BAB I PROFIL INSTANSI, NILAI-NILAI ASN DAN PESERTA

1.1 Profil Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru

a. Sejarah Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru Pembentukan institusi pengamanan fasilitas kesehatan diperlukan untuk penjaminan mutu layanan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi untuk memenuhi kualitas dan standar keselamatansertakeamanan sehingga perludilakukan pengujiandan/ataukalibrasi secaraberkala terhadap peralatan dan fasilitas kesehatan yang dikelola oleh pemerintah dan swasta. Adapun kondisi geografi Indonesia yang luas diperlukan pemberian pelayanan di bidang pengamanan fasilitas kesehatan yang efektif dan efisien. Maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pusat Sarana, Prasarana dan PeralatanKesehatantentangpenetapan Unit Fungsional Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan. Berdasarkan Permenkes No. 530/Menkes/Per/IV/2007 tentang organisasi dan Tata Kerja BPFK, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilingkungan Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan terdiri dari 4 (empat) BPFK, yaitu: a. BPFK Jakarta (tipe A) b. BPFK Surabaya (tipe A) c. BPFK Medan (tipe B) d. BPFK Makassar (tipe B)

Sehubungan dengan pengembangan dari keempat BPFK tersebut di atas maka direncanakan akan diupayakan tambahan untuk menunjang tugas dan fungsi dari keempat BPFK tersebut. Dalam upaya peningkatan dan pengembangan kinerja UPT Balai Pengamanan Fasilitas

Kesehatan diperlukan adanya perluasan dan pemerataan jangkauan upaya pengamanan fasilitas kesehatanperludilaksanakandenganmemperhatikanpengembanganUPT tersebut untukwilayah

Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Papua, Provinsi jawa Tengah, Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya berdasarkan surat Keputusan Kepala Pusat Sarana, Prasarana dan peralatan

Kesehatan,No:OT.01.01.XII.500.2007,tanggal21Juni2007,tentangPenetapanUnitFungsional

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan. Adapun penetapan Unit Fungsional Balai Pengamanan

Fasilitas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Unit Fungsional BPFK, terdiri dari 4 (empat) wilayah yakni: a. Provinsi Jawa Tengah, berlokasi di Solo sebagai unit fungsional dari BPFK Jakarta b. Provinsi Kalimantan Selatan, berlokasi di Banjarmasin sebagai unit fungsional dari BPFK

Surabaya c. Provinsi Sumatera Selatan, berlokasi di Palembang sebagai unit fungsional dari BPFK

Jakarta d. Provinsi Papua berlokasi di Jayapura sebagai unit fungsional dari BPFK Makassar; Berkenaan dengan hal tersebut, dimana Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang akan dibentuk Unit Pelaksana Fungsional dari BPFK Surabaya, maka dipandang perlu untuk di dibentuk Tim koordinasi Unit Pelaksana Fungsional Pengamanan

Fasilitas Kesehatan (UPFPFK) Banjarmasin Regional Kalimantan yang ditetapkan dengan surat KeputusanKepalaPusat Sarana,PrasaranadanperalatanKesehatan,No: OT.01.01.XII.816.2008, tanggal 05 Agustus 2008. Adapun tugas dari tim tersebut, untuk melakukan: a. Mempelajari, kajian dan perumusan terhadap unit Pelaksana Fungsional Pengamanan

Fasilitas Kesehatan Banjarmasin Regional Kalimantan b. Menata gedung untuk persiapan ruangan laboratorium pengujian/kalibrasi, ruang laboratorium film badge dan ruang administrasi c. Persiapan penempatan peralatan pengujian/kalibrasi dan proteksi radiasi; d. Persiapan penempatan ketenagaan e. Koordinasi terkait dalam rangka persiapan operasional f. Persiapan operasional Unit Pelaksana Fungsional Pengamanan Fasilitas kesehatan (UPFPFK) Banjarmasin Regional Kalimantan.

