Banjarmasin Post
Rabu, 11 Februari 2009 | Halaman 12
Senator Cemaskan Sistem Contreng Hanura Pun Ikut Waswas JAKARTA, BPOST - Para senator di DPD RI mengaku cemas dengan sistem baru pemberian suara Pemilu 2009, dari mencoblos menjadi mencontreng. Berdasarkan pantauan di lapangan dan aspirasi konstituennya di daerah, banyak yang belum mengetahui tata cara pemberian suara. Kekhawatiran itu di antaranya disampaikan anggota DPD asal NTB, Harun Al Rasyid dan Lois Zamrango asal Papua, dalam rapat kerja dengan dengan KPU di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (10/2). Harun memberi catatan, sosialisasi yang dilakukan KPU belum maksimal sehingga belum sampai di seluruh lapisan masyarakat. “Ada yang pegang bolpoin saja belum pernah. Ini disuruh contreng. Mana mereka tahu? Sosialisasi KPU juga belum begitu sempurna. Saya
khawatir jumlah golput makin tinggi,” ujar Harun. Hal sama disampaikan Lois. Dia mengatakan, KPU harus memberikan perhatian lebih untuk melakukan sosialisasi ke wilayah pedalaman. Dengan kondisi alam Papua yang tak mudah dijangkau, dia khawatir informasi tentang sistem baru pada pemilu tahun ini mengakibatkan masyarakat enggan menggunakan hak suaranya. “Kalau dipikirnya terlalu susah, nanti malas mereka memilih,” kata Lois. Sementara itu, anggota DPD asal NTT, Jonathan Nubatonis, menyampaikan, ada ancaman dari masyarakat Kabupaten Flores Timur untuk
tidak menggunakan hak pilihnya. Sebab, pelaksanaan pemilu pada 9 April bertepatan dengan pekan suci umat Katolik. “Pelaksanaan pemilu pada 9 April itu bertepatan dengan pekan suci umat Katolik. Ada isu yang mengatakan, jika pemilu tetap tanggal 9 April semua anggota KPU akan disandera. Jadi, mohon perhatian KPU,” kata Jonathan. Harapan agar KPU gencar sosialisasi juga disuarakan Partai Hanura. Sekjen Partai Hanura, Yus Usman Sumanegara mengungkapkan sistem mencontreng menambah kerja partai dalam sosialisasi. Sebab, di daerah-daerah yang merupakan kantong suara sebuah partai ditakutkan akan hilang karena kesalahan teknis saat pemilihan. “Kalau bisa cara mencoblos jangan sampai salah dan tetap dihitung. Jadi tidak menambah kerjaan partai,” kata Yus.(rbt/kps)
ANTARA/FANNY OCTAVIANUS
SURAT SUARA - Pekerja PT Sinar Agape Press memeriksa hasil cetak surat suara pemilu daerah pemilihan Jawa Barat VIII di Jakarta, Selasa (10/2). Sejumlah kalangan meragukan pemenuhan logistik pemilu tepat waktu karena sejumlah kendala yang menghambat proses cetak surat suara seperti keterlambatan validasi akhir.
Massa Gus Dur Bebas Memilih
SALASIAH, Pendidik
Putus Sekolah SEMOGA pemimpin dan wakil rakyat terpilih nanti, adalah orang-orang yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Tak ketinggalan, menyejahterakan guru. Sehingga tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah, apalagi yang tidak bersekolah hanya karena ketiadaan biaya. (hay) BPOST/HAY
SAMANI, Karyawan
Naik Terus MERINGANKAN beban masyarakat, itulah salah satu harapan saya bagi pemimpin dan wakil rakyat terpilih nanti. Kalau memang sulit meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, jangan lah harga barang-barang keperluan hidup terus naik. (hay)
JAKARTA, BPOST - Punya partai tapi tak bisa ikut Pemilu 2009. Itulah nasib PKB versi Gus Dur. Pemerintah memilih PKB pimpinan Muhaimin Iskandar ketimbang yang dinakhodai pendirinya itu. Tak ingin pendukungnya bingung, Gus Dur melakukan manuver. Bersama putrinya yang diplot sebagai Sekjen PKB, Yenny Wahid, Gus Dur mengarahkan massa pendukungnya ke PDIP Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun bukan hanya PDIP yang bakal menangguk ‘rezeki’ dari PKB itu. Partai lain pun mendapat kesempatan sama. Yenny Wahid menegaskan, pihaknya tidak
akan mengarahkan pendukungnya memilih salah satu partai saja. “Kami menyerahkan kepada masyarakat untuk menentukan pilihannya di Pemilu 2009,” kata Yenny di Jakarta, Selasa (10/2). Yenny mengatakan, hanya partai yang bersedia menampung aspirasi warga PKB yang diajak koalisi. Menurut Direktur Indo Barometer, M Qodari setidaknya ada 30 persen dari 100 juta lebih pemilih yang belum menentukan pilihannya alias suara mengambang. Melihat fenomena tersebut, diharapkan KPU lebih giat melakukan sosialisasi.
