Page 1

liputan utama

media berkata

Rapat Kerja Nasional Badan Karantina Pertanian 2012; Mantapkan Reformasi Birokrasi.

Badan Karantina Pertanian maret -dengan april 2012 Quaranta masih disibukkan pemberitaan media massa, seputar tiga Permentan.

Quaranta jendela informasi karantina pertanian

Kajian Teknis Lethal Yellowing Pada Kelapa Sawit

02 maret - april 2012

BADAN KARANTINA PERTANIAN Kementerian Pertanian

www.karantina.deptan.go.id www.karantina.deptan.go.id


Quaranta maret - april 2012

www.karantina.deptan.go.id


pesan

Quaranta maret - april 2012

Mar - Apr

2012

EDISI NO.

02

susunan redaksi pelindung Kepala Badan Karantina Pertanian pengarah Sekretaris Badan Karantina Pertanian, Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Kepala Pusat Kepatuhan Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan pemimpin redaksi Kepala Bagian Kerjasama dan Humas Redaktur pelaksana Kepala Sub Bagian Humas sidang redaksi Koordinator Fungsional Karantina Tumbuhan, Koordinator Fungsional Karantina Hewan, Endah Kartikawati, Puspita Wulansari, Sumarsih, Pratiwi Kumala Dewi dokumentasi Hendri K. sirkulasi Sumarsih Keuangan & administrasi Sumaryanti, SE alamat redaksi Kanpus Deptan Gedung E Jl. Harsono RM No. 3 Jakarta 12550 Tel: (021) 781 6480 Fax: (021) 780 4337 Email: humaskarantina@ deptan.go.id www.karantina.deptan.go.id konsultan media Otif (Visi Kreatif Cemerlang) Kompleks Pertanian Loji No. 291 Bogor 16117 Tel: (0251) 926 2009 Fax: (0251) 832 3569 Email: info@otif.co.id

dari redaksi

Tahun Wasdak

S

elamat menyongsong reformasi dengan semangat baru penuh optimisme tinggi demi wujudkan segala kinerja dan karya yang lebih baik. Edisi awal tahun 2012 ini redaksi Media Quaranta menghadirkan format baru. Rubrikasi di format lama tetap tersajikan dalam format baru ini, namun dalam tampilan yang berbeda dengan harapan dan semangat ingin memberikan yang terbaik bagi pembaca. Semoga informasi-informasi yang kami hadirkan membuat pembaca setia Media Quaranta memperoleh informasi yang bermanfaat dalam mengembangkan kreatifitasnya demi pembangunan Karantina Pertanian. Tahun 2012, ditetapkan sebagai tahun Wasdak (Pengawasan dan Penindakan) oleh Kepala Badan karantina Pertanian. Sukses untuk kita semua.

Ir. Banun Harpini MSc Kepala Badan Karantina Pertanian www.karantina.deptan.go.id

3


seremoni

Jumpa Pers

4 Jakarta, 16 Februari 2012

Jumpa Pers Dalam rangka menjawab pertanyaan yang muncul dari berbagai media dan importir mengenai Permentan 88, 89 dan 90 yang baru saja dilaunching, Menteri Pertanian bersama Eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang terkait dengan permentan tersebut mengadakan jumpa pers yang dilaksanakan di Ruang pola Gedung A Kantor Pusat Kementerian Pertanian.

www.karantina.deptan.go.id

Quaranta maret - april 2012


seremoni

INDOnesia feed the world & rakenas

Quaranta maret - april 2012

5

Jakarta, 7 Februari 2012

Feed Indonesia Feed The World Indonesia tidak hanya kaya akan sektor peternakan dan agribisnis tapi juga kaya akan sektor pangan. Langkah untuk mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi yang tidak selalu tergantung pada pemerintah. Melainkan kolaborasi serta sinergi antara pemerintah dan swasta. Dalam rangka mendukung semangat itu, pada 7 – 10 Februari lalu diadakan Pameran Pangan “Jakarta Food Security Summit, ‘Feed In-

donesia Feed The World’ yang bertempat di Jakarta Convention Center (JCC). Acara ini dilaksanakan oleh PT Expotama Sinergi-Member of Debindo, diikuti oleh beberapa peserta pameran yang berasal dari Kementrian, Institusi Pemerintah dan Swasta, Pelaku Industri Pangan Nasional, Perguruan Tinggi, dan peserta lainnya yang terkait dengan produk pertanian, kelautan dan perikanan, serta peternakan. www.karantina.deptan.go.id


seremoni

Pemusnahan Jeroan-PT. Beefood

6

Cileungsi

Pemusnahan Jeroan PT. Beefood Dalam rangka mencegah penyebaran Hama Penyakit Hewan karantina (HPHK), Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok memusnahkan jeroan milik PT Beefood Indonesia karena tidak mamiliki ijin pemasukan ke wilayah indonesia. Pemusnahan dilakukan di lingkungan PT Beefood sendiri di Cileungsi. www.karantina.deptan.go.id

Quaranta maret - april 2012


seremoni

INDOnesia feed the world & rakenas

Quaranta maret - april 2012

Jakarta, 17 Februari 2012

Pemusnahan Gandum Cilegon Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon, akan melakukan tindakan pemusnahan terhadap komoditi Biji Gandum (Triticum aestivum) yang berasal dari Rusia sebanyak 861,45 ton (35 kontainer, 20 feet). Biji gandum ini terinfeksi oleh cendawan Tilletia tritici dan Tilletia laevis yang termasuk golongan OPTK (Organisme Pengganggu Tanaman Karantina) A1. Tindakan pemusnahan dilakukan dengan menggunakan metode dibakar atau heat treatment.

www.karantina.deptan.go.id

7


liputan utama

Quaranta maret - april 2012

8

Badan Karantina Pertanian

Mantapkan Reformasi Birokrasi Identifikasi permasalahan dan solusi pemecahan ditahun 2011 dan juga pemantapan program tahun 2012 serta rencana prioritas tahun anggaran 2013 merupakan topik utama dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Karantina Pertanian 2012.

www.karantina.deptan.go.id


Quaranta maret - april 2012

R

akernas ini diselenggarakan pada tanggal 8 s/d 10 Januari 2012 yng bertempat di Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian, CibitungBekasi. Tema yang diangkat dalam Rakernas kali ini adalah “Memantapkan terwujudnya Reformasi Birokrasi Lingkup Badan Karantina Pertanian�. Rakernas diikuti oleh seluruh jajaran Badan Karantina Pertanian baik dari Kantor Pusat maupun dari Unit Pelaksanan Teknis Karantina Pertanian di seluruh wilayah Indonesia. Dalam Rakernas ini diulas Rencana Kerja Sekretariat Badan, Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, dan Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan sebagai materi dari jajaran Karantina Pertanian di Kantor Pusat. Disamping itu disampaikan pula materi rencana kerja dari beberapa UPT KP yakni dari; BBKP Surabaya, BKP Kelas I Semarang dan SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan. Melengkapi diskusi dalam Rakernas, ditambahkan materi dan narasumber dari luar karantina seperti: 1) Sistem Pengendalian Internal (SPI) dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, 2) Pengadaan Barang dan Jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah, 3) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Clearance Asset dari Sekretaris Utama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Penetapan Kinerja Penting untuk ditegaskan bahwa Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian 2010 – 2014 yang telah ditetapkan harus dijadikan pedoman dalam penjabaran pencapaian visi dan misi menuju karantina pertanian yang tangguh dan terpercaya. Oleh sebab itu, sasaran dan target pencapaian kinerja yang dapat diukur dengan jelas perlu dipersiapkan. Pencapaian kinerja yang sifatnya prioritas dan mempengaruhi sasaran akhir sebagaimana dituangkan dalam Renstra Barantan, wajib dikawal konsistensi dan kesinambungan pelaksanaannya serta menjadi kesepakatan dan komitmen bersama antara pimpinan dan staf sebagai penetapan kinerja yang dituangkan dalam bentuk kontrak kinerja. Sekretariat Badan, indikator yang telah ditetapkan adalah Meningkatnya kualitas manajemen kinerja penyelenggaraan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati. Sedangkan rumusan Kebijakan yang menjadi target Penetapan Kinerja Tahun 2012 adalah: 1) Opini laporan Keuangan (WTP), 2) Kualifikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), 3) Terpenuhinya SDM yang sesuai dengan Standar kompetensi Badan Karantina Pertanian, 4) Indeks Budaya Kerja, minimal 70, 5) Tingkat penyelesaian rancangan peraturan yang sesuai dengan tata cara penyusunan peraturan perundangan terhadap rumusan kebijakan teknis, 6) Tingkat kepedulian masyarakat terhadap isu perkarantinaan minimal kenal.

Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, indikator yang telah ditetapkan adalah Jumlah Rumusan Kebijakan teknis operasional karantina hewan dan keamanan hayati hewani yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi dalam operasional pelayanan dan pengawasan. Sedangkan rumusan Kebijakan yang menjadi target Penetapan kinerjanya adalah: 1) Pedoman Pengawasan Tindakan Karantina di Negara Asal, 2)Pedoman Biosafety Laboratorium, 3) Juknis Tindakan Karantina terhadap MBM dan Kulit Industri, 4) Pedoman Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa Produk Hewan berupa Telur dan Produk Susu, 5) Pedoman pelaksanaan pengawasan terhadap pemasukan Produk Rekayasa Genetik (PRG) dan 6) Pedoman Tindakan Karantina tehadap Bahan Patogen, Sediaan Biologik dan Obat Hewan.

www.karantina.deptan.go.id


liputan utama

Quaranta maret - april 2012

Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, indikator yang telah ditetapkan adalah Jumlah Rumusan Kebijakan teknis operasional karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi dalam operasional pelayanan dan pengawasan. Sedangkan rumusan Kebijakan yang menjadi target Penetapan Kinerjanya adalah: 1) Kajian Teknis tentang Tatacara Tindakan KT terhadap MP OPTK Non Benih untuk Pameran/Konferensi/Eksibisi, 2) Manual teknis perlakuan irradiasi, 3) Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Benih yang dimasukan dari Luar Negeri, 4) Persyaratan Teknis Pemasukan Benih ke Wilayah RI, 5) Kajian Teknis tentang Tatacara Pengawasan Terhadap Benda Lain dan 6) Kajian Teknis Pengawasan PRG di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran

10

Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan, indikator yang telah ditetapkan adalah Jumlah Rumusan Kebijakan operasional pengawasan dan penindakan peraturan perundangan, kerjasama dan sistem informasi perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi dalam operasional pelayanan dan pengawasan. Sedangkan rumusan Kebijakan yang menjadi target Penetapan Kinerjanya adalah : 1) Kebijakan teknis pengawasan dan penindakan yang dapat mendukung meningkatnya kepatuhan pengguna jasa karantina dan integritas petugas karantina. 2) Kerjasama yang harmonis dalam mendukung efektifitas perumusan kebijakan perkarantinaan pertanian dan keamanan hayati. 3) Sistem informasi yang optimal dalam mendukung manajemen dan operasional perkarantinaan pertanian dan keamanan. Balai Besar Karantina Pertanian, indikator yang telah disepakati dan ditetapkan adalah : 1) Realisasi target operasional sertifikasi karantina dan pengawasan keamanan hayati. 2) Tingkat kesesuaian operasional tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap kebijakan standar teknik dan metoda yang diberlakukan. 3) Prosentase penolakan kiriman barang ekspor yang disertifikasi karantina. 4) Peningkatan indeks kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa. Selain itu Balai Besar Karantina Pertanian juga telah menetapkan target kinerja tahun 2012 diantaranya adalah: 1) Akreditasi Laboratorium ISO/SNI 17025 : 2008. 2) Sistem Manajemen Mutu Pelayanan ISO/SNI 9001: 2008. 3) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI). 4) Jumlah dan jenis HPHK/OPTK dan keamanan pangan yang diperiksa. www.karantina.deptan.go.id

Balai Karantina Pertanian, indikator yang telah disepakati dan ditetapkan adalah : 1) Realisasi target operasional sertifikasi karantina dan pengawasan keamanan hayati, 2) Tingkat kesesuaian operasional tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap kebijakan standar teknik dan metoda yang diberlakukan, 3) Prosentase penolakan kiriman barang ekspor yang disertifikasi karantina, dan 4) Peningkatan indeks kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa. Selain itu Balai Karantina Pertanian juga telah menetapkan target kinerja tahun 2012 diantaranya adalah : 1) Sistem Manajemen Mutu Pelayanan ISO/SNI 9001: 2008. 2) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI). 3) Jumlah dan jenis HPHK/OPTK dan keamanan pangan yang diperiksa. Stasiun Karantina Pertanian, indikator yang telah disepakati dan ditetapkan adalah : 1) Realisasi target operasional sertifikasi karantina dan peng-


Quaranta maret - april 2012

Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan; Permentan No. 89 Tahun 2011, tentang Perubanhan Atas Peraturan Menteri Pertanian No. 37 Tahun 2006 tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buahbuahan dan/atau Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; dan Permentan No. 90 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran Umbi Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sangat penting untuk segera disosialisasikan kepada stakeholders karantina pertanian.

Fokus-Fokus Kegiatan Operasional

awasan keamanan hayati. 2) Tingkat kesesuaian operasional tindakan karantina dan

pengawasan keamanan hayati terhadap kebijakan standar teknik dan metoda yang diberlakukan. 3) Prosentase penolakan kiriman barang ekspor yang disertifikasi karantina. 4) Peningkatan indeks kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa. Sedangkan target yang telah ditetapkan adalah : 1) Sistem Manajemen Mutu Pelayanan ISO/SNI 9001: 2008 2) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Rencana Kegiatan Nasional Badan Karantina Pertanian telah menetapkan dua point Rencana Aksi Tahun 2012 yang meliputi: sosialisasi regulasi atau Peraturan Menteri Pertanian yang telah ditetapkan pada tahun 2011 yang lalu, antara lain Permentan no. 88, 89, 90 tahun 2011. Serta melakukan Pengawasan dan penindakan terhadap penerapan Peraturan Menteri Pertanian tersebut. Pemberlakuan Permentan No. 88 Tahun 2011, tentang

Dalam rangka memantapkan terwujudanya reformasi birokrasi dilingkup Badan Karantina Pertanian, maka beberapa focus kegiatan operasional karantina pertanian ditetapkan, diantaranya adalah : 1) Implementasi kebijakan Permentan No. 50, 51 dan 52 tentang pemasukan Karkas, Daging dan Jeroan, pemasukan benih/bibit ternak dan bakalan/ternak potong. 2) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini masuk dan menyebarnya HPHK/OPTK. 3) Pengembangan dan pembangunan Instalasi Karantina Terpadu. 4) Mempercepat serapan anggaran dengan target triwulan I sebesar 25%, triwulan II 60%, triwulan III 80%, triwulan IV 95%, serta tetap memperhatikan aspek prudential dan akuntabilitas; 5) Selaras dengan percepatan dan ketepatan sasaran penggunaan anggaran dalam pengadaan barang/jasa melalui penyedia dan swakelola tetap memperhatikan pedoman PP 54 tahun 2010 tentang pemilihan sistem pengadaan. 6) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pertanian harus ditumbuhkembangkan pelaksanaannya di setiap UPT jajaran Barantan sebagai bagian administrasi perkantoran dalam fungsi pengawasan untuk menuju kedisiplinan penggunaan anggaran Negara yang dapat dipertanggung jawabkan, efesien/efektif, pelaporan yang handal, pengamanan asset Negara dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. 7) Berdasarkan hasil evalasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, Kementerian Pertanian, jajaran Badan Karantina Pertanian harus memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 8) Peningkatan pemahaman dan implementasi kode etik pegawai Barantan. 9) Pembinaan kesehatan jasmani dan rohani pegawai Barantan melalui pembinaan olahraga tertentu yang diberikan tanggung jawab kepada beberapa UPT KP. www.karantina.deptan.go.id