Pada akhirnya, berdasarkan Permenkes No 919/Menkes/Per/2011 tanggal 05 Mei 2011 tentang organisasi dan tata kerja Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK), dimana LPFK adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan. LPFK secara administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan b. Kedudukan Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru

Mengingat kondisi geografis Indonesia yang luas diperlukan pemberian pelayanan di bidang pengamanan fasilitas kesehatan yang efektif dan efisien sehingga tuntutan untuk adanya pembentukan Institusi pengamanan fasilitas kesehatan di perlukan untuk penjaminan mutu layanan terhadap alat kesehatan yang ada di fasyankes yang tersebar di seluruh Indonesia baik milik pemerintah maupun swasta yang belum tertangani secara keseluruhan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi untuk memenuhi kualitas dan standar keselamatan serta keamanan.

Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Banjarbaru merupakan salah satu yang dibentuk di Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjawab kebutuhan institusi pengujian fasilitas kesehatan dalam upaya optimalisasi dalam layanan pengujian dan/atau kalibrasi, dalam perjalannya beberapa perubahan keorganisasian yakni:

1. Surat Keputusan Kepala Pusat Sarana, Prasarana dan peralatan Kesehatan, No: OT.01.01.XII.500.2007, tanggal 21 Juni 2007, tentang Penetapan Unit Fungsional Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan.

2. Surat Keputusan Kepala Pusat Sarana, Prasarana dan peralatan Kesehatan, No: OT.01.01.XII.816.2008, tanggal 05 Agustus 2008, Tim koordinasi Unit Pelaksana Fungsional Pengamanan Fasilitas Kesehatan (UPFPFK) Banjarmasin Regional Kalimantan.

3. Permenkes No 919/Menkes/Per/2011 tanggal 05 Mei 2011 tentang organisasi dan tata kerja

Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK).

Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) secara administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ditjen Yankes Kemenkes RI c. Visi dan Misi Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru

Visi Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan adalah Menjadi Lembaga Pengamanan Fasilitas Kesehatan nasional yang utama dan unggul dalam layanan dan kinerja. Misi LPFK Banjarbaru adalah sebagai berikut: a. Menyediakan mutu layanan Pengamanan Fasilitas Kesehatan yang andal bagi masyarakat dan pemerintah. b. Meningkatkan cakupan layanan Pengamanan Fasilitas Kesehatan dalam bidang layanan pengujian dan/atau kalibrasi serta inspeksi sarana prasarana dan alat kesehatan. c. Membangun secara sinergis kemitraan yang saling menguntungkan dan saling mendukung. d. Pengembangan usaha dengan tolok ukur pada peningkatan mutu layanan melalui optimalisasi SDM, sarana, prasarana, peralatan, dan pengembangan teknologi yang tepat guna untuk mencapai kepuasan pelanggan, masyarakat dan mitra kerja. e. Meningkatkankesejahteraan,kesehatandankeselamatankerjamasyarakat danSumber Daya Manusia Kesehatan. f. Mewujudkan tata kelola institusi yang transparan dan akuntabel d. Tugas Pokok & Fungsi, Tujuan dan Nilai – Nilai a. Tugas Pokok & Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan, tanggal 26 Oktober 2020, Tugas Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan adalah melaksanakan pengamanan fasilitas

Kesehatan meliputi saranan, prasarana, dan peralatan Kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi dilingkungan pemerintah maupun swasta. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, LPFK menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;

2. Pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan;

3. Pengujian dan atau kalibrasi sarana dan prasarana kesehatan;

4. Pengamanan dan pengukuran paparan radiasi;

5. Pelayanan monitoring dosis radiasi personal;

6. Pengelolaan data dan sistem informasi;

7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan b. Tujuan c. Nilai-nilai Organisasi

8. Pelaksanaan urusan administrasi LPFK.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Loka Pengamanan Kesehatan Banjarbaru merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Loka Pengamanan Kesehatan Banjarbaru, sebagaimana tertuang dalam penetapan kinerja Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Banjarbaru tahun 2021.

