Minggu ke 2 agustus

@depokpost.com @kaltimterkini.com @Liputanlangsung.com @www.pantauterkini.com @kopidepok.com

EDISI.20 Thn II. 01 s/d- 15 - 08 - 2016 HOTEL PPBATAM TETAP JADI SARANG NARKOBA RESAHKAN MASYARAKAT

FOKUS Anak Rocker Juara Pencak Silat Ammar Musyaffa / yusuf Masih Marak Narkoba dan Judi Nomer Beredar Di Balikpapan PPDB Antara Keadilan dan Martabat Pendidikan Indonesia Guru Honorel Harus Segera di PNSkan Agar Tidak Terjadi Korup .

PRESTASI

RESES DPRD WERTON “ WARGA MINTA DPRD BERANTAS NARKOBA “

Fakta Integritas PPDB Besih Kota Depok “ Ujian dan Martabat

Wali Kota Balikpapan Seharusnya Protes Soal Desain Atap Sta-

Masyarakat Batam Resah, Diskotik Pasifik Diduga Sarang Peredaran Narkoba PANTER | Batam, Peredaran obat terlarang jenis narkotika hampir memenuhi seluruh tempat hiburan malam di Kota Batam, baik itu berlokasi di karaoke, diskotik maupun panti pijat. Peredaran narkoba jenis pil haram sudah mempunyai mata rantai jaringan yang kuat dan terkordinir, sehingga korban yang selalu di jadikan tumbal dan tertangkap tangan hanya sekelas pemakai atau si pengkomsumsi saja.

Hati siapa yang tidak miris melihat peredaran narkoba/narkotika yang kian hari makin memprihatinkan. Bahkan obat terlarang tersebut di perjual-belikan secara terang-terangan di tempat diskotik tanpa adanya rasa takut maupun menghiraukan keberadaan aparat penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Hampir setiap hari kasus penyalahgunaan narkoba/narkotika selalu di sidangkan di Pengadilan Negeri kelas IA Batam. Tetapi kasus tersebut bisa di katakan hanya menyentuh kelas bawah saja yaitu pihak yang mengkomsumsi dan kurir. Dalam persidangan dan putusan hakim penyalahgunaan narkotika selama ini mengundang perhatian para aktivis “anti narkoba” dugaan makelar kasus (markus) masih berkeliaran.Sehingga upaya penegakan hukum untuk mengungkap dalang di balik peristiwa ini bagaikan panggang jauh dari api.

Dari pantauan masyarakat yang kerap sangat memperhatikan bahkan media lokal batam pun sudah disiram agar tetap bungkam seribu tulisan dan juga para wartawannya sudah dapat jatah untuk tidak menulis peristiwa yang mereka ketahui di sekitar pasifik cerita ibu ranni warga batam, selama ini di beberapa tempat hiburan malam yang salah satunya Diskotek Hotel Pasifik yang kerap selalu di kunjungi orang banyak, bahkan dari berbagai manca negera memilih ho-

tel tersebut yang lebih dikenal sebagai kapal pesiar sebagai tempat paling nyaman untuk mencari hiburan.

Selama penelusuran dan investigasi Pantau Terkini di sekitaran hotel pasifik dari para tamu mulai hendak masuk hingga keluar diskotik pada subuh hari terlihat berbagai gelagak dan perilaku yang aneh, di duga baru mengkomsumsi pil terlarang dengan iringan musik. Sementara banyak kejadian selama ini di hotel pasifik yang belum terungkap fakta hukum peristiwa kebenarannya hingga meninggal dunia di antaranya : kasus meninggalnya Memeh warga pulau Setokok di Rumah Sakit Elizabet pada tahun 2013 saat dia di hotel pasifik dan kasus meninggalnya anggota DPRD kabupaten Serang ,Banten di kamar hotel pasifik pada tahun 2014 yang pengungkapannya masih penuh mesteri.

Pada kenyataannya peredaran narkoba di Kota Batam khususnya di tempat-

tempat hiburan malam bahkan sudah menembus kelapisan masyarakat luas patutnya di tindak secara tegas.

Banyak jiwa yang tidak terselamatkan setiap tahunnya akibat penyalahgunaan narkotika.

Sudah saatnya penegak hukum baik Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja keras memerangi peredaran narkotika hingga memutus rantai jaringan dan menangkap bandar otak intelektualnya.

Saya meminta tegas kepada pemerintah pusat dan di daerah khususnya Kota Batam agar memproritaskan dan menggalakan pencegahan masuknya narkotika baik itu melalui jalur pelabuhan laut maupun dari jalur lintas udara”.

“Saya yakin jika semua lapisan masyarakat mempunyai rasa kesadaran dan kebersamaan memberikan rasa kepedulian terhadap sesama manusia terutama kepada lembaga penegak hukum maupun BNN, pasti pemberantasan

CERITA - TRAGIS Kematian Tragis Teknisi Columbia Terlungkup Di Dalam Kontrakannya didaerah Kalimulya Kota Depok

PANTER | Depok, Sangatlah mengejutkan warga sukmajaya setelah sengatan bau busuk tercium apalagi di seputar daerah ternyata pemuda berusia 35 tahun yang lahir di Purbalingga wafat terlungkup didalam kontraknya Zaenal Arifin merupakan teknisi Columbia Cash dan Kredit sebuah prusahaan retail ternama di Indonesia harus wafat tak

KA RUTAN BATAM DAVID “ CO OPERATIVE DAMPINGI ANGGOTA DATANG KE POLSEK “

ketahui oleh siapapun termasuk tetangganya .

Memang Zaenal atau Ateng nama akrab rekan-rekan Columbia merupakan pria pendiam tapi lucu jika sudah berbicang dengan rekan-rekan Kerjanya baik kalangan marketing maupun administrasi di Columbia Kredit.

Tragis sangat kepergiannya merupakan hal yang mengagetkan rekan-rekan , Sejak bekerja tahun 2006 Zaenal ditemani oleh 4 rekan kerja teknisi di Distrik Manager depok , Imam, Saefudin dan Deddy merupakan rekan sejawat di bidang service dan perbaikan para costumer kredit di Columbia, Memang Zaenal pada saat itu bertubuh kurus pendek sangatlah terlihat lucu di kalangan teknisi lain oleh karna itu

pada 2006 Kepala gudang Endang Herfarwan memberi panggilan “Ateng” .

Zaenal dengan status belum menikah ini terkadang sering membawa rekan kerjanya ke kontrakannya dari kontrakan di daerah Kampung manggah, Rajawali Beji, Rawamaya Beji , hingga terakhir kali di kalimulya ini dengan tujuan jika kondisi badannya tidak fit maka dia bekerja dirumah atau sekalian membuka service umum di kontrakan.

Pada tahun 2014 awal membuka kios di daerah Rawamaya Beji bersama-rekan yang dianggap dapat bekerja sama dalam jasa service ternyata gagal akibat adanya ketidak cocokan mengenai pemasukan hingga harus

meminta kawan mantan sesama di Columbia membantunya akan tetapi waktunya sudah tak terkejar karena harus memperpanjang kontrak kios dan juga tempat tinggal zaenal, jika dihitung hanya sebagai tempat tingga dianggapnya terlalu mahal karena dengan penghasilan yang masih tetap standar Columbia dengan fasilitas yang seadanya.

Mulailah zaenal terasa sakit di dada dalam keluhannya kepada rekan mantan Columbia Deddy bahkan dia terkena asma dan jantung hal ini zaenal tidak berobat kedokter melainkan membeli obat-obat warung atau alternatif .

Cerita Bersbung ...Edisi depan

peredaran narkotika masuk wilayah Batam dapat di berantas secara tuntas.

Marilah bersama-sama dan mengajak semua lapisan masyarakat untuk memerangi narkoba,karena akan berdampak menghancurkan generasi bangsa,” jelasnya.

Dalam catatan Pantau Terkini pada tahun 2014, tiga orang pegawai PNS tertangkap tangan BNN di parkiran Hotel Pasifik di sinyalir baru selesai menikmati pesta narkoba. Apakah kasus ketiga orang PNS tersebut menjalani rehabilitasi atau di sidangkan di Pengadilan Negeri kelas IA Batam, masih di pertanyakan. Dalam upaya mencari informasi pemberantasan peredaran narkotika PANTER mencoba mengkorek keterangan dari mantan anggota Dewan Daerah Batam TN (tidak mau disebutkan) dari PD untuk permasalahan Narkotika di batam “Memang banyaklah pengguna di Hotel Pasifik dan kemungkinan sulit di berantas kalau mengenai batam ini selain begitulah para turis yang masuk dari Singapore dan Malaysia menikmati bebasnya menggunakan di Batam Cerita TN, Tinggal benar apa tidaknya kerja BNN untuk memerangi peredaran narkoba di Kota Batam khususnya di tempat hiburan malam sudah berjalan maksimal sebab kita pantau akan menjadi keresahan masyarakat yang anti dan generasi pemuda batamnya apa tidak terjerumus ke hal-hal yang demikian tegas TN. Mungkin kedepan para Anggota dapat membuat perda tentang larangan lebih keras untuk hal yang satu ini mengingat keresahan tingkat masyarakat yang cukup tinggi Papar TN kepada Pantau Terkini. (Djumhana)

2 Redaksional Peran Masyarakat dalam Menyukseskan Pendidikan di Indonesia Menurut UU Sisdiknas

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tegas sekali disampaikan dalam UU Sisdiknas tersebut bahwa tujuan dari diselenggarakannya pendidikan adalah agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik ini adalah kunci penting dari diselenggarakannya sebuah proses pendidikan yang membebaskan. Potensi diri dari peserta didik sungguh perlu untuk dikembangkan agar ia mempunyai kekuatan spiritual keagamaan. Inilah dasar bagi seseorang bila ingin bisa merasakan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan, yakni spiritual keagamaan. Apabila spiritual keagamaan seseorang kuat maka ia tak mudah putus asa dalam menghadapi masalah seberat apa pun.

Orang yang mempunyai kekuatan spiritual keagamaan juga mempunyai semangat yang baik dalam menjalani kehidupan. Hal ini bisa terjadi karena orang yang mempunyai kekuatan spiritual keagamaan mempunyai keyakinan sekaligus bersandar kepada Tuhan Yang Mahakuasa. Mengembangkan

potensi yang dimiliki oleh anak didik juga penting agar peserta didik bisa mengendalikan diri dengan baik. Pengendalian diri ini erat kaitannya dengan kematangan jiwa seseorang. Di sinilah selama mengikuti proses pendidikan para peserta didik dikembangkan jiwanya agar menemukan kematangan. Sungguh, pada saat seseorang mempunyai kematangan jiwa maka ia akan bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Mempunyai kepribadian yang kuat termasuk bagian penting dari pengembangan potensi yang dilakukan dalam proses pendidikan.

Sungguh hal ini sangat diperlukan, apalagi hidup di zaman yang semakin kompleks di era modern seperti ini.

Bila seseorang mempunyai kepribadian yang kuat maka ia tak mudah terpengaruh untuk melakukan segala cara guna memenuhi kebutuhan hidup yang semakin menumpuk. Belum lagi persaingan dalam kehidupan yang kian ketat. Maka, hanya orang-orang yang mempunyai kepribadian kuat yang akan mampu menghadapi kehidupan ini dengan baik. Pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik juga sangat diperlukan dalam rangka untuk meningkatkan kecerdasan. Bahkan, dalam banyak persepsi, dalam rangka untuk meningkatkan kecerdasan inilah tujuan utama dari setiap proses pendidikan. Padahal, terkait dengan kecerdasan ini, setidaknya ada tiga macam kecerdasan yang dikembangkan dalam proses pendidikan. Yakni, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual.

Box Redaksi

PT. Selaras Solusi Sistem Direktur : SURACHMAT - Alamat . Rukan Graha Cempaka Mas Blok B 28 Jl. Letjen Suprapto Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran Jakarta Pusat Telepon – 021 -4212542 - Akte Pendirian : Notaris - Hj.Nurmiati, S.H No.19. Tanggal 23/07/2012 No. Siup : Pem Prov.DKI Jakarta 07388 -01/1.824.271 No. TDP : 09.05.1.46.75885 No.NPWP : 03.250.875.6-027.000 No.kumham : AHU.0074338.AH.01.09 Tahun 2012 Tanggal 13 Agustus 2012

Jawa Timur : Hariyadi ,Lamongan :Hadis Ziwa , Probolinggo Agung budi S.sos. Yusron Fuadi Solehudin, Malang Raya Yusron Fuadi , Pasuruan Siti Fatimah Ka. Kepulauan Riau . Doro Ayu, Batam : Titin Nurbaiti ( Djeng ayu), Labuan Batu PAD.Dedi , Husein Mubarok Kalimantan Timur . Bambang Wardhani (Ka. Ariesky Rizaldy , Fahmy Reza, Aldy Tri Putra, Febrilianda Ilham Barito Selatan Marwan R, Dewan Redaksi : Agung Kurniawan S.H, M.Hum, MM, Niko Adrian Murung Raya Thomas Wanly S.H ,M.Hum, Wilson Lalengke ,Surjanto , Rengga Katingan Supardi S. Depung Gorontalo . Haidar Abdurahman, Pudin Abudi, MoK Ismail, hamad R.Lone Jepri Naenggolan,S.H ,MM, Sulawesi Selatan : Muchlis (Kepala Perwakilan) Pimpinan Redaksi : Deddy Djumhana. S.Kom Biro Wajo : Arief Rahman (Kabiro KabWajo) Wk. Redaksi : Leo Prihadiansyah S.Sos, S.H Redaksi Pusat : Redpel : Jamaludien, Dendy Dirgantara, Rukan Graha Cempaka Mas Blok B-26 Jl. Letjen SuKoordinator Liputan : Wahyu R prapto , Kemayoran, Jakarta Pusat Jakarta 10640.

Sekretaris Redaksi : Rosana Zaenab Perwakilan Redaksi Kaltim : Jl. Letjen S Parman Manager Periklanan : Samsul Bachtiar No.33 RT.28 Kel. Gn Sari Ulu Kec. Balikpapan TenSirkulasi : Decka Yudistira Jakarta : Rizky Verdian , Reyland Steven Tampub- gah Kota Balikpapan - Kalimantan Timur olon, Tri Haposan Kobul Depok : Zakaria S, Herman K, Sanjaya, Willy Adrean Beslar, Samsul Bahtiar, Ashary Rah- Website : www.pantauterkini.com @mail : redaksipanter@gmail.com madan, Rommy Chandera No Rek BCA 7150860835 Bogor : Lukman Achmad Fauzi Sukabumi Usep, Eddy Faisal Tagor Harahap.

