Tabel 1.1 Rata-rata pasien yang diberikan transfusi darah

” Berdasarkan SIRS (sistem informasi rumah sakit) di dapatkan data pemberian transfusi di ruang rawa inap selama 3 bulan periode Januari-Maret pada tahun 2021.

Tabel 1.1 Rata-rata pasien yang diberikan transfusi darah. NO BULAN RATA-RATA PASIEN JUMLAH RUANGAN 1. Januari 6 Pasien 3 2. Februari 8 Pasien 4 3. Maret 8 Pasien 4

Data tersebut dapat dikaji bahwa pemberian transfusi cukup banyak, tindakan transfusi merupakan tindakan yang memerlukan pengamatan atau observasi khusus untuk menentukan keselataman pasien. Pengamatan selama bertugas dijumpai belum adanya pengakajian secara tertulis di lembar observasi pemberian trasnfusi, kepada pasien. Hal ini tentunya akan dapat berpengaruh untuk keselamatan pasien, selama ini lembar observasi terhadap pemberian transfusi belum dilakukan, dengan hal ini menjadi salah satu permasalahan yang berdampak pada keselamatan pasien. Profesi perawat merupakan profesi dengan proporsi terbesar dibanding tenaga kesehatan lain di rumah sakit, oleh karena itu pelayanan yang diberikan oleh perawat merupakan indikator terbesar untuk mewujudkan kualitas pelayanan rumah sakit. Pendokumentasian asuhan keperawatan yang dilakukan perawat merupakan aspek penting dalam pelaksanaan tindakan keperawatan. Dokumen ini merupakan bukti tertulis yang didalamnya mencerminkan data-data akurat tentang klien dan mempunyai makna penting dalam aspek hukum (Widjayanti, 2011). Namun disisi lain, banyaknya data-data yang harus didokumentasikan oleh perawat membuat tugas utama perawat yang berorientasi kepada pasien menjadi kurang optimal. Oleh karena itu diperlukan sistem pendokumentasian yang lebih efektif dan efisien agar kedua tugas tersebut, baik tugas perawat yang berorientasi pada pasien maupun tugas pendokumentasian asuhan keperawatan dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Rumah Sakit Paru Dr.H.A Rotinsulu Bandung khususnya di ruang rawat inap belum ada lembaran untuk hasil implementasi dan pendokumentasian yang khususnya dalam mendokumentasikan rencana asuhan keperawatan sebelum, selama dan sesudah transfusi, dimana lembaran implementasi tersebut berisi tanda-tanda vital dan keadaan umum pasien. Selama ini pemberian transfusi hanya diberikan tanpa ada observasi untuk tanda-tanda vital sebelum ,saat berlangsungnya dan sesudah pemberian produk darah . observasi

tanda-tanda vital sebelum prosedur pemberian transfusi darah penting untuk memonitor kondisi kesehatan dan reaksi terhadap pemberian produk darah pasien. Oleh karena itu disusunlah rancangan aktualisasi ini guna menemukan alternatif pemecahan masalah tersebut.

B. Tujuan

Adapun tujuan penulisan rancangan aktualisasi ini adalah: 1. Mampu menerapkan nilai-nilai dasar ANEKA yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme,

Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi dalam kegiatan pekerjaan seharihari sebagai seorang ASN sehingga memiliki tanggung jawab dan integritas terhadap apa yang dikerjakan, mampu menciptakan lingkungan pelayanan yang harmonis, serta mewujudkan pelayanan yang prima. 2. Memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban ASN serta mampu menerapkan kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan kerja. 3. Mampu menerapkan whole of governmentserta best practicesdalam pemberian pelayanan yang terintegrasi. 4. Mampu menerapkan pelayanan publik yang berkualitas sesuai jabatannya kepada stake holder/ masyarakat.

C. Manfaat

1. Bagi Penyusun

Diharapkan dengan dibuatnya rancangan aktualisasi ini, penyusun dapat memahami cara penerapan nilai-nilai dasar ANEKA ke dalam pekerjaan seharihari di tempat kerja sehingga dapat memberikan layanan yang mencerminkan nilai-nilai dasar ANEKA kepada masyarakat.

