Dentamedia Volume 27 Nomor 1

AKREDITASI TEMPAT PRAKTEK MANDIRI, MUDAH ATAU SULIT?

terakreditasi. ”

Kira-kira begitulah perkiraan headline berita beberapa tahun dari sekarang. Betul sekali, setiap fasilitas pelayanan kesehatan sekarang wajib memiliki akreditasi. Hal ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi yang terbit

3 Desember 2022 lalu. Peraturan ini adalah merupakan revisi Permenkes No.46 tahun 2015. Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Ditjen Pelayanan Kesehatan mulai gencar melakukan sosialisasi mengenai peraturan baru ini. Peraturan ini lahir dalam upaya mendukung transformasi sistem kesehatan, salah satunya melalui meningkatkan mutu pelayanan kesehatan oleh seluruh fasilitas penyedia pelayanan kesehatan. Ditjen Pelayanan Kesehatan juga akan mengawal proses akreditasi melalui lembaga penyelenggara akreditasi.

Apa saja yang masuk ke dalam penilaian akreditasi dan seperti apa prosesnya?

“Sebuah tempat praktik mandiri di Kota Malang terpaksa ditutup karena tidak

JALAN PANJANG MENDAPATKAN SURAT IZIN PRAKTIK

Judul artikel ini pernah dimuat dalam terbitan Dentamedia Nomor

2 Volume 18, April –Juni

2014. Isinya kurang lebih menguraikan banyak dan panjangnya persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat pratik sebagai dokter gigi. Kini setelah delapan tahun berlalu, alih-alih berkurang, persyaratan itu malah bertambah.

Prosesnya dimulai sejak calon dokter gigi masih menjadi koas. Begitu semua pekerjaan klinik dan ujian lokal selesai, ia harus mengikuti Uji Kompetensi

Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi (UKMPPDG) yang diselenggarakan

oleh Panitia Nasional bentukan Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendikbud berdasarkan usulan Asosiasi

Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) dan

Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Dasar hukum penyelenggaraan uji ini adalah Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Dahulu, bagi mahasiswa yang lulus UKMPPDG

akan mendapat ijazah dari perguruan tinggi. Namun, sejak tahun 2022 diberikan pula Sertifikat Profesi sesuai dengan dasar hukum Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2013

tentang Pendidikan Kedokteran. terkait hal ini, perguruan tinggi menyikapinya dengan berbeda, ada yang memberikan hanya Sertifikat Profesi namun ada juga yang tetap memberikannya bersama

ijazah. Setelah itu, lulusan baru akan Angkat Sumpah Dokter Gigi untuk mendapatkan Bukti Sumpah.

Syarat berikutnya adalah Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium Dokter Gigi Indonesia (KDGI). Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Selanjutnya adalah buntut dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 yang baru diberlakukan pada tahun 2022, yaitu kewajiban mengikuti internship selama 6 bulan di Puskesmas dan Rumah Sakit. Penyelenggaranya adalah Komite Internship Dokter Indonesia yang dibantuk di tingkat pusat serta daerah.

Proses berikutnya adalah melakukan registrasi ke Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR), setelah itu barulah permohonan Surat Izin Praktek bisa diajukan melalui Dinas/Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di tingkat Kota /Kabupaten. Di daerah, setidaknya ada dua syarat tambahan yang harus dipenuhi yaitu

Rekomendasi PDGI Cabang dan Rekomendasi Puskesmas. Bahkan ada Pemerintah Daerah yang menambahkan persyaratan seperti perjanjian pembuangan limbah medis serta perizinan seputar lahan dan bangunan.

Terbaru adalah kewajiban Akreditasi Tempat Praktik Mandiri yang akan

segera diberlakukan. Persyaratan akreditasi ini cukup banyak. Beredar kabar ini akan diberlakukan hanya sebagai syarat perjanjian dengan BPJS Kesehatan, namun siapa yang tahu kelak akan berlaku untuk semua praktik mandiri. Seperti lazimnya di Indonesia, semua persya-

ratan tersebut ada biayanya, baik yang ditanggung oleh APBN/APBD ataupun yang harus dibayarkan langsung oleh dokter gigi sendiri. Kemudian institusi yang mengeluarkan persyaratan tersebut tentu juga memerlukan biaya untuk operasional organisasi mereka. [Kosterman Usri]

SELURUH FASILITAS KESEHATAN KINI WAJIB TERAKREDITASI

Sejalan dengan visi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk melakukan Transformasi Sistem Kesehatan. Program ini terdiri dari 6 kategori utama, dimana peningkatan standar mutu pelayanan kesehatan masuk ke dalam cakupan kategori ini. Sejalan dengan program tersebut, maka Kemenkes membuat suatu upaya peningkatan mutu melalui akreditasi pada praktik mandiri dokter dan dokter gigi.

Kegiatan akreditasi ini sendiri sudah mulai dirumuskan dari tahun 2019 melibatkan stakeholder terkait. Dasar regulasi ini yaitu Permenkes No 34 tahun 2022 tentang akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transformasi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi. Akreditasi sendiri akan berpatokan pada Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan yang tertuang di Permenkes No 30 tahun 2022 tentang indikator mutu di Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehat-

an dan Unit Transfusi Darah. Dalam Permenkes No 34 tahun 2022 juga dijelaskan bahwa setiap Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Laboratorium Kesehatan serta Unit Transfusi Darah wajib melakukan akreditasi paling lambat dua tahun sejak memperoleh perizinan untuk pertama kali. Akreditasi ini juga wajib dilakukan secara berkala setiap lima tahun.

