2
SELASA
3 FEBRUARI 2009 / 7 SAFAR 1430 H
BANJARMASIN BUNGAS
Banjarmasin Post
Senin Depan Mulai Tilang Larangan Truk Masuk Kota Wali Kota Sudah Tanda Tangan BANJARMASIN, BPOST - Setelah melalui proses yang cukup panjang, rencana aturan tentang pelarangan truk masuk kota akhirnya dijadikan aturan permanen. Kemarin, Wali Kota Banjarmasin HA Yudhi Wahyuni menandatangani aturan tersebut. Jadi, aturan itu adalah Surat Keputusan (SK) Wali Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Jam Operasional Mobil Barang dalam Wilayah Kota Banjarmasin. Ada beberapa perubahan dari rancangan sebelumnya. Perubahan itu berupa pengurangan jam operasional truk masuk kota. Rata-rata pengu-
rangan jam operasionalnya satu jam. Seperti truk besar atau trailer semula dilarang masuk sejak pukul 06.00-20.00 Wita dirubah menjadi 06.30-19.30 Wita. Sedangkan untuk truk berukuran sedang, rancangan sebelumnya dilarang masuk pukul 06.00-09.00 Wita. Pada SK Wali Kota dikurangi setengah jam menjadi 06.3009.00 Wita. Khusus Jalan A Yani, tambahan waktu larangan masuk
GRAFIS : BPOST/IVANOV
Buktikan Tidak Macet MULAI Senin depan, SK Wali Kota Nomor 12 Tahun 2009 resmi diberlakukan. Beberapa sopir truk mengaku pasrah jika aturan itu mulai diterapkan. Seperti yang diutarakan, Sopian. Menurut dia, sebenarnya para sopir sangat tidak setuju adanya aturan tersebut. Sebab, dengan adanya aturan pembatasan jam operasional bagi kendaraan
berat berdampak pada menurunnya penghasilan. “Kita hanya berharap itu tidak terjadi,” katanya. Sopir truk lainnya, Hadi, mengaku hanya bisa pasrah saja.Namun, dia meminta bukti kalau merekalah penyebab kemacetan. “Kalau aturan itu diberlakukan, kemacetan harus benar-benar berkurang,” ujarnya. (ire)
DPD Usulkan Pemilu Digabung BANJARMASIN, BPOST Panitia Ad Hoc DPD RI melakukan uji sahih naskah akademik dan RUU Pilkada bersama civitas akademika Unlam di Aula Rektorat universitas tertua di Kalimantan itu, Senin (2/2). Turut hadir Gubernur Kalsel Rudy Ariffin, Rektor Unlam Rasmadi dan sejumlah akademisi Unlam maupun universitas swasta di Banjarmasin. Anggota DPD RI yang hadir adalah HM Said dari Kalsel, Adnan dari Aceh, Lundu Pandjaitan dari Sumatera Utara, I Wayan Sudirta dari Bali dan Jairilah Samat dari Bangka Belitung. Rombongan DPR RI melalui juru bicaranya, Kaprawi Rahim memaparkan sejumlah usulan perubahan UU pilkada yang selama ini mengacu pada UU 32/2004 dan UU 12/2008. Rencananya RUU pilkada diusulkan ke DPR RI untuk diperjuangkan. Di antaranya peningkatan kualitas syarat kepala daerah dan wakil kepala daerah, minimal berpendidikan sarjana dan usia minimal 30 tahun. Usulan lainnya seperti kepala daerah terpilih harus melepaskan jabatan sebagai pimpinan partai politik. Menjadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah baik
gubernur, bupati maupun walikota secara serentak dengan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden. “Secara teknis pengaturan ini akan menghemat besarbesaran anggaran pemilu maupun biaya kampanye, mengingat hanya akan ada dua kali pemilu saja yakni legislatif dan eksekutif,” katanya. Usulan lainnya adalah pengaturan pilkada dalam UU khusus, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pilkada, peningkatan partisipasi politik rakyat, netralitas pejabat dan birokrasi dan pengaturan kampanye. Namun usulan RUU Pilkada tersebut mendapatkan banyak kritikan karena dinilai terlambat dan mirip dengan peraturan yang telah ada. Seperti UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dosen dan pengamat hukum Unlam, Hadin Muhjad menanggapi penyusunan RUU Pilkada seharusnya dapat belajar dari banyaknya kasus pemilu yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mencontohkan pelaksanaan pilkada di Kaltim yang digelar dua putaran karena selisih suara cuma dua persen. Kemudian pilkada di Jatim yang sampat saat ini belum selesai. (nda)