Nilai-nilai LPFK Banjarbaru yang dijadikan pedoman dalam bekerja adalah; a. Responsif

Pegawai LPFK Banjarbarumempunyai kesadaran akan tugas yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kepekaan yang tajam dalam menyikapi berbagai hal yang dihadapinya dengan cepat dan pemahaman makna tanggung jawab yang harus dipikul adalah ciri utama kepribadiannya b. Aktual c. Komitmen d. Akurat e. Tanggung Jawab e. Struktur Organisasi

Pegawai LPFK Banjarbaru mengikuti perkembangan teknologi terbarukan dan informasi sehingga selalu update dengan hal-hal baru yang sedang berkembang di masyarakat untuk menunjang pekerjaan.

Pegawai LPFK Banjarbaru membuat perjanjian (keterikatan), baik kepada diri sendiri maupunkepadaoranglainyangtercermindalamtindakan/perilakutertentuyangdilakukan secara sukarela untuk kepentingan dan pengembangan organisasi.

Pegawai LPFK Banjarbaru bekerja dan memberikan setiap informasi yang benar berdasarkan bukti bukti fakta yang memadai, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pegawai LPFK Banjarbaru bertanggung jawab atas semua kegiatan dan keputusan yang dilaksanakan sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya sebagai aparatur sipil Negara.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi LPFK Banjarbaru

Susunan organisasi Loka Pengaman Fasilitas Kesehatan Banjarbaru berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan adalah sebagai berikut : a. Urusan Administrasi Umum b. Instalasi c. Kelompok Jabatan Fungsional. f. Jenis Layanan

Urusan administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan LPFK.

Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan kegiatan dibidang pengamanan fasilitas Kesehatan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Banjarbaru memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dengan lingkup melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi, dan proteksi radiasi di lingkungan pemerintah maupun swasta. Dalam melakukan pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan, LPFK Banjarbaru harus mengacu pada metode kerja pengujian dan/atau kalibrasi, disamping itujuga didukung alat ukur/analyzer, alat uji dan alat kalibrasi yang terjamin mutunya sesuai dengan jenis pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan. Jenis layanan laboratorium yang ada di Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Banjarbaru meliputi:

1. Laboratorium pengujian dan atau kalibrasi

Sesuai permenkes No.54 Tahun 2015; definisi pengujian adalah keseluruhan tindakan yang meliputi pemeriksaan fisik, dan pengukuran untuk membandingkan alat yang diukur dengan standar, atau untuk menentukan besaran atau kesalahan pengukuran. Sedangkan definisi kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukkan alat ukur dan/atau bahan ukur. Adapun alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, perkakas, dan/atau implan, reagen in vitro dan kalibratornya, perangkat lunak, bahan atau material yang digunakan tunggal atau kombinasi, untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, menghalangi pembuahan, desinfeksi alat kesehatan, dan pengujian in vitro terhadap spesimen dari tubuh manusia, dan dapat mengandung obat yang tidak mencapai kerja utama pada tubuh manusia melalui proses farmakologi, imunologi atau metabolisme untuk dapat membantu fungsi/kinerja yang diinginkan. Hasil dari pengujian dan kalibrasi adalah pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa alat kesehatan tersebut laik pakai atau tidak laik pakai. Adapun pengertian laik pakai adalah alat kesehatan tersebut aman untuk digunakan, sedangkan tidak laik artinya alat tersebut tidak aman dan memerlukan tindakan perbaikan.

2. Laboratorium uji kesesuaian x ray dan proteksi radiasi

Kegiatan pelayanan ini meliputi pengujian, paparan radiasi dan Uji Kesesuaian, yaitu pengujian yang dilakukan secara terjadwal untuk memastikan pesawat x-ray di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standard dan memenuhi persyaratan operasional regulasi.