Kementerian Kesehatan sadar bahwa peran dokter gigi di masa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) besar, maka dari itu perlu adanya upaya pengendalian mutu yang dapat memuaskan semua pihak baik bagi pasien, pemberi pelayanan, dan pemberi jaminan. Rencananya, pada tahun 2023 target akreditasi akan menyasar pada Puskesmas dan klinik. Selanjutnya, pada tahun 2024, diharapkan sudah 100% Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi yang telah terakreditasi. Dengan adanya akreditasi bagi Tempat Praktik Dokter Gigi, diharapkan dapat mengontrol kualitas pelayanan kesehatan gigi di tempat praktik mandiri dokter gigi. [M. Syauqi, Foto : Unsplash]

Cara berlangganan :

Cara pertama :

1. Snap QR Code dengan HP atau buka http://bit.ly/3irknZ3

2. Isi data pembeli, klik berlangganan

3. Lakukan pembayaran sebesar sesuai instruksi

Cara kedua :

1. Transfer uang langganan (Rp 100.000 / tahun) ke BCA No 2821430269 a.n. Siti Kusdiarti

2. WA/SMS nama, alamat, tanggal transfer ke 08962836 6161

Biaya sudah termasuk ongkos kirim ke seluruh Indonesia

AKREDITASI TEMPAT PRAKTIK

mandiri DOKTER GIGI, APA SAJA SYARATNYA?

Penetapan Permenkes no. 32 tahun

2022 telah menjadi titik awal dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan di tingkat praktik mandiri dokter dan dokter gigi. Peningkatan mutu melalui program akreditasi ini tergolong baru untuk praktik mandiri dokter dan dokter gigi. Untuk dapat melaksanakan akreditasi, tempat praktik mandiri dokter gigi haruslah memenuhi persyaratan, yaitu : teregistrasi di Kemenkes, memiliki SIP yang masih berlaku, serta memiliki bukti pelaporan indikator Nasional Mutu (INM) dan Insiden

Keselamatan Pasien (IKP)

melalui aplikasi Mutu Fasi-

litas Pelayanan Kesehatan untuk tiga bulan terakhir.

Proses akreditasi ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan dan pasca akreditasi. Di tahap persiapan, tempat praktik mandiri harus melakukan self assesment saat pendaftaran, penyusunan program peningkatan mutu, penetapan dan pengukuran indikator mutu, serta pelaporan insiden keselamatan pasien. Pada tahap pelaksanaan, akan dilakukan assesment oleh dua orang surveyor secara daring. Kemudian tahapan pasca akreditasi, tempat praktik mandiri harus membuat rencana perbaikan setelah

dilakukan survei akreditasi. Standar akreditasi akan ditetapkan oleh menteri kesehatan. Standar ini mengacu pada INM sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat keberhasilan mutu pelayanan kesehatan. Tiga indikator mutu yang menjadi fokus pada akreditasi tempat praktik mandiri dokter gigi, yaitu Kepuasan Pasien, Kepatuhan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Tangan dan Penurunan Skor Oral Hygiene Index Simplified (OHI-S) pada pasien.

Indikator kepuasan pasien nantinya akan diisi oleh pasien melalui aplikasi meliputi alur pelayanan, biaya serta ketepatan

waktu layanan. Indikator sarana dan prasarana kebersihan tangan akan dinilai dari ketersediaan alkohol hand rub, tempat cuci tangan, pengering tangan, serta media edukasi cuci tangan yang juga dinilai oleh pasien. Yang menarik, OHI-S menjadi salah satu indikator untuk mengukur mutu pelayanan dokter gigi. Hal ini didasari oleh perlunya penilaian konkrit untuk mengukur kinerja dokter gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi sekaligus meningkatkan oral hygiene pasien sehingga dapat mencegah kelainan gigi lainnya. [Messya R, Ilustrasi : Webinar 73 Tahun PDGI]

MORATORIUM pendirian FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI DICABUT

Pemerintah resmi mencabut moratorium pembukaan program studi kedokteran gigi dan program profesi dokter gigi profesi pada tanggal 24 November 2022 melalui surat nomor DP.0.01/ Menkes/918/2022. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali pengajuan usul pembukaan Program