Ketiga kecerdasan yang sesungguhnya sudah merupakan pemberian Tuhan ini harus dikembangkan dengan baik apabila manusia ingin mendapatkan kesempurnaan hidup. Potensi yang dimiliki peserta didik juga diperlukan agar anak manusia mempunyai akhlak yang mulia. Persoalan akhlak ini sama sekali tidak bisa dipandang sebelah mata terkait dengan berhasil atau tidaknya dari proses pendidikan.

Seorang peserta didik tidak bisa dikatakan berhasil hanya dari penilaian kecerdasan intelektual semata, namun mengabaikan nilai-nilai yang masuk dalam ukuran akhlak. Setinggi apa pun kecerdasan intelektual seseorang jika akhlaknya buruk maka ia pun akan dinilai buruk oleh masyarakat. Oleh karena itu, akhlak yang mulia termasuk tolok ukur keberhasilan seseorang dalam menjalani proses pendidikan.

Mengembangkan potensi yang dipunyai peserta didik juga sangat penting dalam rangka mengasah kemampuan di bidang keterampilan. Hal ini dipandang perlu agar peserta didik mempunyai keterampilan sehingga bisa mengahadapi kehidupan dengan lebih baik. Pendidikan yang membebaskan tanpa memerhatikan keterampilan tentu akan sulit tercapai. Oleh karena itu, keterampilan harus masuk dalam agenda yang tak terpisahkan dalam proses pendidikan. Demikianlah beberapa hal penting yang ingin dicapai sebuah proses yang bernama pendidikan menurut UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Undang-undang sistem pendidikan nasional ini disahkan oleh DPR dan Presiden pada 11 Juni 2003. Undang-undang ini merupakan pengganti dari UU Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989. Undang-undang ini juga

KESEMPATAN MENJADI PENULIS BERITA DI MEDIA KORAN ONLINE DAN PORTAL PANTAU TERKINI (PANTER) HUBUNGI 0822 6137 6177 0812 813 79596

merupakan pengejawantahan dari salah satu tuntutan reformasi yang marak sejak 1998. Berangkat dari UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tersebut, diharapkan sistem pendidikan di Indonesia dapat membebaskan para peserta didiknya dari segala aspek yang membuatnya tertinggal dalam persaingan kehidupan yang kian ketat ini. Tidak hanya untuk masyarakat kota saja, akan tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia hingga ke pelosok desa.

Sebab, pendidikan adalah hak bagi setiap manusia, atau lebih khusus lagi, pendidikan adalah hak setiap warga negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pendidikan yang membebaskan bagi rakyat Indonesia memang menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan dalam UUD ’45 (amandemen), pasal 31, ayat 3, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan, pasal 31, ayat 5, menyebutkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Meskipun demikian, setiap bagian dari warga negara Indonesia juga tidak dilarang bila turut serta dalam menyukseskan pendidikan yang membebaskan di Indonesia. Justru hal ini sangat diharapkan agar proses pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik.

Di sinilah sesungguhnya kita semua dapat mengambil peran untuk turut serta menyukseskan pendidikan di Indonesia. Seluruh komponen masayarakat semestinya ikut mengambil peran dalam menyukseskan Pendidikan Indonesia. Dalam wilayah yang paling kecil, sudah barang tentu setiap keluarga yang tinggal di wilayah Indonesia dapat mengambil peran ini.

Justru berangkat dari keluarga yang mendukung pendidikanlah proses pendidikan secara nasional dapat berhasil. Sebagus apa pun pendidikan yang digerakkan oleh negara bila tidak didukung oleh keluarga-keluarga yang ada di Indonesia maka akan sulit mencapai keberhasilan. Dengan dukungan dari seluruh keluarga yang ada di Indonesia, semoga tujuan utama pendidikan yang ada dalam UU Sisdiknas sebagaimana di atas dapat tercapai dengan baik. (Djumhana)

Fokus Daerah 3 Fakta Integritas PPDB Besih Kota Depok “ Ujian dan Martabat Pendidikan Dibalik Siswa Titipan “ PANTER | Depok, Satuan Pendidikan merupakan institusi pendidikan yang mempunyai peran yang sangat vital untuk menyiapkan sumber daya manusia yang ideal sebagaimana tertuang dalam tujuan pendidikan Nasional, yaitu “ Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab “.

Untuk memenuhi sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ( Iptek ) yang didasari nilai keimanan dan ketakwaan ( Imtak ), siswa salah satu komponen yang memegang peranan penting dalam keberhasilan pengelolaan satuan pendidikan.

Selain itu, tahap awal dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan program Pemerintah perlu sekali adanya sistem seleksi penerimaan peserta didik baru yang akurat untuk mendapatkan input yang sesuai, oleh karena itu, sebagai agenda rutin tahunan dan sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan maka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2016/2017 perlu membuat program khusus. Program khusus dimaksud adalah melakukan sistem penerimaan peserta didik baru secara online yang dapat memenuhi kebutuhan siswa didik untuk kelas X yang diharapkan siap untuk mendapat layanan pendidikan.

II. Dasar a. Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 bab XI pasal 40. b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 c. Permendikbud nomor 63 Tahun 2009 tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; d. Juknis Pelaksanaan PPDB Kanwil Kementerian Pendidikan Nasional e. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tupoksi Dinas Pendidikan f. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pen-

gelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan g. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Nomor 421/1553/ Disdik Tentang Petunjuk Teknis dan Susunan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2012. h. Peraturan Walikota Depok Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru. i. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Nomor 421/116/ Disdik TAHUN 2013 Tentang Petunjuk Teknis dan Susunan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2013 III. Tujuan a. Adanya sebuah sistem penerimaan peserta didik yang valid, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tuntutan pelaksanaan b. Adanya input siswa yang dapat memenuhi syarat sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Dinas pendidikan c. Mendapatkan input siswa yang kompeten, terampil dan berkualitas baik secara intelektual (IQ), emosional (EQ) dan spiritual (SQ) IV. Prinsip Semua anak usia sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan.

Pada dasarnya tidak ada penolakan Calon Peserta Didik Baru, bagi yang memenuhi syarat kecuali jika daya tampung tidak mencukupi dan ketentuan waktu proses PPDB telah berakhir.

Daya tampung untuk tahun pela-

jaran SMP dan SMA 2016/2017 sesuai tabel pada gambar berita V. AZAS 1. Objektif, artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru, harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan; 2. Transparan, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan 3. Akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan baik prosedur maupun hasilnya; 4. Tidak diskriminatif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru tanpa membedakan suku, golongan, dan status sosial.

5. Kompetitif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh satuan pendidikan.

VI. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK Sesuai dengan Juknis syarat PPDB VII. SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Nomor 421/116/Disdik TAHUN 2013 Tentang Petunjuk Teknis dan Susunan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2013 Dengan dasar dan Penandatanganan pakta integritas itu juga disaksikan langsung Walikota Depok, Muham-

mad Idris, Kepala Dinas Pendidikan kota Depok, Herry Pansila Prabowo dan jajarannya, Dandim 0508, Letkol Inf. Slamet Supriyanto, Bimas Polres Depok, Kompol Sugianto, Koordinator bidang penyelesaian laporan Ombudsman RI, Dominikus Dalu, serta Kepala BNN Kota Depok, M. Syarifudin Zuhri.

Dalam isi pakta integritas itu, mereka bersepakat baik secara individu maupun saat menjalankan tugas sebagai kepala sekolah tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Tidak akan melakukan tindakan Maladministrasi atau perbuatan melawan hukum serta menyalahgunakan wewenang. Tidak akan menjual barang apapun kepada siswa baru yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Seperti, penjualan seragam sekolah, buku paket dan perlengkapan yang bisa dibeli diluar sekolah. Tidak membebankan biaya pembangunan gedung di sekolah baik saat masuk maupun dalam pelaksanaan tahun ajaran berjalan.

Tidak menetapkan iuran komite sekolah atau dana partisipasi dalam jumlah dan waktu tertentu. Tidak akan melakukan kesepakatan apapun dengan orang tua siswa dalam sebuah rapat komite sekolah dan rapat-rapat lainnya untuk menentukan besaran pungutan, kecuali orang tua siswa dengan suka-rela memberikan sumbangan tanpa syarat.

Bersama pengurus komite sekolah

berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik disekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akan bekerja secara jujur, transparan, professional, dan akuntabel untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai peraturan perundang-undangan. Bersedia dicopot dari jabatan kepsek dengan segala konsekuensinya apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala SDN Kalibaru 3, Dadi Mulyadi menandatangani pakta integritas disaksikan Walikota Depok, M. Idris, Kadisdik, Herry Pansila, Ombudsman, Dominingus Kepala SDN Kalibaru 3, Dadi Mulyadi menandatangani pakta integritas disaksikan Walikota Depok, M. Idris, Kadisdik, Herry Pansila, Ombudsman, Dominingus Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Herry Pansila Prabowo usai menyaksikan penandatangan pakta integritas berharap penandatanganan ini bukan hanya sekedar seremonial semata, tetapi harus diyakini sepenuh hati bahwa ASN harus bersih dari segala kemungkinan korupsi atau gratifikasi, sehingga tercipta pelayanan tulus dan kerja dengan nyaman.

Herry Pansila juga mengajak seluruh kepala sekolah dan Kepala UPT Pendidikan untuk memberikan dedikasi secara total ketika bekerja. Sebab, profesi guru, lanjut Herry, tidak hanya penting bagi kota Depok, tetapi juga bagi negeri ini.

Dia menambahkan, dengan adanya pakta integritas ini mampu menjadi warning seluruh ASN khususnya panitia PPDB untuk tidak melakukan Maladministras dengan demikian apakah fakta integritas ini hanya seremonial yang kumpul-kumpul para pejabat kota Depok dimana penekanan dari fakta integritas hanya berlaku untuk ASN saja sedangkan kejadian yang marak dengan siswa titipan akibat jual beli kesempatan diluar dari ASN berlaku ? .

Inilah dilema dan harus bagaimana Dinas Pendidikan kota Depok menyikapi permasalahan yang sedang hingar hingga ada banyak wali murid memaparkan kehawatiran anak merika tidak dapat sekolah di tempat yang telah di janjikan setelah sudah membayar sebanyak jumlah yang telah di sepakati oleh oknum yang hingga hari ini belum ada tindakan hukum yang mengapresiasi peristiwa pelanggaran Fakta Integritas yang di canangkan Walikta bersama Jajaran (Dj)

RESES DPRD WERTON “ WARGA MINTA DPRD BERANTAS NARKOBA “ kan kepada Bapak Werton, untuk memberikan sambutannya dan kemudian di lanjutkan kepada warga masyarakat untuk mengungkapkan perasaannya aau unek - uneknya, entah keluhan tentang Sekolah dan lain sebagainnya. “ Tambah Hery.

PANTER | Batam, Jumat (05/08/2016) Nampaknya, Narkoba telah lama menjadi hal yang meresahkan warga Kampung Aceh - Simpang Dam, Kelurahan Muka Kuning, Kota Batam. Hal ini terungkap pada saat di gelarnya Kegiatan Reses DPRD Batam Werton Panggabean, pada Hari Jum’at malam Sabtu / 5 Agustus 2016.

antasan Narkoba.

Saya mohon kepada Bapak Dewan, selain masalah air,masih ada lagi yang ingin sampaikan, yaitu masalah pemberantasan narkoba di Kamoung Aceh sini. Kalau memang akan diberantas yang serius, jangandiberantas ada lagi, diberatas ada Tidak perlu panjang lebar sambu- lagi. “ Kata Evi memohon. tan ini saya sampaikan. Silahkan kepada Bapak dan Ibu semuanya, kalau mau menyampaikan aspirasi, saya mendengarkan. Karena, Sebagai Wakil Rakyat, saya memang harus menampung Aspirasi warga. “ Ungkap Politisi Partai Gerindra, Terima kasih kami ucapkan kepada Werton.

Bapak Werton Panggabean yang telah hadir di Kampung kami dalam Ada tiga permasalahan Warga giat resesnya, dan terima kasih juga Simpang Dam setidaknya, yang kepada Masyarakat, yang juga telah langsung di sampaikan oleh warga sudi kiranya untuk hadir di Acara masyarakat kepada Bapak Dewan Reses DPRD ini. “ Ungkap Ketua Werton Panggabean. Masalah LPM Hery Marhat dalam sambutan- pemasangan air da listrik mennya. jadi tuntutan warga yang pertama.

Untuk selanjutnya, kami persilah- Masalah Cat Sekolah dan pember-

Khusus untuk pemberantasan narkoba di Kamoung Aceh sini, kalau memang warga masyarakat disini ok dan kompak, secara pribadi pun, saya sangat mendukung dan saya akan usahakan untuk berkoordinasi dengan para pihak terkait. “ Jawab Werton Panggabean. ( Ndoro ).

4 Aspirasi Anggota DPRD Kota Depok Siti Nurjanah dan DKP Kota Depok Gelar Sosialisasi Perda Terkait Sampah dengan “ Warga senang dengan kehadiran

Reses DPRD Erizal : “Dewan Senang dan Wargapun Senang “

PANTER | Batam, Jumat (5/8/2016) Ada cara tersendiri yang di lakukan oleh Anggota DPRD Batam, H. Erizal Kuray ST, dalam usaha untuk menyenangkan hati warga masyarakatnya dalam pelaksanaan Giat Resesnya. Dimana yang bersangkutan melakukan kegiatan tersebut dengan cara pembagian paket sembako.

Tanpa perantara, Erizal langsung membagikan sekitar 800 ( delapan ratus ) paket sembako dari tangan kasihnya kepada warga masyarakat yangterbagi dalam beberapa titik pembagian. Seperti di titik warga yang tinggal di sekitar di Pasar pagi Jodoh, pada Hari Kamis / 4 Agustus 2016.

Beberapa warga disana mengaku tidak hanya senang dalam masalah pembagian sembakonya saja, namun senang juga karena bisa

bertemu Wakil rakyatnya.

Sehingga mereka bisa menyampaikan langsung apa yang menjadi keluhannya, dan juga bisa memberikan masukan. “ Kami merasa tidak hanya saja senang dalam masalah pembagian sembakonya.

Namun kami juga merasa senang bisa bertemu dengan Bapak Dewannya. Jadi kita bisa ngomong apa saja. Semoga saja kami bisa bertemu lagi. “ Ungkap seorang Ibu rumah tangga warga setempat.

