14
RABU 21 OKTOBER 2009
tribun bangka
BANGKA POS
sepintu sedulang - sejiran setason - selawang segantang - junjung besaoh
Bibit Sawit Subsidi Dijual n Mudah Dipengaruhi pi pihaknya untuk mengembangkan KOBA, BANGKA POS -- Ternyata gah kemudian dijual lagi kepada orang sektor pertanian ini yakni pola pikir bukan hanya keterbatasan lahan saja lain dengan harga Rp 15.000 per batang masyarakat petani yang mudah dipenyang menjadi kendala pengembangan maka keuntungan yang diperolehnya garuhi penambang demi mendapatkan sektor pertanian di Bangka Tengah. Pola lebih dari dua kali lipat. keuntungan sesaat. pikir oknum warga yang ingin untung “Cara-cara seperti ini kan tidak benar,” Salah satu contoh, kata Abu Hanifah, sekejap juga mempengaruhi kemajuan tukas Abu Hanifah. kebun karet rakyat baru ditanam sektor unggulan Negeri Selaakhirnya dijual juga oleh petani wang Segantang tersebut. Namun kadang-kadang karena tidak tahan dengan bujuk Salah satunya dengan cara begitulah masyarakat, rayu para pelaku tambang inkonmembeli bibit sawit subsidi inginnya instan lagivensional (TI) yang berminat menyang disediakan Pemkab Banggambil pasir timah di lahan kebun ka Tengah dan selanjutnya diinstan lagi. Ngambil karet tersebut. jual kembali kepada orang lain bibit sawit di Dinas “Yang penting dapat duit dulu. dengan harga lebih tinggi. Perkebunan Rp 6.500 Masyarakat petani kita ini kalah Dengan cara seperti ini, dengan masyarakat penambang, oknum warga tersebut mendalalu dijual lagi lebih hebat penambang dia bisa pat keuntungan yang berlipat BANGKA POS/DOK H ABU HANIFAH membujuk. Ada petani sawit, mengingat harga bibit sawit Bupati Bangka Tengah Abu Hanifah dibujuk-bujuk oleh penambang, yang ia beli dari Pemkab Bangdijual sawitnya,” keluh Abu ka Tengah jauh lebih murah Hanifah. lantaran sudah disubsidi. Disamping itu, kata Abu Hanifah, Abu Hanifah sangat menyangkan Adanya dugaan praktik seperti ini oknum warga ini ada yang menjual pola pikir masyarakat seperti ini. Padadibenarkan oleh Bupati Bangka Tengah, kembali bibit sawit subdisi Pemkab hal menurutnya sektor pertanian memH Abu Hanifah. Bangka Tengah ini kepada warga di luar berikan keuntungan jangka panjang “Bibit sawit kita jual hanya Rp 6.500. daerah tersebut. tidak seperti sektor pertambangan yang Namun kadang-kadang begitulah “Maka bibit (sawit--red) Bangka Tenbersifat sesaat. masyarakat, inginnya instan lagi-instan gah ini larinya ke Bangka Selatan, BangKendala lain, lanjut Abu Hanifah, adanlagi. Ngambil bibit sawit di Dinas Perkeka Induk,” sebut Abu Hanifah. ya kelompok tani di pedesaan yang tidak bunan Rp 6.500 lalu dijual lagi Abu Hanifah mensinyalir, hal ini terprofesional lantaran dibentuk hanya bibitnya seharga Rp 15.000. Coba bayjadi lantaran ada kepala desa di daerahuntuk kepentingan politik. angkan,” kata Abu Hanifah saat mengnya yang tidak teliti dalam memberikan “Akibatnya subsidi pupuk tidak merhadiri sebuah acara di Kecamatan Koba, rekomendasi kepada warga untuk memata. Ini yang saya hadapi di Bangka TenSenin (19/10). peroleh bibit sawit subsidi tersebut. gah,” ujar Abu Hanifah. Dengan demikian, lanjut Abu Hani“Pak kades memberikan rekomendaOleh sebab itu, Abu Hanifah berharap fah, oknum warga ini mendapat keunsi tidak melihat punya lahan atau tidak organisasi petani di Bangka Tengah datungan yang berlipat. Ia mencontohkan, warga itu,” ujarnya. pat membantu pihaknya merubah pola kalau oknum warga ini dapat membeli Mudah Dipengaruhi pikir masyarakatnya untuk memajukan 500 batang saja bibit sawit dari Dinas Lebih lanjut Abu Hanifah mendunai pertanian setempat.(shi) Perkebunan dan Kehutanan Bangka Tengungkapkan, kendala lain yang dihada-