Studi Kedokteran Gigi

dengan catatan tidak untuk dikomersialisasi dan hanya diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan khusus negara atau ke

butuhan dokter gigi pada wilayah yang memiliki ra sio dokter gigi terhadap

jumlah penduduk masih

rendah atau jauh dibawah

rasio nasional. Saat ini, terdapat tiga puluh dua Fakultas Kedokteran Gigi di Indonesia. Sayangnya, hanya sembilan fakultas yang berada di luar Pulau Jawa dan Bali, yaitu empat di Pulau Sumatra, dua di Pulau Kalimantan, dan tiga di Pulau Sulawesi. Belum terdapat Fakultas Kedokteran Gigi di Pulau Papua. Dalam proses pengajuan pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi, terdapat beberapa syarat

dan/atau ilmu hayati yang sudah terakreditasi A atau

B, kerjasama dengan rumah sakit pendidikan dengan paling rendah kelas

C, memiliki sumber daya yang cukup, mengikuti tarif yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), mendapatkan pendampingan dari fakultas yang menyelenggarakan program studi kedokteran gigi, serta pemenuhan ke-

tidak terjadi tumpang tindih secara regional. Terbitnya peraturan ini mengindikasikan bahwa pemerintah mendorong adanya pembukaan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi baru untuk mendukung pemerataan tenaga kesehatan khususnya dokter dan dokter gigi. Peraturan ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah lainnya, seperti program Nusantara Sehat, pendayagunaan

Dentamedia tiap triwulan diterbitkan oleh Lembaga Studi Kesehatan Indonesia (LSKI) Yayasan Bale Cijulang sejak tahun 1997 ISSN 1410-4768 ALAMAT: Office & Beyond Building Jl. CImanuk 6 Bandung 40115, Kotak Pos 7785 Bandung 40122, TELEPON: 0896628366161, FAKS: (022)2502807, EMAIL: dentalmedia@gmail.com

SITUS: www.dentamedia.id

PENDIRI Kosterman Usri PEMIMPIN UMUM Maryanne Susanti PEMIMPIN REDAKSI Messya Rachmani REDAKSI Fathin Vania Rahmadina, Nadia Faradiba, Rizna Salsadila Shofwa, M. Syauqi Syafiq KORESPONDEN Dhona Afriza (Padang), Amanda Kristiani Matondang (Medan), Bertha Aulia, Ikhsan Dani Putra (Palembang), Alfini Octavia (Yogyakarta), Ronny Baehaqi (Surabaya), Muhammad Andhyka Fitrianto (Malang), Putra Qodri Fath (Pontianak), Irma Chaerani Halim (Samarinda), Muhamad Ruslin (Makassar), Michael Andrea Leman (Manado), Anak Agung Istri Devi Wulandari Putra (Denpasar), Septia Indriasari (Mataram) DIREKTUR BISNIS Maryanne Susanti PEMASARAN Felycia Evangeli Andi Arnold (Manajer), Joseph Gunawan, Alia Intan Kusuma Ramadhani ACARA Dian Islamiyati (Manajer) Mulia Ayu Hanifa, Varisati Nalina Vara, Sangga Tirakat, Muhammad Syahid Abdilah, Abigail Thanya Gracesheila, Andrian Fadhillah Ramadhan, Maya Adriati Pramestiningrum, Raisya Aurellia Putri Lesmana, Adira Khansa Mahdiya, Gabriella Tasha, Vita Ekaviasta Putri KEUANGAN Latifah Kaniadewi , Siti Kusdiarti DESAIN GRAFIS Benazir Amriza Dini, Yuda Haditia Putra, Aulia Dewi PRODUKSI Agus Sono TEKNOLOGI INFORMASI Anzarudin, Anggit Wirasto BIRO JAKARTA Sandy Pamadya (Kepala),

Maya Mardiana, Affi Listriani, Ina Sarah Addawiah, Putu Ayu Pradnya BIRO SEMARANG Hayyu Failasufa (Kepala), Ade Ismail Berita/artikel/siaran pers/foto/surat pembaca/iklan/penawaran kerjasama untuk Dentamedia kirimkan ke e-mail ke dentamedia@gmail.com APABILA KEBERATAN DENGAN ISI DENTAMEDIA

SILAHKAN KIRIMKAN HAK KOREKSI/JAWAB ANDA KE ALAMAT DENTAMEDIA

TRANSFORMASI SISTEM KESEHATAN INDONESIA DAN DAMPAKNYA PADA

PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT?

Belum lama ini, Kementerian Kesehatan telah mensosialisasikan program Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia 20212024. Program ini terdiri dari enam pilar transformasi, yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, serta transformasi teknologi kesehatan. Keenam pilar ini memiliki tujuan yang sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Pelaksanaan transformasi sistem kesehatan ini didasari oleh kondisi pandemi yang telah berdampak pada keseluruhan sistem kesehatan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Oleh karena itu, perbaikan ini menjadi sebuah prioritas dalam rangka mendukung upaya promotif, preventif, serta kuratif, khususnya untuk meningkatkan kualitas penanganan pandemi yang masih menjadi urgensi di Indonesia. Namun, di sisi lain, Indonesia masih memiliki berbagai masalah kesehatan lainnya yang juga perlu menjadi perhatian khusus, salah satunya yaitu masalah kesehatan gigi dan mulut. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, proporsi masalah kesehatan gigi di Indonesia terbilang masih tinggi, yaitu sebesar 57,6%. Dari keseluruhan penduduk dengan masalah kesehatan gigi dan mulut tersebut, hanya sekitar 10,2% saja yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan gigi. Tingginya selisih antara jumlah penduduk yang memiliki masalah kesehatan gigi dan mulut dengan jumlah penduduk yang telah mendapatkan perawatan ini tentu merupakan suatu fenomena yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Meskipun pemerintah