2. Bagi Instansi Kerja

Diharapkan dengan adanya rancangan aktualisasi ini dapat menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah yang ditemukan di Rumah Sakit Paru Dr.H,A

Rotinsulu, selain itu, diharapkan pula instansi terkait dapat memberikan layanan yang berorientasi pada keselamtan pasien. Dengan peningkatan kinerja individu

akan meningkatnya pula kinerja unit terkait sehingga dapat mencapai visi lebih cepat dan memberikan citra yang baik.

3. Bagi Bapelkes Cikarang

Dengan tersusunnya rancangan aktualisasi ini diharapkan dapat menambah kepustakaan bagi Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang, khususnya sebagai bukti terselenggaranya pelatihan dasar CPNS Kementerian Kesehatan sesuai dengan capaian kegiatan pembelajaran.

D.Ruang Lingkup

Ruang lingkup rancangan aktualisasi ini adalah kegiatan pendokumentasian rencana asuhan keperawatan di ruang rawat inap Rumah Sakit Paru Dr.H.A Rotinsulu

Bandung yang akan dilaksanakan pada saat off campusPelatihan Dasar CPNS

Golongan III Angkatan 1 Kementerian Kesehatan RI.

BAB II ORGANISASI DAN PROFIL PESERTA

A. 4 Profil Rumah Sakit Paru DR.H.A Rotinsulu Bandung

1. Sejarah Rumah Sakit

Sanatorium Solsana – Cipaganti (Rumah Sakit Paru Dr.H.A Rotinsulu ) didirikan dan diresmikan pada tahun 1935 oleh pemerintahan Hindia Belanda, menurut penduduk setempat serta

sumber -sumber lain, pada zaman Belanda di daerah Ciumbuleuit merupakan suatu perkebunan the (onderning), Sanatorium Solsana-Cipaganti (Rumah Sakit Paru Dr.H.A Rotinsulu) yang terletak di jalan Bukit Jarian sekarang adalah tempat istirahat para pemetik teh serta tempat penimbangan pucuk teh, sedangkan bangunan Solsana dan Sabiena yang terletak di Jalan Ciumbuleuit merupakan tempat peristirahtan pemilik kebun serta tentara-tentara Belanda.

Pada tahun 1965 gedung Sabiena diminta oleh pemiliknya (perorangan) untuk dijual sedangkan gedung solsana dihibahkan oleh pemiliknya kepada misi Katolik dan selanjutnya digunakan sebagai sarana pendidikan (Universitas Parahyangan) dan bangunan Sanotarium yang terletak di jalan Bukit Jarian diserahkan kepada Pemerintah RI. Pada tahun 1970-a nama Sanatorium dihapus dan diubah menjadi Rumah Sakit Paru Cipaganti yang dipimpin oleh Direktur BP4 Bandung. Dalam kurun waktu 1975-1985, Rumah Sakit Paru Cipaganti melaksanakan perawatan penderita tuberkolosis paru pada tahun 1978, Pada tahun 1975 kepemimpinan dr. Rotinsulu diganti oleh dr. Iskandar Partasasmita yang juga merangkap Direktur BP4 Bandung hingga tahun 1979

Dan pada tanggal 26 Februari 2004 RSTP Cipaganti resmi berubah nama menjadi Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu dan pada tanggal 1 Maret 2004 dr. Edi Sampurno, Sp.P resmi diangkat menjadi Direktur Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu. Untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat ( publik ) Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu pada tanggal 26 Juni 2007 resmi ditetapkan menjadi rumah sakit yang menggunakan PPK-BLU sehingga adanya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan agar lebih efektif dan efisien dalam

menunjang tugas dan fungsi Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu. Selain itu, Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu telah terakreditasi untuk 16 pelayanan.Pada tahun 2015, RS Paru Rotinsulu berhasil lulus akreditasi dari KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) dan memperoleh predikat PARIPURNA.