Selain di Rumah panjang Pasar pagi Jodoh, Anggota DPRD Erizal Kuray, yang juga terkenal sebagai seorang Pengusaha sukses di Batam, juga membagikan paket Sembakonya kepada warga masyarakat di Komplek Aku Tahu, Sungai Panas dan juga di Bandar Sri Mas serta di titik lain.

saya, begitu pula dengan saya. Saya juga merasa senang dan juga merasa bersyukur sekali bisa bertemu dengan mereka semua. Bisa berbagi dan juga bisa tertawa bersama, sambil mendengar apa yang menjadi aspirasi mereka. “ Kata Erizal.

Lain tanggapan warga masyarakat Pasar pagi dan Komplek Aku Tahu serta Bandar Sri Mas, lain juga tanggapan dan kesan warga masyarakat Kampung Belian, yang juga mendapat giliran pembagian sembako dari wakil rakyatnya Erizal Kuray, pada Hari Jum’ at / 5 Agustus 2016. “ Oh ya Dik, tadi memang ada pembagian sembako disini. Baru saja siap. Dan beliau baru saja pulang dari sini. Ibu juga kebagian sembakonya tadi. Semua senang. Kami

juga bangga, Bapak Dewan mau kesini.” Kata Seorang Ibu warga Belian yang mengaku bernama Kimah. ( Ndoro )

Sanggar Budaya Ayodya Pala Gelar Pamit Misi Budaya ke Yunani PANTER | Depok, Sanggar tari Ayodya Pala pada tanggal 18 Agustus hingga 14 September 2016 mendatang akan mengemban misi budaya dengan mempertunjukkan kebolehannya di Pulau Lefkas, Yunani. Sebelum berangkat dan memulai misi budayanya, Ayodya Pala menggelar pentas Pamit Misi Budaya di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB UI).

Di hadapan Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna, sekitar 250 penari memberikan pertunjukan tari dari beragam suku dan bangsa yang ada di Indonesia. Mulai dari sabang hingga ujung Merauke tampak apik dibawakan oleh murid-murid Ayodya Pala ini. Sedangkan nantinya yang akan berangkat ke Yunani ada sekitar 21 orang penari dan official.

Dalam sambutannya, Pradi Supriatna, memberikan apresiasi yang sangat besar atas penampilan yang

telah diberikan oleh seluruh penari mulai dari anak-anak sampai yang sudah remaja.

“Mereka ini sayang pada budaya bangsa sendiri. Begitu juga dukungan dari para orangtua yang sangat besar pada anak-anaknya, saya sangat salut sekali. Karena kalau bukan kita yang melestarikan budaya bangsa siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi,” terang Pradi, Minggu (7/8/2016).

Pradi juga berpesan kepada seluruh hadirin yang hadir untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya bang-

sa serta jangan sampai tergerus oleh budaya asing.

“Budaya asing bisa saja berkembang, namun kita jangan sampai meninggalkan akar budaya kita yang sesungguhnya,” kata Pradi.

Menurutnya pula, Ayodya Pala memiliki peran yang besar bagi Kota Depok dalam mewarisi kebudayaan bangsa.

Apalagi dengan misi budaya yang diemban mewakili Indonesia menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kota Depok.

“Kami ingin Ayodya Pala berkontribusi penting bagi perkembangan budaya nasional di Kota Depok,” ucapnya berpesan.

Terakhir, Ia mengajak kepada seluruh warga Depok untuk saling bahu membahu membangun Kota Depok menjadi kota yang luar biasa dengan berbasis kepada budaya sendiri. (dnd)

PANTER | Depok, Sosialisasi Perdan dan Upaya memberi pemahaman terkait sampah, Anggota DPRD Kota Depok Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Pancoran Mas (Panmas) Siti Nurjanah bekerjasama dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, menggelar kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 5 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah di Aula Kecamatan Panmas, Kamis (4/8/2016).

Anggota DPRD kota Depok Dapil Panmas, Siti Nurjanah yang saat itu hadir mengatakan, kegiatan ini bertujuan guna menyebarluaskan informasi serta memberi pemahaman kepada peserta yang terdiri dari Ketua RW, LPM dan masyarakat agar melakukan pemilahan sampah, dimulai dari rumah sendiri dan lingkungan sekitar.

“Untuk menangani jumlah sampah yang kian hari kian bertambah, kami perlu melibatkan peran serta masyarakat secara proporsional, efektif dan efisien. Sosialisasi akan terus kami lakukan guna mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah,” ujar Siti, usai kegiatan yang melibatkan kurang lebih 50 peserta.

Pengawasan dan peran serta Dinas terkait, lanjutnya, juga harus menjadi perhatian penting untuk mengoptimalkan pengamanan bagi pembuang sampah liar yang kerap

ditemui di beberapa daerah di Depok.

“Kurangnya kesadaran yang pada saat ini masyarakat masih belum merasa, kebersihan adalah tanggung jawab bersama, bukan Dinas saja,” tambahnya.

Kusumo selaku Kabid Pelayanan Kebersihan DKP Kota Depok, menjelaskan isi dari Perda serta mengajak peserta untuk ikut andil dalam mengelola sampah agar tidak menggunung di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Cipayung.

Masih banyak persoalan sampah yang terjadi di Kota Depok, seperti pemilahan sampah yang belum seluruhnya, sampah yang berada di saluran air atau irigasi dan adanya pasar kaget setiap hari minggu yang menimbulkan sampah baru.

“Masalahan ini tentunya harus didukung dan kesadaran peran serta masyarakat ikut mendorong terwujudnya lingkungan yang nyaman dan asri. Walau demikian, kami sedang kerja maraton agar persoalan sampah mendapatkan solusi terbaik,” tutur Kusumo.

Selain pemaparan, dilakukan juga kegiatan tanya jawab serta masukan dari peserta kepada anggota dewan dan dinas terkait. Diharapkan, dengan adanya sosialisasi ini, dapat mengubah kebiasaan tradisional dalam mengolah sampah menjadi kebiasaan yang tertata dengan baik.(Dndy)

Program BPMPD Wajo Tahun 2015/2016

Panter Wajo.Badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten wajo yang dipimpin Syamsul Bahri bahwa istansi yang dia bawahi,sudah melakukan program kerja sesuai visi misi Bapak Bupati wajo,1. Pilkades serentak 108 desa.2.Usaha bersama komunitas percontohan sulsel ada di kecamatan

bola dimana kelompok masyarakat membuat sabun,sampo dan sebagainya,program lain menjalin kerjasama dengan ke jaksaan .seperti jaksa masuk desa.

Adapun tujuan ,bagaimana membina desa agar tidak keluar dari aturan yang ada jadi kita rutin keluar ke desa.Kemudian program ekonomi masyarakat bernama Bumdes,badan usaha milik desa,kita bina perangkat desa, bendahara dan sekdes untuk penataan usaha keuangan,termasuk penetapan sitem pengelolaan keuangan berbasis aplikasi ,nanti secara bertahap kita latih sekdes dan bendahara desa,agar pak desa tidak kesulitan dalam perencanaan ,pelaporan,penganggaran,maupun pertanggung jawaban jelas Syamsul bahri pt-Arief Rahman-editor:mukhlis

Disperindag Kota Depok Sidak Makanan Berbau Pornografi PANTER | Depok, Disperindag Kota Depok merazia sejumlah supermarket dan minimarket terkait maraknya peredaran makanan ringan berbau pornografi, yaitu Bihun Kekinian yang disingkat Bikinian. Sidak dilaksanakan di sejumlah titik Supermarket yakni Daily Foodhall, Seven Eleven dan Indomaret.

“Setelah kami cek tidak ditemukan makanan ringan Bikinian,” ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok, Agus Suherman kemarin.

Agus mengatakan bahwa produk ini kemasannya sudah meresahkan orangtua melalui gambar bikini dan ditambah lagi ada slogan vulgar. Pengawasan makanan seperti ini akan terus dilakukan oleh pihak Disperindag.

“Untuk sementara makanan snack bikinian tidak ditemukan di Depok,” Berdasarkan pantauan tim dari Disperindag mengecek langsung bagian tempat makanan ringan dijual.

Informasinya snack itu dijual bebas melalui sosial media seperti ins-

tagram. Meski demikian pihaknya terus melakukan pengawasan ke sejumlah supermarket dan minimarket yang ada di Depok.

Sementara itu, Kepala Toko Daily Foodhall D’mall, Dedi Kusnadi mengatakan pihaknya tidak menjual snack Bikinian yang sedang ramai diperbincangkan.

“Di sini nggak jual itu, bisa dicek langsung. Customer pun tidak ada yang mencari atau menanyakan ke pegawai kami,” tuturnya. (Rysko/ Ed: Siti Rahma – Diskominfo)

Pupuk Gratis Dari PT Super Tani Diserbu Warga

Panter Wajo.Ribuan warga penuhi lapangan boriko siwa kecamatan pitumpanua dalam rangka Hut RI Ke-71 yang disponsori oleh PT.Super tani Indonesia,dihibur artis ibukota jakarta Duo Bahar,sekaligus penarikan door prize bagi warga yang datang di acara gebyar super tani,dengan hadiah menarik motor matic dan beragam hadiah hiburan lainnya,salah satu warga bernama haeruddin yang berprofesi sebagai petani pada pantau terkini.com,yang mendapat pupuk gratis bahwa saya tidak kenal ini siapa Andi Unru Mario,dan bagaimana produk super tani ini saya juga belum mengetahui manfaatnya makanya saya mau coba jawabnya

haeruddin,saat Andi Unru Mario yang di konfirmasi usai makan siang dilokasi tenda acara,bahwa super tani ini sudah ada 14 tahun silam mulai dari industri ke CV sampai PT,pada tahun 2009 kita dapat penghargaan dan selalu bersinergi dengan pemerinta,dan kegiatan gebyar seperti ini atau pemberian pupuk gratis sering kita lakukan bukan Cuma di wajo.

Lebih lanjut andi mario menjelaskan,kita ada produk baru dari an organik ke organik itonansi dan ijin uda keluar, bukan lagi skala nasional ini nanti bisa di eksport,mudah-mudahan masyarakat wajo berbangga karena selama 21 tahun mengabdi di TNI saya tidak pernah tugas di wajo,alhamdulillah 2014 saya dipercayakan pandam VII Wirabuana kerjasama dengan pandam dengan pemerintah provinsi bagian ketahanan pangan, itu adalah saya ketua sosialisasi ketahanan pangan, dan 24 kabupaten itu kami sosialisasikan, kemungkinan warga tadi belum mengetahui ,jadi saya berharap semua menilai positif,daerah lain saya juga berkontribusi berikan pupuk gratis dan ini bukan barang baru,saya pensiun dini dari kemeliteran untuk menyumbangkan karyaku untuk negeriku jelas.A.Unru Mario.(PPWI WAJO)Editor:Mukhlis

Rehabilitasi Kantor Desa Leweng Sesuai Aturan

Kilas Daerah 5 Pelepasan Kontingen Jamnas X 2016 Kwarcab Wajo Di Halaman Kantor Bupati

Panter | Wajo.Jambore nasional ke X di cibubur,khusus pramuka penggalang kwarcab wajo dilepas oleh wakil bupati wajo DR.H.A.Syahri Kube Dauda,SE,MM di halaman kantor Bupati wajo pada hari jumat 05/08/2016,hadir kepala dinas pendidikan kabupaten wajo Drs. H. Jasman Juanda,M.Si dan Pembina pramuka cabang wajo,Wakil bupati wajo DR.H.A.Syahril Kube Dauda,SE,MM pada arahannya saat melepas kontingen jambore nasional ke x bahwa situasi dan kondisi bangsa yang tercinta inisedang mengalami ujian berat,dengan berbagai kejadian seperti masalah kemasyarkatan,bencana alam, satu persatu muncul ke permukaan,misalnya gempa bumi,banjir,kekeringan yang membutuhkan kepedulian dan perhatian kita semua,oleh karena itu saya berpendapat bahwa gerakan

pramuka dan seluruh warga masyarakat mestinya ikut berpartisipasi setelah memberikan kontribusi yang positif dalam menyelesaikan masalah disekitar masing-masing, Saya berpesan kepada peserta jambore agar tampilkan bahwa pramuka wajo memiliki kepribadian yang kuat,memiliki karakter yang kuat,karakter indonesia,semua harus menampilkan memiliki jiwa dalam berbangsa,tunjukkan jati diri karakter, jiwa profesional sebagai pramuka indonesia,tunjukkan kekayaan budaya dan disajikan dalam sebuah pertunjukan seni budaya,yang bisa menunjukkan nilai-nilai kepribadian kita,nilai-nilai sikap dan prilaku masyarakat wajo,saya yakin adik-adik pramuka wajo tidak kalah dengan pramuka lain yang ada di indonesia,ucap.H.A.Syahril Kube Dauda.(pt-Arief Rahman/editor:mukhlis)

Rutan Sengkang Gelar Porseni Dalam Rangka Hut RI Ke 71 Bersama Warga Binaannya

Panter ,Wajo.Kantor Desa Leweng tahun ini kembali direhab karena meman sudah mengalami kerusakan berat selama dibangun belum mendapatkan renovasi baru pada tahun 2016 ini terlaksana pembangunannya,kepala desa leweng A.Ratulangi yang di konfirmasi terkait rehab kantor desa leweng,menuturkan bahwa rehab kantor kami menelang bi-

aya dari ADD Rp.17.000.000,(Tujuh belas juta rupiah)dengan peruntukan,pagar,peng ecatan,struktur kantor desa,perbaikan pintu wc,plafon,dengan pondasi pagar itulah anggaran transparan kami pada kantor desa untuk diketahui,ini bisa dilihat ada papan proyeknya di luar jelas ,A.Ratulangi Pt-Arief R ahman - Editor:mukhlis

Wakil Bupati Wajo Buka Pekan Olaraga Seni Dan Budaya Tradisional Di Desa Wecudai

Panter Wajo.Momen perayaan hari ulang tahun RI ke 71 ,Rutan sengkang tidak ketinggalan dalam merayakannya yang meman sudah menjadi program tahunan di rutang sengkang yang berada di wilayah desa lempa kecamatan pammana.Kepala Rutan Sengkang A.Anjar pada pantau terkini.com ,pada jumat kemarin 5 agustus kita buka porseni dimana yang ikut pegawai itu sendiri,kedua darma Panter Wajo.Peringati hari kemerdekaan RI Ke 71,Pemerintah dan masyarakat desa wecudai bekerjasama dengan DPD KNPI Kabupaten wajo,menggelar pekan olaraga seni dan budaya tradisional pada hari kamis 04/08/2016 di desa wecudai kecamatan pammana yang akan berlangsung satu(1) mingu,mungkin ini yang pertama desa yang melestarikan seni olaraga dan budaya tradisional di kab. wajo,hadir wakil bupati wajo H.A.Syahrial makkuradde,anggota dprd wajo,camat pammana,danramil pammana,kapolsek pammana,ketua KNPI Wajo A.Fahkrijal dan kadisporabudpar A.Darmawangsah.Para tamu undangan dibuat terlena dengan penampilan lagu dan tari dari anak dara wecudai pada acara pembukaan yang sekaligus dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Wajo.

