Jambi Ekspres
selasa, 24 november 2009
Jawa Pos National Network (JPNN)
3
Bangun Rumah, Bikin Sendiri Pembangkit Listrik MENTERI Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa mengusulkan agar para Pengembang memiliki pembangkit listrik mandiri untuk mengatasi masalah krisis listrik yang tak kunjung ada penyelesaiannya. Apalagi saat ini dengan adanya UU Ketenagalistrikan maka semakin besar peluang untuk penyediaan infrastruktur listrik oleh swasta. “Sekarang yang masalah adalah infrastructures follow housing atau housing follow infrastructures. Saya pikir dengan housing follow infrastructures maka masalah suplai listrik bagi proyek hunian baru bisa terselesaikan. Dan end user bisa membeli rumah karena listrik sudah tersedia,” kata Su-
harso sebelum membuka Dialog Menpera dengan DPP dan DPD REI se-Indonesia dengan tema Pemerintah bersama REI membangun perumahan dan pemukiman di Hotel ShangriLa beberapa waktu lalu. Meski demikian dia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai masalah kelistrikan dalam forum yang dihadiri oleh anggota REI dari 33 DPD seluruh Indonesia itu. “Masalah listrik tidak dibahas disini tapi sudah dibahas di tingkat pusat.” Secara terpisah beberapa pengembang menyambut baik usulan dari Menpera tersebut. Teguh Kinarto, developer senior di Surabaya mengatakan bahwa pengembang siap melaksanakan kebijakan pemerintah.
Sekarang yang masalah adalah infrastructures follow housing atau housing follow infrastructures. Saya pikir dengan housing follow infrastructures maka masalah suplai listrik bagi proyek hunian baru bisa terselesaikan. Dan end user bisa membeli rumah karena listrik sudah tersedia Suharso Monoarfa Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Properti James Riyadi malah menegaskan bahwa yang paling penting adalah political will dari pemerintah untuk mengembangkan perumahan di tanah air. “Un-
tuk kami yang paling penting pemerintah tidak ganggu kami (dengan image negatif). Apalagi Infratruktur yang harusnya dibangun oleh pemerintah bisa dibangun oleh pengembang,” ujar dia.
Program 100 Hari Menpera 1. Menyelesaikan revisi Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 14 tahun 1993 tentang Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) 2. Kerjasama lembaga dari Singapura untuk menjadi sumber dana dan ditempatkan di bank pemberi KPR 3. Bank umum diwajibkan mengelurakan KPR Bersubsidi 4. Evaluasi Perijinan Rusunami 5. Evaluasi Harga RSh
Sedangkan Sekretaris DPD REI Jatim Nurwahid mengatakan yang jadi masalah bagi pengembang adalah bukan membangun pembangkit listrik mandiri. “Itu tidak ada masalah bagi REI. Selama ini REI Jatim sudah berupaya membangun
infrastruktur kelistrikan sendiri namun masih terkendala oleh masalah payung hukum. Selain itu juga ada masalah sinergi dengan PLN apabila developer membangun pembangkit listrik mandiri,” ujarnya saat dihubungi kemarin malam.
“Kami meminta agar PLN segera mencari solusi dari masalah ini. Kami sendiri siap untuk duduk bersama. Sebab jika tidak berbicara bagaimana kami bisa membangun pembangkit sebab pengusaha seperti Pak Dahlan (Dahlan Iskan, CEO Jawa Pos) juga kesulitan dengan pembangkit listriknya.” Dalam pertemuan akhir pekan lalu, Menpera juga membeberkan program 100 hari dalam masa kepemimpinannya. Antara lain masalah Bantuan Unag Muka (PUM) Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum), kerjasama dengan lembaga keungaan Singapura untuk kucuran dana KPR, hingga evasluasi harga RSh (Rumah Sederhana). (aan)
Bakrie Sumatera Plantations Ekspansi ke Kamboja
RAKA DENNY/JAWAPOS
CANON : Melalui Pt Datascrip meluncurkan Legria HFS dan Legria HF21. Dengan internal flash memory sebesar 64GB dan slot eksternal berupa SD/SDHC Card, waktu rekam dalam format AVDCHD dalam mode MPX mampu menyimpan rekaman hingga enam jam, sedangkan dalam mode LP hingga lebih dari 24 jam. dilengkapi juga dengan Optical Image Stabilization,Night Scene underwater Scene dan XV Colour Support.