Adapun 10 penyakit terbesar pada tahun 2020 di RS. Paru Dr.H.A Rotinsulu adalah Carcinoma Lung, TB Paru, Neoplasma Uncertain Lung, COPD Acute, Pleural Effusion, Coronavirus Infection, Probable Covid 19, Community Acquir Pneumo, PPOK dengan CAP, dan Mature Cystic Teritoma Mediastinum. Untuk mentindaklanjuti kasus kanker paru data dari Global cancer statistics (Globocan,2021) mencatat bahwa kematian karena kanker paru di Indonesia meningkat menjadi 30.843 orang dengan kasus baru, salah satu komplikasi terbesar pada pasien kanker paru adalah anemia, dimana hampir 40% penderita kanker dengan anemia kondisi ini akan menyebabkan penurunan yang signifikan terhadap kondisi kesehatan dan mempengaruhi harapan hidup penderita kanker (Janis M, 2013). Penyebab anemia pada pasien kanker paru terjadi karena adanya aktivasi sistem imun dan inflamasi oleh keganasan tersebut, menurunnya produksi sel darah merah pada penderita kankerakibat gangguan proses eritropoisis yang disebabkan berbagai faktor ini termasuk berkurangnya produksi eritropoitin akibat dari gangguan ginjal, kekurangam zat besi, folat dan vitamin B12 atau akibat penekanan sumsum tulang oleh proses metastase atau efek kemoterapi.

Pada kasus kanker paru di Rs Paru Dr.H.A Rotinsulu terdapat pasien yang di lakukan transfusi di rawat inap dengan hasil observasi dimana hampir semuanya tidak dilakukan observasi tanda-tanda vital untuk pasien yang mendaptkan transfusi. Pemeberian transfusi darah di Rumah Sakit Paru Dr.H.A Rotinsulu berdasarkan SOP yang sudag ada adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 SOP lama

Setelah mengevaluasi SOP untuk transfusi ada ketidaklengkapan pada SOP tersebut bahwa tidak adanya lembar observasi tanda-tanda vital untuk implementasi asuhan keperawatan, bahkan untuk perawatpun belum pernah ada yang melakukan observasi tanda-tanda vital saat pemberian transfusi darah. Yang mana berfungsi untuk melihat apakah ada reaksi alergi, komplikasi lainnya pada saat ataupun setelah pemberian produk darah bahkan dengan adanya lembar observasi menjadi sebuah implementasi dan keakuaratan data , mungkin saat selama ini belum ada keluhan pasien saat pemberian transfusi yang mengalami komplikasi, tapi ini suatu hal yang harus dihindari untuk meningkatkan sasaran keselamatan pasien dengan mengadakan lembar observasi pada saat pemberian transfuSi darah dan suatu keharusan sesuai dengan pedoman transfusi darah.

2. Visi dan Misi PMN RS Paru Dr. H.A Rotinsulu Bandung 1. Visi

Menjadi Rumah Sakit Paru dengan kualitas Prima dalam Pelayanan Pendidikan, dan

Penelitian yang unggul dalam Biomolekuler dan Invasif Paru pada Tahun 2024.

2. Misi

a. Memberikan pelayanan prima yang berorientasi kepada kepuasan dan keselamatan pasien. b. Menyelenggarakan pelayanan paru yang unggul dalam Biomolekuler dan

Invasif Paru. c. Meninggalkan kemandirian Rumah Sakit d. Menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian Ilmu di Bidang

Kesehatan Paru. e. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengembangan ilmu dibidang kesehatan paru. f. Mengembangkan sumber daya Rumah Sakit

3. Budaya Kerja RS Paru Dr. H.A Rotinsulu Bandung

Adapun Tata Nilai yang dikembangkan dalam mendukung visi misi rumah sakit adalah

1. Menjunjung tinggi Hak & Keselamatan Pasien 2. Profesional 3. Disiplin 4. Kerja Keras 5. Kerja Sama 6. Kejujuran

4. Struktur Organisasi Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu Bandung

Struktur organisasi di Rumah Sakit Paru Dr.H.A Rotinsulu Bandung adalah sebagaimana yang tergambar dibawah ini :

gambajj

Gambar 2.2 PMK No. 58 Th 2019 Ttg Organisasi dan Tata Kerja RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Bandung

5. Profil Peserta

Profil peserta penyusun rancangan aktualisasi adalah sebagai berikut:

Nama

: Fitriyani Laila Dinawati NIP : 199303152020122007 Jabatan /Golongan : Perawat Ahli Pertama / IIIa Unit Kerja :RS Paru Dr.H.A Rotinsulu Instansi :KementerianKesehatan Pendidikan Terakhir : Ners

6. Tugas dan Fungsi

Dalam pelaksanaan aktualisasi, peserta diklat mengacu kegiatan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu.