11


lintas karantina

IMportir diminta lebih proaktif

MANADO

12

Importir Diminta Lebih Proaktif Jajaran Balai Karantina Pertanian

Kelas I Manado menghimbau kepada para pengguna jasa karantina khususnya importir produk hortikultura dapat lebih proaktif dalam mendukung operasionalisasi perkarantinaan yang efektif dan efesien. Hal ini disampaikan saat digelar sosialisasi tiga Peraturan Menteri Pertanian terkait importasi produk hortikultura. Sosialisasi ini dilaksanakan demi mewujudkan kepatuhan hukum atas pelaksanaan peraturan perkarantinaan serta menumbuh-kembangkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan peraturan perundangundangan perkarantinaan. Peraturan Menteri Pertanian yang disosialisasikan antara lain, Permentan Nomor : 88/Permentan/ PP.340/12/2011, tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan; Nomor : www.karantina.deptan.go.id

89/Permentan/OT.140/12/2011, tentang Persyaratan Teknis Dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan BuahBuahan Dan Atau Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah NKRI; dan Nomor : 90/ Permentan/OT.140/12/ 2011, tentang Persyaratan Dan Tindakan Karantian Tumbuahan Untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah NKRI. Sosialisasi yang dilakukan pada Kamis, tanggal 2 Februari 2012 dengan bertempat di Hotel Wisma Pelaut – Kota Bitung, dihadiri dan diikuti oleh Stakeholders (pengguna jasa karantina / eksportir dan Importir serta EMKL), perwakilan Instansi terkait lingkup pelabuhan laut internasional Samudera – Bitung dengan jumlah peserta 30 Orang. Tema yang diangkat dalam sosialisasi adalah “Kita Lindungi Sumber Kekayaan Hayati dan Peningkatan

Quaranta maret - april 2012

Ekonomi Masyarakat Propinsi Sulawesi Utara” . Acara sosialisasi tersebut dibuka secara resmi oleh Capt. Petrus K. Singale, SH, Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Laut Kelas I Bitung dan didampingi Ir. Islana Ervandiari, MM, Kepala Bidang Keamanan Hayati Nabati-Barantan. Sosialisasi ini dijadikan media pengkomunikasian maksud dan tujuan Peraturan Menteri Pertanian dan sehingga tidak terjadi kendala yang berarti dalam pengimplementasian regulasi baru tersebut. Melalui sosialisasi tersebut diharapkan adanya peningkatan dan pemahaman serta penyebarluasan informasi bagi instansi terkait dan pelaku usaha dalam penerapan Permentan tersebut. Sehingga operasionalisasi Karantina Pertanian Manado berjalan lancar, efisien dan efektif dalam mendukung program agribisnis dan ketahanan pangan khususnya di wilayah Sulawesi Utara. Dalam sambutannya Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Laut Kelas I Bitung mengungkapkan bahwa Fungsi Utama Badan Karantina Pertanian adalah menjamin pelestarian sumberdaya pertanian yang berkelanjutan dan menjamin ketersediaan suplay yang cukup serta memberikan jaminan keamanan pangan yang berkaitan dengan kualitas suplay pangan yang sehat dan halal. Sehingga dapat memberikan ketenteraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi pangan. Kesemuanya ini dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan sertifikasi ekspor dan impor, verifikasi dan audit kesesuaian terhadap persyaratan teknis, penetapan kawasan/area dan sertifikasi karantina antar area juga menjadi tugas pokok Karantina Pertanian dalam rangka pemenuhan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar Internasional. Oleh karena itu dengan peran yang sangat strategis tersebut maka setiap instansi terkait dan masyarakat khususnya pengguna jasa karantina di wilayah Sulawesi Utara perlu memberikan dukungan yang memadai dalam pencapaian Visi, Misi dan tujuan strategis pengkarantinaan pertanian khususnya di Wilayah Kerja Operasional Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado. -Dwi R


lintas karantina

Quaranta maret - april 2012

Surabaya, Januari 2012

MENCEGAH MASUKNYA HAMA DAN PENYAKIT KARANTINA

Melalui Pelatihan Anjing Pelacak Balai Besar Karantina Pertanian

(BBKP) Surabaya melaksanakan pelatihan anjing pelacak bagi unit anjing pelacak BBKP Surabaya pada 19 dan 24 Januari 2012. Pelatihan ini guna meningkatkan keterampilan anjing pelacak BBKP Surabaya dalam melacak Media Pembawa - Hama dan Penyakit Hewan Karantina (MP-HPHK) antara lain komoditas

sarang burung walet dan daging yang dilalulintaskan melalui pesawat udara. Materi pelatihan anjing yang diberikan kepada para handler atau pawang anjing beserta anjingnya, secara umum meliputi pelatihan fisik dan stamina anjing, pelatihan untuk mengambil kembali komoditas karantina dan pengenalan aroma dengan indra penciuman anjing,

pemeriksaan bagian dalam dan luar gedung, penyaringan bungkusan dan surat-surat, pemeriksaan kendaraan, penyaringan barang kiriman dan koper serta pemeriksaan bus dan pesawat udara. Program pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama BBKP Surabaya dengan Unit Satwa Sabhara Kepolisian Daerah Jawa Timur dan dijadwalkan akan dilakukan setiap hari Selasa dan Kamis. Sebagai peserta dalam pelatihan tersebut adalah 2 orang handler dan 2 ekor anjing BBKP Surabaya dengan instruktur Bpk. Alexander Ubwarin dari Unit K-9 Polda Jatim. Materi yang disampaikan pada pelatihan kali ini yaitu teori mengenai genetik anjing, cara memilih anjing pelacak yang baik serta praktek untuk mengambil kembali komoditas sarang burung walet. -Herny & Sarie

13

Surabaya, Februari 2012

Pra-Implementasi Regulasi Tiga Permentan 2011 Sebagai langkah antisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul akibat diberlakukannya Permentan No. 88/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan, No.89/2011 tentang Pemasukan Buah dan Sayuran Buah Segar dan No.90/2011 tentang Pemasukan Umbi Lapis ke dalam wilayah Negara RI yang sedianya akan diberlakukan pada bulan Maret Tahun 2012, Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Surabaya menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pra Implementasi dari Permentan dimaksud, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012 bertempat di Hotel Majapahit, Surabaya. Dalam kerangka mensukseskan pengimplementasian peraturan impor produk hortikultura tersebut, menuntut kesiapan jajaran BBKP Surabaya termasuk infrastruktur pendukung yang dimiliki in-

stitusi terkait di wilayah pelabuhan Tanjung Perak. Wakil dari GINSI sebagai forwarder menyampaikan bahwa seyogyanya pemeriksaan fisik komoditas tumbuhan (media pembawa OPT/OPTK) dapat dilakukan dikawasan yang terintegrasi dengan pengawasan oleh Bea & Cukai dilini satu, agar arus pemasukan barang yang terkena respon lartas karantina pertanian dapat diselesaikan pemeriksaannya tanpa harus SPPB terlebih dahulu. Rapat koordinasi tersebut menghadirkan Narasumber Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Badan Karantina Pertanian: Dr. Ir. Arifin Tasrif, MSc. serta Direktur PT. Excellent Kencana : Bpk. Kadirun Kusuma. PT. Excellent Kencana merupakan salah satu Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) yang telah mendapat registrasi dari Badan Karantina

Pertanian sebagai tempat pemeriksaan dan pemusnahan Media pembawa OPT/ OPTK di wilayah BBKP Surabaya. Peserta Rakor yang dibuka oleh Kepala Otoritas Pelabuhan III Tanjung Perak: Drs. I Nyoman Gede Saputra, MM, terdiri dari : Kepala Sekretariat Daerah dan Kepala Biro Ekonomi Jawa Timur, Kepala Dinas dan UPT Kementerian Pertanian lingkup Jawa Timur, Direktur PT. Pelindo III serta Pimpinan dan perwakilan perusahaan fasilitas pelabuhan Tanjung Perak, Kepala Syahbandar Pelabuhan Tanjung Perak, Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Tanjung Perak, para mitra kerja, Asosiasi Eksportir, Importir dan Forwader ( INSA, GINSI, GAFEKSI, GPEI, dan ORGANDA) serta para pejabat struktural dan fungsional lingkup BBKP Surabaya. www.karantina.deptan.go.id


lintas karantina

Quaranta maret - april 2012

JAKARTA

Karantina Perketat Persyaratan Teknis Pemasukan Produk Pertanian Dalam rangka meminimalkan risiko