Oknum Polisi dan PNS Didakwa n Terlibat Narkoba SUNGAILIAT, BANGKA POS -- Oknum Polres Bangka, Brigadir Jefri Moris dan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bangka Barat, Rian Hardian, Selasa (20/10) resmi didakwa di Pengadilan Negeri (PN) Sungailiat. Di hadapan majelis hakim, kedua terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum (JPU) melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1997 dan melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang psikotropika. Siang itu, yerdakwa Jefri dan Rian terpaksa duduk di ‘kursi pesakitan’ sama seperti terdakwa lainnya. Tanpa ‘pandang bulu’ oknum polisi dan oknum PNS ini diperlakukan sama saat sidang berlangsung. Duduk di hadapan majelis hakim dan disaksikan banyak orang, mereka menjalani proses persidangan perdana (dakwaan). Bertindak selaku Ketua Majelis Hakim, I Nengah Sutama SH dan JPU Syahrul SH dari Kejari Sungailiat. “Menyatakan terdakwa Je-
fri Moris dan terdakwa Rian Hardian, tanpa hak, memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukann perbuatan tersebut melanggar Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP atau kedua Pasal 65 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1,” kata JPU Syahrul SH membacakan isi dakwaan kepada para terdakwa ketika persidangan berlangsung. Dalam dakwaannya JPU memastikan, keterlibatan terdakwa bermula, Selasa (4/8) silam di rumah terdakwa Ratomi (dalam berkas terpisah -red). Terdakwa dipastikan menggunakan barang haram tersebut dengan sengaja hingga akhirnya ditanggap Tim Buser Polres Bangka. “Sekitar pukul 17.30 WIB di rumah saksi Ratomi di Lingkungan Srimenanti Kecamatan Sungailiat,” tegas Syahrul.
Seperti dilansir harian ini edisi sebelumnya disebutkan, Brigadir Jefri Moris, Rian Hardiyan dan Ratomi (mantan anggota polisi yang sebelumnya dipecat karena kasus serupa -red) ditangkap Tim Buser Polres Bangka, Selasa (4/8) silam. Mereka ditangkap di rumah Ratomi di Srimenanti dan diduga sedang pesta narkoba. Di tempat kejadian perkara, polisi menemukan barang bukti berupa beberapa jenis narkoba, termasuk sepucuk senpi. Para tersangka langsung diamankan guna penyidikan lebih lanjut di Mapolres Bangka. Setelah menjalani masa kurungan sekitar 60 hari, para tersangka diserahkan ke pihak Kejari Sungailiat. Berkas dinyatakan lengkap (P21), berikut penyerahan tahap kedua oleh penyidik kepolisian, Jumat (2/10) silam. Beberapa waktu kemudian, JPU Kejari Sungailiat melimpahkan perkara tersebut ke PN Sungailiat guna proses persidangan.(fly)
NUSIAWATI Plt Camat Kelapa gan koordinatnya. Selanjutnya ke arah selatan menuju PABU 002 lengkap dengan koordinatnya berada pada batas antara Dusun Banyuasin Desa Banyuasin Kecamatan Riausilip Kabupaten Bangka dengan Lingkungan I Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat. “Salinan Permendagri ini kita terima sekitar bulan Juli lalu, ketika rapat di provinsi terkait dengan batas ini juga,” ujar Nusiawati di tempat kerjanya Selasa (20/10). Batas wilayah selanjutnya, dikatakan Nusiawati, dari PABU 002 kearah Barat Daya menuju Pilar Batas Utama (PBU) 003 dengan koordinat lengkap, berada pada batas antara Desa Marassenang Kecamatan Bakam Kabupaten