1. Melakukan pengkajian keperawatan dasar pada masyarakat 2. Melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu, keluarga 3. Merumuskan diagnosa keperawatan pada individu 4. Memfasilitasi adaptasi dalam hospitalisasi pada individu dalam rangka

Melakukan upaya promotif 5. Melakukan stimulasi tumbuh kembang pada individu dalam rangka Melakukan upaya promotif 6. Melakukan support kepatuhan terhadap intervensi kesehatan pada individu 7. Melakukan pendidikan kesehatan pada individu, keluarga, kelompok, masyarakat 8. Melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan 9. Menyusun laporan lain-lain

7. Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN

Melalui pembelajaran nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Mutu, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi) peserta CPNS mampu memahami dan menerapkan nilai dan kode etik yang telah dipelajari.Kelima mata pelatihan tersebut dirancang dan disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum pembelajaran agenda nilai-nilai dasar CPNS, dengan memberi penekanan pada kemampuan dalam memaknai dan menginternalisasi nilai nilai dasar ASN.

1. Akuntabilitas

Dengan diterapkannya akuntabilitas, yaitu merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tangguang jawab yang men

Vjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilainilai publik.

Nilai-nilai publik tersebut antara lain: a. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. b. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. c. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. d. 15 Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan.

Sedangkan untuk aspek-aspek akuntabilitas sebagai berikut: a. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. b. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. c. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. d. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. e. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Berdasarkan tingkatan akuntabilitas tersebut dapat menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, yakni:

a. Kepemimpinan b. Transparansi c. Integritas d. Tanggung jawab e. Keadilan f. Kepercayaan g. Keseimbangan h. Kejelasan i. Konsistensi

2. Nasionalisme

Nasionalisme memfasilitasi pembentukan nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Makna nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun masyarakat, bangsa dan negaranya. Nasionalisme adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak merendahkan bangsa lain. Nasionalisme merupakan pondasi ASN untuk mengaktualisasikan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan orientasi mementingkan kepentingan publik, bangsa dan negara. Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang

No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, fungsi ASN adalah sebagai berikut: a. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. b. ASN sebagai pelayan publik. c. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dari fungsi tersebut, seorang ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik yang mencakup artian bahwa ASN adalah aparat pelaksana (eksekutor) yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan.

Kemudian ASN sebagai pelayan publik adalah segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah, termasuk aparat yang bergerak di bidang perekonomian dalam bentuk barang dan jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Dari definisi tersebut, ada tiga poin penting yang harus diperhatikan dalam pelayanan publik yaitu:

Tugas pelayanan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah. a. Yang menjadi objek layanan adalah masyarakat atau publik. b. Bentuk layanan yang diberikan dapat berupa barang, jasa, maupun administratif sesuai kebutuhan masyarakat dan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa memiliki arti bahwa seorang ASN dalam menjalankan tugasnya senantiasa mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan.Berdasarkan 3 fungsi ASN tersebut, peran yang dilakukan ASN harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang yang berlaku.

3. Etika Publik

Mata pelatihan ini memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar etika publik melalui pembelajaran kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, dan penerapan kode etik ASN. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.

Ada tiga fokus utama dalam pelayanan publik, yakni: a. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. b. Sisi dimensi reflektif, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. c. Modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual.

Pada prinsipnya ada 3 (tiga) dimensi publik, yaitu: a. Dimensi kualitas pelayanan publik Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. b. Dimensi modalitas Etika publik bisa bertindak baik atau berperilaku sesuai standar dan mengorganisir tindakan agar sesuai etika dengan unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas.

c. Dimensi tindakan integritas public

Etika publik yang sesuai dengan nilai, tujuan dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Nilai-Nilai Dasar Etika Publik a. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila. b. Setia dan mempertahankan UUD Negara Kesatuan RI 1945. c. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. d. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. e. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif. f. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. g. Mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. h. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. i. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. j. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. k. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. l. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. m. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. n. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Kode Etik Aparatur Sipil Negara a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.

h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. j. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. l. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.

4. Komitmen Mutu

Komitmen mutu memfasilitasi pembentukan nilai dasar inovatif dan komitmen mutu melalui pembelajaran tentang efektivitas, efisiensi, inovasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, dan konsekuensi dari perubahan komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil. Adapun nilai-nilai komitmen mutu antara lain, mengedepankan komitmen terhadap kepuasan dan memberikan layanan yang menyentuh hati, untuk menjaga dan memelihara.