Adaro Energy Bagi Dividen Interim Rp 383,83 Miliar JAKARTA - PT Adaro Energy Tbk berencana membagikan dividen interim tahun buku 2009 sebesar Rp 383,83 miliar. Angka tersebut “setara dengan Rp 12 per saham. Wakil Direktur Utama Adaro Energy Christian Ariano Rachmat mengatakan dividen interim yang akan diambil dari laba bersih triwulan-III 2009 itu akan dibayarkan pada 30 Desember 2009. “Pembagian dividen interim
untuk 31,98 miliar saham tersebut berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Direksi dan Komisaris Adaro Energy pada tanggal 19 November 2009,” katanya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) beberapa waktu lalu. Christian menerangkan dividen interim ini akan diberikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam recording date (daftar pemegang saham perseroan, Red)
pada tanggal 16 Desember 2009 sampai dengan pukul 16.00 WIB. “Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, maka dividen interim akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Red). Konfirmasi tertulis megenai hasil pendistribusian akan disampaikan oleh KSEI kepada perusahaan efek atau bank kustodian,” jelasnya.
Sementara itu, pemegang saham akan menerima informasi tentang hal tersebut dari perusahaan efek dimana pemegang saham membuka rekening. Dia menambahkan bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka perseroan akan melaksanakan pembagian dividen interim secara transfer. Oleh karena itu para pemegang saham diminta untuk memberitahukan instruksinya secara tertulis, selambatnya tang-
gal 16 Desember 2009 kepada Biro Administrasi Efek Perseroan. Pembagian deviden ini berkat kinerja positif yang dicatatkan PT Adaro Energy Tbk. Laba bersih yang ditelaah oleh auditor untuk sampai 30 Juni 2009, mencapai Rp2,25 triliun atau melonjak tajam dibanding periode yang sama tahun 2008. Peningkatan laba yang tajam ini dikarenakan oleh realisasi harga jual batubara yang lebih tinggi. (jpnn)
JAKARTA - PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk berencana melakukan ekspansi bisnis ke Kamboja. Emiten berkode UNSP tersebut menyiapkan dana sebesar USD30 juta atau sekitar Rp300 miliar untuk merealisasi niatnya. “Dana tersebut akan kami pergunakan untuk menambah lahan perkebunan seluas 10.000 hektare di sana,” kata Direktur UNSP Howard H Sargeant dalam jumpa pers di Kampus Universitas Bakrie, di Jakarta, Jumat (20/11). Howard mengatakan ekspansi ke luar negeri itu merupakan bagian dari upaya perseroan mencari setiap kesempatan pengembangan, sebagai salah satu perusahaan multinasional di bidang perkebunan. Dalam melakukan ekspansinya ke luar negeri, perseroan melakukannya melalui anak usahanya, Bakrie Sumatera Plantations Liberia. Dia merinci sebanyak 20 persen sekitar USD 6 juta dari dana tersebut akan didapatkan dari kas internal perseroan. Sementara sisanya akan didapatkan perseroan dari pinjaman luar negeri atau investor asing. “Bisa berbentuk pinjaman perbankan atau institusi keuangan dari Eropa atau Amerika Serikat. “Kami akan mencari dana tersebut dari berbagai sumber, dari mana saja pokoknya,” tuturnya. Salah satu usaha Bakrie Sumatera Plantations Tbk yakni menerbitkan obligasi tambahan senilai USD 25 juta melalui anak perusahaannya BSP Finance B.V. Obligasi yang diterbitkan tersebut mempun-
yai bunga 10,75 persen tingkat imbal hasil 11,48 persen, dan harga 98,18 persen. Obligasi ini jatuh tempo pada 2011 dan dijamin oleh Bakrie Plantations dan empat anak perusahaannya yaitu PT Bakrie Pasaman Plantations, PT Agrowiyana, PT Agro Mitra Madani, PT Huma Indah Mekar, dan PT Air Muring. Arch Advisory Limited bertindak sebagai penasihat untuk transaksi ini. Dia mengungkapkan jika lahan seluas 10 ribu ha tersebut akan didapatkan perseroan dari akuisisi lahan yang sudah ditanami sebelumnya serta dari pembukaan lahan baru. “Atau bisa jadi kami cari lahan dari keduanya. Kami