Bangka dengan Lingkungan I Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa, kemudian dari PBU 003 melalui Puding Gebeg dengan koordinat lengkap menuju PBU 004 batasnya antara Dusun Kapuk Desa Kapuk Kecamatan Bakam dengan Dusun Penegak Desa Simpang Yul Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat. “Jadi Dusun Simpang Tempilang secara resmi sudah masuk Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, daerah Simpang Tempilang dulu, bisa dikatakan sebagai daerah sengketa dan nasibnya terkatung-katung, tidak jelas masuk ke kabupaten mana. Kelurahan dan Kecamatan Kelapa sudah melakukan sosialisasi Permendagri, kita juga masih menunggu tim dari provinsi
BELINYU, BANGKA POS -- Sejumlah pengendara baik roda dua maupun roda empat mengeluh sempitnya ruas jalan menuju Kecamatan Belinyu. Pasalnya kondisi tersebut membahayakan serta rentan terhadap kecelakaan lalulintas. Selain sempit, dibeberapa titik terdapat bekas tambalan lobang, seperti di ruas jalan Desa Pugul maupun Silip, termasuk Desa Riding Panjang. “Ya kondisi jalan seperti ini kan sangat membahayakan bagi pengguna jalan yakni pengendara sepeda motor,” kata Doni (27) warga Sungailiat kepada harian ini, Selasa (20/10) siang. Menurutnya pengendara roda dua akan mengalami kesulitan saat melintas di titik tambalan lobang, apalagi bila dari arah berlawanan juga ada kendaraan lainnya. “Mau mengelak tambalan lobang sudah pasti kita riskan. Sebab dari arah depan kita khawatir ada mobil dan ruas jalan sempit. Mau nggak mau terpaksa melewati sisi tambalan lobang.
TOBOALI, BANGKA POS -- Wajib pajak di Bangka Selatan tidak hanya diberikan sosialisasi namun juga mendapat surat imbauan agar membayar tunggakan kewajibannya. Kepala Dinas Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Bangka Selatan, Suhayat, kepada harian ini, Selasa (20/ 10), menjelaskan surat imbauan diberikan kepada para wajib pajak yang sudah menunggak beberapa bulan, karena sesuai dengan prosedur, sebelum dilakukan penertiban pihaknya melakukan pendekatan secara personal. “Kita kirim surat imbauan, hanya untuk mengingatkan, mungkin mereka lupa akan kewajibannnya membayar pajak. Segala pola pendekatan dan proses penagihan kita jalankan, sehingga masyarakat membayar pajak bukan karena terus dipaksa tetapi karena kesadaran akan kewajiban yang harus dilakukan,” jelas Suhayat. Suhayat menambahkan dalam proses penagihan pajak, tim diminta untuk melakukan konsulitasi dan diskusi guna mengetahui lebih jauh, kondisi usaha masyarakat serta kesulitan yang dialami sehingga tidak membayar pajak. Hal
n 10 Tahun Terkatung-katung Simpang Tempilang dulu, bisa dikatakan sebagai daerah sengketa dan nasibnya terkatung-katung, tidak jelas
Ruas Jalan Sempit, Warga Mengeluh Tapi kan kalau kita melewati bekas tambalan itu posisi roda depan jelas ngebanting dan itu sangat berbahaya,” keluh Doni. Kondisi ini juga dibenarkan oleh Kapolsek Riausilip Ipda Alfian ketika ditemui harian ini beberapa waktu lalu. “Bayangkan saja, ketika kita sudah memasuki ruas jalan itu jarak antara mobil satu dengan mobil sebelah kita paling-paling sekitar dua jengkal dan itu saya pikir sangatlah berbahaya. Jadi jangan coba-coba ada kendaraan yang menyalip dari belakang sebab akan berbahaya sekali karena kondisinya pengendara yang menyalip dari arah belakang kendaraan kita jelas tidak tahu ada kendaraan lainnya dari depan atau arah yang berlawanan,” kata Alfian. Sayangnya hingga berita ini diturunkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Babel, Anshori MT belum berhasil dikonfirmasi harian ini. Kendati sudah beberapa kali harian ini mencoba menghubungi via ponsel terdengar nada tidak aktif.(rap)
Wajib Pajak Diberi Surat Imbauan