beserta Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan dalam rangka memperbaiki sistem kesehatan gigi dan mulut di Indonesia, tetapi pada kenyataannya, output dari pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut di lapangan masih tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Rendahnya proporsi masyarakat yang mendapatkan perawatan untuk masalah kesehatan gigi dan mulut yang dimilikinya dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut serta kesadaran masyarakat terkait upayanya untuk mendapatkan perawatan. Permasalahan yang hingga saat ini masih seringkali ditemukan dalam sistem pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Indonesia yaitu berkaitan dengan jumlah tenaga kesehatan, sarana-prasarana, serta pembiayaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, terdapat banyak puskesmas yang masih kekurangan dokter gigi, tetapi ada beberapa puskesmas lainnya yang justru memiliki lebih dari satu dokter gigi. Pemerintah telah menetapkan standar jumlah tenaga kesehatan untuk setiap puskesmas, di mana hanya dibutuhkan 1 dokter gigi dan 1 perawat gigi. Jumlah ini seharusnya dapat dipenuhi dengan mudah jika pemerataan tenaga kesehatan gigi dan mulut di Indonesia telah dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, peran lebih lanjut dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan sangat diperlukan dalam pemenuhan serta distribusi tenaga kesehatan gigi dan mulut di Indonesia. Hal ini dapat dicapai dengan melibatkan kebijakan-kebijakan terkait penyelesaian masalah tersebut ke dalam pilar transformasi SDM kesehatan, di mana transformasi ini diharapkan tidak hanya dapat mem-

percepat ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan, tapi juga dapat membantu meningkatkan kualitas dari tenaga kesehatan gigi dan mulut agar pelayanan kesehatan yang baik dapat diberikan secara merata di seluruh daerah di Indonesia.

Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut juga masih terbatas. Hal ini terbukti dari data yang menunjukkan bahwa masih terdapat banyak puskesmas dan rumah sakit dengan alat-alat kesehatan gigi dan mulut yang belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana ini dapat disebabkan oleh kurangnya perencanaan anggaran baik melalui APBD maupun APBN, serta kurangnya pemenuhan pengajuan pengadaan sarana dan prasarana tersebut oleh pihak terkait. Pengalokasian dana untuk pelaksanaan program promotif dan preventif juga masih terbilang belum memadai, sehingga hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan program-program terkait seperti UKM dan UKP yang belum efektif. Jika pemerintah mengikutsertakan rencana perbaikan sistem pendanaan dan pengadaan sarana-prasarana untuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut ke dalam pilar transformasi sistem pembiayaan sistem kesehatan, tentunya hal ini dapat berpengaruh besar terhadap perbaikan kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Indonesia. Namun, rencana ini juga harus disertai dengan eksekusi yang tepat dan kerjasama yang baik dari para pemangku kebijakan.

Rendahnya proporsi masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut tidak hanya disebabkan oleh sistem pelayanan kesehatan yang kurang memadai, tetapi juga dapat berasal dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencari perawatan untuk masalah kesehatan

Oleh : Cahyannisa Farah Anggota Pengurus Besar PDGI

yang dialaminya. Berbagai data telah menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum begitu menyadari pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan gigi dan mulut ini seringkali mengakibatkan keterlambatan penanganan karena rata-rata masyarakat baru mencari perawatan setelah kondisi penyakitnya sudah parah. Oleh karena itu, peran fasilitas kesehatan primer, khususnya puskesmas, sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan gigi dan mulut. Hal ini dapat dicapai dengan menggencarkan kegiatan edukasi kesehatan gigi dan mulut untuk masyarakat melalui program UKM, atau melalui para tenaga kesehatan yang dapat memberikan edukasi bagi setiap individu yang datang ke tempat praktiknya sebagai salah satu bentuk pelaksanaan program UKP. Namun, dengan adanya pilar transformasi la-

yanan primer, upaya ini seharusnya dapat didukung dan dilaksanakan dengan lebih baik lagi melalui program edukasi penduduk, pencegahan primer dan sekunder, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas layanan primer yang dikhususkan kepada pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Adanya program Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia ini dapat menjadi batu loncatan untuk mencapai sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya terkait dengan kesehatan gigi dan mulut. Meskipun masalah kesehatan yang menjadi fokus utama pemerintah dan Kementerian Kesehatan saat ini adalah pandemi serta urgensi keadaan sistemik lainnya, tetapi masalah kesehatan gigi dan mulut juga tidak boleh diabaikan dan memerlukan solusi-solusi yang dapat diimplementasikan dengan baik. Keberhasilan program atau upaya-upaya perbaikan sistem pelayanan ke-

sehatan, baik dari aspek pelayanan maupun kegiatan promotif dan preventif sangatlah bergantung pada kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat. Tidak hanya pemerintah sebagai pemangku kebijakan, dinas kesehatan sebagai pelaksana kebijakan, ataupun tenaga kesehatan yang memiliki peran besar terhadap jalannya upaya kesehatan masyarakat maupun perseorangan; tetapi masyarakat juga perlu bekerja sama dalam menjaga kesehatannya sebagai individu maupun keluarga. Dengan adanya sinergi yang baik dari berbagai pihak, maka dapat dipastikan visi Pemerintah Indonesia dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat akan terwujud. Terlebih lagi, jika kesehatan gigi dan mulut di Indonesia dapat ditingkatkan melalui transformasi ini, maka diharapkan seluruh masyarakat dapat memberikan senyum sehat terbaiknya dan menyebarkan kebahagiaan bagi sesama.