14

msuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) eksotik yang kian meningkat seiring dengan meningkatnya pemasukan berbagai media pembawa baik berupa produk maupun benih tanaman khususnya hortikultura, Kementerian Pertanian melakukan pengetatan persyaratan teknis pemasukan produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan pengetatan tempat pemasukan. Sebagai gambaran bahwa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, dilaporkan oleh para ahli penyakit hama dan tanaman telah terdeteksi adanya OPTK baru di sentra tanamana pangan dan hortikultura. Beberapa OPTK eksotik tersebut antara lain: Panthoea stewartii, Aphelenchoides fragariae, Psedomonas capsici. Selain itu ditemukan juga OPTK baru yang belum terdaftar di Paraturan Menteri Pertanian No. 38 tahun 2006 meliputi Penyakit Virus disebabkan oleh Tomato infectius Chlorosis Crinivirus (TICCV). OPTK tersebut memiliki daya rusak yang tinggi terhadap komoditas strategis pertanian kita. Dengan pertimbangan tersebut telah dilakukan review terhadap beberapa tempat pemasukan produk pertanian, yang salah satunya ditengarai tingginya arus lalu lintas dan/atau kekurangan SDM sehingga diharapkan dengan terbitnya beberapa peraturan Menteri Pertanian yang baru, pelaksanaan pengawasan dan tindakan karantina tumbuhan menjadi lebih optimal. Beberapa perubahan pengaturan terkait dengan terbitnya peraturan Menteri yang baru antara lain : www.karantina.deptan.go.id

1. Peraturan Menteri No 88/Permentan/ PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan merupakan pengganti Permentan No. 27 jo 38 tahun 2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan. Perubahan substansi ketentuan tersebut antara lain:

a. Dari 39 Jenis PSAT sebelumnya ditambah menjadi 100 jenis PSAT yang diawasi pemasukannya yang meliputi komoditas hortikutura, tanaman pangan dan perkebunan. b. Target cemaran meliputi cemaran kimia, logam berat, aflatoksin dan mikroorganisme (salmonella) serta bahan kimia yang dilarang dalam penggunaannya yaitu formalin. 2. Peraturan Menteri Pertanian No 89/ Permentan/OT.140/12/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Kpts/HK.060/1/2006 tentang Persyaratan Teknis Dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan BuahBuahan dan/atau Sayuran Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perubahan Substansi ketentuannya adalah :

a. Tempat pemasukan buah dan sayuran segar yang semula 8 tempat pemasukan menjadi 4 tempat pemasukan, sedangkan ketentuan yang lain dalam Permentan 37 tahun 2006 antara lain tentang Pengaturan terhadap 42 jenis buah dan sayuran segar dengan target utama ce-

gah tangkal terhadap berbagai lalat buah berbahaya ke dalam republik Indonesia dan kewajiban menggunakan container berpendingin dalam suhu tertentu masih tetap berlaku. 3. Peraturan Menteri Pertanian No.90/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian No.18/ Permentan/OT.140.2/2008 tentang Persyaratan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Substansi perubahannya pada ketentuan tersebut adalah:

a. tempat pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran Umbi Lapis Segar yang semula 14 tempat pemasukan menjadi 4 tempat pemasukan, sedangkan ketentuan yang lain masih tetap berlaku. Antara lain ketentuan pemasukan bawang merah, bawang Bombay, bawang putih dan bawang daun serta pemenuhan persyaratan teknis bagi pemasukan umbi lapis segar ke dalam wilayah RI harus didevitalisasi, diberi perlakuan, dan bebas dari tanah dan kompos lainnya. 4. Peraturan Menteri Pertanian yang baru terbit ini akan berlaku efektif tiga bulan ke depan dan dengan diberlakukannya peraturan baru ini maka tempat pemasukan buah-buahan dan sayuran segar serta umbi lapis yang hidup hanya dapat dilakukan melalui Pelabuhan Belawan (Sumut), Bandara Soekarno Hatta (Tangerang), Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Tanjung Perak. Badan Karantina Pertanian telah menyiapkan upaya-upaya peningkatan pelayanan dan kapasitas yang diperluakan pada keempat pemasukan tersebut melalui penambahan SDM, PPC, dan Peralatan Laboratorium yang diperlukan. Namun demikian pemerintah melalui kementerian Pertanian berupaya meningkatkan produksi hortikultura, melalui peningkatan produktivitas dan mutu serta penataan data produksi dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan selera konsumen di dalam negeri.


lintas karantina

Quaranta maret - april 2012

Tarakan, 31 Januari 2012

Regulasi Impor Produk Hortikultura Disosialisasikan Telah diadakan sosialisasi dalam rangka mengawal implementasi Permentan No. 88, 89 dan 90 Tahun 2011, agar dapat berjalan mulus. Sosialisasi ini dilakukan Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas II Tarakan di Aula Kantor BKP Kelas II Tarakan. Dalam sambutannya, Kepala BKP Kelas II Tarakan drh. I Putu Terunane-

gara menyampaikan agar koordinasi dan pengawasan secara terpadu dari seluruh instansi terkait dan Pemerintah Kota Tarakan dapat lebih ditingkatkan agar Permentan ini dapat terimplementasi sebagaimana mestinya dalam kerangka dan semangat mencegah ancaman masuknya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dari luar negeri ke da-

lam wilayah Negara Republik Indonesia. Acara dibuka secara resmi oleh Sofyan Raga, Asisten II Kota Tarakan. Dalam sambutannya, beliau menyatakan Permentan yang mengatur tentang pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), buah-buahan dan sayuran buah segar serta umbi lapis dapat dilaksanakan di wilayah Kota Tarakan tanpa mengganggu stabilitas ketersediaan dan kebutuhan pangan masyarakat di Tarakan. Peserta sosialisasi adalah Dinas instansi terkait, SKPD dan stakeholder serta pengguna jasa karantina yang ada di Kota Tarakan. Bertindak sebagai narasumber Ir. Bambang Hesti Susilo, MSc. (Kabid Tumbuhan Non Benih Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati). Diutarakan bahwa dengan adanya pembatasan tempat-tempat pemasukan terhadap buah dan sayuran buah segar, diharapkan dapat menekan masuknya produk pangan impor. Dengan demikian harga produk pangan lokal Indonesia mampu bersaing dengan produk impor. www.karantina.deptan.go.id

