samping itu, yang sifatnya teknis dilaksanakan melalui bintek pada SKPD
terkait.
meningkatkan
Upaya
lain
kualitas
yang
SDM
dilakukan
aparatur
dalam
adalah
rangka
peningkatan
pelayanan administrasi kepegawaian di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Untuk mewujudkan produk hukum daerah yang mendorong pencapaian
akuntabilitas
dan
kondusivitas
penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan, telah ditetapkan 9 Peraturan Daerah, pengkajian terhadap 14 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan 41 UPT-SKPD, evaluasi 204 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota serta klarifikasi 143 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan sosialisasi
produk
hukum
kepada
masyarakat di 35 Kabupaten/Kota. Di samping itu, sebagai upaya penegakan hukum atas pelanggaran Perda telah dilaksanakan penertiban terhadap 234 pelanggar dan penindakan terhadap 166 pelanggar Perda Provinsi. Tahun 2010 telah diterbitkan Perda yang merupakan penjabaran Undang-undang dan Peraturan, antara lain Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013, Perda tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah, Perda tentang Retribusi Daerah, Perda tentang Pengelolaan Panas Bumi di Provinsi Jawa Tengah, Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sebagai perwujudan transparansi publik dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, telah dilaksanakan secara elektronik (LPSE), yaitu untuk kegiatan pelelangan sebanyak 142 paket pada 40 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 37 paket pada 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Kendal, Pati, Jepara, Klaten, Brebes dan Cilacap.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
50