Beberapa jenis truk tetap masuk daftar yang bisa diberi dispensasi adalah truk pengangkut sayur, pengaduk semen, pengangkut ayam dan karet. truk sedang juga berkurang satu jam dari semula pukul 14.00-18.00 Wita menjadi 15.00-18.00 Wita. Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kota Banjarmasin, Rusdiansyah, mengaakan, beberapa perubahan itu terjadi setelah ada evaluasi dan masukan dari berbagai pihak. Dikatakannya, pemberlakukan SK Wali Kota Nomor 12 Tahun 2009 tersebut adalah mulai 9 Februari. Sejak saat itu, penilangan mulai dilakukan jika ada yang melanggar. Rusdi mengakui kalau SK itu tidak memuat adanya dispensasi bagi beberapa jenis truk. Namun, dispensasi tetap diberlakukan menyesuaikan kondisi di lapangan. Beberapa jenis truk tetap masuk daftar yang bisa diberi dispensasi adalah truk pengangkut sayur, pengaduk semen, pengangkut ayam dan pengangkut karet. “Misalnya, sayur datang pada malam hari dan bisa diangkut malam hari. Namun ternyata diangkut siang hari, maka truk itu tetap kita tilang. Lain halnya kalau datangnya pagi atau siang,” ujar Rusdi. Sambil menunggu dilaksanakannya aturan tersebut, minggu ini pihaknya mulai melakukan pemasangan rambu lalu lintas. Selain itu, beberapa pihak terkait juga diberitahu mengenai aturan yang sudah dipermanenkan tersebut. “Kita memberi tahu Sat Lantas Poltabes, Organda, pihak pelabuhan, ekspedisi dan DPRD Kota Banjarmasin,” katanya. (ire)
BANJARMASIN POST/HERRY MURDY HERMAWAN
DI ANTARA JAGUNG - Seorang anak bermain di antara jagung milik ibunya yang dijual di pasar Sentra Antasari Banjarmasin, Selasa (27/ 1). Bagi sebagian anak usia sekolah membantu orangtua mencari nafkah di pasar menjadi bagian keseharian yang harus dilakukan.
BPost Radio Terima Sertifikat BANJARMASIN, BPOST Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel mengeluarkan izin penyelenggara penyiaran (IPP) sementara kepada 10 lembaga penyiaran swasta (LPS), Senin (2/2). Penyerahan surat izin tersebut dilakukan pada acara sosialisasi IPP sementara dan persiapan uji coba siaran di kantor Badan Informasi Daerah (BID) Kalsel. Salah satu penerima sertifikat kelayakan siaran adalah PT Bahana Publika Olah Swara Tata (BPost) Radio. Ketua KPID Kalsel, Suripno Sumas mengatakan, kegiatan tersebut menjadi tugas pokok KPID Kalsel untuk mengatur pengawasan dan pengembangan lembaga penyiaran di Kalsel. “IPP sementara menjadi langkah awal bagi lembaga
penyiaran untuk melakukan uji coba siaran dan izin pendirian stasiun radio,” kata Suripno. Suripno mengatakan, pihaknya juga melakukan penandatanganan kerjasama dengan Borneo Media Watch. Kerjasama tersebut bertujuan untuk kelancaran pengawasan khusus penyiaran uji coba yang dijalani lembaga penyiaran. Sementara itu, Kepala Loka Monitor Dirjen Postel Kalsel, Sugandhi, mengatakan, berdasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pihak lembaga penyiaran publik untuk uji coba siaran. “Sebelum melakukan siaran uji coba, mereka harus memiliki sertifikat dari KPID tentang izin penyiaran. Kemudian wajib memiliki surat
izin pendirian stasiun radio,” jelasnya. Selain itu, pada proses pelaksanaan siaran uji coba, ada lima ketentuan yang harus dipenuhi. “Tentunya pedoman ini yang harus diikuti
oleh lembaga penyiran publik. Apabila melanggar, akan menjadi catatan yang kami ajukan kepada tim pusat agar dapat ditindaklanjuti dan mendapatkan sanksi,” katanya. (ee)
10 Lembaga Penyiaran Baru z z z z z z z z z z
PT Radio Daarul Musthofa (Radio Mara FM) Martapura PT Radio Swara Cakrawala Martapura (Radio M ) Martapura PT Radio Swara Mandiri (J Radio FM) Banjarmasin PT Radio Kayutangi (SKY FM) Banjarmasin PT Radio Transformasi Multivaganza (Tranza FM) Kandangan) PT Banjar Elektronik Saran Televisi (Banjar TV) Banjarmasin PT Borneo Television (TVB) Banjarmasin PT Duta televisi Indonesia (Duta TV) Banjarmasin PT Kalimantan Multimedia (Prima Vision) PT Cipta Lestari television (Barito Channel ) Banjarmasin Sumber:KPID Kalsel