2 Agustus 2013

NASIONAL

6

Batam Pos, Jumat 2 Agustus 2013

Inflasi Juli Tembus 3,29 Persen Terburuk Sejak 2005 JPNN, Jakarta

F. Cecep Mulyana/Batam Pos

Dari kiri, GM sekaligus Pemred Batam Pos Hasan Aspahani, wartawan Tempo Rumbadi Dale, dan Kapolda Kepri Brigjen Endjang Sudrajat di acara buka puasa bersama Polda Kepri di Hotel Pusat Informasi Haji (PIH), Kamis (1/8).

Pererat Tali Silaturahmi Polisi dan Media Kapolda Ajak Wartawan Batam Buka Puasa Bersama BATAM (BP) - Kapolda Kepri Brigjen Endjang Sudradjat dan Wakapolda Kepri Kombes Richard Marlon Lumban Tobing beserta jajarannya menggelar acara buka puasa bersama dengan insan pers di PIH Batam Centre, Kamis (1/8).

Di hadapan ratusan wartawan media cetak dan elektronik yang hadir termasuk General Manager sekaligus Pemimpin Redaksi Batam Pos Hasan Aspahani, Endjang mengucap rasa terima kasih kepada wartawan yang turut membantu jajaran kepolisian dalam melaksanakan tugas sehari-hari. ”Selama 1,5 bulan saya me­ mimpin Polda Kepri, wartawan telah banyak membantu, baik dalam hal pemberitaan maupun informasi yang disampaikan. Semua informasi yang disajikan di media itu langsung saya teruskan kepada anggota kami di PolresPolres, dengan begitu kami dapat banyak masukan untuk bertindak lebih baik lagi dalam mengayomi, melindungi masyarakat Kepri,” kata Endjang.

Menurut alumni Akabri 1981 ini,

sinergitas Polri dengan wartawan memang sangat dibutuhkan. Hal tersebut kata dia sejalan dengan semangat reformasi bi­rokrasi di tubuh Polri, untuk mewujudkan polisi yang terbuka, akuntabel dan dicintai ma­sya­rakat. ”Di bulan Puasa ini kita ketahui tindak kriminalitas memang mengalami peningkatan kasus di­bandingkan dengan sebelum Puasa,” ungkap Kapolda.

Adapun peningkatan tindak kriminalitas yang terjadi sebut dia seperti penipuan, kekerasan dan pencurian. ”Ini jadi atensi bagi kami, mengingat saat ini umat Muslim banyak yang mudik untuk berlebaran, tentunya kami berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keamanan. Besok (hari ini) kita akan mulai operasi Ketupat Seligi,” tuturnya.

Dalam operasi ketupat itu sekitar 1.500-an personel yang akan dikerahkan ke titik-titik rawan di Kepri seperti, masjid, mal, pelabuhan, bandara, dan jalan raya.

Pasukan gabungan itu berasal dari Polri, TNI dan intansi terkait (Dishub, Dinkes, Syahbandar, Ditpam). ”Media merupakan corong mas­ yarakat, tentu kami akan sangat terbantu dengan keberadaan media,” pungkas Kapolda.

Acara tersebut juga menghadirkan penceramah Ustaz Deden. (thr)

Mimpi buruk itu akhirnya menjadi kenyataan. Kombinasi ke­ naikan harga BBM bersubsidi dan kacaunya suplai bahan pangan, seakan menyulut roket inflasi hingga melambung tinggi.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan, inflasi sepanjang Juli lalu tercatat mencapai 3,29 persen. ”Ini month-to-month (bulanan, red) tertinggi sejak 1999,” ujarnya kemarin (1/8).

Namun, berdasar penelusuran data oleh Jawa Pos (Grup Batam Pos), Indonesia sempat mengalami beberapa kali periode inflasi tinggi sejak era krisis 1997/1998.

Pada 1998, inflasi menembus

angka 77,6 persen, dengan rekor inflasi bulanan tertinggi pada Juni 1998 yang mencapai 12,45 persen.

Lalu, pada 2005 Indonesia kembali mengalami inflasi tinggi hingga 17,11 persen. Ketika itu, pemerintah beberapa kali melakukan perubahan harga BBM. Puncaknya, pada Oktober 2005, Premium naik dari Rp 2.400 menjadi Rp 4.500 per liter dan solar dari Rp 2.400 menjadi Rp 4.300 per liter. Ketika itulah, inflasi bulanan melonjak hingga 8,7 persen. Inflasi sektor transportasi bahkan mencapai 28,5 persen.