15


lintas karantina

Quaranta maret - april 2012

Jayapura, 10 Februari 2012

Simulasi Pemberkasan Perkara

16

Balai Karantina Pertanian Kelas I

Jayapura bekerjasama dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua melaksanakan Simulasi Pemberkasan Perkara selama dua hari bertempat di Aula Rastra Samara Polda Papua. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini seluruh Penyidik Karantina lingkup Papua dan Maluku dapat melaksanakan tugastugas penegakan hukum sebagaimana amanah Undang-undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dalam menyongsong tahun “Kewasdakan 2012”. Kegiatan ini diikuti oleh para peserta dari Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian lingkup Papua (BKP Kelas I Jayapura, SKP Kelas I Merauke, SKP Kelas I Biak, SKP Kelas I Timika), Papua Barat (SKP Kelas I Sorong, SKP Kelas II Manokawari) dan Maluku (BKP Kelas II Ternate, SKP Kelas I Ambon). Keseluruhan peserta simwww.karantina.deptan.go.id

ulasi pemberkasan perkara berjumlah 20 orang. Narasumber dalam kegiatan tersebut, dihadirkan Dr. Ir Catur Putra Budiman, M.Agric, dari Badan Karantina Pertanian, Imanuel Zebua, SH.,MH yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura dan Kombespol Drs. Setyo Budiyanto, SH., MH, Direskrimsus Polda Papua. Simulasi pemberkasan perkara dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan dengan dihadiri oleh instansi terkait di Jayapura dan peserta dari UPT Karantina Pertanian lingkup Papua dan Maluku. Sedangkan penutupan pada tanggal 12 Februari 2012 yang ditutup secara resmi oleh Kepala BKP Kelas I Jayapura (drh. H. Suryo Irianto Putro, MM., MH.) dengan menghasilkan 2 (dua) Berkas Perkara Simulasi. Simulasi Pemberkasan Perkara ini merupakan tindak lanjut dari Temu Koor-

dinasi UPT Karantina Pertanian lingkup Papua/Papua Barat yang dilaksanakan oleh BKP Kelas I Jayapura pada tahun 2011. Dalam salah satu butir kesepakatan ditegaskan bahwa akan dilakukan penegakan hukum oleh Penyidik Karantina apabila ditemukan pelanggaran yang bersifat strategis. Kegiatan Simulasi tersebut dibuat dalam dua tim masing-masing terdiri dari sepuluh orang. Tim I mengangkat kasus tentang “Pemasukan anjing dari Makassar, Sulawesi Selatan ke Jayapura Provinsi Papua tanpa dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Karantina dari tempat pengeluaran” dan Tim II mengangkat kasus tentang “Pemasukkan bibit jeruk sebanyak dari Surabaya, Jawa Timur ke Jayapura melalui bandar udara Sentani dengan dilengkapi dokumen dari tempat pengeluaran yang menerangkan tanaman hias”.


lintas karantina

Quaranta maret - april 2012

Sumbawa Besar

Jadi Langganan PKL Siswa SMK Awal tahun 2012 Stasiun Karantina Pertanian Kelas (SKP) I Sumbawa Besar kembali menerima kedatangan siswasiswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan Budidaya Peternakan, Agrobisnis Peternakan yang berasal dari tiga SMK yang berada di kabupaten Sumbawa Besar dan Sumbawa Barat provinsi Nusa Tenggara Barat, diantaranya : SMK Negeri I Tarano Kabupaten Sumbawa Besar; SMK Negeri I Plampang Kabupaten Sumbawa

Besar; SMK Negeri I Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat. Kegiatan rutin ini selalu dilaksanakan setiap tahun, seperti halnya tahun lalu. Kedatangan siswa-siswi SMK tersebut adalah untuk melakukan kegiatan Praktek Kerja Industri (Prakerin) atau Praktek Kerja Lapang (PKL). Kegiatan ini untuk mengenalkan siswa dengan dunia kerja khususnya pada Instansi-Instansi Pemerintah maupun Swasta sehingga siswa siap kerja apabila sudah lulus kelak. Hal ini diungkapkan oleh Drs. Jahmat Kepala Sekolah SMK Negeri I Tarano pada acara penyerahan siswa di Aula SKP I Sumbawa tanggal 10 januari 2012 belum lama ini. Kepala SKP I Sumbawa Besar drh. Maton Hernowo dalam sambutan penerimaan siswa tersebut menyatakan bahwa jajarannya sangat menyambut baik

atas kepercayaan terhadap SKP Kelas I Sumbawa dijadikan tempat kegiatan PKL. Kegiatan ini juga ditangkap oleh pihak karantina pertanian Sumbawa sebagai media sosialisasi pada masyarakat pendidikan. Diharapkan kegiatan ini dapat dilakukan setiap tahun sehingga hubungan SKP I Sumbawa dengan Masyarakat Pendidikan di Pulau Sumbawa dapat dijalin dengan baik sehingga tumbuh dan berkembang public awareness Sumbawa terhadap perkarantinaan pertanian tandasnya diakhir sambutan. Tiga puluh lima Siswa-siswi SMK Kelas I dan kelas II ini selama tiga bulan PKL dilingkungan SKP Kelas I Sumbawa Besar akan dibimbing oleh Petugas Fungsional Medik dan Paramedik Veteriner serta Fungsional POPT ahli dan terampil karantina. Materi-materi yang disampaikan berupa Teori dan Praktek seperti Peraturan Perundang-undangan tentang perkarantinaan, Tugas pokok dan fungsi karantina, Metode dan teknik pengambilan serta pemeriksaan sampel di laboratorium, memperlihatkan pemeriksaan klinis ternak dan pemberian perlakuan karantina seperti pengobatan dan pemberian vaksin pada ternak, serta siswa dilibatkan langsung membantu kegiatan operasional karantina bersama dengan petugas fungsional karantina di tempat-tempat pemasukan dan/atau pengeluaran. Diharapkan setelah siswa SMK ini selesai mengikuti kegiatan PKL mereka memahami tentang Tugas Pokok dan Fungsi Karantina dan dunia kerja di bidang perkarantinaan. selain itu mereka diharapkan dapat memberikan pengertian dan pemahaman kepada teman-teman dilingkungan sekolahnya serta masyarakat sekitarnya tentang pentingnya fungsi perkarantinaan pertanian dalam menjaga Pulau Sumbawa dari ancaman Hama Penyakit Hewan karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). Dengan demikian, masyarakat akan tergerak membatu pelaksanaan tugas-tugas perkarantinaan tersebut ungkap Abdul Salam, SP Kasubsi Pelayanan Operasional SPK I Sumbawa Besar.(SKP I Sumbawa Besar). www.karantina.deptan.go.id

17


beranda ilmiah

Quaranta maret - april 2012

Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan

18

Kajian Teknis Lethal Yellowing Pada Kelapa Sawit Pemasukan kelapa sawit di Wilayah Kerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sejalan dengan peningkatan pemasukan komoditas kelapa sawit maka risiko terbawanya Lethal yellowing semakin meningkat pula.

P

erkebunan kelapa sawit di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik luas areal tanam maupun produksi. Era pengembangan kelapa sawit di Kalimantan Timur dimulai sejak tahun 1982 yang dirintis melalui Proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang dikelola oleh PTP VI. Sampai tahun 2007 luas areal kelapa sawit baru mencapai 338.013 Ha yang terdiri dari 72.908,50 Ha sebagai tanaman plasma/rakyat, 13.551 Ha milik BUMN sebagai inti dan 251.553,50 Ha milik Perkebunan Besar Swasta. Produksi TBS (Tandan Buah Segar) sebesar 2.039.461 ton. Sejumlah perusahaan perkebunan swasta skala besar yang telah memperoleh izin pencadangan (ijin lokasi) dan tengah beroperasi membangun perkebunannya baru sekitar 42 perusahaan (Anonymous, 2009) Frekuensi pemasukan kecambah kelapa sawit melalui bandara Sepinggan Balikpapan semakin tinggi. Hal ini dibuktikan dengan pemasukan kecambah kelapa sawit selama kurun waktu dua tahun terakhir ini mengalami peningkatan sebanyak 11.26%. Pada tahun 2010 pemasukan kecambah kelapa sawit impor sebanyak 188.517 kecambah sedangkan pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 209.747 kecambah. Importasi pemasukan kecambah kelapa sawit berasal dari Negara Costa Rica dan Papua New Guinea dimana kedua negara tersebut merupakan endemi penyakit Lethal Yellowing. www.karantina.deptan.go.id

Seiring dengan perkembangan luas areal tanam dan kebutuhan akan benih khususnya pemasukan benih dari luar negeri maka risiko introduksi Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) khususnya Lethal yellowing ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia pada umumnya dan Balikpapan pada khususnya menjadi semakin meningkat. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan kegiatan pemantauan untuk mengkaji status penyebaran penyakit Lethal yellowing di wilayah kerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan.