Gigi 3 Pasien Ini Meledak, Apa yang Terjadi?

Tahukah anda, pada abad 19, pernah dilaporkan adanya kasus gigi yang pernah meledak. WH Atkinson, seorang dokter gigi di Pennsylvania melaporkan tiga orang pasiennya mengalami sakit gigi luar biasa dan kemudian meledak. Terdengar tidak masuk akal? Mari kita lihat lebih dalam kasusnya.

Kronologi kasus

Kasus pertama terjadi pada pasien asal Springfield, tahun 1817. Seorang pria merasakan sakit yang luar biasa pada gigi premolar pertama kanan atas. Ia merasakan nyeri hebat hingga melakukan hal yang tidak wajar, seperti membenturkan kepalanya ke tembok berulang kali. Keesokan paginya, ia merasakan giginya seperti meledak di dalam mulut seperti tembakan api kemudian terbelah menjadi beberapa bagian. Tepat setelah ledakan tersebut, tiba-tiba sakit giginya hilang sama sekali.

Kasus kedua terjadi pada seorang wanita tahun 1855. Wanita ini melaporkan gigi taringnya terbelah setelah sakit gigi yang ia alami dalam periode yang panjang. Setelah giginya tiba-tiba terbelah, sakit gigi yang ia alami hilang begitu saja. Kasus ketiga terjadi pada tahun 1871. Kali ini, kasusnya terjadi pada gigi molar seorang wanita. Ia menceritakan bahwa ledakan pada giginya sangat kencang hingga ia hampir pingsan dan menderita ketulian hingga beberapa hari setelah kejadian tersebut.

Apa yang sebenarnya terjadi?

Ketiga kasus ini terjadi pada awal abad ke-19 dimana ilmu kedokteran gigi belum semaju sekarang. Ternyata, terdapat tiga kasus lainnya dilaporkan pada abad yang sama. Uniknya, setelah tahun 1920-an tidak ada kasus serupa yang dilaporkan. Beberapa spekulasi datang untuk menjelaskan fenomena gigi meledak ini. Atkinson menduga pe-

nyebabnya adalah menumpuknya sebuah zat pada gigi yang menghasilkan tekanan luar biasa dan menyebabkan nyeri pada gigi. Namun, Andrea Sella, seorang profesor dari University of College London di bidang kimia anorganik, memiliki dugaan yang lebih masuk akal. Beliau menjelaskan tekanan tersebut bisa jadi merupakan hasil dari penambalan gigi menggunakan logam. Pada era tersebut, logam seperti amalgam lazim digunakan sebagai bahan tambal. Campuran yang kurang tepat bisa menimbulkan reaksi elektrolisis dan menyebabkan akumulasi pembentukan hidrogen dalam rongga gigi. Inilah yang memicu gigi tersebut meledak. Sayangnya, walaupun spekulasi Profesor Andrea lebih mudah diterima, penyebab sebenarnya ledakan gigi pada ketiga kasus di atas tidak pernah terungkap karena kurangnya bukti yang kuat dari masing-masing kasus karena keterbatasan data yang tersedia. [BBC, Nadia Foto : Pexel]

Rayakan Ulang Tahun ke-73, PDGI

Gelar Sejumlah Acara

Menyambut hari jadi Persatuan

Dokter Gigi Indonesia ke-73 yang jatuh pada tanggal 22 Januari 2023, PB PDGI menggelar sejumlah acara yang mengundang seluruh dokter gigi di Indonesia.

Diawali dengan gelaran Webinar yang dilaksanakan tanggal 14-15 januari 2023 melalui Zoom, PB PDGI berkolaborasi dengan sejumlah pembicara untuk membahas empat topik utama yaitu Akreditasi Tempat Praktik Mandiri dan Indikator Mutu Nasional; Kredensialing Dokter Gigi; Etika dan Perlindungan Hukum Dokter Gigi; serta Mengenal Kegiatan Ilmiah Terstruktur (KIT) P3KGB. Webinar yang digelar selama dua hari ini diikuti oleh hampir 2000 orang dokter gigi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tak hanya webinar, PDGI juga mengadakan bakti sosial sekaligus penyaluran bantuan untuk korban gempa Cianjur sebesar Rp 440.048.628. Dana tersebut berasal dari para dokter gigi yang disalurkan

melalui PDGI Cabang maupun langsung ke rekening penampung yang disediakan PB PDGI. Seluruh dana tersebut disalurkan secara bertahap yang puncaknya dilakukan dalam bentuk Bakti Sosial di Cianjur pada tanggal 21 Januari 2023. Bakti sosial ini dilaksanakan di lima titik berbeda di Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, yaitu Desa Gasol, Desa Cirumput, Desa Sukamanah, Desa Sarampad, serta Desa Talaga. Dalam kesempatan ini juga diserahkan dana tunai untuk dokter gigi yang rumahnya rusak berat akibat Gempa Cianjur.