Pada Mei 2008, seiring dengan merebaknya krisis ekonomi global, pemerintah yang tak kuat menanggung beban subsidi yang terus membengkak, kembali menaikkan harga BBM menjadi Rp 6.000 per liter (premium) dan Rp

5.500 per liter (solar). Pada Juni 2008, inflasi pun langsung naik 2,46 persen. Sepanjang tahun, inflasi menembus double digit, di level 11,06 persen.

Kenapa inflasi bulanan usai kenaikan harga BBM pada Mei 2008 lebih rendah dari inflasi akibat kenaikan BBM pada Juni 2013, padahal besaran kenaikan harga BBM nya relatif tidak jauh beda? ”Karena saat ini inflasi pangan juga tinggi,” kata Sur­ yamin.

Sebagai gambaran, usai kenaikan BBM pada Mei 2008, inflasi sektor transportasi mencapai 8,72 persen, namun inflasi pangan cukup terkendali di level 1,28 persen. Namun, pada usai kenaikan BBM pada Juni 2013, inflasi sektor transportasi 9,6 persen dan inflasi pangan pun melonjak cukup tinggi di level 5,46 persen.

f. net

Suryamin

Ekonom dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Doddy Ariefianto mengatakan, inflasi Juli ini didorong oleh tiga faktor. Pertama, efek kenaikan harga BBM. Kedua, efek musiman tahun ajaran baru. Ketiga, efek musiman Puasa dan Lebaran. ”Jadi, tanpa kenaikan BBM pun, inflasi Juli akan tinggi,” ujarnya.

Meski demikian, menurut Doddy, lonjakan inflasi ini harus

menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah agar ke depan lebih antisipatif mengelola inflasi pangan. ”Lonjakan harga daging sapi, bawang, dan cabai, itu semua akibat telatnya pasokan, yang seperti ini mestinya bisa diantisipasi,” katanya.

Suryamin menambahkan, dengan realisasi inflasi Juli tersebut, inflasi tahun kalender (Januari - Juli) mencapai 6,75 persen, sedangkan inflasi year-on-year (Juli 2013 terhadap Juli 2012) tercatat 8,61 persen. ”Ini sudah mepet dengan target inflasi dalam APBN-P 2013 yang sebesar 7,2 persen,” ucapnya.

Menurut Doddy, target inflasi pemerintah pasti bakal terlampaui.

Sebab, Agustus ini tekanan inflasi masih akan cukup kuat mengingat momen Lebaran. ”Saya kira, angka inflasi 2013 akan di atas 8 persen,” ujarnya. (owi)

Meneg BUMN Dahlan Iskan menyalami pemudik di atas bus di Parkir Timur Senayan Jakarta, Kamis (1/8). Jasa Raharja mengangkut 10 ribu warga Ibukota dengan 250 armada bus menuju Jawa dan Lampung.

FOTO : MUHAMAD ALI/JAWAPOS

Menlu: Siapapun Dahlan Iskan Ancam Pecat Pejabat BUMN Peminta Parcel Lebaran Dubesnya, Tak Masalah

f. dok

Marty Natalegawa

JAKARTA (BP) - Presiden A­merika Serikat Barack Obama secara resmi mengumumkan nama Robert Black menjadi Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, kemarin (1/8). Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menilai, pergantian ini tidak akan menjadi masalah. ”Siapapun orangnya tidak akan menjadi masalah,” ujarnya di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, kemarin sore.

Menurutnya, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia tersebut pastilah merupakan orang pilihan yang memadahi untuk me­ laksanakan kemitraan yang komperehensif dengan Indonesia.

Marty berharap, Black dapat memberikan konstribusi nyata untuk hubungan Indonesia dan Amerika Serikat nantinya. Saat ini, katanya, proses pergantian

Duta Besar tersebut sedang di­ proses oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. ”Saat ini prosesnya sedang bergulir di DPR. Jadi saya masih belum bisa memberikan komentar panjang lebar,” ungkapnya.

Robert Blake sendiri sebelumnya menjabat sebagai Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Asia Selatan dan Tengah sejak Mei 2009. Dengan pengumuman yang dikeluarkan secara resmi oleh situs resmi Gedung Putih ini, maka secara resmi Black akan menggantikan Duta Besar Scot Marciel.