wanita,ketiga warga binaan,tujuan utama adalah silaturahmi antara pegawai,darma wanita dan warga binaan,adapun cabang olaraga dan seni ,bola volly,takraw,tenis meja,catur dll pada acara puncak hut RI nanti Kita akan bagikan hadiahnya sesuai kejuaraan masingmasing ,jelas A.Anjar(pt-Arief Rahman/ editor:mukhlis)

ragam permainan olaraga tradisional yang akan dilombakan seperti ,majeka(engran) mabinta(lompat tali)mammini(permainan karet gelang,makurung-kurung(permainan tebak-tebakan dengan suara ayam)atraksi kuda ,maggasing,kelereng,permainan tempurung kelapa,bahkan wakil Bupati wajo sempat ikut bermain lompat tali dan engran bersama camat pammana dan disporabudpar , walau sempat jatuh karena belum mahir , namun tetap semangat ikut membaur dengan peserta menikmati permainan tempo dulu .Ketua KNPI Wajo yang merupakan salah satu sponsor kepada media ini saya sangat mengapresiasi acara seperti ini karena tujuannya melestarikan budaya tradisional yang ada di wajo mungkin kita jarang lagi menemukan permainan seperti ini yang ditelan jaman modern,mudah-mudahan ini bisa terus dilestarikan kedepannya,ucap Dalam simulasi, panitia menampilkan be- A.Fahkrijal.(pt-mukhlis)

6 Fokus Daerah

Dinas Perhubungan komunikasi Dan Informatika Akan Dipisah Jadi Dua Dinas

Panter Wajo.Dinas perhubungan dan Informatikan paparkan programnya pada tahun tahun 2016 yaitu verifikasi dinas perhubungan komunikasi dan informatika untuk kelembagaan, dimana dinas perhubungan mendapat verifikasi tipe a,kemudian komunikasi dan informatika juga berdiri sendiri dengan tipe b, Dinas perhubungan A.Junaidi yang ditemui langsung panter wajo, bahwa program khusus dinas perhubungan tahun ini yang pertama ,1.Optimalisasi penggunaan terminal yang ada di kabupaten wajo’ perlu di ketahui

khalayak terminal kita itu tipe c ,inilah yang akan kita optimalkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi bapak bupati wajo untuk program unggulannya dimana dinas perhubungan menyiapkan sarana dan prasarana ,yaitu sarana penumpang untuk peningkatan kualitasnya,sementara tahun 2016 ini kita sudah mulai pembangunan gedung dan kantor regional di belakang kantor dinas perhubungan dengan anggaran kurang lebih 10 milyar ,kemudian program ke dua(20 marka jalan dan rambu jalan nasional dan provinsi serta jalan kabupaten,terkhusus jalan kabupaten kita gunakan anggaran APBD Kabupaten wajo ,sedangkan provinsi dan nasional anggrannya provinsi dan nasional,kemudian program ketiga (3),Bus Gratis untuk siswa sudah ada 2 yang aktif ,kita masih menunggu bantuan dari kementerian perhubungan untuk menambah, bus mudah-mudahan tercapai,program ke empat(4) dan ini yyang terkhir, evaluasi pemerintah pusat terkait tranportasi di wajo itu akhir juli kemarin ,tim wahana tata nugraha berkunjung untuk menilai tertib berlalu lintas di kabuapeten wajo,kita berharap tahun 2016 kita mendapat penghargaan wahana tata nugraha.dan sedikit saya tambahkan kantor dinas perhubungan akan kita bangun pada tahun 2017 jelasnya A.Junaidi(pt-arief rahman)editor:mukhlis

Program BPMPD Wajo Tahun 2015/2016

Panter Wajo.Badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten wajo yang dipimpin Syamsul Bahri bahwa istansi yang dia bawahi,sudah melakukan program kerja sesuai visi misi Bapak Bupati wajo,1. Pilkades serentak 108 desa.2.Usaha bersama komunitas percontohan sulsel ada di kecamatan bola dimana kelompok masyarakat membuat sabun,sampo dan sebagainya,program lain menjalin kerjasama dengan ke jaksaan .seperti jaksa masuk desa.

Adapun tujuan ,bagaimana membina desa

agar tidak keluar dari aturan yang ada jadi kita rutin keluar ke desa.Kemudian program ekonomi masyarakat bernama Bumdes,badan usaha milik desa,kita bina perangkat desa, bendahara dan sekdes untuk penataan usaha keuangan,termasuk penetapan sitem pengelolaan keuangan berbasis aplikasi ,nanti secara bertahap kita latih sekdes dan bendahara desa,agar pak desa tidak kesulitan dalam perencanaan ,pelaporan,penganggaran,maupun pertanggung jawaban jelas Syamsul bahri pt-Arief Rahman-editor:mukhlis

KA RUTAN BATAM DAVID “ CO OPERATIVE DAMPINGI ANGGOTA DATANG KE POLSEK “ PANTER | Batam , (05/08/2015) Kejadian apapun yang terjadi pada Anggota atau bawahannya, sebagai seorang Pimpinan atau atasan, yang bersangkutan tetap harus berusaha untuk bisa selalu mendampinginya. Begitu lah hal ini di ungkapkan oleh Kepala Rutan Kelas II A Batam, David Gultom A.Md. IP, SH. MH, sebagai salah satu prinsip kerjanya dan sebagai bentuk perhatian serta tanggung jawab yang tinggi terhadap Anggotanya.

Termasuk saat kejadian 3 ( tiga ) Anggotanya di panggil Pihak Polsek Sagulung, terkait kematian salah seorang Warga Binaannya An. Mendiang Budianto. Sebagai Atasan mereka, David selaku Kepala Rutan, mengantar dan mendampingi Anggotanya ke Polsek Sagulung. Secara berombongan dalam dua mobil, Kepala Rutan David berangkat dari Rutan langsung menuju Polsek, Pada Hari Jum’at / 5 Juli 2016. “ Mohon maaf Pak Polisi, selaku Kepala

Rutan, saya datang dan mendampingi Anggota saya, memenuhi panggilan Polsek Sagulung ini. Apakah hanya mereka saja yang harus berada di Ruang Pemeriksan atau harus dengn saya, saya siap dan saya kooperatif saja. “ Terang Kepala Rutan, David kepada Pihak Polsek Sagulung, dan kemudian memperkenalkan satu persatu siapa - siapa saja Anggotanya yang datang. “ OK Pak, dua saja dulu kami mintai keterangan. Bapak Dn dan Ibu Ds. “ Jawab Pihak Polsek Sagulung di Ruang Unit II. Sesaat kemudian, Baik Kepala Rutan David maupun dua Anggotanya ywng lain berinisial Br dan Imr, keluar dari Ruang Unit II. Dengan mimik tenang keluar dari Ruangan tersebut, Kepala Rutan David menjawab dan menanggapi Konfirmasi Pewarta Sijori Kepri, terkait kronologis kejadian dari kematian Warga Binaannya dan juga kedatangaannya ke Polsek Sagulung bersama empat orang Anggotanya.

Saya datang ke Polsek ini, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengantar dan juga mendampingi Anggota saya yang di panggil Pihak Polsek. Terkait kematian Warga Binaan An. Mendiang Budianto, yang meninggal karena sakit, selaku Kepala Rutan, saya sudah lakukan apapun secara Prosedural. Begitu juga dengan Anggota saya. Sudah lakukan apapun semaksimal mungkin. Dan Allah berkehendak lain.” Tegas Kepala Rutan David. “ Anggota saya di panggil Polsek,ya tentunya saya ko operatif lah. Saya datang.

Itu saja. Untuk keterangan yang lain, nanti tunggu oerkembangan lah.Saya tidak mau berkomentar lain. Yang jelas, saya dan Anggota saya di Rutan, selalu berusaha untuk bisa bekerja sebaik mungkin dan semaksimal mungkin serta se prosedural mungkin. “ Terang David sambil menuju Masjid Polsek Sagulung untuk menunaikan Ibadah Sholat Jum’ at. ( Ndoro ).

Direktur SDR Laporkan M. Adil Anggota DPR Riau ke Kajagung Terkait Dana Aspirasi Politik

PANTER | Selatpanjang – Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto melaporkan H. M. Adil anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Propinsi Riau dari Daerah Pemilihan (Dapil) Selatpanjang- Bengkalis ke Kejaksaan Agung (Kejagung). “Senin (1/8/16) lalu, kami sudah resmi laporkan ke Kejagung dan diterima oleh Ibu Retna KR dari Pusat Penerangan Hukum.

Merasa penyelidikan yang dilakukan penyidik

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mandeg, “dugaan korupsi dana aspirasi” mantan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang kini menjadi anggota DPRD Riau dari Partai Hanura, Muhammad Adil akhirnya dilaporkan ke pihak Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dalam siaran persnya, Direktur SDR ini sangat menyayangkan kinerja para penyidik Kejati Riau dalam mengusut kasus dugaan korupsi dana aspirasi juga mantan anggota DPRD Kepulauan Meranti, M Adil. Pasalnya, pihaknya sudah melaporkan kasus tersebut lebih dari satu tahun lalu.

Kejati Riau sendiri, menurut dia, sudah melakukan proses penyelidikan kasus ini berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-02/N.4/ Fd.1/04/2015 tanggal 07 April 2015, yang ditandatangangi Kepala Kejati (Kajati) Riau, Setia Untung Arimuladi. Ternyata kami tunggu kasusnya jalan ditempat saja alias tidak ada ditindaklanjuti oleh mantan Kejati Riau yang lama Setia Untung Arimulyadi kini menjabat Kejati propinsi Jawa Barat.

Kronologisnya Pada 12 Februari 2013, Ketua Yayasan Pendidikan Bangun Negeri Budiman yang beralamat di Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti telah menandatangani surat bernomor 418/YPBN-KM/P2/ II/2013,tujukan kepada bupati Kabupaten Kepulauan Meranti dengan cc Kepala Dispenda.

“Dia (Budiman) mengaku telah menerima dana aspirasi yang bersumber dari Dana Bantuan Langsung Hibah Bagian Kesra Pemerintah Kabupaten Meranti sebesar sekitar Rp 500 juta. Dana aspirasi tersebut diketahui merupakan dana aspirasi dari anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti bernama Muhammad Adil,” paparnya.

Namun, imbuh Hari, Budiman mengaku tidak

menggunakan dana Rp 500 juta tersebut untuk kepentingan kegiatan yayasan atau kepentingan kegiatan STKIP Kusuma Negara Kelas Selatpanjang. Dana aspirasi tersebut diketahui dicairkan melalui Bank Riau-Kepri Cabang Selatpanjang secara bertahap, yakni dua tahap penarikan.

Semula, pengurus Yayasan Bangun Negeri Kepulauan Meranti dan Pengelola STKIP Kusuma Negara Kelas Selatpanjang berpendapat bahwa bantuan tersebut akan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana (red. gedung) yang memang sedang dibutuhkan.

Anehnya, setelah penarikan, dana tersebut diminta seluruhnya oleh Muhammad Adil agar diserahkan sepenuhnya, yaitu melalui Bendahara Yayasan atas nama Muhammad Yasir. Kala itu, Muhammad Adil memberikan alasan kepada Pengurus STKIP Kusuma Negara bahwa dana tersebut digunakan untuk kegiatan aspirasi lainnya, di luar (seperti mushalla, lembaga, dan lainnya),” ungkap Hari,dilansir dari Riauterkini.

Astagafirullah ya Allah SWT berikanlah Laknat dan kutukan ,hukuman berat kepada oknum anggota dewan tersebut amin. (40 orang baca terkabul) Karena merasa tidak menggunakan Dana Aspirasi tersebut, lanjut Hari, maka Pengelola STKIP Kusuma Negara Kelas Selatpanjang merasa perlu memberikan klarifikasi. Surat klarifikasi tersebut ditandatangani di Selatpanjang pada 8 Februari 2013 dengan pihak yang membuat pernyataan bernama Budiman, Muhammad Khozin, Riky Heriyansyah, dan Rezkia Dora.

Kemudian, pada 14 Februari 2014, Nurdin sebagai Ketua DKM Mesjid Babussalam sebagai pihak kedua menandatangani telah menerima dana bantuan belanja hibah/ bantuan sosial dari Pemerintah

Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp 185 juta untuk digunakan pembangunan masjid.

Tetapi dana yang diterima dari anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil hanya sebesar Rp 50 juta.

“Pertanyaannya kemudian kemana dana Rp 500 juta yang semestinya diberikan ke Yayasan Bangun Negeri Kepulauan Meranti dan STKIP Kusuma Negara Kelas Selatpanjang serta sisa dana sebesar Rp 135 juta yang akan digunakan untuk membangun masjid?” kata Hari lagi balik bertanya.

Ditempat terpisah Wan Abdullah cu Rosyid mengatakan dengan tegas kami meminta kepada Kepala Kejaksaan Agung, kasus-kasu korupsi yang mandek alias jalan ditempat penanganan oleh Kejati (Kejaksaan Tinggi) ataupun Kejari (Kejaksaan Negeri) segera ambil alih kasus tersebut serta segera ditindak lanjuti.

Menghindari meng ATM kan (red. dana siluman) pelaku calon koruptor oleh oknum Jaksa nakal.

Kedua oknum Jaksa berdinas di daerah pelit memberikan upeti/saweran kepada kami (red.saya) segera mutasikan. ketiga oknum Kejati dan Kejari yang mempetieskan kasus dugaan korupsi didaerah segera nonjobkan.

