku sejak 1 Januari 2009. Setiap perusahaan diwajibkan membayar sisa upah yang belum dibayar sejak Januari itu. “Pada pembayaran upah Mei ini
KABAR KATULISTIWA
pengusaha harus merapel upah yang belum dibayar sejak Januari lalu. Karena itu sudah menjadi kesepakatan kita dalam rapat Depeko,” kata Edy, Minggu (10/5). Menurut dia, UMSK 2008 sebesar Rp 1.135.000 itu sebenarnya adalah hasil revisi, ketetapan UMSK 2008 sebenarnya hanya Rp 1.040.000. Namun buruh meminta kenaikan lagi, menyusul badai krisis global, maka direvisi. Direktur Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim Kahar Al-Bahri menilai, penetapan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) tambang batu bara 2009 sebesar Rp 1.220.000 itu belum wajar. Pasalnya harga batu bara yang terus naik dan saat ini mencapai 65 uero per ton. “Saya mendukung usulan mereka kenaikan UMSK sebesar 15 persen. Karena buruh tahu harga batu bara sedang booming,” kata Kahar. (aid/tk)
WAKIL Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya mengatakan, sekolah menengah kejuruan (SMK) perlu menambah beberapa keahlian baru, agar lulusannya bisa diserap pasar kerja. “Kita melihat masih banyak praktik kerja yang tidak relevan dengan program keahlian yang dipelajari di sekolah, dan beberapa bidang keahlian sudah saatnya direposisi,” kata Christiandy Sanjaya, Senin (11/5). Menurut dia, pendidikan di SMK seharusnya mampu bersaing mengisi lapangan kerja yang ada, dan tidak hanya di Kalbar, tapi hingga ke luar negeri. “Mari kita tingkatkan kompetensi SMK untuk menjawab peluang kerja tersebut,” ujarnya. Saat ini, kata dia, lulusan SMK baru mampu memberikan kontribusi terhadap dunia usaha di provinsi itu sekitar 91 persen. “Berarti masih sekitar sembilan persen lulusan SMK yang belum terserap di dunia usaha dan industri,” katanya. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kalbar,Alexius Akim mengatakan, program SMK digalakkan agar siswa yang lulus mampu menembus dan bersaing di bidang keahlian baik skala regional, nasional bahkan global. “SMK juga perlu dipacu untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran, sesuai tuntutan kebutuhan dunia usaha dan industri,” katanya. (ant)
Pengusaha Tak Serius GUBERNUR Kaltim Awang Faroek Ishak akan menggelar pertemuan khusus dengan 138 pengusaha perkebunan yang sudah mendapatkan izin. Pertemuan dilatari oleh anggapan bahwa mereka tidak serius berinvestasi. Jutaan hektare lahan yang telah diberikan mereka telantarkan. Dari catatan Dinas Perkebunan Kaltim hanya 500 hektare yang sudah berwujud menjadi kebun sawit. Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim Nurdin, mengatakan, pertemuan dijadwalkan 4 Mei lalu. Namun jadwal gubernur yang padat, diundur menjadi 22 Mei. Menurut dia, di Kaltim ada 192 pengusaha perkebunan, namun yang memiliki HGU hanya 54 pengusaha. “Mudah-mudahan dalam pertemuan nanti mereka memberikan kepastian menggarap lahan. Minimal menjalankan program yang dicanangkan gubernur kita,” ujarnya. Nurdin juga mengemukakan usul Dinas Kehutanan (Dishut) Kutai Timur (Kutim) agar lahan perkebunan dilakukan audit. Karena banyak yang tak memiliki izin pemanfaatan kayu (IPK). Akibatnya negara dirugikan sekitar Rp 1,2 triliun. “Tapi itu kewenangan dishut kabupaten dan pemprov untuk mengauditnya,” ujarnya. (aid/tk)
Jangan Percaya Pesan Singkat SEBANYAK 81.561 siswa dasar di Kalimantan Barat mengikuti Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN). “Kita sudah menyiapkan 6.088 ruang dan 14 rayon serta 203 subrayon dalam membantu kelancaran UASBN,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kalbar Alexius. Dia mengimbau, peserta ujian agar tidak mudah percaya dan berhati-hati kepada sejumlah pesan singkat melalui telepon genggam yang biasanya mengirimkan kunci jawaban secara acak kepada peserta. “Kalau ada siswa peserta ujian yang menerima pesan singkat itu jangan dipedulikan, dan segera laporkan kepada panitia pengawas ujian,” katanya. UASBN dilaksanakan 11 hingga 13 Mei. Ujian susulan diselenggarakan 18 hingga 19 Mei 2009. Menurut dia, UASBN merupakan sistem yang paling pas dan ideal, karena daerah dan sekolah diberikan keleluasaan untuk mematok angka standar kelulusan. Pemerintah pusat memberikan interval kelulusan minimal 2-4, tergantung daerah yang menentukannya. “Kita tidak memaksakan nilai dan standar yang sama untuk menentukan kelulusan,” ujarnya. (ant)