Kegiatan bakti sosial yang dilakukan meliputi penyuluhan gigi dan pembagian sikat gigi dan pasta gigi di sekolah darurat, pembagian sabun mandi, pemerikasaan dan pengobatan gigi, trauma healing dan hiburan untuk anak-anak, serta pembagian sembilan bahan pokok. Pemeriksaan gigi dan pengobatan gigi dilaksanakan di dalam mobil dental unit

yang berjumlah empat kendaraan di tiga titik serta ditambah dengan kursi gigi lapangan. Mobil dental unit yang berpartisipasi dalam bakti sosial berasal dari Ladokgi TNI-AL, Cobra Dental, CT Arsa, dan FKG Usakti.

Menutup rangkaian kegiatan, perayaan puncak digelar tepat pada tanggal 22 Januari 2023 yakni acara jalan sehat di Plaza Utara Gelora Bung Karno, Jakarta. Dihadiri oleh perwakilan pengurus cabang PDGI dan para sejawat dokter gigi, acara ini juga mengundang Kapolda DKI Jakarta serta dimeriahkan oleh penampilan Melly Goeslaw sebagai bintang tamu. Dalam acara ini juga diadakan lomba foto khusus dokter gigi seluruh Indonesia dengan tema “Sebarkan Sehatmu”. Tak tanggung-tanggung, lomba ini menjanjikan total hadiah senilai 23 juta rupiah yang disponsori oleh PT. Ohawe Indonesia. [Fathin V, Foto : Messya Rachmani]

DOKTER GIGI LULUSAN PANDEMI

Oleh : Ronny Baehaqi

Dampak Pandemi Covid-19 lalu dirasakan pada kualitas kelulusan mahasiswa profesi kedokteran gigi. Para mahasiswa tetap dituntuk untuk melakukan pekerjaan klinik dalam keterbatasan agar bisa lulus. Keterbatasan dalam pendidikan inilah yang berdampak pada lulusan dokter gigi pandemi.

Seperti kasus pencabutan yang seharusnya dilakukan di pasien langsung, kini hanya dilakukan simulasi pencabutan gigi pada model. Terlihat lebih mudah memang. Namun sayang, ini dapat menjadi kelemahan utama karena tindakan pencabutan hanya dilakukan pada model, bukan manusia yang memiliki emosi dan bisa berkomunikasi. Begitu pula pada kasus anak-anak dan gigi tiruan geriatri.

Ada aspek kognitif, afektif dan psikomotor dalam sistem pendidikan kedokteran gigi yang mungkin saja hilang di masa pandemi, sehingga dokter gigi lulusan pandemi sering dipertanyakan apakah kemampuannya sama seperti sejawat yang lulus sebelum pandemi. Hal ini menjadi perdebatan panjang. Aspek psikomotor bisa dilatih saat menghadapi kasus di lapangan, namun aspek psikososial dan komunikasi menjadi kurang terasah.

Ketika seorang dokter gigi telah dilantik, maka semua aspek kompetensi kedokteran gigi harus dikuasai dengan baik. Semua dokter gigi ketika lulus pasti punya kemampuan untuk bekerja. Tidaklah adil untuk membandingkan dokter gigi era pandemi dan sebelum pandemi karena semua telah melalui sebuah proses pendidikan yang panjang dan standarisasi yang jelas melalui ujian kompetensi sebelum memperoleh STR.

Setiap era pasti ada kelebihan dan kekurangan, karena itulah sifat ilmu selalu berkembang dari sebuah kekurangan menjadi sebuah kelebihan dimasa yang akan datang seiring dengan perbaikan dang pengembangan dari kekurangan tersebut. Di masa lalu bahan dan material kedokteran gigi yang minimalis, saat ini bahan tersebut sangat lengkap dan mendekati standar kelengkapan bahan yang harus dimiliki oleh klinik gigi, di masa lalu digitalisasi adalah kelemahan yang dimiliki sekarang menjadi pengetahuan dasar dari seorang dokter gigi. Sekali lagi tidak ada alasan untuk medeskreditkan dokter gigi era pandemi lebih banyak memiliki keterbatasan dalam bekerja, karena semuanya telah melalui proses yang sama sesuai standar yang berlaku.

Tajuk

RSGM UNPAD MILIKI FASILITAS BARU SPECIAL CARE DENTISTRY

HIKMAH RELIGI SAAT BERTUGAS

RSGM FKG Universitas Padjadjaran telah resmi memiliki fasilitas baru bernama Pusat Pelayanan Pasien Berkebutuhan Khusus (Special Care Dentistry Center). Fasilitas ini disresimkan oleh Wakil Rektor Unpad dan Dekan FKG Unpad Minggu, 4 Desember 2022. Fasilitas ini merupakan inovasi Unpad dalam memberikan pelayanan kedokteran gigi secara inklusif untuk semua kalangan. Fasilitas ini dibuka bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mulut dan gigi individu yang memiliki keterbatasan dan membutuhkan pelayanan khusus yang tidak bisa dilakukan secara konvensional. Special Care Dentistry Center ini nantinya akan dikembangkan tidak hanya untuk pelayanan perawatan kesehatan gigi, namun akan dibuka juga pelayanan untuk konsultasi dengan tim ahli yang melibatkan tim dari Keperawatan dan Psikologi. [Unpad.ac.id]