Pemberantasan korupsi tugas pokok cabinet kerja pemerintah Presiden Joko widodo dengan wakil Presiden Jusuf Kalla. Keempat jangan lupa tuh bang H. M. Adil bagi-bagilah dana aspirasi tersebut, ini akibat Mansur alias makan surang/sendiri, ketus Ajisutisyoso Pengamat Korupsi Riau.(didi Ronaldo) Sumber http://www.pewarta-indonesia. com/berita/hukum/direktur-sdr-laporkan-m-adilanggota-dpr-riau-kajagung-terkait-dana-aspirasipolitik (KOPI) www.pewarta-indonesia.com

Rapat Kordinasi Persiapan SMA 1 Sebagai Sekolah Rujukan Di Wajo

Panter Wajo.Rapat kordinasi persiapan pelaksanaan sma rujukan dalam hal ini sma 1 sengkang yang dipilih oleh direktorat pendidikan sma ,berlangsung di ruangan guru sma 1 sengkang pada hari selasa 08/08/2016,yang di pimpin langsung oleh kepala sma 1 sengkang A.PAGE,juga dihadir i panitia sma rujukan,rapat ini sebagai kegiatan pertama mengawali sma rujukan untuk mengkomunikasikan apaapa yang akan dilaksanakan oleh para panitia sma rujukan,karena program ini akan jalan mulai hari rapat kordinasi pada Agustus ini dan berakhir pada awal bu-

lan Desember 2016.dengan biaya buatan sesuatu yang baru,sifatnya Rp.230.000.000(dua ratus tiga pu- hanya bentuk sosialisasi seminar luh juta rupiah). dan pemeliharaan itu sebagai langkah tahap pertama ,karena sekolah Dalam rapat kordinasi panitia su- kita menjadi sekolah sma rujukan dah memasukkan rencana aksinya dirancang kurang lebih tiga(3) serta proposalnya dan diberikan tahun,sehingga pada tahap perlangsung petunjuk teknisnya oleh tama rujukan rintisan yang kegkepala sekolah sma 1 sengkang iatannya banyak sosialisasi pada A.PAGE,supaya rencana aksi dan teman guru,kepada siswa,pada proposal sudah memenuhi kreteria orang tua siswa dan bahkan kepada di tambah panitia sudah memegang sma imbas,dalam rapat kordinasi eksampelnya yang tertera sebagai kita rapatkan sma mana yang kita petunjuk kegiatan.A.PAGE ,pada tunjuk sebagai sekolah imbas dan rapat kordinasi menegaskan bah- kalau sudah ditentukan ,kemudian wa kegiatan sma rujukan dilarang di komunikasikan dengan sekolah pengadaan barang,dilarang pem- tersebut,ungkap A.PAGE.pt-mukhlis

Delapan Fraksi Sampaikan Pandangan Terkait Integritas Sistem Pemerintahan

PANTER | Depok, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar Rapat Paripurna masa sidang III tahun sidang 20152016 dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Kota Depok tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta jawaban Walikota Depok terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi di Ruang Sidang DPRD Depok, Kota Kembang, Senin (8/8/2016).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Depok

Hendrik Tangke Allo, yang juga dihadiri oleh Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna, Kepala OPD dan Forkopimda Kota Depok, serta 41 anggota DPRD Kota Depok.

Sebanyak delapan fraksi menyampaikan pandangannya terhadap Raperda Kota Depok untuk tahun selanjutnya. Pada kesempatan itu, masing-masing fraksi memiliki pandangan yang sama, diantaranya terkait dengan harapan guna meningkatkan integritas sistem manajemen Pemerintahan dalam melayani masyarakat.

“Sejauh ini memang sistem Pemerintahan sudah mulai baik, namun tidak ada salahnya jika kami berharap untuk kedepannya sistem Pemerintahan akan lebih baik dan selalu melakukan perbaikan secara terus menerus,” ujar Agustin Simanjuntak selaku perwakilan dari fraksi PDIP. Terakhir, seluruh perwakilan fraksi mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Depok yang selama ini telah memajukan Kota Depok dan mewujudkan Kota ini menjadi lebih sejahtera. (Meida/Indri/ Ed: Siti Rahma – Diskominfo)

Daerah 7 Ini Pentingnya Seni dan Budaya bagi Pradi

PANTER | Depok,Dewasa ini perkembangan kemajuan teknologi yang semakin modern acap kali memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan karakter dalam diri anak. Tidak dapat dipungkiri arus transformasi yang semakin cepat serasa dunia dalam genggaman.

Kemajuan zaman serta teknologi yang terus terbarukan membuat banyak orang sedikit melupakan akan keragaman kesenian dan kebudayaan yang Indonesia miliki.

Untuk dibutuhkan adanya keseimbangan akan dua hal tersebut, sehingga dapat berjalan seirama menjadikan satu keterpaduan.

“Saya melihat penting sekali mengembangkan kemampuan seni dan budaya mulai dari usia anakanak. Karena ketika besar nanti mereka akan mulai merasakan dampak yang bisa didapat,” kata Wakil Walikota Depok, Pradi Su-

priatna, usai menyaksikan pertunjukan Sanggar Tari Ayodya Pala, baru-baru ini, di Kampus FIB UI, Depok.

Menurutnya, dengan seni dan budaya anak-anak akan diajarkan mengenai interaksi, tenggang rasa, toleransi, serta banyak hal positif lainnya. Mereka juga umumnya akan semakin mampu untuk hidup mandiri, dan tak kalah pentingnya dengan mengasah kemampuan seni dan budaya ini akan sangat berpengaruh terhadap kecerdasan sang anak.

“Saya merasakan sendiri dampaknya pada anak-anak saya yang sudah sejak dari TK sampai sekarang kuliah masih berkecimpung di dunia seni tari, banyak sekali efek-efek positif yang mereka dapat, seperti mengajarkan kolektif kolega, mengajarkan kebersamaan, serta keberagaman. Dan itu terbawa sampai mereka sudah besar seperti sekarang,” kata Bapak yang memiliki putri kembar ini.

Kedepannya, pihaknya berjanji melalui Dinas terkait yang ada di Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk terus mendorong peningkatan pertumbuhan dan kualitas seni dan budaya di Kota Depok.

“Doakan saja kami kelak bisa memfasilitasi dengan infrastruktur seni dan budaya yang memadai,” tutupnya. (Nurul Hasanah/Ed: Siti Rahma – Diskominfo)

Wakil Walikota Depok: Pengawasan Terhadap Produk Online Harus Diperketat

PANTER | Depok, Teknologi yang semakin canggih membuat produk yang beredar di online shop sulit diawasi, sebab siapa pun dapat menjajakan dagangannya tanpa harus mengurus ijin terlebih dahulu. Contohnya saja Bihun Kekinian (Bikini) yang akhir-akhir ini marak diberitakan, disinyalir kemasan dari produk tersebut berbau pornografi.

Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna mengaku prihatin dengan adanya ‘Bikini’ yang ternyata diproduksi di wilayah Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan.

“Jelas ini pukulan telak buat kami, kok bisa ada di wilayah Depok, ini luput dari perhatian,” ujar Pradi saat ditemui di Balaikota, Selasa (9/8/2016).

Ia mengatakan, ketika sebuah produk beredar tidak secara umum melainkan secara online, membuat luput pengawasan. Untuk itu, dirinya mengimbau kepada dinas terkait agar dapat melakukan pengawasan lebih ketat terhadap produk yang dijajakan secara online.

“Ketika ramai baru sadar bahwa itu ada di wilayah kita. Kami ingatkan dinas terkait untuk mengawasi produkproduk lain selain itu. Kedepan, pembinaan dan pengawasan terhadap home industry dan UMKM ini harus rutin dilakukan,” tambahnya.

Selain itu, Pradi juga akan meminta kelurahan dan kecamatan untuk menginventarisir kegiatan-kegiatan industri yang dilakukan oleh masyarakat. Termasuk melibatkan masyarakat dalam hal pengawasan.

“Saat ini berbelanja lewat online sedang menjadi trend, kalau ada produk yang sejenis dan bisa dikonsumsi langsung tolong sampaikan ke kami,” ungkapnya.

Sebelumnya, pabrik makanan ringan bihun kekinian di Sawangan Depok digerebek oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandung. Penggerebekan dilakukan di sebuah rumah mewah yang berada di Sawangan Depok.

Rumah mewah itu merupakan pabrik makanan ringan dengan nama bihun kekinian (bikini) yang saat ini menjadi kontroversi. BPOM didampingi oleh Unit Reskrim Polresta Depok dalam melakukan penyelidikan.

Di rumah mewah di Jalan Masjid Sawangan, pembuatan makanan ini dilakukan di lantai tiga. Pembuatnya berinisial TW (19) seorang mahasiswi yang dibantu beberapa temannya. (Vidyanita/ Ed: Siti Rahma – Diskominfo)

8 Gelar Depok Pentingnya Vaksin Meningitis bagi Calon Perpustakaan Umum Kota Jemaah Haji Depok Targetkan Penambahan 5000 Buku

PANTER | Depok, Setiap Jemaah Calon Haji (JCH) wajib memperoleh vaksinasi meningitis sebelum berangkat haji. Mengingat saat melakukan ibadah tersebut, JCH akan bertemu dengan jemaah lain asal negara yang berbeda. Sehingga nantinya tidak tersebar bakteri yang disebabkan bakteri Nisseria Meningitidis.

“Vaksin ini wajib untuk dilaku-

kan oleh seluruh jemaah haji agar nantinya dapat terbebas dari tersebarnya penyakit yang dibawa oleh jemaah lain,” tutur Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Agus Gojali saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (5/8/2016).

Meningitis merupakan penyakit radang otak yang disebabkan mas-

uknya bakteri Nisseria Meningitidis melalui udara. Selain mencegah seseorang menjadi pembawa (carrier) vaksinasi dimaksudkan menghilangkan bakteri dari tubuh asalkan imunitas dalam keadaan baik.

Dalam hal ini, negara pembawa meningitis yaitu beberapa negara di Afrika, Amerika Utara, Amerika Latin, dan Selandia Baru.

Negara tersebut adalah endemis meningitis meningokokus.

Agus mengingatkan kepada seluruh JCH asal Depok untuk melakukan vaksin meningitis agar tidak tertular saat melakukan ibadah haji. Pasalnya, selama berhaji kemungkinan terjadi kontak atau perpindahan bakteri lewat air liur atau udara dengan carrier meningitis.

“Vaksin ini diwajibkan untuk dilakukan, jika tidak maka calon jemaah tidak akan diperbolehkan melanjutkan ibadah haji,” tutupnya seraya berpesan. (Indri/ Ed:

Disperindag Kota Depok Sidak Makanan Berbau Pornografi

PANTER | Depok, Disperindag Kota Depok merazia sejumlah supermarket dan minimarket terkait maraknya peredaran makanan ringan berbau pornografi, yaitu Bihun Kekinian yang disingkat Bikinian. Sidak dilaksanakan di

sejumlah titik Supermarket yakni Daily Foodhall, Seven Eleven dan Indomaret.

“Setelah kami cek tidak ditemukan makanan ringan Bikinian,” ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok, Agus

Suherman kemarin.

Agus mengatakan bahwa produk ini kemasannya sudah meresahkan orangtua melalui gambar bikini dan ditambah lagi ada slogan vulgar. Pengawasan makanan seperti ini akan terus dilakukan oleh pihak Disperindag.

“Untuk sementara makanan snack bikinian tidak ditemukan di Depok,” Berdasarkan pantauan tim dari Disperindag mengecek langsung bagian tempat makanan ringan dijual.

Informasinya snack itu dijual bebas melalui sosial media seperti instagram. Meski demikian pihaknya terus melakukan pengawasan ke sejumlah supermarket dan minimarket yang ada di Depok.

Sementara itu, Kepala Toko Daily Foodhall D’mall, Dedi Kusnadi mengatakan pihaknya tidak menjual snack Bikinian yang sedang ramai diperbincangkan.

“Di sini nggak jual itu, bisa dicek langsung. Customer pun tidak ada yang mencari atau menanyakan ke pegawai kami,” tuturnya. (Rysko/ Ed: Siti Rahma – Diskominfo)

Himpaudi Kota Depok Gelar Diklat Dasar Bagi Guru PAUD

Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) berikan pelatihan dasar bagi para guru PAUD. Diklat ini diikuti oleh sekitar 125 peserta yang berasal dari guru-guru PAUD yang tersebar di 11 Kecamatan seKota Depok mulai dari 8 hingga 12 Agustus 2016.

Ketua Himpaudi Kota Depok, Romzah Syaputra mengatakan bahwa kegiatan yang diadakan di Aula Perpustakaan Umum Kota Depok

tersebut bertujuan guna meningkatkan mutu pendidik PAUD. “Kami ingin selain meningkatkan mutu para tenaga pendidik PAUD juga agar ada peningkatan kualitas guru PAUD,” ucapnya, Senin (8/8/2016).

Ia menambahkan para guru PAUD yang mendapat materi dari Direktorat GTK PAUD Kemendikbud, Himpaudi Jawa Barat, serta para pakar pendidikan PAUD di Kota Depok ini di akhir Diklat akan diberikan tugas akhir sebagai syarat mendapatkan sertifikat Diklat Dasar dari Himpaudi Kota Depok.

“Di akhir pertemuan pada tanggal 12 Agustus 2016 mendatang, para peserta akan kami berikan semacam tugas akhir atau tugas mandiri para guru PAUD. Nantinya, ini akan menjadi salah satu syarat kelulusan peserta Diklat,” ujarnya.

Sementara itu, Bunda PAUD Kota Depok, Elly Farida, saat membuka

acara mengungkapkan Diklat Himpaudi sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap program Depok Kota Layak Anak.

“Apa yang Himpaudi laksanakan hari ini tentunya sebagai salah satu bentuk perhatian dan dukungan terhadap salah satu program Kota Depok guna mewujudkan kota yang layak anak,” katanya.

Ketua TP PKK Kota Depok ini juga mengungkapkan bahwa dalam setiap program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok butuh dukungan dan peran dari berbagai pihak.

“Pembangunan itu khususnya membangun akhlak dan mental sedari dini dan butuh peran dari banyak pihak, tidak hanya tugas Pemerintah saja tapi juga dari lembaga guru maupun wali murid lainnya,” tutupnya. (Nurul Hasanah/ Ed: Siti Rahma – Diskominfo)

PANTER | Depok, Mengingat saat ini di Perpustakaan Umum Kota Depok sudah memiliki 22 ribu buku dari 19 ribu judul buku, kini Perpustakaan Kota Depok menargetkan 5000 buku di tahun 2016.

Hal itu mengacu guna meningkatkan minat baca masyarakat Depok khususnya.

“Di Perpustakaan ini baru ada penambahan 400 buku yang terhitung sejak bulan Maret hingga Juni lalu,” ungkap Kepala Seksi Perpustakaan Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Depok, Ima Halima.

Ima menambahkan bahwa adanya pengadaan buku itu tidak hanya berasal dari APBD melainkan adanya sumbangan dari masyarakat dan perusahaan yang mendukung.

“Setiap buku yang disumbangkan pun akan kami pilah kembali, seperti sampul dan isinya yang sesuai

dengan persyaratan,” paparnya Terutama, lanjutnya, dalam bukubuku anak pun perlu diperhatikan dari setiap kontennya agar tidak ada yang menyimpang.