Simpang Tempilang Gabung ke Kelapa KELAPA, BANGKA POS — Wilayah Simpang Tempilang secara resmi bergabung ke Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Bangka Barat sejak 12 Januari 2009 lalu. Sebelumnya wilayah ini sempat terkatung-katung karena berada diperbatasan antara Kabupaten Bangka Barat dengan Kabupaten Bangka. Sehingga sempat dikenal sebagai daerah sengketa. Bergabungnya wilayah Simpang Tempilang ini diperkuat dengan Permendagri Nomor 3 tahun 2009 tentang batas daerah Kabupaten Bangka Barat dengan Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditandatangi Mendagri H Mardianto. Plt Camat Kelapa, Nusiawati, kepada harian ini mengungkapkan, dalam Permendagri tersebut ditetapkan, bahwa batas kedua wilayah, dimulai dari batas terluar antara Dusun Pangkalniur Desa Pangakalniur Kecamatan Riausilip Kabupaten Bangka dengan Dusun Tuik Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat. Ditandai dengan Pilar Acuan Batas Utama (PABU) 001, lengkap den-
RESPI LEBA
DUKUNG ADIPURA - Petugas sampah secara rutin mengangkut sampah di pinggir jalan untuk dibuang ke tempat pengolahan sampah, Desa Rindik, Toboali, Selasa (20/10) dalam upaya mendukung Adipura Bangka Selatan.
untuk pemasangan patok batas di titik-titik batas yang telah ditentukan, dalam sosialisasi itu masyarakat di sana menerima dengan baik tidak ada yang protes terkait dengan Permendagri, karena mayoritas masyarakat di sana sejak awal tetap akan menginduk ke Kelapa,” terang Nusiawati. Nusiawati menambahkan, pendataan penduduk di Simpang Tempilang sedang dilakukan guna tertib administrasi. Lurah Kelapa, Syamsiar kepada harian ini mengatakan dalam pendataan sementara terdapat sekitar 60 KK di Simpang Tempilang secara administrasi kependudukan dulunya masuk ke Desa Marassenang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka. “Soal kependudukan Lingkungan I di Simpang Tempilang, yakni KK atau warga yang dulu kependudukannya ikut ke Kabupaten Bangka. Datanya sedang kita olah, kemudian akan kita usulkan untuk dibuatkan KTP dan kartu keluarga secara kolektif ke Dukcapil Bangka Barat. Rencana usulan kita agar KTP dan Kartu Keluarga tadi gratis,” tukas Syamsiar.(yik)
Kita kirim surat imbauan, hanya untuk mengingatkan, mungkin mereka lupa akan kewajibannnya membayar pajak SUHAYAT Kepala DKPAD Basel ini dilakukan untuk dicari jalan keluar bersama dengan para wajib pajak sehingga penagihan dan pembayaran bisa berjalan maksimal. “Kalau soal kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, secara perlahan terus kita tingkatkan lewat sosialisasi, pendekatan dan himbauan. Akan tetapi kita tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kesulitan masyarakat, tetapi bukan berarti membebaskan masyarakat dari kewajiban membayar pajak,” tegas Suhayat. Terkendala Data Terkait pajak bumi bangunan baik sektor perkotaan dan pedesaan, selama ini mengalami kendala data obyek pungutan pajak. Karena itu, pihak Dinas Keuangan bekerjasama dengan pihak
perpajakan akan melakukan validasi data. “Setelah kita melakukan rapat koordinasi intensifikasi pemungutan PBB dan PBHTB, ditemukan kendala data obyek pungutan. Obyek pungutan yang digunakan sekarang adalah data tahun 1998, sehingga tidak heran terjadi banyak komplain masyarakat. Akan tetapi hal ini bisa diatasi melalui pola pendekatan, sehingga sekarang, desa dan kecamatan yang beberapa bulan kemarin masih nol persen sekarang sudah meningkat,” ungkap Suhayat. Suhayat menambahkan jika semua desa dan kecamatan melunasi PBB, dan bisa mencapai 100 persen maka akan menjadi sumber pemasukan yang tinggi bagi kas daerah. “Kita harapkan agar para camat dan kades, lebih pro aktif memotivasi warganya untuk membayar pajak. Syukurlah, sekarang sudah banyak yang mencapai seratus persen, akan tetapi datanya belum bisa kita rincikan, karena belum diklaim dari BRI hingga akhir Oktober. Pada akhir September kemarin, sudah bisa mencapai 60 persen dari target,” jelas Suhayat.(J2)