Mengingat 30 persen tersebut sangat banyak. Selain sosialisasi yang belum mengena, partai politik juga belum merambah ke ranah tersebut. Bahkan ada kesan masa mengambang itu justru makin dibiarkan. “Kalau ada yang memanfaatkan masa mengambang maka bakal menghasilkan suara lumayan,” katanya. Selain banyaknya suara mengambang, menurut Qodari bakal banyak suara rusak. Bahkan, menurut Qodari suara rusak itu bisa mencapai 35 persen. Hal itu karena sosialisasi yang masih kurang maupun kebiasaan masyarakat selama ini.(coi/vvn)
BPOST/HAY
Sosialisasi Pemilu
NILIYANOR AGUSTINA Pendidik
PEMILU 2009 sudah di depan mata. Sementara sosialisasinya belum begitu nyata, baru dipahami oleh segelintir orang. Padahal tata cara memberi suara jauh berbeda dengan pemilupemilu sebelumnya. Dengan kondisi ini, sudah siapkah masyarakat menghadapinya? Namun saya tetap berharap, pemilu berjalan lancar dan para wakil rakyat terpilih mampu membawa aspirasi rakyat. Duduk di parlemen tidak hanya membawa kepentingan pribadi dan partainya. (hay) BPOST/HAY
Iklan Kampanye di Radio-TV Diawasi Ketat BANJARMASIN, BPOST - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan menilai perlu kajian dan kesepahaman bersama antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk mengantisipasi pelanggaran kampanye melalui iklan di lembaga penyiaran. Kesepahaman ini penting untuk menyikapi potensi atau terjadinya pelanggaran kampanye. Apalagi menurut pantauan KPI, saat ini sudah banyak program maupun tayangan iklan partai yang melanggar ketentuan kampanye yang diatur dalam Undang Undang Pemilu. Ketua KPID Kalsel, Suripno Sumas dalam rilis yang diterima BPost mengatakan, menjelang Pemilu 2009 peserta pemilu tidak bisa sesuka hati berkampanye melalui iklan di
lembaga penyiaran. Pasalnya iklan kampanye di lembaga penyiaran dibatasi Undangundang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. “Pasal yang secara jelas membatasi adalah pasal 95 ayat (1). Pemasangan iklan kampanye di televisi untuk setiap peserta pemilu secara kumulatif sebanyak 10 spot berdurasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televisi setiap harinya selama masa kampanye. Sedangkan pada ayat (2) iklan kampanye di radio dibatasi maksimal 10 spot berdurasi paling lama 60 detik dalam satu hari,” paparnya. Undang Undang Pemilu menurut Suripno juga memberi kewajiban baru bagi KPI untuk mengawasi iklan kampanye di lembaga penyiaran. Kewajiban ini secara khusus telah disebutkan dalam Pasal 98 Undang Undang Pemilu.(*/nda)
RUBRIK ini ditujukan kepada para caleg DPR, DPRD dan DPD untuk menyampaikan tanggapan dan pemikiran terhadap topik yang kami angkat. Caranya mudah, cukup ketik PANGGUNG <spasi> KOMENTAR <spasi> NAMA, PARTAI POLITIK, DAERAH PEMILIHAN, lalu kirim SMS ke (0511) 7445000.
TOPIK : Biaya berobat mahal sekali. Rakyat miskin yang sakitpun tambah menderita. JELAS ini jauh dari harapan ideal, apalagi jika kita bandingkan dengan fenomena di Eropa, pelayanan kesehatan di sana sangat bagus dan berpihak kepada yang tidak berpunya. Untuk itu, kita harus bisa mendorong pemerintah mewujudkan berobat murah, harga obat murah dan kalau perlu digratiskan. Sesuai perintah agama, pemerintah wajib menyediakan itu, apalagi itu bagian dari kesepakatan internasional untuk membangun masyarakat sehat. Syarbani Haira, calon anggota DPD asal Kalsel. 0511 7421xxx