5. Anti Korupsi

Mata pelatihan ini memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar anti korupsi melalui penyadaran anti korupsi, menjauhi perilaku korupsi, membangun sistem integritas, dan proses internalisasi nilai-nilai dasar anti korupsi. Anti korupsi adalah tindakan atau gerakan yang dilakukan untuk memberantas segala tingkah laku atau tindakan yang melawan norma-norma dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, merugikan negara atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak. Kesadaran anti korupsi yang telah mencapai puncak tertinggi akan menyentuh spiritual accountability, sehingga akan selalu ingat pada Tuhan yang pada dasarnya merupakan tujuan hidup dan kesadaran bahwa hidup mereka harus dipertanggungjawabkan. Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat baik, yang akan menghasilkan visi dan misi yang baik, selanjutnya akan diterjemahkan dalam usaha yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Hubungan konsekuensi tersebut idealnya dapat menjamin

bahwa pemilik spiritual accountability yang baik akan mendorong public accountabilityyang baik pula, dan akan mempunyai niat yang sangat kuat untuk menghindari korupsi.

6. Whole Of Government

a. Pengertian WOG WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam Ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. b. Mengapa WOG Penting Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pertama adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu perkembangan teknologi informasi, situasi dan 14 dinamika kebijakan lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik.

c. Praktek WOG

1) Penguatan koordinasi antar lembaga Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manageable. Salah satu alternatifnya adalah mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. 2) Membentuk lembaga koordinasi khusus Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian. 3) Membentuk gugus tugas Bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal, yang sifatnya tidak permanen.

4) Koalisi sosial Bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Pola Pelayanan WoG yaitu : a) Pola pelayanan teknis Fungsional b) Pola pelayanan satu atap c) Pola pelayanan satu pintu d) Pola pelayanan terpusat e) Pola pelayanan elektronik

7. Manajemen ASN

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegwai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan jenisnya, Pegawai ASN terdiri atas: a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Keja (PPPK)

Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka Pegawai ASN berfungsi sebagai berikut: a. Pelaksana kebijakan publik b. Pelayan Publik c. Perekat dan pemersatu bangsa

8. Pelayanan Publik

Berdasarkn UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayann Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peratran perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik

18

BAB III RANCANGAN AKTUALISASI

A. Identifikasi Isu

Ruang rawat inap di Rumah Sakit Paru dr.H.A Rotinsulu Bandung terdiri dari 4 (empat) ruang rawat inap dengan perawatan non covid, yaitu:

1. Ruang perawatan Anggrek dengan 14 tempat tidur 2. Ruang perawatan Bougenvile dengan 2 tempat tidur 3. Ruang perawatan Dahlia dengan 18 tempat tidur 4. Ruang perawatan Flamboyan dengan 10 tempat tidur Dimana didalamnya masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan perawatan terhadap pasiennya. Terdapat beberapa isu yang ditemukan di ruang rawat inap Rumah Sakit Paru dr.H.A Rotinsulu Bandung pada tahun 2021. Identifikasi isu ini dilakukan dengan melihat permasalahan yang berkaitan dengan peran dan kedudukan ASN di unit kerja. Permasalahan didapat dari berbagai sumber, yaitu :

1. Hasil observasi dan pengalaman penyusun selama masa percobaan (PNS) 2. Tugas pokok dan fungsi penyusunan sebagai peraat. 3. Sasaran Kinerja Pegawai Isu yang didapatkan diantaranya : 1. Belum optimalnya hand overantar perawat saat over ship di ruang rawat inap

Rumah Sakit Paru Dr.H.A Rotinsulu

Deskripsi: saat over ship dilakukan antar perawat masih dalam keadaan double datauntuk melaporkan kondisi dan tindakan selanjutnya sesuai dengan advise dokter, memerlukan waktu yang cukup lama dalam melakukan hand over antar perawat. Seharusnya bisa mengefektifkan waktu dalam melakukan hand over. 2. Belum tersedianya media edukasi post rawat inap di setiap ruangan rawat inap

Rs Paru Dr. H. A Rotinsulu

Deskripsi: belum tersedianya media edukasi untuk pasien yang akan pulang, bahkan saat pulang perawat hanya menyiapkan discharge planning dan resume