KPPIKG 2023 KEMBALI DI GELAR

High Care Unit (HCU) dan stroke unit, merupakan bagian dari rumah sakit yang paling sering membutuhkan tenaga dokter gigi spesialis penyakit mulut. Dikarenakan pasien yang berada di ruang ini membutuhkan perhatian khusus dari tenaga medis dan kehidupannya tergantung pada beberapa peralatan medis. hampir semua kondisi pasien dalam ruangan ini tidak bisa melakukan aktivitas dan membutuhkan perawatan rongga mulut. sehingga dokter gigi spesialis penyakit mulut wajib melakukan visite ke ruang rawat inap untuk melakukan Oral Health Care (OHC) setiap hari.

dengan layar yang memperlihatkan kondisi detak jantung, tekanan darah, hingga kadar oksigen dalam darah yang pada akhirnya dapat menghasilkan suara sesuai detak jantung. Tit…tit… alat tersebut memiliki irama khas yang ‘menyentuh’ dan menyayat hati. Diantara satu pasien dengan pasien lainnya, menimbulkan irama yang bersahutan bak musik yang memelas dan penuh harap.

Setelah sempat terhenti karena pandemi, Kursus Penyegar dan Penambah Ilmu Kedokteran Gigi atau yang dikenal dengan KPPIKG kembali hadir membuka tahun 2023. Acara ini digelar dari tanggal 2 -4 Febuari 2023 di Jakarta Convention Center. Tahun ini, KPPIKG mengusung tema ‘Reshaping Innovation, Knowledge, and Skills Through Digital Transformation Towards Excellent Service and Education in Dentistry”. Konferensi berskala internasional ini menghadirkan berbagai pembicara dari dalam dan luar negeri serta pameran kedokteran gigi. Acara ini sendiri merupakan acara konferensi ilmiah rutin yang diadakan oleh FKG UI. [Messya R]

Keadaan beberapa pasien yang menghuni ruangan ini seolah ‘antara ada dan tiada’. Maksudnya secara fisik, mereka ‘ada’, tapi dalam menjalankan kehidupannya, mereka sama sekali tidak bisa melakukan aktifitas, bahkan tidak sadar serta tidak bisa diajak komunikasi. Dalam menjalani kehidupannya mereka tergantung dengan berbagai peralatan medis. Sehingga kesannya seakan-akan mereka sudah ‘tiada’.

Pada dua ruangan tersebut semua pasien menggunakan peralatan monitoring

Irama musik ini seolah berasal dari suara hati para pasien yang membisikan pada kami yang bertugas: “Tolonglah kami dokter, yang hanya bisa terbaring lemah dan tidak seberuntung dokter”. Serasa disusul dengan pesan ghaib lain dari Dzat Sang Maha pemilik kehidupan: “Hai kamu yang masih diberi pinjaman hak hidup, masih bisa bernafas spontan tanpa alat, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Maka dari itu gunakan waktumu yang tersisa untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat sebelum akhirnya dirimulah yang mendapat giliran untuk menggantikan posisi mereka disini“. Terimakasih Tuhan atas peringatan yang selalu dibisikan pada kami saat bertugas sebegai spesialis penyakit mulut.

Oleh: Dwi Setianingtyas., drg., Sp PM (K)

SHARED COMPETENCY, UNTUK HINDARI SALING KLAIM KOMPETENSI DOKTER

Rabu, 8 Januari 2023 Menkes

Budi Sadikin resmi menerapkan kebijakan baru shared competency untuk menata pelayanan kesehatan bagi dokter spesialis/ dokter gigi spesialis dan dokter subspesialis/dokter gigi subspesialis di rumah sakit agar tidak saling bersinggungan.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/5/2023 tentang Penataan Pelayanan Kesehatan Bagi Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Subspesialis/Dokter Gigi Subspesialis Dengan Kompetensi yang Bersinggungan Melalui Shared Competency di Rumah Sakit.

Dalam praktik pelayanan medis, seringkali ditemukan pelayanan medis tertentu dapat dilakukan oleh dokter dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan dokter subspesialis/ dokter gigi subspesialis yang berbeda karena memiliki kompetensi

Berita

yang sama dan bersinggungan. Setiap kolegium spesialistik mengakui kompetensi untuk melakukan pelayanan medis tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat atau sertifikat tambahan lain yang dikeluarkan kolegium terkait.

Kebijakan Shared Competency menjadi jawaban atas kompetensi yang seringkali bersinggungan. Kebijakan ini bertujuan agar tidak ada lagi saling klaim pelayanan oleh dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan dokter subspesialis/dokter gigi subspesialis dan mengganggu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Diharapkan kebijakan ini akan mengoptimalisasi pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien khususnya terhadap pelayanan kesehatan yg menjadi prioritas program transformasi layanan rujukan.

Dalam penerapan kebijakan Shared Competency, setiap tenaga kesehatan harus memiliki standar

kompetensi masing-masing yang telah disahkan sesuai dengan undang-undang atau buku putih (white paper) dari setiap bidang spesialis atau subspesialis. Tenaga kesehatan juga wajib memiliki clinical appointment berdasarkan rekomendasi komite medik rumah sakit. Rekomendasi komite medik rumah sakit diberikan berdasarkan sertifikat kompetensi atau sertifikat kompetensi tambahan atau dokumen lain yancg membuktikan kompetensi yang dimiliki tenaga medis.