Tinjauan Pustaka Penyakit Lethal yellowing merupakan penyakit mematikan pada tanaman kelapa sawit yang disebabkan oleh bakteri, Phylum firmicutes kelas Mollicutes dan genus Acholeplasma (CABI,2007). Gejala yang khas dari penyakit ini adalah seluruh daun yang terserang akan menguning dan mati, buah akan berguguran sebelum waktunya matang. Gejala diawali dengan terjadinya nekrosis kemudian menguningnya seluruh daun. Daun menguning dimulai dari daun yang lebih tua (terbawah) kemudian berkembang keatas hingga seluruh daun menguning. Kemudian daun yang menguning berubah menjadi coklat dan mengering. Buah akan rontok sebelum waktunya dan lamalama tanaman akan menjadi mati (CABI, 2007)


Quaranta maret - april 2012 Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 38/ KPTS/HK.060/1/2006 jo. Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor : 28/Kpts/HK.060/1/2009 tentang Jenisjenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I Kategori A1 dan A2, Golongan II Kategori A1 dan A2, Tanaman Inang, Media Pembawa dan Daerah Sebarnya maka wilayah sebar penyakit Lethal yellowing adalah sebagai berikut : 1. Africa : Benin, Cameroon, Ghana, Kenya, Mozambique, Nigeria, Tanzania, Togo, Costa Rica. 2. Asia : India 3. America : Belize, Cayman Islands, Cuba, Dominican Republic, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, USA 4. Oceanía : Papua New Guinea Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian, inang dari penyakit ini adalah Kelapa, Kelapa sawit, palma lainnya (Arenga engleri, Borassus flabellifer, Caryota mitis, Howea forsteriana, Hyophorbe verscaffeltii, Phoenix canariensis, P. dactylifera, P. reclinata, P. sylvestris, Chrysalidocarpus cabadae, Corypha utan, Dictyosperma album, Latania spp, Livistona chinensis, L. rotundifolia, Trachycarpus fortunei, Veitchia macandielsii, Veitchia merrillii, Panandus utilis).

Bahan dan Metode Alat dan bahan Alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut a. Alat : Penggunaan alat dibagi menjadi dua lokasi yaitu : - Penggunaan alat tingkat lapangan : Kaca pembesar (loop), Gunting, pisau, cooling box, dan bor. - Penggunaan alat laboratorium : Petri disk steril, Laminar air flow, autoclave. b. Bahan : Penggunaan bahan dibagi menjadi dua lokasi yaitu : - Penggunaan bahan di lapangan : Alkohol 70%, kantong sampel, label, alat tulis (kertas dan spidol permanen), aquadest. - Penggunaan bahan di laboratorium : PDA (Potato dextrose Agar), kertas whatman, aquadest steril, alkohol 70%. Metode Metode yang digunakan adalah dengan penggunaan pengumpulan data primer dan sekunder yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Pengumpulan Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh berdasarkan pengamatan langsung di lapangan terhadap OPTK dan gejala spesifik dari suatu OPTK. Pengumpulan data primer tersebut meliputi : a) Pengumpulan sampel tanaman kelapa sawit yang telah berproduksi menunjukan gejala menguning hingga klorosis dan mati menguning secara menyeluruh dari pucuk daun hingga pelepah paling bawah, maka dilakukan pengambilan contoh bagian tanaman dari batang dengan mengebor batang hingga ke diameter batang. b) Pengumpulan sampel bibit kelapa sawit yang menunjukkan gejala lethal yellowing. c) Contoh tanaman/spesimen dibawa ke laboratorium untuk didentifikasi jenis OPTK nya.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian di seluruh wilayah kerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan meliputi Kabupaten Penajam Paser Utara, Pasir, Kutai Kartanegara dan kota Balikpapan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mengenai keberadaan kelapa sawit dan potensi penyakit kelapa sawit yang terdapat di masing-masing wilayah.

Hasil dan Pembahasan Hasil pemantauan menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit di wilayah kerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan tersentra di Kabupaten Penajam Paser Utara, Pasir dan Kutai Kartanegara. Penyakit – penyakit yang muncul di perkebunan kelapa sawit pada umumnya adalah penyakit-penyakit pada pembibitan. Sedangkan penyakit yang muncul pada tanaman dewasa sangat jarang. Penyakit – penyakit pada pembibitan yang sering muncul adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya serangan cendawan yaitu penyakit bercak daun Curvularia, bercak daun Dreschslera, bercak daun Pestalotiopsis serta busuk daun Corticium. Dari hasil pemantauan terdapat dua sampel tanaman dari empat sampel yang diterima laboratorium yang menunjukkan gejala daun menguning secara menyeluruh dan kerdil yang diduga terserang penyakit Lethal yellowing. Akan tetapi dari hasil pengujian PCR (sampel dikirim ke Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian) terhadap kedua sampel tersebut menunjukkan bahwa kedua sampel tersebut negatif dari Lethal yellowing. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan tanaman tersebut mengalami kelainan genetik albino yang menyebabkan seluruh daun mengalami klorotik dan berwarna kuning pucat. Pada kegiatan pemantauan ini juga tidak menemukan adanya vektor penya-kit ini yaitu serangga Myndus crudus. Serangga yang diperoleh dari kegiatan pemantauan ini adalah hama-hama umum yang menyerang tanaman kelapa sawit yaitu ulat kantong (Metisa plana, Mahasena corbetti), kumbang badak (oryctes sp) dan ulat api (Setora nitens).

Kesimpulan dan Saran Kegiatan pemantauan terhadap penyakit Lethal yellowing di wilayah kerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan hanya menjumpai penyakit – penyakit yang disebabkan oleh cendawan. Walaupun pada pemantauan lapang ditemukan gejala yang mirip dengan Lethal yellowing, akan tetapi dari hasil pengujian PCR menunjukkan hasil negatif. Dengan demikian secara umum dapat dinyatakan bahwa Wilayah Kerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan masih memiliki status bebas dari penyakit Lethal Yellowing. Supaya status bebas penyakit Lethal yellowing dapat dipertahankan maka perlu terus dilakukan pengawasan lalu lintas kecambah kelapa sawit dari luar negeri maupun dari antar area secara intensif baik melalui bandar udara maupun pelabuhan laut. -Galih Nurani Murni,SP www.karantina.deptan.go.id

19


kancah internasional

Bangkok

APEC Regional Gelar Food defence Workshop Food defence merupakan isu baru yang bertujuan untuk mencegah adanya kontaminasi pangan yang dilakukan secara sengaja. Dalam food defence lebih ditekankan pada kajian kerentanan (vulnerability assessment) untuk mengidentifikasi ancaman yang dapat terjadi.

S

20

ubstansi kontaminan pada food safety dan food defence sama, misalnya bakteri anthrax, salmonella, atau toxin lainnya. Perbedaan terletak pada niat seseorang, dimana food safety mengidentifikasi bahayayangtidakdisengaja(unintentional) sedangkan food defence upaya mencegah ancaman terhadap bahaya yang disengaja (intentional). Thailand, Vietnam, Filipina dan Peru telah memperkenalkan dan mengembangkan food defence untuk meningkatkan akselerasi pasar. Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) Regional mengangkat isu food defence dalam workshop yang diadakan pada September 2011 yang digelar di Institute of Food Research and Product Development, Kasetsart University, Bangkok, Thailand. Workshop kali ke-dua ini diharapkan dapat mengembangkan kepedulian pemerintah terhadap 21 negara anggota ekonomi APEC. Workshop tentang Pertahanan Pangan (Food defence) ini di diikuti oleh 21 negara anggota APEC, termasuk jajaran Badan Karantina Pertanian yang merupakan bagian delegasi dari Indonesia. Beberapa materi yang diulas dan didiskusikan yang terkait dengan penerapan food defence adalah Food defence and its global significance, APEC Food defence principles and pilot program, Vulnerability Assessment, Employee awareness Tools and Resources, Mitigation strategies, Food defence Plan. Sebagai narasumbernya hadir perwakilan www.karantina.deptan.go.id

dari FDA dan FSIS USDA, Biosecurity New Zealand, Canadian Food Inspection Agency, dan China Inspection and Quarantine Services (CIQS).

