18 melakukan PHK sebelum ada putusan dari pengadilan hubungan industrial, selama proses hukum seluruh pihak termasuk buruh dan pengusaha harus melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing (3) Pemerintah harus melakukan penegakan hukum dengan menindak tegas perusahaan yang melakukan pelanggaran hak normatif yang dilakukan oleh perusahaan (4) Pemerintah membangun adanya mekanisme komplain atas ketidakpuasan publik dan buruh terhadap kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta melakukan penindakan terhadap pegawai dinas tenaga kerja yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik.
2. KASUS PERKOTAAN DAN MASYARAKAT URBAN 2.1. Meningkatnya Pengaduan Kasus Penggusuran
Diskusi yang diadakan LBH Jakarta bersama Komunitas Masyarakat Tolak Penggusuran
Tabel Kasus PMU yang Diadukan ke LBH Jakarta Tahun 2013 Jenis Kasus
Jumlah pengaduan
H.Tanah & Tempat Tinggal H. Usaha & Ekonomi H. Pendidikan H. Kesehatan H. Lingkungan H. Atas Iden tas Pelayanan Publik
39 15 4 18 6 5 3 90
Jumlah keadilan 2134 933 342 18 3251 14 3 6695
pencari
Terdapat 39 Pengaduan kasus hak atas tanah dan tempat tinggal, serta 15 pengaduan terkait hak atas usaha dan ekonomi. Dua kasus ini menempati urutan pertama dan ketiga pengaduan yang masuk ke LBH Jakarta. Selain itu, hak atas kesehatan menjadi problem yang mengemuka, menempati urutan kedua penCATATAN AKHIR TAHUN LBH JAKARTA 2013