Selain itu, Ia menuturkan, Perpustakaan juga adakan kotak saran untuk segala informasi yang terkait mengenai buku-buku yang diinginkan masyarakat, mulai dari buku yang baru terbit, buku pendidikan, buku best seller, dan buku lainnya.

“Sehingga masyarakat dapat menikmati buku-buku dan dapat menggali ilmu dari membaca buku yang kami sediakan,” ujarnya.

Terakhir, dirinya berharap agar Perpustakaan Umum Kota Depok akan terus meningkatkan fasilitas dan mewujudkan keinginan masyarakat yang haus dengan ilmu pengetahuan. (Meida/ Rysko/ Ed: Siti Rahma – Diskominfo)

Agustus sebagai Bulan Penimbangan Balita

PANTER, Depok Sebagai salah satu bentuk kegiatan peningkatan status gizi masyarakat, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok mencanangkan Bulan Penimbangan Balita (BPB) Tahun 2016. Kegiatan ini memfasilitasi penyediaan informasi gizi balita secara berkala untuk evaluasi perkembangan status gizi penduduk.

“Di bulan Agustus ini seluruh Posyandu di Kota Depok terdapat pencanangan bulan penimbangan balita dan tentunya ditambah dengan pemberian Vitamin A secara cuma-cuma untuk balita usia 6 sampai 60 bulan,” ujar Deasy Martini, Pelaksana Gizi, Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Jumat (5/8/2016).

Dirinya menambahkan perkembangan kondisi kesehatan gizi balita penting untuk dipantau, salah satunya dengan menimbang balita secara rutin ke Posyandu terdekat.

Pemantauan status gizi juga bertujuan mengurangi jumlah anak yang kurang gizi serta mencegah secara dini kematian seorang balita.

“Pada akhirnya kita bisa mendapatkan generasi lebih berkualitas yang akan turut menentukan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di masa yang akan datang,” katanya.

Selain itu, penimbangan balita yang

dilakukan setiap bulan di Posyandu berguna untuk melihat perkembangan berat badan balita yang dapat dilihat pada KMS masingmasing balita. Serta mengapa BPB dilakukan pada Agustus karena bersamaan dengan bulan pemberian Vitamin A pada balita, cakupan balita biasanya lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya.

“Pencanangan BPB ini guna menaikkan angka D/S setiap bulan di tiap Posyandu se-Kota Depok,” tandasnya.

Ia mengimbau kepada para orangtua di Kota Depok untuk membawa anak balitanya ke Posyandu terdekat. Guna ditimbang, didata, serta diberikan Vitamin A secara gratis. Namun, bagi yang terlewat atau lupa membawa balitanya ke Posyandu, Deasy membolehkan para orangtua untuk memberikan data berat badan anaknya ke Kader Posyandu yang berada di wilayahnya.

“Kalau terlewat jadwal BPB ini, Insya Allah akan di-sweeping oleh Kader Posyandu setempat. Tetapi orangtua juga sebenarnya dapat menyerahkan data berat badan balitanya ke Posyandu. Sehingga petugas Posyandu dan petugas Gizi Puskesmas dapat mengetahui status gizi balitanya,” tutup Deasy.

(Nurul Hasanah/ Ed: Siti Rahma, Yulia S – Diskominfo)

Dukung Gerakan Ayah ASI, Aktor Ringgo Menjadi Bapak Menyusui

PANTER | Depok, Kali ini warga Depok kedatangan seorang aktor terkenal, Ringgo Agus Rahman yang membagikan kisahnya saat menjadi bapak menyusui. Suami dari Sabai Morscheck ini mengatakan, bahwa ia sangat bahagia atas kelahiran putra pertamanya pada 24 Februari 2016 lalu.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya semakin sayang kepada sang istri, hal itu terbukti karena keinginan sang istri untuk merawat anak mereka tanpa bantuan orang lain.

Termasuk dalam halnya menyusui, Ringgo sangat mendukung gerakan Ayah ASI. “Akhirnya saya menjadi ayah ASI juga saat ini, dan saya merasakan semua manfaatnya selama ini,” ujarnya saat menjadi Narasumber bersama istri dan anaknya Bjorka dalam acara Breastfeeding Fair 2016 yang diadakan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes), Minggu (7/8/2016) di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Depok.

Oleh karena itu, lanjutnya, Ia akan

serius untuk membantu sang istri yang kala itu melahirkan secara sesar.

Namun, dirinya sangat khawatir dengan sang anak, karena ia memiliki riwayat penyakit turunan, yaitu asma.

“Saya takut kalau anak saya sampai punya asma. Akan tetapi saya percaya dengan adanya ASI, anakanak itu akan kebal dari penyakit,” paparnya kembali.

Terakhir, dirinya menyampaikan bahwa tidak ada ruginya menjadi ayah ASI atau bapak menyusui.

“Selain membantu sang istri, nantinya akan berdampak pada perkembangan anak juga. Saya pun berharap semoga anak-anak Indonesia, khususnya anak Depok dapat terpenuhi ASI dan jangan lupa untuk para ayah, dukunglah sang istri serta jadilah ayah ASI dengan memberikan kasih sayang Anda untuk keluarga tercinta,” tutupnya dengan semangat. (Meida/ Vidyanita/ Ed: Siti Rahma – Diskominfo)

Daerah 9 Dinilai Tidak Fair, Anggota KADIN Layangkan Gugatan Proses pemilihan Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Kota Depok kian memanas. CV. Indoalkar Jaya selaku Anggota KADIN yang aktif sejak Tahun 2002 melayangkan Surat Sanggahan/Gugatan kepada Panitia Penyelenggara dan SC Mukota IV KADIN. Surat Gugatan tersebut juga ditembuskan ke KADIN Jawa Barat. Gugatan dilakukan karena Indoalkar Jaya merasa dihilangkan hak perusahaannya sebagai Anggota KADIN untuk mengusung calon Ketua.

Menurut Direktur Indoalkar Jaya, Sofyan Panggabean mengungkapkan bahwa perusahaannya sebagai Anggota KADIN berhak mengusung wakil perusahaan untuk menjadi calon Ketua KADIN. Hal itu sebagaimana dituangkan dalam AD ART KADIN, Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1987 Tentang KADIN, Keputusan Presiden dan Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Mukota, Pasal Pencalonan Ketua.

Sebagaimana diketahui, Indoalkar Jaya mengusung Mustopa Dwi Putra selaku Komisaris untuk mendaftar sebagai calon Ketua KADIN Depok. Sofyan menilai Panitia Mukota dianggap menyembunyikan fakta dan menambahkan persyaratan yang ditujukan untuk menjegal

dan menghilangkan haknya sebagai anggota untuk mencalonkan diri.

Ia mengungkapkan, dalam persyaratan yang dirilis panitia disebutkan, bahwa 1. Calon Ketua Pernah menjadi pengurus KADIN selama 1 Periode Penuh. Padahal dalam konstitusi KADIN dituangkan, “Bahwa Calon Ketua berpengalaman dalam kepengurusan KADIN dan atau Asosiasi/Himpunan.

“Pasal ini yang dipotong redaksinya. Artinya tidak mesti pernah menjadi pengurus KADIN. Sementara Mustopa pernah menjadi Ketua Umum HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Kota

Depok,”terangnya.

Dirinya menambahkan, dalam peraturan Organisasi juga disebutkan, bahwa Anggota KADIN baik itu CV atau PT berhak mencalonkan Direktur atau Komisaris yang tertuang dalam Akte Perusahaan sebagai Ketua KADIN. “Artinya kalau selama ini Mustopa diisukan tidak memenuhi persyaratan karena bukan pengurus KADIN dan tidak punya KTA itu salah kaprah,”terangnya.

Sofyan menyayangkan Panitia yang cenderung tidak fair dan tidak terbuka. Ia juga mengajak Panitia untuk menggelar data dan fakta sesuai AD ART, UU RI, KepPres dan Peraturan Organisasi KADIN. “Persyaratan tambahan yang bersifat lokal boleh, asalkan tidak menghilangkan bahkan menjegal hak anggota untuk mencalonkan diri”, katanya.

Dikatakannya, dengan kondisi KADIN Depok yang perlu banyak pembenahan, mestinya Panitia atau Pengurus mau membuka diri dan fair dalam pemilihan Ketua KADIN. “Ini semua untuk perbaikan KADIN ke depan. Jangan sampai karena kepentingan tertentu, AD ART dan aturan-aturan organisasi diabaikan,”tandanya. (huma)

Media Center KIP Aceh Kembali Berfungsi

Dihadang Parang, Penertiban IMB Nyaris Bentrok Di Balikpapan

PANTER | BALIKPAPAN - Sebanyak 150 personel dikerahkan untuk menggusur dua bangunan yang diklaim tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Jalan Marsma Iswahyudi Nomor 340 RT 01 Kelurahan Sepinggan Raya, kemarin pagi (3/8). Namun pasukan yang terdiri dari Satpol PP, TNI dan Polri beserta alat berat kembali ditarik mundur demi menjaga kondusivitas.

Pasalnya, pemilik rumah beserta kuasa hukum ngotot bahwa Satpol PP tak punya hak membongkar dua petak rumah milik Nur Aini di atas lahan 5,5 hektare tersebut. Dalam sekejap puluhan warga ikut membela. Beberapa anggota keluarga Nur Aini bahkan sudah menyiapkan parang dan balok kayu sambil berjaga di depan rumah.

“Berani sentuh rumah saya, pertumpahan darah di sini,” teriak salah seorang anggota keluarga. “Ini pasti ada oknum yang menunggangi,” kata yang lain.

Sempat terjadi cekcok sebelum akhirnya pasukan ditarik mundur.

Menanggapi hal tersebut, Kasatpol PP Freddy Pasaribu mengatakan, masalah sengketa lahan antara ahli waris dengan PT Trans Studio bukan merupakan kewenangan Satpol PP. Adapun tujuan kedatangan untuk menegakkan Perda bangunan liar tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Ia menjelaskan, kedua bangunan tersebut tidak memiliki IMB. Surat teguran pun sudah dilayangkan berkali- kali sebelum rencana penertiban kemarin.

“Kalau memang punya IMB tunjukkan.

Kalau ahli waris menyangkal tidak pernah menerima surat dari sebelumnya, tidak benar. Kami sudah kirim namun mungkin surat kami ditolak pendiri bangunan,” paparnya.

Kabag Ops Polres Balikpapan Kompol Supriyanto mengatakan, agar suasana

antar personel dan masyarakat tetap kondusif, seluruh personel diminta mundur. Penertiban, kata dia, menunggu waktu yang tepat untuk kelancaran kegiatan.

“Ini win-win solutionbagi personel dan masyarakat. Kalau untuk kepemilikan senjata tajam, selama masih di area rumah tidak masalah. Asal tidak dibawa ke tempat umum atau niat jahat. Kalau kedapatan akan kami proses,” tutupnya.

SIAP URUS IMB Kuasa hukum Hj Nur Aini, Mulyati, keberatan atas tindakan arogansi Satpol PP yang ingin membongkar bangunan milik kliennya. Keberatan itu ia sampaikan kepada Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi usai Rapat Paripurna di Kantor DPRD Balikpapan. “Iya, nanti kami cek lagi,” ucap Rizal singkat sembari meninggalkan Mulyati yang didampingi oleh anak dari Hj Siti Nur Aini, Andri.

Mulyati beralasan, dasar hukum pembongkaran tidaklah kuat. Hanya Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Padahal rumah Hj Siti Nur Aini sudah berdiri sejak tahun 1974.

Jauh sebelum Perda itu dibuat. “Kalau masalahnya IMB, klien kami siap untuk membuatnya,” tegas perempuan berkerudung itu.

Sebelum mengurus IMB tersebut, Mulyati menerangkan ketua Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan telah menyurati kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Balikpapan untuk menindaklanjuti Putusan PN Balikpapan No. 39/ Pdt.G/2008/PN.Bpp tanggal 5 Agustus 2009. Isi dari putusan itu membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 19 atas nama Tuan Amat Noor dengan luas 55.083 M2, yang kini dikuasai oleh PT Trans Studio Balikpapan.

Putusan itu juga menegaskan bahwa tanah tersebut milik para ahli waris.

“Sekarang sedang berproses di BPN. Jadi kalau mau mengurus IMB, tunggu selesai dulu surat itu. Jadi penegakan perda tidak berlaku bagi klien saya,” tegasnya. *sumberKaltim Prokal.

PANTER |Jakarta – Gong politik di Aceh semakin memanas. Bakal calon Gubernur, Bupati, Walikota serta wakilnya satu persatu telah muncul kepermukaan. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh bersama-sama unsur Forkopinda Aceh juga telah memukul tabuh/beduk tanda dimulainya tahapan Pilkada Aceh pada tanggal 15 Februari 2017. Acara besar yaitu “Launching Pilkada Aceh Serentak 15 Februari 2017” dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.

Komisioner KPU Pusat, Sigit Pamungkas berkata bahwa, “Pelaku politik di Provinsi Aceh yang terlibat pada pemilihan kepala daerah 15 Februari 2017 nanti, agar tidak menggunakan politik uang dalam menggalang suara. Pastikan tidak ada politik uang yang bisa merusak demokrasi. Kalau terpilih ia akan merusak amanah.”

Pasca acara seremoni tersebut maka dilakukan pawai mobil dan kenderaan roda dua yang berjudul “Ingat Pilkada Aceh Serentak 15 Februari 2017” keliling kota Banda Aceh. Kemudian rombongan jurnalis dan para anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menuju ruangan Media Center KIP Aceh untuk makan siang bersama dan acara tatap muka yang terkenal dengan “Konferensi Press.”

Disini telah tersedia kopi Aceh, teh manis dingin dan hangat serta hidangan makan siang. Terlihat hadir lebih dari 20 orang jurnalis berbagai media mas-

sa. Turut hadir Komisioner KPU Pusat Arief Budiman dan seluruh anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Anggota Komisioner KPU Pusat Sigit Pamungkas langsung menuju hotel untuk persiapan rapat dengan unsur Forkopinda Aceh membahas tahapan pemilu Aceh.

Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Ridwan Hadi mengatakan bahwa, “Media Center KIP Aceh telah berfungsi kembali dan terbuka untuk semua jurnalis.” Masih banyak yang harus dibenahi seperti membuat toilet disisi media center KIP Aceh.