APEC Food defence Pilot Program Workshop pertama yang membahas mengenai food defence telah dilaksanakan pada tahun 2006 – 2007 di Hanoi dan Bangkok. APEC berhasil mengesahkan 9 prinsip food defence pada tahun 2007. Pada tahun 2008 APEC food defence pilot program mulai dilaksanakan. Peru merupakan Negara pertama yang mengembangkan pada tahun 2008 dan diikuti oleh Thailand pada tahun 2009. Vietnam mulai memulai pilot project pada tahun 2010 dan selesai tahun 2011, dan Filipina berhasil menyelesaikan pada awal tahun 2011. Capasity building diberikan oleh Food Drug Administration (FDA) dan Food safety Inspection Services (FSIS), United State Departement of Agriculture USDA. Pada empat negara pilot project tersebut diberikan Trinning of Trainer di FDA dan FSIS, dan ditindaklanjuti dengan implementasi Training of Trainer di masing – masing Negara pada lembaga pemerintah, industri dan universitas. Selain itu juga dilakukan stakeholder workshop untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap food defence. Asia Pacific Economic Cooperation yang terdiri dari 21 negara anggota ekonomi merupakan kekuatan yang

Quaranta maret - april 2012 penting dalam fasilitasi dan akselerasi perdagangan. Food defence dipandang penting karena dinilai memiliki dampak yang besar bagi perdagangan, terutama untuk melindungi suplai pangan dan meningkatkan daya saing perdagangan. Terminologi food defence merupakan salah satu isu baru yang sedang berkembang saat ini. Jika food safety diartikan sebagai keamanan pangan, dan food security sebagai ketahanan pangan, maka food defence dapat diartikan sebagai pertahanan pangan. Fokus masing – masing berbeda, dimana food security menitikberatkan pada kecukupan atau ketersediaan pangan, maka food safety dan food defence berorientasi pada keamanan dan pertahanan pangan dari bahaya yang dapat mengkontaminasi pangan.

Food defence in USA Food defence diperkenalkan dan dikembangkan kali pertama oleh Food Drug Administration United State DepartementofAgriculture(FDA-USDA) yang bertujuan untuk mencegah adanya kontaminasi pangan yang dilakukan secara sengaja. Dalam rangka mengembangkan ide baru ini, USA mengembangkan Cross Sectoral Collaboration yang dituangkan dalam Strategic Partnership Program Agroterrorism (SPPA) tahun 2005 – 2008, yang inisiasinya di Negara APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) dalam format APEC Food defence Pilot Project dimulai di Negara Peru (2008) kemudian Thailand (2009 – 2010), Vietnam (2010 – 2011) dan Filipina (2011). Di USA food defence di bawah tanggung jawab dua institusi yaitu FSIS dan FDA. FSIS menangani pangan segar: daging, unggas, ikan dan telur kering dan cair, sedangkan FDA yang menangani pangan olahan (termasuk telur), susu, dan supplemen makanan. Kedua instansi ini berada dibawah Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA). Adapun cakupan dari food defence adalah organisasi teroris luar negeri, teroris aktivis dalam negeri, pemalsuan ekonomi, karyawan yang tidak puas, pemalsuan kemasan dan lainnya. Kontaminasi dapat terjadi pada tiap titik seperti


Quaranta maret - april 2012 response melalui food emergency response network, yaitu sistem jaringan pengujian laboratorium untuk pangan.

Food defence Government Collaborative Exchange

lahan pertanian, peternakan, pengolahan, distribusi, penyimpanan, retail dan transportasi, yang berpotensi membahayakan atau mematikan secara nyata sejumlah besar orang dan mempunyai dampak ekonomi yang besar. Ide ini diperkenalkan oleh USA mulai tahun 2002 dengan target utamanya adalah untuk melindungi suplai pangan dari kontaminasi yang disengaja (intentional). Sejak kali pertama diperkenalkan terdapat evolusi perkembangan dari kebijakan food defence ini, yaitu pada akhir tahun 2002, FDA mengeluarkan Bioterrorism Act dan FSIS Security Guidelines for Food Processors. Yang kemudian berkembang dengan FSIS Security Guidelines on Transportation pada tahun 2003. Pada tahun 2008 FSIS mengembangkan Food defence Plan dan FDA mengembangkan FDA Vulnerability Tools. Pada tahun 2009 FSIS Prior Notice of Import Shipments. Bioterrorism Act yang dikeluarkan 2002 bertujuan untuk memperbaiki kapasitas untuk mencegah, mendeteksi dan merespon aksi terorisme, yang memungkinkan untuk penahanan administratif, registrasi fasilitas pangan, data pemeliharaan dan pemeriksaan, serta pemberitahuan dahulu sebelum importasi (prior notice). Program food defence ini di industri masih bersifat kebijakan voluntary/sukarela,

yang berfokus pada pencegahan dan implementasinya fleksibel tergantung skala dan fasilitas yang dimiliki industri. Namun demikian FDA telah mengeluarkan beberapa guideline misalnya guideline on food producers, processors and transportations. Fokus utama dari program food defence adalah kesadaran masyarakat dan peringatan, terutama menggalang kebersamaan antar institusi dalam mendeteksi, komunikasi, pertukaran informasi. Jika dalam food safety dikenal istilah risk assessment (kajian resiko), maka dalam food defence disebut sebagai kajian kerentanan (vulnerability assessment), dimana dalam pembuatannya melibatkan lembaga intelijen seperti Federal Beareu Investigation (FBI) dan Departement of Homeland Security (DHS) untuk mengidentifikasi titik – titik rawan dan membahas mitigasi dan penelitiannya. Selan itu juga terdapat strategi mitigasi yang meliputi (1) strategi pencegahan, misalnya mengembangkan rencana food defence, training dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pemantauan, pengamanan rantai pangan, merubah teknologi pengolahan dan (2) strategi pendeteksian melalui metode deteksi laboratorium, dan aktivitas pemeriksaan oleh pemerintah. Selain itu juga dibentuk emergency

Ini merupakan sesi khusus pemerintah Negara anggota APEC, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anggota APEC (selain Negara pilot project) terhadap food defence. Negara yang turut berpartisipasi dalam diskusi ini adalah Indonesia, Chile, New Zealand, Malaysia, Taiwan, Rusia, Peru, Filipina, China, Thailand, Canada, Vietnam, Papua Nugini, dan Singapura. Dua pertanyaan yang mendasar dalam forum strategi masing – masing Negara tersebut yaitu status food defence di Negara masing-masing dan bagaimana rencana aksi ke depannya untuk mengimplementasikan food defence tersebut. Menanggapi akan hal itu, Indonesia telah menyampaikan bahwa sudah mempunyai regulasi yang dapat dijadikan payung hukum dan/ atau referensi untuk operasionalnya yaitu Undang – undang no 7 tahun 1996 tentang Pangan. Dalam pasal 21 disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk mengedarkan pangan yang mengandung bahan yang berbahaya, beracun atau yang dapat membahayakan hidup manusia. Diungkapkan pula bahwa pada perusahaan besar di Indonesia yang melakukan ekspor, food defence sudah dilaksanakan untuk memenuhi permintaan konsumen. Rencana aksi selanjutnya yang perlu dilakukan oleh Indonesia adalah: a) Government awareness, untuk meningkatkan akselerasi pasar ekspor dan kebijakannya, b) Academic awareness, untuk melakukan penelitian terhadap identifikasi ancaman dan upaya mitigasinya, c) Industry awareness, terutama untuk industry local supaya meningkatkan akses pasar, d) Indonesia memiliki food safety yang masih dalam upaya pengembangan maka program food defence dapat dilakukan dengan mengkombinasi dan mengkolaborasi substansi pengawasan. www.karantina.deptan.go.id

21


media berkata

Quaranta maret - april 2012

Pemberlakuan Tiga Permentan Didesak untuk Dicabut Badan Karantina Pertanian masih disibukkan dengan pemberitaan media massa tanah air. Pada Januari 2012, Karantina diberitakan oleh media massa seputar tiga Permentan yang dikeluarkan pada akhir tahun 2011 lalu. 22