3. Laboratorium pengujian dan pemantauan dosis personal Yaitu evaluasi pemantauan dosis radiasi yang dipakai oleh petugas yang bekerja di lingkungan radiasi. LPFK Banjarbaru melayani evaluasi pemantauan dosis perorangan untuk film badge dan thermoluminescent dosimeter (TLD) badge

4. Laboratorium sarana dan prasarana alat kesehatan

Menteri Kesehatan RI No 24 tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana RS. Prasarana RS adalah utilitas yang terdiri atas alat, jaringan dan system yang membuat suatu bangunan RS bisa berfungsi. Inspeksi sarana dan prasarana dilakukan untuk memastikan kesesuaian suatu instalasi sarana dan prasarana terhadap standar dan persyaratan yang berlaku.

g. Kebijakan Mutu

Kepala Laboratorium LPFK Banjarbaru menyatakan komitmennya untuk memastikan bahwa seluruh personel Laboratorium LPFK Banjarbaru meliputi: a. Tanggap terhadap setiap kebutuhan pengguna jasa layanan pengamanan fasilitas kesehatan dan mengutamakan kepuasan pelanggan dan unsur keselamatan. b. Persyaratan mutu berorientasi pada standar mutu internasional (ISO) dan penerapan standar operasional prosedur untuk tercapainya sasaran mutu organisasi serta senantiasa melakukan evaluasi dan kaji ulang terhadap mutu secara terus menerus. c. Senantiasa menerapkan sistem mutu dan tata nilai organisasi pada setiap layanan pengamanan fasilitas kesehatan. d. Senantiasa memberikan pemahaman kepada karyawan terkait sistem mutu melalui pelatihan yang berkesinambungan untuk peningkatan kompetensi dan selalu menerapkan sistem mutu di seluruh jajaran organisasi. e. Senantiasa menjaga kemandirian personel dalam melakukan pelayanan serta menjaga terkendalian informasi sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku

1.2 Nilai-nilai Aparatur Sipil Negara (ASN)

Nilai dasar merupakan landasan utama dalam bersikap dan berkegiatan yang sejalan dengan visi, misi dan tujuan organisasi serta unit dimana Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut bekerja. Setelah dibekali dalam tahap internalisasi pada saat proses pembelajaran, diharapkan peserta latihan dasar dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Penjabaran nilai-nilai dasar yang dimaksud sebagai berikut:

1. Berorientasi Pelayanan: a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat; b. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; c. Melakukan perbaikan tiada henti.

2. Akuntabel: a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, b. cermat, disiplin dan berintegritas tinggi; c. Menggunakan kelayakan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien

3. Kompeten a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; b. Membantu orang lain belajar; c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4. Harmonis a. Menghargai setiap orang apappun latar belakangnya; b. Suka mendorong orang lain; c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

5. Loyal a. Memegang teguh ideology Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada b. Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah; c. Menjaga nama baik sesame ASN, pimpinan, insgansi, dan negara; d. Menjaga rahasia jabatan dan negara.

6. Adaptif: a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan; b. Terus berinovasi dan mengembangakkan kreativitas; c. Bertindak proaktif.

7. Kolaboratif: a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi; b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan bersama nilai tambah; c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

1.3 Profil Peserta

Nama : Dewi Nofitasari

Pangkat Golongan/Ruang : Ahli-Pertama/III A

NIP : 199604172022032003

Jabatan : Teknik Elektromedik

Unit Kerja : Loka Pengamanan Fasilitas

Kesehatan Banjarbaru

Saat ini, peserta terdaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di bawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan instansi Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022 sebagai Ahli Pertama-Teknik Elektromedik. Dalam pelaksanaan aktualisasi, peserta mengacu kepada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) meliputi :

1. Mengoperasikan alat ukur standart teknologi tinggi

2. Melakukan pemantauan fungsi alat ukur standart teknologi tinggi

3. Melakukan pemeliharaan alat elektromedik teknologi tinggi

4. Melakukan pemeliharaan alat ukur teknologi tinggi

5. Melakukan pengujian/kalibrasi alat elektromedik teknologi tinggi

6. Melakukan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat elektromedik teknologi tinggi

7. Menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat elektromedik teknologi tinggi

8. Mengevaluasi spesifikasi teknis dan rekomendasi alat elektromedik teknologi sederhana

9. Melakukan tugas kedinasan lain

10.Tercapaianya pelaporan sasaran kinerja bulanan