Layanan jaringan internet cepat diperlukan serta beberapa buah komputer meja minimal 5 buah untuk tujuan penulisan berita bagi jurnalis. Dikatakan juga bahwa, Calon Gubernur atau Bupati/ Walikota dan wakilnya diusung melalui tiga jalur yaitu calon perseorangan, partai nasional, dan partai lokal.

Bagi kandidat yang sedang menjabat dizinkan untuk cuti selama kampanye dan tidak mundur dalam jabatannya selama mencalonkan diri. Hanya saja Mereka tidak diperkenankan untuk menggunakan fasilitas negara, masalah pengamanan telah melekat walaupun sedang cuti kampanye.

Untuk kandidat pejabat yang telah menjalankan masa jabatannya selama 2,5 tahun maka dihitung telah menjabat selama satu periode dan hanya boleh menjabat satu periode lagi, bila menang dalam Pilkada Aceh Serentak pada

tanggal 15 Februari 2017.

Dalam pelaksanaan pilkada di Aceh adalah bagaimana Aceh mewarnai hukum kepemiluan di Aceh, bagaimana Aceh mewarnai pilkada di Indonesia dimana daerah lain belum memberikan peluang kepada calon perseorangan akan tetapi Aceh sudah memulainya.

Pada tanggal 3-7 Agustus 2016 maka KIP Aceh membuka pendaftaran bagi para kandidat gubernur yang maju secara perseorangan (independen) untuk menyerahkan syarat dukungan berupa foto kopi kartu tanda penduduk (KTP) atau identitas lainnya ke KIP Aceh untuk diverifikasi faktual.

Sedangkan untuk calon walikota dan bupati yang maju melalui jalur independen atau perseorangan, penyerahan syarat dukungan ke KIP masing-masing kabupaten/kota ditetapkan mulai 6-10 Agustus 2016.

Data-data calon dari perseorangan akan diperiksa/verifikasi dan yang memenuhi syarat, akan mendaftar secara bersamaan dengan calon yang diusung partai politik pada 19-21 September 2016. Masa kampanye pada 26 Oktober 2016-11 Februari 2017. Sedangkan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada 15 Februari 2017.

Penetapan pasangan terpilih dilaksanakan pada 8-10 Maret 2017. Masalah sengketa akan diputuskan oleh sidang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), kemudian calon yang terpilih akan bisa dilantik.

10 Aparat Hukum Banyak Oknum Pengadilan, Terlibat Korupsi, KPK Diminta Fokus Usut Nurhadi

Panter - Jakarta, Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesian Corruption Watch (ICW) Lalola Easter mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi diminta fokus mengusut dugaan keterlibatan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi atas kasus dugaan suap panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution.

Lalola menilai, saat ini merupakan momentum yang baik untuk mengungkap dugaan keterlibatan Nurhadi. Terlebih, KPK telah banyak melakukan operasi tangkap tangan terhadap oknum hakim dan panitera pengadilan dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, dari 325 kasus yang dipantau ICW sepanjang periode JanuariJuni 2016, sebanyak 46 terdakwa

perkara korupsi dinyatakan bebas oleh pengadilan.

Adapun para terdakwa mendapatkan hukuman rata-rata 2 tahun 1 bulan penjara. “Ini kritik untuk KPK, banyak tangkap tangan terhadap aparat pengadilan, kalau sekarang dapat momentumnya jangan sampai kendor, KPK harus tetap menjaga fokus,” ujar Lalola di Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, seperti dikutip Halloapakabar.com, minggu (24/7/2016).

Lalola mengatakan, KPK harus menuntaskan praktik koruptif di pengadilan yang sudah sangat masif dan sistemik. Pasalnya, publik sudah menaruh harapan yang besar kepada KPK. Pengungkapan peran Nurhadi, kata Lalola, menjadi krusial karena peran sentral

Nurhadi dalam manajemen MA sebagai lembaga peradilan tertinggi untuk mencari keadilan.

Adapun kebijakan yang diambil oleh MA harus dipatuhi peradilan di bawahnya. “Jangan cuma berhenti pada aktornya tapi juga sebagai utang bagaimana KPK bisa menjunjung reformasi di MA, kritik KPK supaya tidak kendur, betulbetul diselesaikan,” ungkapnya.

Terkait dengan sopir Nurhadi, Royani yang tiba-tiba menghilang dan empat ajudan Nurhadi yang kini ditugaskan ke Satgas Tinombala tidak memenuhi dua panggilan KPK, Lalola menilai KPK bisa melakukan upaya jemput paksa.

Sementara itu, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Susanto Ginting

meminta KPK segera menjelaskan status Nurhadi dalam dugaan kasus korupsi yang menjerat Edy Nasution. Miko pun menilai KPK dapat menggunakan skema menghalanghalangi penyidikan sesuai Pasal 21 UU Tipikor kepada Royani dan empat ajudan Nurhadi jika tidak memenuhi panggilan, serta tidak kooperatif jika nantinya dijemput paksa. “Beberapa pilihan ada dan bisa ditempuh KPK, persoalannya kita mempertanyakan kenapa KPK cukup lamban dalam bergerak di kasus ini,” cetusnya.

Dugaan kuat disembunyikannya Royani dan ditugaskannya empat polisi secara tiba-tiba ke Poso saat KPK hendak melakukan pemeriksaan, menurut Miko, membuktikan jika Nurhadi dilindungi oleh kepentingan politik tertentu yang ditengarai memiliki banyak informasi penting terkait kasus-kasus di MA yang terindikasi permainan perkara dan jaringan mafia peradilan.

Namun hal itu jangan sampai membuat KPK terkesan lemah dalam mengusut Nurhadi. “KPK cukup berhitung dan hati-hati dalam mengusut kasus ini, tapi jangan sampai kehati-hatianan membuat KPK lemah dan tak berdaya dalam mengusut kasus ini,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan jika sampai saat ini KPK masih tetap mengusut dugaan keterlibatan Nurhadi dalam kasus Edy Nasution.

“Prosesnya belum dihentikan,” tegas Saut kepada Media Indonesia.

Pelaksanaan Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati menyatakan KPK masih serius mengusut Nurhadi. Namun, pemeriksaan terhadap empat ajudan Nurhadi dan

Nurhadi belum dijadwalkan kembali. Penyidik, kata Yuyuk, masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain terlebih dahulu.

“Masih berjalan penelusuran kasusnya, saksi empat polisi ajudan Nurhadi belum dilakukan.

Penyidik masih akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi lain, belum ada pemanggilan lagi untuk Royani,” kata Yuyuk.

KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan suap pendaftaran perkara peninjauan kembali (KPK) di PN Jakpus, yaitu Panitera/Sekretaris PN Jakpus Edy Nasution dan Doddy Ariyanto Supeno. Edy diduga dijanjikan uang Rp 500 juta oleh Doddy.

Saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT), ditemukan uang Rp50 juta di tangan Edy. Pada perkembangannya, diduga Edy sebelumnya telah menerima Rp100 juta dari Doddy.

KPK menduga ada pihak lain yang turut terlibat dalam transaksi terlarang ini. Karenanya, KPK menggeledah ruang kerja dan kediaman Nurhadi. Hasilnya, ditemukan uang Rp1,7 miliar.

Nurhadi telah dicegah beperhian ke luar negeri sejak 21 April 2016, berlaku hingga enam bulan. Saksi lain yang turut dicekal, yakni Royani (sopir sekaligus ajudan Nurhadi) dan Eddy Sindoro (Chairman PT Paramount Enterprise International).

Royani pun sudah dua kali mangkir dari panggilan KPK. Pertama pada 29 April, lalu berikutnya pada 2 Mei. Royani yang tidak juga menampakkan diri akhirnya dipecat dari pegawai negeri sipil oleh Mahkamah Agung. (roh/rdp)

Benarkah BNN dan Polisi terima ratusan miliar dari Freddy Budiman?

PANTER Fokus, Sebuah tulisan dari pegiat HAM, yang banyak dibagikan di media sosial, mengungkap tuduhan suap ratusan miliar yang dilakukan terpidana mati narkoba kepada Badan Narkotika Nasional dan pejabat Mabes Polri.

Dalam tulisan itu, Haris Azhar dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memaparkan perbincangannya dengan terpidana mati narkoba Freddy Budiman yang terjadi pada 2014 lalu.

Freddy dalam tulisan itu dikutip mengatakan, “Dalam hitungan saya, selama beberapa tahun kerja menyeludupkan narkoba, saya sudah memberi uang 450 miliar ke BNN. Saya sudah kasih 90 milyar ke pejabat tertentu di Mabes Polri.”

Eksekusi 10 terpidana mati “akan ditentukan kemudian” Merry Utami luput dari eksekusi di Nusakambangan Koordinator Kontras itu juga men-

ulis kesaksian Kepala Lapas Nusakambangan saat itu Sitinjak yang menyebut bahwa dirinya “diminta pejabat BNN agar mencabut dua kamera yang mengawasi Freddy Budiman.”

Image copyrightREUTERS Image caption BNN menyebut kerugian total terkait perdagangan narkoba mencapai Rp63 triliun per tahun.

Bisakah tuduhan ini ditelisik kebenarannya?

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Agus Riyanto mengatakan pihaknya sulit menelisik kebenaran tuduhan ini karena terpidana sudah dieksekusi dan tidak ada informasi apa pun terkait nama-nama penerima uang.

“Informasi seperti ini harusnya disampaikan kepada pihak yang berkompeten termasuk Polri supaya bisa segera kita tindaklanjuti dan telusuri. Jika sekarang baru muncul sementara mereka yang terkait

sudah meninggal, ke mana kita mau cek dan telusuri?” katanya pada wartawan BBC Indonesia Christine Franciska.

“Kecuali ada namanya, terima berapa, kalau tidak ada namanya masa 400.000 polisi mau ditelusuri?” lanjut Agus.

Dia juga mempertanyakan motif Haris yang menerbitkan tulisan itu menjelang eksekusi, bukan pada 2014 ketika dia bertemu Freddy.

Sementara itu, BNN dalam pernyataan resminya meminta Haris Azhar “membuktikan yang diungkapkan Freddy Budiman dalam kesaksiannya” dan menyatakan akan “memberikan sanksi yang tegas dan keras” jika ada oknum BNN yang terbukti melancarkan bisnis narkoba Freddy Budiman.

‘Harus direspons’ ambulans Image copyrightGETTY Image caption Ambulans yang mengangkut jenazah terpidana mati Freddy Budiman dari Nusakambangan, Cilacap.

Freddy Budiman adalah satu dari empat terpidana narkoba yang dieksekusi di Nusakambangan, Jumat (29/07) dini hari. Dia divonis bersalah lantaran menyelundupkan 1,4 juta pil ekstasi dari Cina pada 2011.

Wakil ketua koordinator Kontras, Puri Kencana Putri, mengatakan pemerintah harus segera merespons temuan Kontras ini. “Saya yakin temuan-temuan ini sudah banyak ditemukan di luaran sana, ini mungkin sudah jadi rahasia umum bahwa ada keterlibatan oknum, tetapi yang dikejar hanya aktoraktor bawahnya.”

“Jaksa Agung mengatakan kita tetap istiqomah melawan narkoba.

Ngaca dulu deh, yang dilakukan aparat keamanan itu, apa yang terjadi.”

Haris Azhar dalam tulisannya mengatakan dia bertemu Freddy Budiman pada 2014 lalu dengan undangan dari sebuah organisasi gereja yang aktif melakukan pendampin-

gan rohani di Lapas Nusa Kambangan. “Melalui undangan ini, saya berkesempatan untuk bertemu dengan sejumlah narapidana.”

Sejumlah pengguna di media sosial menulis bahwa cerita semacam ini sudah jadi rahasia umum. “Ironis,” kata satu pengguna. Lainnya menulis, “preman berseragam itulah Indonesia.”

Sebagian meragukan kesaksian itu. “Kalau benar mana buktibukti otentiknya? Sebutkan nama oknum-oknum pelaku dan penerima dana tersebut. Kalau hanya sekedar tulisan siapapun bisa menulis dan klaim,” kata Jimz Fritzsonda dalam

Fokus Balikpapan 11 Rizal Effendi Minta Warga Balikpapan Bersabar Atas Perbaikan Jalan Terkendala Defisit BALIKPAPAN - Wali Kota Rizal Effendi buka suara perihal kritik warga Jalan Padat Karya, Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara atas minimnya anggaran perbaikan jalan di wilayah tersebut. Rizal mengatakan, dengan terpaksa anggaran dipangkas karena defisit yang melanda keuangan pemkot. Kondisi ini tidak hanya dialami Balikpapan, namun daerah lain di Indonesia.

“Kondisi keuangan kita lagi defisit. Bukan kami tidak mau memperbaiki, tapi uangnya memang enggak ada,” kata Rizal, kemarin (8/8). Terkait anggaran perbaikan Jalan Padat Karya yang hanya mendapat jatah Rp 3 miliar, Rizal menyebut alokasi itu sudah melalui perhitungan. Dia mengakui, pembiayaan tidak berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

“Persoalannya defisit. Jadi yang dibagi itu, sama rata, sama rasa dengan kegiatan lain. Memang ini

pilihan sulit,” ungkapnya.

Rizal meminta masyarakat memahami kondisi keuangan daerah yang sedang surut. Pria berkacamata ini menegaskan, pemkot tidak akan lepas tangan terhadap perbaikan infrastruktur di Balikpapan. “Masyarakat menuntut itu betul, wali kota tidak berbohong.

Semuanya kami mau perbaiki, tapi kondisi keuangan memang seperti ini, harus satu-satu,” ujarnya.

Diwartakan sebelumnya, warga di Jalan Padat Karya Km 8,5, RT 39 Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara geram karena anggaran perbaikan jalan yang dialokasikan hanya sebesar Rp 3 miliar yang dibagi menjadi delapan paket kegiatan. Panjang yang diperbaiki hanya 97 meter dengan lebar 3,5 meter. Jika mengacu pada hasil musrenbang yang sudah disepakati, seharusnya jalan yang diperbaiki sepanjang 800 meter dengan lebar 4 meter. (tom)

Target Tiga Kasus, Kajari Balikpapan Enggan Buka-bukaan BALIKPAPAN - Selain minim gebrakan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor), Kejaksaan Negeri (Kejari) Balikpapan enggan buka-bukaan perihal kasus yang sedang ditangani.

Target penyidik menaikkan tiga perkara masuk ke tahap penuntutan akhir bulan ini terkesan misterius.

Ditemui di kantornya kemarin (8/8), Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Balikpapan, Rahmad Isnaini mengungkapkan, tiga kasus yang kejar target bulan ini adalah perkara tunggakan. Pihaknya sudah mengantongi nama tersangka dari hasil pemeriksaan tiga kasus. Namun, saat ditanya perkara yang ditangani, Rahmad mulai irit bicara.

