BULETIN BAWASLU, EDISI 04, APRIL 2014
Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso
Money Laundry dan Dana Bansos Meningkat Jelang Pemilu Pesta Pemilu di Indonesia yang merupakan euforia nasional selama 5 tahun sekali, ternyata memiliki sisi negatif dan sudah menjadi rahasia umum yang sulit terungkap. Rahasia umum karena pada dasarnya sebagian masyarakat sudah tahu modus-modus yang terjadi dalam praktik tersebut. Namun, sulit terungkap karena untuk melacaknya butuh keahlian dan sarana khusus, yang tidak dimiliki oleh sembarang orang. Praktik tersebut antara lain, money laundering (pencucian uang) dan penggunaan dana bansos serta hibah yang anggarannya berada di lembaga-lembaga pemerintahan pusat dan daerah. Praktikpraktik semacam ini menjadi sangat ‘lazim’ dilakukan jelang Pemilu atau Pemilu Kada dimulai, dan jumlahnya meningkat dengan cukup fantastis. Peningkatan tersebut bukan tanpa dasar dan fakta yang ada. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya peningkatan transaksi mencurigakan jelang pelaksanaan Pemilu. Peningkatan transaksi ini terjadi dengan pola dan metode yang hampir sama, sehingga PPATK menilai bahwa kejanggalan transaksi ini ada kaitan erat dengan pelaksanan Pemilu. Wakil Ketua PPATK Agus Santoso menilai, transaksi mencurigakan menjelang pelaksanaan Pemilu 2014 meningkat hingga 125 persen dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Jumlah yang tidak biasa ini, menurut PPATK, merupakan ekses dari Pemilu yang membutuhkan cost politics yang cukup besar. “Grafiknya selalu meningkat satu tahun sebelum Pemilu atau Pemilu Kada. Biasanya, gejala ini muncul pada saat incumbent kembali ikut mencalonkan diri,” kata Wakil Kepala PPATK, Agus Santoso ketika melakukan pertemuan dengan Pimpinan Bawaslu, Nasrullah dalam pembahasan kerjasama antara PPATK dengan Bawaslu di Jakarta, Selasa (11/3). Menurut Agus, dari analisis yang dilakukan PPATK, peningkatan secara
tajam dana bantuan sosial dan dana hibah sehingga yang pada lembaga yang dipimpin oleh incumterlapor adalah bent bukanlah suatu kebetulan. PPATK staf dari pejabat mensinyalir adanya indikasi pemanfaatan tersebut. [FS] keuangan negara melalui APBN dan APBD, dengan cara-cara yang tidak sah. Faktanya, menjelang Pemilu 2014, sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tidak jelas akan mendapatkan dana bantuan sosial. Selain itu, ada juga koperasi karyawan yang sudah hampir “mati” kembali “hidup” setelah menerima dana hibah. Tetapi ini masih sulit untuk ditelusuri, karena minimnya informasi yang didapatkan. “Incumbent juga akan mendompleng pada KOMPAS.COM kegiatan sosialisasi dan program yang lain, yang tujuannya untuk mempromosikan PROFIL dirinya,” tambah NAMA : Agus. Agus Santoso Dari pengalaTEMPAT/TANGGAL LAHIR : man PPATK, kata Purwokerto, 9 Agustus 1960 Agus, hampir semua JABATAN : dari calon yang dilWakil Ketua PPATK Periode 2011-2016 aporkan, ketika RIWAYAT PEKERJAAN : menjabat tetap menKetua Umum Ikatan Pegawai Bank Indonesia (IPEBI) sejak jadi terlapor dan ada tahun 2010 sampai dengan sekarang transaksi yang mencurigakan. Bedanya PENDIDIKAN/PENGHARGAAN : terlapor legislator 1. (S1) di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (1980-1983) dengan pejabat 2. Penghargaan prestasi akademik dari Dekan Fakultas pemerintah, adalah Hukum UNPAD (1983) kalau legislator bi3. (S2) di Faculteit der rechtswetenschap, asanya yang berRijks Universiteit Leiden, Belanda (1996-1997) sangkutan sendiri 4. Pengharagaan prestasi akademik dari Dekan Faculteit yang menjadi terlder rechtswetenschap, Rijks Universiteit Leiden, apor. Sedangkan Belanda (1997) jika gubernur atau 5. Beasiswa ikatan dinas dari Bank Indonesia untuk bupati, biasanya sumenempuh pendidikan (S3) di Fakulteit der dah dibangun jarinrechtswetenschap, Rijks Universiteit Leiden, Belanda gan dan mafia sam(1998-2001). pai tingkat staf,
14