Kementerian Kesehatan akan terlibat langsung dalam membina dan mengawasi penerapan kebijakan shared competency terutama dalam penggunaan sarana, prasarana, serta alat kesehatan. Sistem pengawasan ini nantinya akan dilaporkan periode tiga bulan sekali kepada Menkes melalui Dirjen Pelayanan Kesehatan. [Messya R. Berita dan foto : sehatnegeriku.go.id]

KAPITASI BPJS NAIK, JADI BERAPA ?

Setelah ditunggu bertahun-tahun akhirnya kapitasi BPJS-Kesehatan untuk dokter gigi yang dipandang terlalu kecil itu, naik juga. Demikian diatur dalam Permenkes Nomor 3 Tahun 2022 tertanggal 9 Januari 2023.

Dalam Permenkes tersebut, besar kapitasi untuk dokter gigi praktik mandiri yang semula Rp. 2.000 naik

bulan. Sementara cakupan pelayanan yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) meliputi pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; premedikasi, kegawatdaruratan oro-dental, pencabutan gigi sulung melalui metoda topikal atau infiltrasi; pencabutan gigi permanen tanpa penyulit; obat paskaekstraksi; tumpatan gigi; serta scaling pada gigivitis akut.

Besaran kapitasi untuk Puskesmas

dan Klinik Pratama ditentukan oleh rasio

jumlah dokter gigi dibandingkan dengan

jumlah peserta

BPJS-Kese -

hatan tertang-

gung di fasilitas kesehatan tersebut. Klinik Pratama yang memiliki dokter dan dokter gigi, kapitasi ditetap-

kan Rp. 12.000 dengan rasio dokter-peserta 1 : £ 5.000, untuk rasio 1 : > 5.000 kapitasinya Rp. 11.000. Untuk Puskesmas hanya memiliki dokter gigi tanpa dokter, kapitasi ditetapkan Rp. 4.300.

Sementara itu untuk Puskesmas yang memiliki dokter dan dokter gigi, kapitasi ditetapkan Rp. 7.000 dengan rasio dokter-peserta 1 : £ 5.000, untuk rasio 1 : > 5.000 kapitasinya Rp. 6.000. Untuk Puskesmas hanya memiliki dokter gigi tanpa dokter, kapitasi ditetapkan Rp. 4.300.

Khusus untuk pembuatan protesa tetap seperti semula menggunakan skema klaim bukan kapitasi, dengan besaran Rp. 550.000 untuk satu rahang dan Rp. 1.100.000 untuk dua rahang. Pembuatan protesa ulang untuk rahang yang sama minimal setelah dua tahun. [Berita : Kosterman Usri, Foto : Pekanbaru.go.id]

Setelah 4 tahun, akhirnya IDEC kembali lagi.

Setelah 4 tahun terhalang pandemi Covid 19, kini Internation Dental Exhibition & Conference atau IDEC akan diselenggarakan kembali. Pada tanggal 18 Januari 2023 dilaksanakan Launching Event IDEC 2023 Di Jakarta Convention Center. Bekerja sama dengan PB PDGI dan PT Traya Eksibisi Internasional, IDEC 2023 akan diselenggarakan pada 15-17 September 2023 di Jakarta Convention Center. Mengusung tema The Transformation of Dental Health Resiliency, IDEC 2023 akan menghadirkan 250 exhibitor, 20 grup paviliun exhibitor dari mancanegara, serta seminar yang menghadirkan lebih dari 20 pembicara selama tiga hari.

IDEC atau Indonesia Dental Exhibition and Conference merupakan acara pameran alat dan seminar berskala internasional. Tahun ini merupakan penyelenggaraan IDEC yang ketiga kalinya di Indonesia. Berkaca dari kesuksesan pada tahun 2019, acara ini berhasil menyelenggarakan pameran alat dental dari 232 exhibitor, 18 paviliun eksibitor dari mancanegara dan diikuti oleh 4217 pengunjung. Ribuan pengunjung ini berasal dari berbagai macam negara seperti Indonesia, China, Jerman, India, Jepang, Malaysia, Korea, Swiss, Inggris, serta Amerika Serikat. IDEC 2019 juga berhasil menyelengga-

rakan 16 seminar dan 10 hands on workshop ketika digelar.

IDEC 2023 diketuai oleh drg. Diono Susilo, Mph dan merupakan hasil kolaborasi antara PB PDGI, Managing Director Koelnmesse Pte ltd, serta PT Traya Eksibisi Internasional. Acara ini disambut baik oleh Ketua PB PDGI, drg. Usman Sumantri. Menurutnya, IDEC dapat dijadikan sebagai wadah bagi praktisi kedokteran gigi untuk meningkatkan keterampilan dan memperbaharui ilmu bidang kedokteran gigi. Selain itu, seminar dalam acara ini nantikan akan bernilai SKP internasional sehingga sayang untuk dilewatkan. [Berita, foto : Messya R]

Launching IDEC di Cendrawasih Room 18 Januari 2023