“Pokoknya ada tiga perkara,”

katanya berusaha menghindar. Penyidik, sambung dia, masih mengumpulkan bukti tambahan dan saksi untuk melengkapi berkas penuntutan.

Saat didesak, Rahmad kemudian memberi petunjuk. Dia mengatakan, tunggakan kasus yang ditangani adalah menyelidiki dugaan penyelewengan anggaran KONI Balikpapan tahun 2010-2011. Pria yang baru lima bulan bertugas di Balikpapan ini menyebutkan, kasus tersebut pernah diusut empat tahun lalu namun terkendala minimnya barang bukti. Tapi kini, perkara tersebut kembali masuk tahap penyelidikan.

“Kita masih mengumpulkan bahan keterangan. Sangat minim informasi untuk ini,”sebutnya.

Pria asal Nusa Tenggara Barat

(NTB) ini kemudian menyoroti minimnya sumber daya manusia (SDM) di Kejari Balikpapan. Sehingga dalam menuntaskan tunggakan perkara Tim Pidsus Kejari Balikpapan juga melibatkan jaksa fungsional. Total ada enam jaksa fungsional yang dilibatkan. “Alhamdulillah pekan lalu ada tambahan satu jaksa fungsional untuk menggantikan beberapa jaksa kami yang cuti hamil,” terangnya.

Dia berharap, penambahan personel memompa semangat penyidik dalam menyelesaikan perkara. “Dengan segala kemampuan yang ada tahun ini minimal ada satu perkara yang akan naik (Penyidikan). Sembari menyelesaikan tunggakan-tunggakan perkara yang ada,” terangnya. (*/frz/riz/ k15)

Wali Kota Balikpapan Seharusnya Protes Soal Desain Atap Stadion yang Tidak Sesuai

BALIKPAPAN - Ribut-ribut soal konstruksi atap Stadion Balikpapan yang memakai tiang penyangga sampai saat ini belum ada solusi konkret dari pemerintah kota. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi yang berjanji akan mengumpulkan semua pihak, termasuk pencinta bola di lokasi pembangunan

ujarnya singkat.

Komisi III DPRD yang sebelumnya mengangkat persoalan ini ke permukaan saat inspeksi mendadak, beberapa hari jelang Lebaran, saat ini juga adem ayem. Ketua Komisi III, Andi Arif Agung saat dikonfirmasi baru baru ini menyebut, sepanjang secara aturan teknis diperbolehkan DPRD tak mempermasalahkan. Menurutnya, legislatif tak bisa terlalu masuk ke ranah teknis.

Sementara itu, kekecewaan atas konstruksi atap stadion yang memakai tiang penyangga di atas tribune bukan hanya disampaikan masyarakat awam. Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Kaltim, Benny Dhanio ikut angkat bicara. Menurutnya, wali kota maupun DPRD sebagai wakil dari masyarakat harus protes karena atap stadion tak sesuai harapan.

Dari sisi arsitektur, ia membandingkan dengan Stadion Senayan yang dibangun stadion sampai saat ini juga belum di- sejak 1963 dan tanpa tiang penyangga.

“Masa yang bangun stadion sekarang realisasikan.

Ditemui Kaltim Post usai Rapat malah ada (tiang penyangga di tribParipurna di Gedung DPRD Balikpa- une),” ujarnya. pan, Rabu (3/8) sore, Rizal mengaku Selain itu, sebenarnya ada filosofi dalam belum menentukan jadwalnya. “Ini arsitektur. Hakikat dari stadion adalah masih banyak kegiatan yang harus tempat untuk menonton. Sehingga yang diselesaikan dulu. Nanti saya kabari,” paling diutamakan adalah pandangan.

Jadi arsitek harus bisa memberikan kepuasan bagaimana pandangan penonton. “Sama seperti studio bioskop, tempat untuk menonton. Bayangkan kalau di dalam studio bioskop ada tiangnya yang menghalangi pandangan,” tambahnya.

Ia mencontohkan, untuk pembangunan rumah sakit misalnya arsitek akan berpikir bagaimana mengelola limbah.

Dalam arti orang yang masuk jangan tambah sakit karena terkena limbah pasien yang lain. Sedangkan untuk membangun ruang pertemuan, intinya adalah bagaimana ketika ada evakuasi pengunjung bisa cepat ketika ada sesuatu yang tak diinginkan, misalnya kebakaran.

“Kalau stadion ini menurut saya itu mengingkari falsafah dari stadion itu sendiri. Intinya itu. Dan ini akan dikenang seumur hidup,” imbuhnya.

Ibarat membangun rumah, desain yang tak sesuai dengan harapan pemilik akan disesali setiap hari setiap bangun tidur.

“Kalau bikin atap pasang tiang, tidak perlu arsitek. Karena pasti enggak jatuh. Apa gunanya engineer? Enggak ada gunanya kalau mau bikin sekuat mungkin. Misalnya butuh tiang 20x20 bikin aja 50x50. Enggak akan roboh,

tak perlu engineer, semua orang bisa.

Itu melanggar falsafah, intisari dari falsafah apa itu stadion,” tegasnya.

Melihat kondisi pembangunan Stadion Balikpapan saat ini, pria yang sudah 35 tahun bergelut di bidang konstruksi ini mengaku sudah punya dugaan ada apa di balik layar. “Yang namanya Kukuh itu, owner Apora saya sudah kenal 30 tahun yang lalu. Membangun atap itu tak ada apa-apanya. Dia yang membangun hanggar Garuda Indonesia di Jakarta dengan bentang 200 meter tanpa tiang penyangga. Dia ahlinya,” ujarnya.

Diketahui, PT Apora Indusma adalah sub kontraktor awal yang mengerjakan atap Stadion Balikpapan. namun kontraknya diputus karena dianggap tak mampu menyelesaikan konstruksi atap tersebut sesuai kontrak.

Saat ini konstruksi atap Stadion Balikpapan dikeluhkan karena dianggap tak sesuai perencanaan awal yang tanpa tiang penyangga. Keberadaan tiangtiang penyangga di atas tribune penonton bakal menghalangi pandangan penonton di tribune atas serta menghilangkan kesan mewah dari stadion yang menelan duit Rp 1,089 triliun ini. (rsh/k18)

12 Gelora Nasional Tambahan Perolehan Medali Olimpiade, Presiden Jokowi : Alhamdulillah

PANTER | Nasional Eko Yuli Irawan menjadi penyumbang medali Indonesia di 3 gelaran olimpiade secara beruntun Indonesia kembali menambah perolehan medali di Olimpiade Rio de Janeiro 2016. Setelah sebelumnya Sri Wahyuni mampu menyumbang medali perak di debut olimpiadenya, kini Eko Yuli Irawan lewat cabang olahraga yang sama turut mengharumkan nama Indonesia.

Terhadap capaian tersebut, Presiden Joko Widodo bersyukur dan terus menyemangati kontingen atlet Indonesia lainnya agar terus menunjukkan semangat juang di gelaran olahraga empat tahunan tersebut.

“Alhamdulillah, nambah lagi medali perak di Olimpiade Rio 2016.

Eko Yuli Irawan di cabang angkat besi. Ayo, atlet Indonesia semangat!

-Jkw,” cuitnya sekitar pukul 15.50 WIB pada Selasa 9 Agustus 2016.

Eko menyumbangkan medali perak bagi Indonesia pada hari ketiga gelaran olimpiade kali ini. Dengan total angkatan 312 kilogram di kelas 62 kilogram putra, membuat dirinya semakin mengukuhkan tradisi sumbangan medali olimpiade dari cabang olahraga angkat besi.

Bagi Eko sendiri, raihan medali kali ini membuatnya tercatat sebagai atlet Indonesia yang mampu menyumbang medali di 3 gelaran olimpiade secara berturut-turut. Di 2 gelaran sebelumnya, ia menyumbangkan medali perunggu bagi Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi juga mencuitkan hal yang senada. Bahkan, dalam tagar cuitannya, Imam meyakini Indonesia mampu meraih emas di olimpiade kali ini.

“Bravoooo Eko Yuli Irawan! Medali Perak kedua untuk Indonesia di #Rio2016 #IndonesiaBisaEmas,” cuitnya.

Jakarta, 9 Agustus 2016 Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin

Presiden Jokowi Pantau Perkembangan Terkini Penyanderaan WNI di Perairan Malaysia dan Filipina PANTER | Nasional Presiden Joko Widodo terus memantau perkembangan terbaru mengenai penyanderaan Warga Negara Indonesia yang terjadi 3 Agustus lalu di perairan Malaysia.

Meski terus memantau perkembangannya, Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak untuk memahami situasi yang terjadi saat ini.

Menurutnya, penyanderaan yang terjadi di wilayah negara lain membutuhkan waktu lebih untuk menyelesaikannya.

“Kita harus tahu, ini bukan wilayah kita yang kita tidak bisa cepat memutuskan untuk intervensi dengan kehendak kita,” ucap Presiden menanggapi pertanyaan para jurnalis di Hotel Intercontinental Kota Bandung, Senin 8 Agustus 2016.

Namun demikian, pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi

dengan pemerintah Malaysia dan Pemerintah Filipina untuk menindaklanjuti kasus tersebut dan meminta kedua negara tersebut untuk meningkatkan keamanan di perairan masing-masing negara.

“Pemerintah Filipina sendiri terus menggempur lokasi-lokasi tersebut,” tambahnya.

Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir usai kejadian mengatakan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan otoritas setempat.

“Kita sudah ketahui hal ini. KJRI kita di Malaysia dan Filipina sedang koordinasi dengan kepolisian dan otoritas setempat. Yang ditahan adalah kapten kapal dari kapal berbendera Malaysia,” terangnya.

Sumber : Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

Bahas Kesiapan Pilkada dan Pemilu, Presiden Jokowi Terima Komisioner KPU

PANTER | Nasional, Komisioner KPU melaporkan kesiapan Pilkada serentak 2017 dan Pemilu 2019 mendatang Presiden Joko Widodo bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendiskusikan persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2017 dan juga Pemilu tahun 2019. Selain itu, KPU juga mengundang Presiden Joko Widodo untuk membuka acara Asian Electoral Stakeholders Forum (AESF) yang akan berlangsung di Bali pada 22-26 Agustus mendatang.

Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan KPU dilangsungkan di Istana Merdeka pada Selasa, 9 Agustus 2016. Mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Adapun sejumlah komisioner KPU yang hadir dalam pertemuan tersebut ialah Ketua KPU Juri Ardiantoro serta Arief Budiman, Hadar Nafis Gumay, Ida Budhiati, Ferry Kurnia Rizkiansah, dan Sigit Pamungkas selaku anggota KPU. Arief Rah-

man Hakim selaku Sekretaris Jenderal KPU juga turut mendampingi keenam komisioner KPU. Memberikan keterangan usai pertemuan dengan Presiden, Ketua KPU Juri Ardiantoro menerangkan kesiapan KPU untuk menggelar Pilkada 2017 yang dilaksanakan secara serentak. Anggaran pelaksanaan pun disebutnya sudah mencukupi.

“Kami laporkan bahwa persiapannya sudah on the track sebagaimana yang sudah kami rencanakan dan jadwalkan. Seluruh daerah, 101 daerah, yang akan melaksanakan Pilkada 2017 anggarannya sudah tersedia,” terangnya.

Juri juga menyebut, KPU melaporkan kepada Presiden mengenai pelaksanaan Pilkada 2015 yang lalu. Secara umum pelaksanaan Pilkada 2015 dapat dikatakan baik meskipun terdapat sejumlah kecil daerah yang tertunda akibat sengketa pencalonan yang terjadi. *Percepatan Revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu* Sementara itu, terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2019 yang semakin mendekat, KPU berharap kepada

pemerintah untuk segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah kerja KPU yang akan memulai persiapan Pemilu 2019 di tahun 2017.

“Kami menyampaikan supaya Undang-Undang penyelenggaraan pemilu itu bisa didorong untuk selesai pembahasan dan pengesahannya kalau bisa di akhir 2016,” ujar Juri.

Terhadap keinginan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang ikut memberikan keterangan dalam kesempatan yang sama menyebut bahwa pemerintah merespons secara positif keinginan dari KPU tersebut.

“Mudah-mudahan pada bulan September nanti pemerintah akan mengirimkan ke DPR sehingga masih ada waktu untuk sampai pada awal pembukaan sidang di Januari 2017 revisi UU Pemilu itu akan bisa selesai,” imbuh Tjahjo.

Mengenai revisi UU Penyelenggaraan Pemilu itu sendiri, Tjahjo menerangkan bahwa pemerintah akan memberikan perhatian yang lebih

kepada para anggota KPU dalam menjalankan tugasnya. Anggaran kesehatan bagi KPU termasuk yang sedang diusahakan untuk masuk ke dalam revisi UU Penyelenggaraan Pemilu.

“Dalam merevisi UU tadi kami juga ingin lebih memberikan porsi yang setepat-tepatnya kepada KPU. Anggaran kesehatan KPU itu tidak ada. Itu saya kira untuk bisa dipertimbangkan dengan baik,” ujarnya.

Adapun saat ini, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara tengah menyeleksi figur yang tepat untuk mengisi posisi ketua panitia seleksi (pansel) KPU dan Bawaslu. Figur ini nantinya diharapkan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Kalau 5 tahun lalu ketua panselnya adalah Mendagri, tapi untuk tahun ini sebaiknya tidak Mendagri. Nanti kalau Mendagri dari partai politik bisa ribut lagi,” jelas Tjahjo diikuti dengan tawa para jurnalis yang hadir meliput. *E-Rekap dan Undangan Acara AESF*

Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan komisioner KPU juga mendiskusikan kesiapan penerapan “e-rekap” untuk mempercepat pelaporan di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Bagaimana rekap dari tingkat TPS itu bisa cepat diselesaikan dengan baik. Toh penghitungan suara di TPS itu sangat-sangat demokratis, disaksikan oleh seluruh masyarakat,” terang Tjahjo.

Dalam pertemuan tersebut, KPU juga mengundang Presiden Joko Widodo untuk berkenan hadir sekaligus membuka acara Asian Electoral Stakeholders Forum (AESF).

Rencananya, acara tersebut akan digelar pada 22-26 Agustus mendatang di Bali.

“Yaitu pertemuan antara KPU-KPU se-Asia dan LSM atau NGO yg concern di bidang pemilu se-Asia.

Kami tadi meminta kepada Pak Presiden untuk berkenan membuka acara itu,” ungkap Ketua KPU. Jakarta, 9 Agustus 2016 Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden