DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Konsultasi Dengan Mentor

Lampiran 2 Lembar Persetujuan Laporan Pembuatan Video Tutorial

Lampiran 3 Undangan Sosialisasi Dan Simulasi Penggunaan SINKARKES

Lampiran 4 Notulen Dan Daftar Hadir (Sosialisasi Dan Simulasi Sinkarkes)

Lampiran 5 SK Rolling Petugas Wilker September 2022

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”. Berdasarkan pengertian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya ASN merupakan suatu profesi bagi PNS dan PPPK sebagai Pegawai ASN yang bekerja pada instansi pemerintah, dimana antara PNS dengan PPPK memiliki perbedaan terkait dengan proses pengangkatan dan status kepegawaian

Pegawai negeri sipil yang juga disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai peranan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjelaskan tugas dan fungsi ASN sebagai:

1) Pelaksana kebijakan publik,

2) Pelayan publik,

3) Perekat dan pemersatu bangsa.

Sehingga pelaksanaan diklat mengarahkan peserta diklat untuk memahami tugas dan fungsinya di lingkungan kerja dengan baik. Pemahaman ini dibangun melalui diklat yang terakumulasi dalam kata BerAKHLAK yaitu; (1. Berorientasi Pelayanan, 2. Akuntabel, 3. Kompeten, 3. Harmonis, 4. Loyal, 5. Adaptif, dan 6. Kolaboratif).

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 71 Tahun 2021, tenaga sanitasi lingkungan atau disebut sanitarian adalah tenaga kesehatan lingkungan yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan kesehatan lingkungan dengan spesialisasi sanitasi lingkungan yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan dalam upaya di bidang Kesehatan lingkungan, salah satu jabatan fungsional yang menjalankan peran sebagai ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Permenkes RI No 33 Tahun 2021 Kantor Kesehatan Pelabuhan, yang selanjutnya disingkat KKP, adalah UPT yang melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Susunan organisasi KKP kelas III Palangka Raya terdiri atas subbagian administrasi umum dan kelompok jabatan fungsional, subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan KKP kelas III. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

KKP sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan

Transaksi Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata Kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan

Sistem informasi karantina kesehatan (SINKARKES) merupakan media pencatatan dan pelaporan berbasis teknologi informasi yang membantu kegiatan kekarantinaan dan pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan dan saling terkoneksi antar kantor Kesehatan pelabuhan di seluruh Indonesia, Sistem Karantina

Kesehatan (SINKARKES)dalam satu dasawarsaini beriringandengan perkembangannya.

Bertujuan untuk membantu kegiatan pelayanan dan memenuhi kebutuhan terhadap informasi kesehatan yang cepat dan berkualitas. Untuk pemanfaatan aplikasi secara optimal Ditjen P2P berdasarkan Surat Edaran (SE) No. IR.01.01/II/187/2017 tanggal 7

Februari 2017 tentang Umpan Balik penyelenggaraan Kekarantina Kesehatan Melalui

Aplikasi Nasional Online KKP mengintruksikan kepada kepala KKP agar memanfaatkan menu SINKARKES secara maksimal dan memastikan ketersediaan penganggaran dukungan manajemen SINKARKES di wilayah masing-masing dan KKP harus menghentikan penerbitan dokumen karantina secara manual dan melakukan penerbitan dokumen secara online dengan penuh di aplikasi SINKARKES.

Digital governance merupakan sebuah solusi dan keniscayaan dalam mengoptimalkan pelayanan publik. “Transformasi digital ini juga mencakup bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga mampu menciptakan suatu nilai tambah yang memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan, dalam mendukung upaya peningkatan kompetensi dan keahlian Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama dalam pemahaman dan penguasaan teknologi informasi. Terlebih di era Revolusi

Industri 4.0. ASN semakin dituntut meningkatkan literasi digitalnya dalam mewujudkan digitalisasi pemerintahan. Peningkatan kapasitas dankompetensi ASNyang memiliki nilai

BerAKHLAK, utamanya dalam literasi digital untuk mewujudkan transformasi digital birokrasi menuju birokrasi kelas dunia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai penyelenggara palayanan di pemerintahan, pelaporan pengendalian faktor risiko lingkungan diantaranya pengawasan penyediaan air bersih, higiene sanitasi tempat pengolahan makanan, pengawasan pencemaran udara, inspeksi sanitasi tempat penyimpanan pestisida, pengawasan higiene sanitasi bangunan, dan pengawasan jasaboga masih terdapat pelaporan secaramanual danbelum maksimal dalampelaporan di platform digital SINKARKES. Kantor Kesehatan Pelabuan Kelas III Palangka Raya sendiri belum sepenuhnya memanfaatkan pencatatan dan pelaporan kegiatan pengendalian faktor risiko lingkungan berbasis teknologi informasi di platform digital SINKARKES, untuk membantu kegiatan pelayanan dan memenuhi kebutuhan terhadap informasi kesehatan yang cepat dan berkualitas. Oleh karena itu penulis mengangkat isu perlu adanya optimalisasi pemanfaatan platform digital sinkarkes untuk layanan pengendalian faktor risiko lingkungan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya, dengan menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK serta melaksanakan peran dan kedudukan ASN yang telah didapatkan selama pelatihan sehingga mampu memberikan perubahan yang bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan yang efektif dan prefesional.

1.2 Tujuan dan Manfaat

A. Tujuan Umum

Mampu menerapkan nilai dasar BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) serta melaksanakan peran dan kedudukan ASN dalam NKRI yang meliputi Manajemen ASN dan SMART ASN untuk melaksanakan tugas Sanitarian Terampil di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas

III Palangka Raya

B. Tujuan Khusus

Terlaksananya kegiatan optimalisasi dalam pemberian komunikasi, informasi dan edukasi mengenai pemanfaatan platform digital SINKARKES Untuk Layanan

Pengendalian faktor risiko Lingkungan pada tenaga sanitarian, di Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III Palangka Raya

C. Manfaat

1) Bagi Penulis

Mengaktualisasi dan menghabituasi nilai-nilai dasar PNS guna membangun PNS yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif, serta menambah wawasan dan pengalaman untuk menjadi individu yang lebih professional dan smart

2) Bagi Instansi a. Dapat meningkatkan layanan pengendalian faktor risiko lingkungan b. Meningkatkan mutu pelayanan publik secara digitalisasi dan prefesional c. Terwujudnya visi, misi, dan nilai-nilai organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas III Palangka Raya

3) Bagi Masyarakat

Meningkatnya layanan yang terbaik yang menjadi acuan dalam pengambilan

Tindakan pencegahan dan pengendalian faktor risiko lingkungan yang terjadi di masyarakat

1.3 Ruang Lingkup

Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Platform Digital Sinkarkes Untuk Layanan

Pengendalian faktor risiko Lingkungan dilaksanakan di wilayah kerja Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III Palangka Raya pada tanggal 27 Juli – 6 September 2022. Kegiatan dilaksanakan dengan mengaktualisasi nilai dasar BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) serta malaksanakan

Peran dan kedudukan ASN dalam NKRI yang meliputi Manajemen ASN dan SMART

ASN dalam melaksanakan tugas Sanitarian Terampil, dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Proses awal menentukan materi pembuatan video tutorial pelaporan pengendalian faktor risiko lingkungan di platform digital SINKARKES

2) Pembuatan video tutorial laporan pengendalian faktor risiko lingkungan platform digital SINKARKES

3) Pengumpulan laporan kegiatan pengendalian faktor risiko lingkungan yang sudah terlaksana

4) Sosialisasi dan simulasi pelaporan pengendalian faktor risiko lingkungan di platform digital SINKARKES

5) Penetapan SK rolling rutin mencantumkan jobdesk dan penunjukkan petugas penanggung jawab entri laporan di platform SINKARKES

Bab Ii

Profil Instansi Dan Peserta

2.1 Profil Instansi

KKP Kelas III Palangka Raya beralamat dijalan Adonis Samad Kelurahan

Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan unit pelaksana teknis dilingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah naungan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P). Berdasarkan PERMENKES Nomor

2348/MENKES/PER/IX/2011, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pulang Pisau berubah menjadi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IIIPalangka Raya. Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III Palangka Raya memiliki wilayah kerja aktif yaitu :

1) Wilayah Kerja Pulang Pisau di Kabupaten Pulau Pisau.

2) Wilayah Kerja Kapuas di Kabupaten Kapuas.

3) Pos di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya Kota Palangka Raya

4) Wilayah Kerja Kelanis di Kabupaten Barito Selatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan / atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Sedangkan Fungsi dari KKP adalah :

1) Penyusunan rencana, kegiatan dan anggaran

2) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungant

3) Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang dan/atau lingkungan

4) Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan / atau lingkungan

5) Pelaksanaan pelayanan klesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus

6) Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan Kesehatan

7) Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan

8) Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan Kesehatan

9) Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan Kesehatan

10) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan

11) Pelaksanaan urusan administrasi KKP

A. Visi dan Misi Instansi

Visi misi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya mengikuti visi misi Presiden Republik Indonesia yaitu NAWACITA

1) Visi

Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia

Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan.

Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

2) Misi

Misi Presiden 2020-2024, yakni:

- Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia,

- Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing,

- Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan,

- Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan,

- Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa,

- Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya,

- Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh

Warga,

- Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Kementerian Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21

Tahun 2020 pada rencana strategis 2020 – 2024 memiliki Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Pembangunan, yakni layanandasardan perlindungansosial, produktivitas, dan membangunan karakter.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian

Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, melalui Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Menurunkan angka stunting pada balita, Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

3) Nilai Organisasi

Nilai organisasi kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya untuk mendukung nilai-nilai Kementerian Kesehatan yaitu DIHATI singkatan dari

Disiplin, Integritas, Humanis, Akuntabel, Teladan, dan Ikhlas

B. Sumber Daya

1) Sumber Daya Manusia

Kekuatanpegawai KantorKesehatanPelabuhanKelas IIIPalangkaRaya berjumlah

41 orang, yang terdiri dari Kesehatan Masyarakat 14 orang, dokter 2 orang, Administrasi Negara 2 orang, Kesehatan Lingkungan 6 orang, Ekonomi

Manajemen 1 orang, Analis Kesehatan 1 orang, Perawat Umum 9 orang, Manajemen Informatik 1 orang, Akuntansi 2 orang, Perawat Ners 1 orang, dan STM Kontruksi 1 orang.

2) Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan program/kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III

PalangkaRaya ditunjang olehbeberapa sarana, prasarana dan sumberdaya manusia

(SDM). Sarana dan prasarana pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka

Raya secara umum keadaannya masih dirasa kurang memadai, terutama ketersediaan gedung/kantor milik sendiri untuk wilker Kelanis dan Pegatan dan fasilitas pendukungnya belum tersedia, demikian juga untuk gedung/kantor wilker

Pulang Pisau status tanah milik Pelindo-III Cabang Banjarmasin Kawasan Pulang

Pisau. Sarana dan prasarana yang lain, seperti peralatan teknis maupun non teknis serta peralatan fungsional lainnya sudah tersedia, walapun masih belum memadai dan dimasa mendatang secara bertahap akan dipenuhi.

C. Struktur Organisasi

Berikut Struktur Organisasi KKP Kelas III Palangka Raya:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi KKP Kelas III Palangka Raya

KEPALA KANTOR

UCUP SUPRIYADI SKM, M.Kes

KEPALA SUBAGIAN ADMINISTRASI UMUM

EMAN PRASETYO, SKM, M.Kes

INSTALASI

WILAYAH KERJA

1. PULANG PISAU

2. KAPUAS

3. KELANIS

4. BANDARA TJILIK RIWUT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Koordinator Substansi PKSE

- Elvan Virgo Hoesea, SKM

2. Koordinator Substansi PRL&KLW

- Radian Nur, S.Sos, M.Kes

3. Dokter Ahli Muda

- dr. May Ira Sopha

4. Epidemilog Kesehatan Ahli Muda

- Hizrah Hariantor Sembiring, SKM, MKM

- Bayu Soesanto, SKM

5. Epidemilog Kesehatan Ahli Pertama

- Nani, SKM

- Nooridha Febriyanti, SKM

6. Entomolog Kesehatan Penyelia

- Hendry

7. Entomolog Kesehatan Mahir

- Rahmi Rumaisa

8. Sanitarian Mahir

- Ahmad Rianto

9. Sanitarian Terampil

- Nova Eriantina

- M. Fahrurraji

- Dara Christari Sijabat

10. Perawat Mahir

- Agus Mawardi

- Umariani

11. Perawat Terampil -Dewi Sartika

- Fransiska Trivera Febe

- Brilian Samuel Dehes

12. Lab Kesehatan Terampil

- Melisa Christina

1) Subbagian Administrasi Umum

Melakukan koordinasi dan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi, laporan, urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, penyelenggaraan pelatihan, serta perlengkapan dan kerumahtanggaan

2) Instalasi

Merupakan fasilitas penunjang peyelenggaraaan operasional Kantor Kesehatan

Pelabuhan dan penunjang administrasi.

3) Wilayah Kerja

Merupakan unit kerja fungsional di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara, yang berada di bawah dan betanggung jawab kepada Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan.

4) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KKP sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

2.2 Profil Peserta

Adapun profil penulis sebagai peserta Latsar Golongan II Angkatan II adalah sebagai berikut :

1) Nama : Abdurrahman

2) Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 16 Februari 1993

3) NIP : 199302162022031003

4) Pendidikan : Diploma III Kesehatan Lingkungan

5) Jabatan : Sanitarian Terampil

6) Unit Kerja : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya

7) Pengalaman Kerja : - Rumah Sakit Khusus Bedah Banjarmasin Siaga

- Nusantara Sehat Team Batch 7

- Nusantara Sehat Individu Batch 20

8) Tugas dan Fungsi : JabatanFungsional TenagaSanitarian Terampil adalahjabatanyangmempunyairuang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan di bidang kesehatan lingkungan pada instansi pemerintah.

Adapun uraian tugas jabatan sanitarian terampil, meliputi : a. melakukan pengumpulan data kualitas media lingkungan; b. melakukan penyiapan bahan, peralatan, dan uji laboratorium media lingkungan denganpengukuran di lapangan; c. melakukan pengambilan dan pengiriman sampel media lingkungan untuk rujukan uji laboratorium; d. melakukan tabulasi hasil pemeriksaan di lapangan dan tabulasi hasil pengiriman sampel rujukan media lingkungan; e. melakukan penyiapan bahan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kualitas media lingkungan; f. melakukan peningkatan kualitas media lingkungan dengan berbagai metode atau teknologi. g. melakukan identifikasi faktor risiko limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi; h. melakukan pengumpulan data pengelolaan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi; i. melakukan penyiapan bahan, peralatan, dan uji laboratorium pengelolaan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi; j. melakukan pengambilan dan pengiriman sampel limbah untuk rujukan uji laboratorium; k. melakukan tabulasi hasil pemeriksaan laboratorium lapangan dan tabulasi hasil pengiriman sampel rujukan limbah; dan l. melakukan identifikasi faktor risiko lingkungan, vektor dan binatang pembawa penyakit;

Adapun uraian tugas pokok sesuai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2022 adalah sebagai berikut:

NO

Uraian Kegiatan

1 Terlaksananya pemeriksaan sanitasi kapal/pesawat di pelabuhan/bandar udara pada wilayah kerja KKP Kelas III Palangka Raya

2 terlaksananya pemeriksaan kualitas air bersih di alat angkut kapal/pesawat di wilayah kerja kkp Palangka Raya sesuai standar kekarantinaan

3 terlaksananya pemeriksaan kualitas pencahayaan di alat angkut kapal/pesawat di wilayah kerja kkp Palangka Raya sesuai standar kekarantinaan

4 Mempersiapkan peralatan dan bahan penunjang untuk pengambilan spesimen/sampel di lapangan

5 Telaksananya Pemeriksaan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (STTU) di bandara/pelabuhan wilayah kerja KKP Palangka Raya

Mempersiapkan peralatan dan bahan penunjang untuk pengambilan spesimen/sampel di lapangan

7 Melakukan pengumpulan data pengelolaan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi di bandara/pelabuhan wilayah kerja KKP Palangka Raya

8 Terlaksananya pengawasan penjamah makanan jasa boga dan TPM pada bandara/ pelabuhan KKP Palangka Raya

9 Mempersiapkan peralatan dan bahan penunjang untuk pengambilan spesimen/sampel di lapangan

10 Melakukan pengendalian faktor risiko pada alat angkut kapal/pesawat di pintu masuk pelabuhan/ bandar udara sesuai standar

11 Terlaksananya indeks pengendalian faktor risiko pada lingkungan sanitasi tempattempat umum (STTU) memenuhi syarat-syarat kesehatan dipintu masuk pelabuhan/bandar udara sesuai standar

12 Terlaksananya indeks pengendalian faktor risiko pada lingkungan tempat pengolahan makanan (TPM) memenuhi syarat-syarat kesehatan dipintu masuk pelabuhan/bandar udara sesuai standar

2.3 Sikap Perilaku Bela Negara

Bela Negara merupakan sebuah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dankeselamatan bangsadannegarayang dijiwai olehkecintaannya kepadaNKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (UUD 1945)dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa IndonesiadanNegara dari berbagai Ancaman. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 7 Ayat (3), nilai dasar

Bela Negara meliputi :

1. Cinta akan tanah air

Kesadaran Bela Negara ditumbuhkan dari kecintaan pada Tanah Air Indonesia, tanah tumpah darah yang menjadi ruang hidup bagi warga Negara Indonesia

2. Sadar berbangsa dan bernegara

Kesadaran Bela Negara mulai dikembangkan dengan sadar sebagai bagian dari bangsa dan Negara. Sadar menjadi bagian dari bangsa dan Negara akan mendorong pada tekad, sikap dan perilaku untuk menjadi warga Negara yang baik, yang patuh dan taat pada hukum dan norma-norma yang berlaku.

3. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa

Kesetiaan pada Pancasila sebagai ideologi Negara, sebagai dasar Negara yang mempersatukan bangsa yang majemuk dengan kebhinekaanya.

4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara

Kerelaan berkorban untuk bangsa dan Negara yang dikembangkan dengan aksi nyata, tanpa pamrih dan didasari pada keyakinan bahwa pengorbanan tersebut tidak akan siasia.

5. Kemampuan awal bela negara

Kesadaran bela Negara perlu diaktualisasikan dengan aksi tindakan nyata berupa kemampuan awal bela Negara. Kemampuan awal bela Negara tidak dapat diartikan secara sempit, namun harus diartikan secara luas. De lapangan pengabdian sesuai profesimasing-masing, kompetensi menjadi awal terbentuknya kemampuan untuk bela Negara menghadapi berbagai bentuk ancaman, bahkan sejak ancaman tersebut masih berupa potensi ancaman

2.4 Nilai-nilai Dasar ASN BerAKHLAK

A. BerAKHLAK

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. BerAKHLAK merupakan panduan perilaku bagi ASN. Nilai dasar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dan menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Adapun detil dari nilai- nilai tersebut adalah:

1) Berorientasi Pelayanan

Seorang ASN dituntut untuk dapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selalu bersikap ramah kepada siapa saja, terutama kepada masyarakat. Dapat diandalkansertacekatandandapat memberikansolusi atasmasalah-masalah yang ada di masyarakat. Seorang aparatur sipil negara juga harus selalu melakukan perbaikan tiada henti, baik dari peningkatan kompetensi maupun cara pelayanan.

2) Akuntabel

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3) Kompeten

Seiring perkembangan waktu, dalam melaksanakan pelayanan publik, setiap ASN harus selalu dapat meningkatkan potensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4) Harmonis

Berakar dari Semboyan Negara Indonesia yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti “Berbeda-beda Namun Tetap Satu Jua”, seorang pelayan publik harus dapat menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Penting bagi setiap ASN untuk dapat menciptakan dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Karena dengan kenyamanan lingkungan kerja, ASN diyakini dapat lebih produktif.

5) Loyal Loyalitas dan kesetiaan ASN terletak pada ideologi dan dasar negara Pancasila, UUD 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah. ASN harus dapat menjaga nama baik sesama ASN, nama baik pimpinan, nama baik instansi dan tentu saja harus selalu dapat menjaga nama baik negara. Konsekuensi logis dari adanya loyalitas dan kesetiaan adalah setiap ASN harus selalu menjaga rahasia jabatan dan negara.

6) Adaptif

Cepatmenyesuaikandiri menghadapiperubahansituasidanzamanyangsenantiasa berkembang. Adaptasi dapat dilakukan dengan terus berinovasi dengan mengembangkan kreativitas dan harus selalu bertindak proaktif dan tidak hanya berpangku tangan.

7) Kolaboratif

Dalam pelaksanaan tugas, kolaborasi di antara setiap aparatur mutlak harus dilaksanakan. Bersinergi dan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Tabel

No Nilai Dasar Afirmasi Kata Kunci Panduan Perilaku

1 Berorientasi Pelayanan Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan

Masyarakat

➢ Responsivitas

➢ Kualitas

➢ Kepuasan

➢ Memahami dan memenuhi kebutuhan masyakat

Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan

➢ Melakukan perbaikan tiada henti.

2 Akuntabel Kami bertanggungjawab

Atas kepercayaan yang diberikan

➢ Integritas

➢ Konsisten

➢ Dapat dipercaya

➢ Transparan

➢ Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi

➢ Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien

➢ Tidak menyalah gunakan kewenangan jabatan

3 Kompeten Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

➢ Kinerja terbaik

➢ Sukses

➢ Keberhasilan

➢ Learning agility

➢ Ahli dibidangnya

➢ Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah

➢ Membantu orang lain belajar.

➢ Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

4 Harmonis Kami saling peduli dan menghargai perbedaan

➢ Peduli

➢ Perbedaan

➢ Selaras

➢ Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya

➢ Suka menolong orang lain

➢ Membangun lingkungan kerja yang kondusif

5 Loyal Kami berdedikasi dan mengutamakan

➢ Komitmen

➢ Dedikasi

➢ Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia kepentingan

Bangsa dan Negara

➢ Kontribusi

➢ Nasionalisme

➢ Pengabdian pada NKRI serta pemerintahan yang sah

➢ Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara

➢ Menjaga rahasia jabatan dan Negara

6 Adaptif Kami terus berinovasi dan antusias dalam

Menggerakkan

Ataupun menghadapi perubahan

7 Kolaboratif Kami membangun kerjasama yang sinergis

➢ Inovasi

➢ Antusias terhadap perubahan

➢ Proaktif

➢ Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan

➢ Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas

➢ Bertindak proaktif

➢ Kesediaan bekerja sama

➢ Sinergi untuk hasil yang lebih baik

➢ Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi

➢ Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah

➢ Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan

Bersama

2.5 Kedudukan dan Peran ASN

B. Smart ASN

Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan arahan Presiden pada poin pembangunan SDM dan persiapan kebutuhan SDM talenta digital, literasi digital berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Kerangka kerja literasi digital terdiri dari kurikulum digital skill, digital safety, digital culture, dan digital ethics. Kerangka kurikulum literasi digital ini digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital.

Guna mendukung percepatan transformasi digital, ada 5 langkah yang harus dijalankan, yaitu:

1) Perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital

2) Persiapkan betul roadmap transportasi digital di sektor- sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sector kesehatan, perdagangan, sektor industri, sektor penyiaran

3) Percepat integrasi Pusat Data Nasional sebagaimana sudah dibicarakan

4) Persiapkan kebutuhan SDM talenta digital.

5) Persiapan terkait dengan regulasi, skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital dilakukansecepat-cepatnya

Literasi digital lebih dari sekadar masalah fungsional belajar bagaimana menggunakan komputer dan keyboard, atau cara melakukan pencarian online. Literasi digital juga mengacu pada mengajukan pertanyaan tentang sumber informasi itu, kepentingan produsennya, dan cara-cara di mana ia mewakili dunia; dan memahami bagaimana perkembangan teknologi ini.

C. Manajemen ASN

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, Memiliki nilai dasar, Etika profesi, bebas dari intervensi politik dan bersih dari praktik KKN. Dalam materi manajemen ASN membahas tentang

1) Kedudukan, Peran, Hak kewajiban, Kode Etik ASN

Kedudukan ASN berdasarkan Undang-undang no 5 tahun 2014 yang terbagi atas dua yaitu pengawai negeri sipil(PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian

Kontrak(PPPK). Dalam manajemenASN jugamembahas Peran ASNyaitu Fungsi dantugasnyayaknisebagaipelaksanakebijakanpublic,Pelayanpublikdansebagai perekat dan pemersatu bangsa. Yang memiliki hak sebagai PNS; Gaji, Tunjangan, Cuti, Jaminan Pensiun, Hari Tua, Perlindungan, Pengembangan Kompetensi, hak sebagai PPPK Gaji, Tunjangan, Cuti, Perlindungan, Pengembangan Kompetensi.

Dan Kewajiban Setia taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Pemerintah sah, Menjaga persatuan & Kesatuan Bangsa, Pelaksana Kebijakan, Taat UU, Melaksanakan tugas kedinasan, Menunjukkan integritas & keteladanan, Menyimpan rahasia jabatan.

2) Konsep Sistem Merit

Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecatatan.

3) Mekanisme Pengelolaan ASN

Manajemen PNS: Penyusunan Penetapan Kebutuhan, Pengadaan, Pangkat & Jabatan, Pengembangan Karier, Promosi, Mutasi, Penilaian Kinerja, Penggajian & Tunjangan, Penghargaan, Jaminan Pensiun & Hari tua, Disiplin, Perlindungan.

