10 14
EBERAPA waktu yang lalu kita dimiriskan dengan sebuah adegan tidak terpuji dari perdebatan dua anggota dewan (DPR RI) yang kurang elegan di Senayan. Yang memprihatinkan yaitu perdebatan yang awalnya diharapkan mampu berdialog ataupun berdebat secara kritis namun tetap elegan tersebut malah dinodai dengan lontaran “hina” oleh salah seorang wakil rakyat. Tragisnya, perdebatan vokal yang menyita waktu tersebut tidak mengenai esensi atas perdebatan yaitu dalam rangka membedah tabir misteri dari kasus misterius Bank Century yang telah merugikan anggaran negara hingga triliunan rupiah sekaligus membuat derita rakyat karena ketidakjelasan ujung pangkal uang mereka. Fenomena menghujat terlebih dengan menggunakan kata-kata kasar dan kurang santun di dalam ruangan terhormat wakil rakyat tentu sangat tidak mendidik dan tentunya hal tersebut menjadi potret buruk demokrasi kita yang mengidamkan kehidupan yang lebih demokratis namun tetap mengedepankan sisi ke-beradab-an orang Indonesia yang sejak dulu terkenal sangat beradab, beretika sopansantun, dan sangat agamis. Padahal para wakil rakyat harusnya mampu memberikan teladan berpolitik yang santun
B
opini
KAMIS KAMIS 44 MARET MARET 2010 2010
POS BELITUNG
Debat Wakil Rakyat namun tetap kritis sebagai pembelajaran positif bagaimana berdemokrasi secara elegan. Debat Kritis Demi Rakyat Parlemen kita memang tempat berkumpulnya para orang terhormat yang secara sahih memiliki legalitas besar berjuang menyuarakan aspirasi rakyat karena dulu telah diberi kepercayaan oleh rakyat saat agenda lima tahunan Pemilihan Umum (PEMILU) guna mengemban nasib rakyat. Mereka pun telah diambil sumpahnya guna mengemban amanah rakyat. Rakyat tentu sangat menggantung harapan mereka pada para anggota dewan terpilih agar mampu mengelola nasib rakyat secara sepenuh hati nantinya. Debat merupakan salah satu aktivitas intensif para wakil rakyat dalam memerankan fungsi legislatif untuk memperjuangkan nasib rakyat. Debat ideal para wakil rakyat tentunya harus bertumpu pada aspek rasionalitas, obyektif, analisisis yang mendalam yang tentunya jauh dari unsur kepentingan pribadi, kelompok, terlebih untuk penguasa
Oleh : Rendy Peneliti ICE Ilalang Babel
sudah saatnya bagi para wakil rakyat untuk membuktikan integritas pribadinya yang berkualitas sekaligus berspirit dan selalu konsisten sebagai pejuang kemaslahatan rakyat semata. Debatnya harus mampu merefleksikan sensitivitas nurani seorang wakil rakyat dalam mewakili suara rakyat yang betul-betul membutuhkan. Jangan sampai debat wakil rakyat justru menimbulkan skeptisme berlebihan oleh karena kecemburuan publik atas perilaku wakil rakyat ketika berdebat malah sibuk membela nama partai serta para koleganya yang sedang berkuasa. Dalam hal ini modal kecerdasan
emosional dan intelektual tentunya harus dimiliki oleh setiap anggota dewan agar nantinya benar-benar istiqamah dalam mengaktualisasikan integritas nurani berpolitiknya murni demi kemaslahatan rakyat. Kalau tidak, maka rakyatlah yang akhirnya akan menanggung beban derita sosial ekonomi akibat prilaku penyelewengan wakil rakyat yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Bagaimana tidak, mengingat besarnya peluang dan godaan korupsi maupun berbagai tindakan berlebihan yang cenderung amoral saat memangku jabatan sebagai wakil rakyat. Sebagai representasi suara rakyat, wakil rakyat harus mampu memposisikan diri lebih dari sekedar sosok partai politik saja yang cenderung selalu berpikir pragmatis. Rasionalitas ketika berdebat untuk memperjuangkan nasib rakyat harus selalu dikedepankan oleh para wakil rakyat. Di Negeri Serumpun Sebalai, sudah saatnya bagi para wakil rakyat untuk membuktikan integritas pribadinya
yang berkualitas sekaligus berspirit dan selalu konsisten sebagai pejuang kemaslahatan rakyat. Tidak ada harapan yang lebih menggembirakan hati rakyat selain memperjuangkan harapan nyata sebesar-besarnya bagi kemaslahatan hidup rakyat di bumi Bangka Belitung yang dulu sangat diyakini betul dan pernah dijanjikan oleh para punggawa “penguasa” di provinsi ini yaitu menjadi provinsi yang madani dengan memanfaatkan secara maksimal berbagai limpahan berkah kekayaan alamnya yang sungguh sangat menjanjikan. Hal tersebut tentu seharusnya mampu menjadi spirit moral para wakil rakyat di daerah untuk secara intensif bersuara secara kritis melalui ruang-ruang perdebatan elegan di mahligai demokrasi rakyat. Bisa saja selama ini para penguasa justru salah kaprah dalam memanfaatkan anggaran publik yang justru kurang efektif, efisien, dan terkesan boros, atau tidak menutup kemungkinan ada begitu banyak kebijakan publik para elit pejabat yang justru selama ini meminjam istilah George A.J (Membongkar Gurita Cikeas (2010) menimbulkan “akar-akar” gurita yang memungkinkan para penguasa di negeri ini leluasa melakukan korupsi secara berjamaah. Semoga itu semua tidak terjadi di Bumi Serumpun Sebalai. ***