masih membicarakannya,” terangnya. Menurutnya akuisisi lahan akan lebih menguntungkan perseroan dari sisi waktu. Sebab, jika perseroan menggarap lahan yang sudah ditanami sebelumnya, diperkirakan bisa menghasilkan pada 2010. “Akan tetapi, jika membuka green field (lahan baru, Red) untuk tanaman karet membutuhkan waktu lima tahun untuk menghasilkan, sementara lahan baru kelapa sawit baru menghasilkan setelah tiga tahun ditanam,” jelasnya. Selain itu, perseroan juga tengah mengkaji untuk melakukan ekspansi di Vietnam. “Tapi mungkin juga belum dalam waktu dekat ini. Kami masih dalam tahap penjajakan. Investasi perkebunan ini tidak bisa gegabah, tetapi komitmen jangka panjang sesuai dengan siklus hidup karet yang bisa mencapai 25 tahun,” jelasnya.(jpnn)
HIPMI Minta Restrukturisasi Kredit IKM JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia menyarankan pemerintah dan lembaga keuangan agar melakukan restrukturisasi kredit bagi industri rumah tangga atau industri kecil menengah (IKM). Pasalnya, industri itu mulai morat-marit akibat krisis listrik sebulan terakhir. “Keringanan dapat berupa pengurangan bunga pinjaman atau penundaan pembayaran angsuran kredit,” ujar Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Erwin Aksa kemarin. Menurut dia, berdasarkan keluhan yang masuk ke asosiasi, arus kas industri rumahan dan industri kecil menengah rata-rata sudah negatif, bahkan kerugian triliunan rupiah sudah di depan mata. Selain biaya modal yang tinggi, industri kecil juga menderita kehilangan pasar utamanya yang berorientasi ekspor. Pihaknya memantau, pemadaman listrik menyebabkan kegiatan produksi industri kecil berhenti total. Kalaupun produksi masih berjalan, namun tersendat dan distribusi juga terlambat. “Ini menyebabkan hilangnya kepercayaan pasar di luar negeri,” kata dia. Erwin menambahkan, pemadaman listrik membuat industri rumah tangga mengeluarkan biaya operasional tambahan yang cukup besar untuk membayar lembur para pekerja.
Erwin Aksa
Lembur dilakukan untuk menggantikan hari tidak produktif saat pemadaman terjadi. “Bank perlu merestrukturisasi kredit industri rumahan, terutama bagi debitor yang merugi akibat kehilangan setrum,” tukasnya. Hal itu harus dilakukan karena kerugian yang dialami itu lebih disebabkan faktor eksternal, yaitu kelalaian pemerintah dalam menyediakan energi listrik, bukan salah kelola. Restrukturisasi kredit, lanjut Erwin, akan meringankan biaya modal (capital cost), yang selama ini memang sudah sangat memberatkan pelaku
usaha. “Di sisi lain, perbankan dapat menyelamatkan nasabah potensial mereka,” tuturnya. Pihaknya sangat menyayangkan seandainya nanti nasabah-nasabah potensial itu di blacklist oleh perbankan akibat kondisi listrik byar pet akhir-akhir ini. Padahal sudah terbukti, industri kecil dan menengah lebih tahan krisis, seperti yang terjadi tahun 1998 lalu. Mengenai restrukturisasi itu, Erwin menilai bisa dipelopori oleh bank-bank pelat merah. “Bank pemerintah yang harus memberikan contoh,” lanjutnya. Sekretaris Jenderal Himpunan, M Ridwan Mustofa meminta bank negara mempelopori restrukturisasi kredit industri rumahan itu. Sebab, kapasitas bank BUMN sangat kuat untuk merestrukturisasi. Apalagi seba-
gian besar pasar industri kecil menengah dan UKM dikuasai bank BUMN. “Bank negara harus jadi pihak yang berpihak pada usaha kecil-menengah, terutama dengan pemberian dan kemudahan kredit,” tegasnya. Hal itu terkait fungsi intermediasi perbankan untuk mempercept pertumbuhan ekonomi, memberantas pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Dengan begitu, dia berharap target pertumbuhan ekonomi tetap terjaga meskipun banyak tantangan yang akan dihadapi saat ini. Namun demikian Ridwan menilai bank pelat merah sudah mulai kehilangan orientasi. “Dengan banyak kredit konsumtif, pameran, atau promosi kartu kredit, dari pada fokus ke sektor riil,” jelasnya. (jpnn)