Sementara manajemen PPPK; Penetapan Kebutuhan, Pengadaan, Penilaian Kinerja, Penggajian & Tunjangan, Pengembangan Kompetensi, Penghargaan, Disiplin dan Pemutusan perjanjian kerja.

2.6 Role Model

KH. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur memiliki nama lengkap Abdurrahman ad-Dakhil. Secara etimologi, ad-Dakhil berarti sang penakluk. Dilahirkan di Jombang, Jawa Timur 4 Agustus 1940 dan wafat 30 Desember 2009. Gus Dur merupakan putra pertama dari enam bersaudara. Ayahnya bernama KH. Wahid Hasyim yang merupakan putra dari KH. Hasyim Asy’ari, pendiri Jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia dan sekaligus pendiri Pesantren Tebu

Ireng Jombang. Gus Dur adalah Presiden Indonesia keempat yang menjabat sejak 1999 hingga 2001, menggantikan posisi BJ Habibie setelah dipilih Majelis Permusyawaratan

Rakyat (MPR) melalui pemilu 1999.

Alasan Penulis memilih Bapak KH. Abdurrahman Wahid sebagi role model pada pelaksanaan rencana aktualisasi ini yaitu karena beliau adalah sosok yang menjalankan

Nilai BerAkhlak. Seperti yang diketahui penulis, bahwa di dalam kepemimpinan,beliau layak dijadikan contoh dan panutan, berikut nilai-nilai BerAkhlak yang terdapat pada sosok Bapak KH. Abdurrahman Wahid :

1) Berorientasi Pelayanan

Beliau memperjuangkan pelayanan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan rakyat, bisa dipahami dari kata beliau ‘gitu saja kok repot’, kata tersebut memang diterapkan dalam kesehariannya, dalam keseharian Gus Dur dunia itu tidak pernah dibuat repot termasuk melayani rakyat, Gus Dur selalu memberikan pelayanan yang terbaik memenuhi kebutuhan rakyatnya.

2) Akuntabel

Gus Dur merupakan perintis pembentukan KPK melalui sekumpulan peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi serta pembentukan Lembaga terkait, salah satunya adalah Ombudsman. Undang-undang pembentukan lembaga pemberantasan korupsi atau regulasi yang melatar belakangi hadirnya KPK adalah inisiasi dari

Presiden keempat yaitu KH. Abdurrahmad Wahid.

3) Kompeten

Menguasai ilmu keislaman dan ilmu modern yang sangat baik, beliau lahir dan besar di dunia pesantren kemudian beliau juga telah mendapat gelar doktor honoris kausa dari berbagai negara seperti Jepang, Korea Selatan, India, Thailand, Prancis dan Israel.

4) Harmonis

Beliau dikenal sebagai Bapak Pluralisme yaitu menghapus aturan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa dan mampu menyelesaikan konflik Papua dengan cara humanis, tidak heran beliau begitu dicintai rakyat Indonesia termasuk etnis Tionghoa dan masyarakat Papua.

5) Loyal

Gus Dur melahirkan pemikiran “Pribumisasi Islam” sebagai suatu upaya untuk melakukan rekonsiliasi antara budaya Indonesia dengan budaya Islam agar masyarakat

Indonesiatidakkearab-arabandantetapmenjadi Indonesiadenganberanekaragamadat istiadatnya, kemudia beliau memperkenalkan Pendidikan karakter berdasarkan konsensus negara dengan mengedepankan moralitas dalam penyeleggaraan Pendidikan.

6) Adaptif

Gus Dur merupakan sosok yang komplit secara keilmuan, kepintarannya sudah di akui yang membuat beliau ditunjuk untuk ikut sebagai tim 7 yang bertugas melakukan perubahan kepada Nahdlatul Ulama yang pada saat itu dianggap stagnan, kemudian

Beliau berhasil mengadopsi Pancasila sebagai ideologi negara pada Nahdlatul Ulama yang didapat dari membandingkan kesesuaian nilai-nilai Pancasila dengan Al Quran, dan Sunnah. Selain itu beliau juga mengubah sistem pendidikan pesantren dan berhasil meningkatkankualitassistempendidikanpesantrensehinggadapatmenandingisekolah sekuler.

7) Kolaboratif

Gus Dur mengupayakan dukungan kedaulatan NKRI dari berbagai negara dunia, kemudian beliau juga telah mengaktifkan kembali kerja sama bilateral maupun multilateral Indonesia dengan berbagai negara lainnya.