Ini bukan pengalaman pertama bagi Black menjadi Duta Besar.

Sebelumnya, Black pernah menjadi Duta Besar Amerika Serikat untuk Sri Lanka dan Maladewa antara tahun 2006-2009. Blake sendiri rencananya akan segera menghadap Senat Amerika Se­ rikat untuk melakukan konfirmasi terkait jabatan barunya tersebut.

Bersamaan dengan Black, beberapa nama juga muncul dalam pengumuman resmi situs Negara Adidaya tersebut. Seperti, Michael L. Connor yang diangkat menjadi Wakil Menteri, Departemen Dalam Negeri dan Phillip S. Goldberg sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Filipina. (mia/jpnn)

JAKARTA (BP) - Menteri Ba­d an Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan tak mengakui bahwa dirinya menerima beberapa parcel menjelang lebaran tahun ini. Namun, Dahlan menegaskan bahwa dirinya tak pernah se­kalipun menerima atau melihat apa isi parcel itu. Pasalnya, sejak jauh hari Dahlan telah

berpesan pada sekretarisnya agar tidak membuka bila ada kiriman parcel. ”Saya gak pernah lihat isi parcelnya apa, saya hanya dikasih tahu sekretaris saya bahwa tadi ada parcel. Sudah begitu saja.

Kalau mau tahu tanya saja pada sekertaris saya,” tutur Dahlan di sela-sela buka puasa bersama di

nomor 7/2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah (Pemda).

Pada pasal 13 disebutkan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud meliputi; kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 15 ayat 1 dinyatakan Kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran. Dilanjutkan pasal 16 ayat 1 Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud da­lam pasal 13 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.

Pemerintah pusat juga bisa mengacu Peraturan Pemerintah (PP) nomor 38 tahun 2008 sebagai pengganti PP nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pasal 1 ayat 7 menyatakan penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola, dan menatausahakan barang milik negara/

menerima parcel. Jika ada karyawan atau pejabat BUMN yang kedapatan meminta parcel, Dahlan tak segan akan memecatnya. ”Ada undang-undangnya, kalau minta itu gak boleh, yang meminta bisa dipecat. Kalau ada orang kirim tidak usah diterima, mending dikembalikan saja,” tuturnya.

Langkah yang dilakukan Dahlan ini telah sesuai imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ”Parcel harusnya diberikan pada warga negara tidak mampu,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi.

Kemarin, Dahlan juga sempat menyalami pemudik di atas bis di Parkir Timur Senayan Jakarta. (chi/jpnn)

Perjuangkan Gaji Honorer, PGRI Surati Presiden 50 Persen APBN Pendidikan 2014 untuk Gaji dan Tunjangan Guru JAKARTA (BP) - Jutaan guru honorer masih belum memperoleh penghasilan atau gaji yang layak.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memperjuangkan supaya guru honorer itu mendapatkan gaji minimal setara dengan upah minimum kabupaten atau kota. Mereka telah melayangkan surat permintaan itu langsung ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ketua Umum PGRI Sulistyo mengatakan, saat ini baru DKI Jakarta saja yang memiliki komitmen memberikan gaji guru honorer minimal setara dengan

upah minimum provinsi (UMP). ”Komitmen ini sudah disampaikan langsung Gubernur Jokowi (Joko Widodo, red). Dan sepertinya bakal dijalankan,” katanya kemarin. Sulistyo mengatakan komitmen Gubernur DKI akan memberikan gaji guru honorer sebesar Rp 2,4 juta per bulan.

Sulistyo berharap langkah DKI Jakarta ini diikuti daerah-daerah lain. Seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang memiliki jumlah guru honorer cukup besar. Dia menuturkan gaji guru honorer saat ini sangat memprihatinkan. Penghasilan resmi yang diberikan pemerintah melalui tunjangan fungsional guru tidak tetap (GTT) hanya antara Rp 250 ribu hingga Rp 300 ribu per bulan. ”BBM baru saja naik, tetapi tunjangan fungsional guru honorer tetap. Tentu memprihatinkan,”

Bawa Mobdin Mudik Kena Sanksi JAKARTA (BP) - Selain dinyatakan sebagai bagian dari korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga mengantongi landasan hukum larangan penggunaan mobil dinas (mobdin) untuk mudik. Sanksi siap dijatuhkan jika masih ada aparat pemerintah tetap nekad ngegas mobil plat merah itu di hari Lebaran.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Restuardy Daud, mengatakan setiap pelanggaran atas penggunaan aset daerah termasuk mobdin bisa dikenakan sanksi. ”Setidaknya sanksi disiplin. Termasuk terhadap pimpinannya,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Regulasi yang mengatur dan menegaskan larangan penggu­ naan mobdin di luar kepentingan dinas dimulai dari Keputusan Presiden (Keppres) nomor 5 tahun 1983 tentang Penghapusan Pe­n yediaan Kendaraan Perorangan Dinas. ”Ada di satu pasal bahwa kendaraan dinas untuk kendaraan operasional dinas,” tegas pria akrab disapa Ardy itu.