T

iga Permentan dimaksud yaitu Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 88, 89, dan 90 Tahun 2011 yang menghapus Tanjung Priok dari daftar pelabuhan impor buah, sayur, dan pangan segar. Pemberitaan berisi tentang aturan pembatasan impor dalam hal ini terkait pintu masuk impor hortikultura, aturan impor kulit, hingga aturan impor buah yang dinilai merugikan Tanjung Priok. Tidak hanya itu, tolakkan dari kalangan importir terkait tiga Permentan tersebut bergulir. Pemberitaan penolakkan dari kalangan importir tersebut diangkat di permukaan khususnya media Investor Daily pada Jumat, 27 Januari 2012 dengan judul “Importir Hortikultura Tolak Tiga Permentan”. Importir meminta pemerintah mencabut atau melakukan uji objektivitas tiga Permentan tersebut. Selanjutnya, pada INDOPOS juga diangkat berita terkait berjudul “Desak Cabut Permentan”. Pada INDOPOS kali ini mengangkat bahwa ketiga Permentan tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan World Trade Organization (WTO) yang www.karantina.deptan.go.id

menyatakan kebijakan perdagangan yang menyangkut perizinan impor, termasuk salah satu peraturan yang harus merujuk pada Agreement on Import Licensing. Jika Permentan ini terbukti melanggar dua ketentuan di atas, peraturan tersebut secepatnya harus dicabut sebelum diberlakukan resmi pada 20 Maret 2012 agar tidak menimbulkan gejolak ekonomi makro. Di pihak lain, Kepala Badan Karantina Pertanian, Banun Harpini menyatakan pemberlakuan tiga Permentan terkait pembatasan empat pelabuhan tersebut guna menghindari penyakit yang masuk. Kepala Badan Karantina Pertanian juga menjamin pemberlakuan tiga Permentan tersebut. KORAN TEMPO pada 2 Januari 2012 dengan judul “Importir Hortikultura Keberatan Tenggat Pengetatan Impor”, Banun Harpini mengungkapkan pemberlakuan aturan baru soal impor produk hortikultura tidak akan terlalu membebani importir. Karena Karantina Pertanian sudah melakukan evaluasi simulasi di Pelabuhan Surabaya. Banun Harpini juga menyampaikan kesiapan kapasitas karantina menyiapkan labo-

ratorium dan mengusahakan tempat penimbunan sementara bagi produk hortikultura di pelabuhan. Pembatasan ini dilakukan karena terdapat sejumlah negara yang memiliki catatan sebagai negara asal produk hortikultura berpenyakit di dalamnya. Hal tersebut disampaikan pada Media Indonesia, 27 Januari 2012 berjudul “Siapkan Kapasitas Karantina”. Pemberitaan yang dimunculkan media massa tanah air pada Februari 2012 masih seputar pemberlakuan tiga Permentan yang dinilai merugikan kalangan importir. Penolakkan pintu masuk bagi produk impor hortikultura terus bergulir pada periode Februari 2012 khususnya KORAN TEMPO, 1 Februari 2012. Isu “Jawa Timur Tolak Jadi Pintu Masuk Impor Hortikultura” berisi Jawa Timur yakni Pelabuhan Tanjung Perak yang akan dijadikan sebagai pintu utama masuknya produk impor sayur dan buah hortikultura, menolak keputusan tersebut. Penolakkan tersebut didasarkan atas kekhawatiran akan membunuh hasil petani lokal. Di lain pihak jawa Timur dikenal sebagai salah satu penyangga produk


Quaranta maret - april 2012

hortikultura nasional. Pemberitaan semakin mengerucut seperti diungkap dalam Rakyat Merdeka mengenai maraknya bawang merah impor di pasaran membuat petani pun merugi. Hal ini pun membuat ratusan petani berunjuk rasa dan mendesak pemerintah memberhentikan impor komoditas tersebut. Pada Media Indonesia, 21 Februari 2012 dengan judul “11 Negara Protes RI Batasi Impor Hortikultura” menyatakan pemerintah menerima surat keberatan dari 11 negara tentang pembatasan pintu masuk produk hortikultura impor yang tidak menyertakan Pelabuhan Tanjung Priok. Wamen Pertanian, Rusman membantah surat keberatan tersebut memicu rencana penundaan penerapan Permentan No. 89 Tahun 2011 yang memuat pembatasan pintu masuk impor hortikultura. Pintu masuk Tanjung Priok ditutup dengan alasan aspek teknis. Saat ini, sekitar 60% barang impor masuk melalui pintu tersebut. Pelabuhan dinilai sudah kelebihan beban sehingga menyebabkan proses penanganan menjadi lamban. PT Pelindo II

sebagai operator pelabuhan berjanji akan memberikan lahan dan menjadi bahan pertimbangan untuk kembali dibukanya pintu Tanjung Priok. Menteri Pertanian, Suswono mengungkapkan pemberlakuan pintu masuk impor produk hortikultura akan dipastikan pada awal Maret 2012. Pemberlakuan masih menunggu apakah ditetapkan sesuai jadwal atau diundur. Terkait akan diberlakukannya pembatasan pintu masuk ekspor terhitung mulai 19 Maret 2012, Kementerian Pertanian akan mengajak kepolisian untuk ikut mengamankan dan mengawasi produk impor hortikultura. Menteri Pertanian, Suswono mengungkapkan dalam Media Indonesia, 7 Februari 2012 berjudul “Kementan Gandeng Polri Awasi Hortikultura” bahwa begitu mudah produk impor ilegal lolos dan ada pihak tertentu yang membantu produk ilegal tersebut masuk. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi Kementerian Pertanian. Kebijakan satu pintu yang akan diberlakukan, bertujuan membatasi kebiasaan daerah kaya dalam melakukan kebijakan impor. Menurut

Wamen Pertanian, Rusman Heriawan, Impor pangan harus dilakukan secara nasional, agar masing-masing daerah tidak diperkenankan mengimpor bahan pangan sendiri, terutama beras. RUU Pangan sudah masuk ke tahapan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah dan sudah dibentuk tim dengan Kementerian lain. Hal ini dinyatakan dalam Investor Daily, 22 Februari 2012 berjudul “Kebijakan Impor Pangan Harus Satu Pintu”. Seiring bergulirnya pemberitaan tentang tiga Permentan, pengetatan izin impor daging juga diangkat dalam Investor Daily pada tanggal yang sama, berjudul “Kementan Persingkat Izin Impor Daging” berisi tentang revisi Permentan No. 52 tahun 2011. Pemberitaan menyangkut seputar Surat Rekomendasi Pemasukan (SRP) yang sebelumnya ditandatangani Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan segera beralih ke level direktur. Perubahan peraturan mempermudah importir karena periode pengajuan izin bisa lebih cepat, sekitar 6-14 hari. Sedangkan saat ini, importir membutuhkan waktu 15-30 hari. Rencana syarat baru bagi perusahaan importir, antara lain rekam jejak, performa realisasi impor, dan volume penyerapan sapi lokal. Ketentuan yang akan diberlakukan melalui revisi Permentan No. 52/2011 tentang rekomendasi persetujuan pemasukan dan pengeluaran ternak ke dalam dan ke luar wilayah Indonesia tersebut, akan berlaku pada semester kedua tahun ini. Untuk mengukur kinerja performa impor, akan dilihat dari kinerja importir dalam merealisasikan kuota impor tahun sebelumnya. Pemberitaan media selama dua bulan terakhir periode Januari – Februari 2012 tersebut seiring dengan penolakkan keras dari kalangan importir menggiring Badan Karantina Pertanian untuk merevisi tiga Permentan yaitu Permentan No. 88, 89, dan 90 tahun 2011. Pemberlakuannya pun masih menunggu apakah ditetapkan sesuai jadwal atau diundur. www.karantina.deptan.go.id

23


Quaranta maret - april 2012

www.karantina.deptan.go.id

Media Quaranta Edisi April-Mei 2012  

Media Quaranta adalah Media Milik Badan Karantina Pertanian Republik Indonesia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you