LINTAS DAERAH
CPNS Harus Sehat SUNGAILIAT, BANGKA POS — Wakil Bupati Bangka, Nurhidayat Rani mengatakan calon pegawai negeri sipil (CPNS) harus memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani. “Setiap unsur penilaian prestasi kerjannya harus bernilai baik selama masa percobaan sebagai seorang CPNS,” katanya saat membuka pendidikan prajabatan bagi CPNS Kabupaten Bangka di Gedung Diklat beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan, pendidikan dan pelatihan bagi seorang CPNS sangat penting sekali untuk menambah wawasan dan kemampuan yang memadai apalagi pada saat sekarang di mana kemajuan teknologi dan informasi berkembang dengan pesat. “Kita semua menyadari bahwa CPNS yang nantinya menjadi PNS merupakan garda terdepan dan unsur paling utama dalam pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan,” ungkap Nurhidayat. Ia mengatakan, CPNS yang masih dalam tahap percobaan harus mengikuti diklat prajabatan untuk menjadi PNS, juga harus dibekali dirinya dengan berbagai ilmu pengetahuan agar betul-betul memiliki kompetensi yang memadai dan hal itu perlu ditunjukkan dalam sikap dan perilaku. (sas)
Dinsosnaker Bantu RSJ SUNGAILIAT, BANGKA POS — Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka, siap membantu Rumah Sakit Jiwa (RSJ) dalam menangangi pasien gangguan jiwa (psikotik). “Kami siap membantu pihak rumah sakit jiwa dalam menangani bagi pasien gangguan jiwa yang sudah tidak tertampung lagi di ruang inap RSJ untuk dilakukan rehabilitasi di panti,” kata Didik Suprapto, Kabid Promosi dan Informasi, Dinas Sosial
dan Tenaga Kerja, Kabupaten Bangka saat dikonfirmasi harian ini, Selasa (20/10). Ia menjelaskan, panti rehabilitasi yang dimiliki pemerintah Provinsi Bangka Belitung sengaja dipersiapkan bagi masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan. Karenanya, kata Didik, jika ada pasien RSJ yang tidak tertampung atau tidak lagi diterima oleh pihak keluarganya bisa disalurkan ke panti rehabilitasi yang ada di Provinsi Bangka Belintung itu. (sas)
Lindungi Konsumen TOBOALI, BANGKA POS--Peredaran dan distribusi makanan kedaluwarsa serta produk ilegal masih ada di Bangka Selatan. Oleh sebab itu Dinas Perindagkop dan UMKM setempat terus melakukan sosialisasi perlindungan konsumen kepada masyarakat dan pengusaha. “Tidak hanya kepada pengusaha dan masyarakat umum kita sosialisasi tetapi kepada para pejalar juga kita berikan arahan terkait pentingnya keselamatan konsumen. Dan kita harapkan dengan sosialisasi, tingkat kesadaran masyarakat semakin tinggi dalam mengkomsumsi berbagai produk,” jelas Staf Bidang Perdagangan Disperindagkopem Bangka Selatan, Sutami, kepada harian ini beberapa waktu lalu. Sutami menambahkan, kepada para pengusaha dan penjual, operasi penertiban rutin terus dilakukan. “Masyarakat sudah kita ajak untuk hati-hati dan waspada. Kepada para pengusaha dalam proses jual-beli serta produksi harus lebih memperhatikan aspek keselamatan konsumen. Dan bila setelah diimbau, diingatkan tetapi masih tetap nakal, maka pihak dinas akan memberikan sanksi sesuai prosedur yang berlaku,” tegas Sutami.(j2)