Selain itu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

kantornya, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (1/8).

Mantan Dirut PLN justru meminta pada sekretarisnya supaya memberikan parcel itu pada orang yang kurang mampu. ”Saya kasihkan ke pesuruh atau kasih ke orang miskin saja,” pintanya.

Dahlan juga melarang semua karyawan atau pejabat kementerian

daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. Ayat 8, Pemanfaatan adalah pendayagunaan ba­r ang milik negara/daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan. ”Juga termuat dalam Permenpan (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB) nomor 87 tahun 2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara,” terus Ardy.

Memang, kata Ardy, tidak ada penegasan tentang sanksi secara langsung jika semua ketentuan itu dilanggar. Akan tetapi pelakunya bisa disanksi karena melanggar semua regulasi itu. ”Dalam Permenpan itu bahkan kalau kendaraan dinas dipakai ke luar kota harus ada izin.

Kepada PNS yang melanggar, dapat dikenakan sanksi disiplin

oleh atasannya, sesuai PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS,” ucapnya.

Lebih lanjut, menurutnya, kebijakan memperbolehkan penggunaan kendaraan dinas di luar kepentingan dinas berarti menyalahi wewenang dan penetapan terkait penggunaan Barang Milik Daerah (BMD). ”Dalam hal ini kendaraan dinas hanya untuk keperluan dinas,” imbuhnya.

Ardy menegaskan bahwa mu­dik lebaran tidak berkaitan dengan kedinasan atau tugas pokok dan fungsi. Lain halnya bila digunakan dalam konteks untuk melaksanakan tugas, seperti pemantauan dan pengamanan mu­dik lebaran oleh Dinas Perhubungan.

Atas dasar itu Kemendagri menghimbau agar menggunakan kendaraan pribadi untuk mudik atau mengatur perjalanannya secara bijak dengan menggunakan transportasi umum yang ada. ”Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaku penguna BMD agar melakukan langkah pegawasan dan pegendalian atas penggunaan Kendaraan Dinas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya,” pintanya. (gen/jpnn)

kata pria yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPR) dari Provinsi Jawa Tengah itu.

Sulistyo mengatakan pemberlakukan gaji guru honorer setara dengan upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota tidak serta merta harus seratus persen. Dia mengatakan upaya itu bisa dijalankan bertahap. ”Yang penting komitmennya,” ujar dia.

Pihak PGRI mengusulkan skema baru pemberian tunjangan fungsional guru swasta kepada Presiden. Tahapannya adalah pada 2014 minimal tunjangan fungsional guru honorer sebesar iklan

Rp 500 ribu per bulan. Tahun berikutnya naik menjadi Rp 750 ribu per bulan. Lalu pada 2016 naik menjadi Rp 1 juta per bulan.

Baru pada 2017 nanti tunjangan guru non PNS setara dengan upah minimum regional. ”Setelah itu pada 2018 tunjangan guru honorer lebih besar dari UMR,” jelas Sulistyo.

Dia mengatakan PGRI akan mengawal penganggaran gaji guru secara umum di postur Rancangan APBN 2014. Dia mengatakan saat ini RAPBN 2014 sedang dalam pembahasan di internal pemerintah. ”Informasi yang saya terima,

porsi untuk gaji dan tunjangan guru di APBN mencapai 50 persen,” papar Sulistyo.

Selain urusan tunjangan, Su­ listyo juga menyangkan data pemerintah terhadap keberadaan guru honorer masih lemah. Dia menuturkan saat ini Kementerina Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) belum memiliki data akurat jumlah guru honorer di Indonesia. ”Dulu Kemendikbud pernah bertekad membentuk satgas (satuan tugas) pengangkatan guru honorer menjadi PNS. Tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya,” pungkasnya. (wan/jpnn)