Rantai Kebijakan
Apakah REDD? • Deforestasi + Degradasi = Insentif
Rancangan dan pengembangan Strategi REDD+ Nasionall • Pembuatan Dokumen Stranas dimanfaatkan oleh kepentingan pihak tertentu Untuk Mengakomodir k kepentingannya supaya mendapatkan d k keuntungan, k b k baik berupa Finansial maupun melindungi praktek korup yang sudah terjadi • Latar belakang stranas menjelaskan akar masalah Degradasi dan Deforestasi Hutan, Hutan Namun Apakah Strategi yang dibuat menyelesaikan masalah yang dijelaskan dalam latar Belakang?
Akar Masalah • Fish Bone Analisis
Beberapa Strategi yang dibuat: 1. SVLK dan PHPL (Melegalkan Pelanggaran Administrasi Negara/ Indikator 1.1 Legalitas perizinan) 2. Mendorong Pembentukan KPH (Tidak sesuai dengan UU 41 tahun 1999/ Tahap T h ke k 4 dalam d l perencanaan kehutanan/ k h t / Keputusan K t MK pasal 1 point 3)
Resiko Korupsi 1.1 •
• •
Aktor : Nasional ( Elit politik Nasional, Kemenhut, UKP4, Menkeu, Menkoperekonomian, Satgas REDD+, KemenLH, Bappenas Perusahaan HPH, HTI, Perkebunan, NGO, Akademisi, Dekopin, Masyarakat) Lokal: Elit Politik Lokal, Satgas REDD daerah,Pemerintah daerah ,Dishut, Bappeda,BLH, NGO, Masyarakat sekitar hutan Masyarakat adat, hutan,Masyarakat adat Akademisi, Akademisi Koperasi. Koperasi Corrupt Practice: Merancang strategi REDD yg menguntungkan aktor tertentu, dpt menghasilkan penyimpangan kebijakan penggunaan lahan dan tata ruang, Corruption Treath: Mempengaruhi: suap, para pejabat utk mengabaikan informasi; Suap/penipuan: oleh konsultan Internasional utk mempengaruhi perencanaan REDD + & mendapat keuntungan.
Jika hal ini terjadi: Apakah Dampaknya : …………………………………………… Bagaimana Kemungkinannya: …………………………….
Kajian dan pengembangan kebijakan • Ketika muncul konflik perizinan di semenanjung kampar, menhut membentuk TIM untuk riset di kawasan tersebut. Riset ini berfungsi untuk meredam konflik dan membenarkan kebijakan j yyangg sudah diambil. • Hasil riset membolehkan operasional perusahaan dengan perbaikan sistem tata air. Namun tidak menjawab tuntutan dan hasilnya tidak dipublikasikan dan diuji oleh otoritas ilmiah yang setara. • Kontroversi Gambut Kedalaman 3 m : Kebijakan pembangunan HTI dan Kebijakan Perlindungan Lingkungan Hidup
Resiko 1.2 • Aktor: Elit politik, Kemenhut, Konsesi HPH, Konsesi HTI, Konsesi K l Kelapa S it DKN, Sawit, DKN CSO, CSO Masyarakat M k t adat d t & Masyarakat M k t sekitar kit hutan,Akademisi, GAPKI, APHI, Pemerintah daerah. • Corrupt Practice::Desain strategi REDD + utk mendukung salah satu sektor dibandingkan sektor yang (mendukung salah satu kebijakan dan mengabaikan kebijakan yang lain.) • Corruption Treath: Memberikan pengaruh/suap untuk mendukung kebijakan tertentu.
Jika hal ini terjadi: Apakah Dampaknya : …………………………………………… Bagaimana Kemungkinannya: …………………………….
Pengaturan Alokasi Hak Karbon • Siapakah yang berhak atas karbon? Negara, Pemerintah, pemerintah daerah, perusahaan ataukah masyarakat. • Jika ikut aturan yang ada pada saat ini hampir 100% hutan dikuasai oleh negara (TGHK), sebagian besar hutan sudah diberikan izin pengelolaan oleh negara kepada pemegang konsesi, tidak ada hutan adat yang diakui, belum ada hutan kemasyarakatan maupun hutan desa yang sudah disyahkan • Pihak yang diuntungkan: private sektor, masyarakat akan jadi penonton jika tidak ada perubahan kebijakan. • Bagaimana g dengan g mandat Demokrasi ekonomi dalam UUD? Bagaimana pula dengan Putusan MK terhadap pasal 1 point 3 UU 41?
Resiko 1.3 •
• •
Aktor: Langsung: Elit politik, Kemenhut, Pemerintah Daerah, Perusahaan HPH Perusahaan HTI, HPH, HTI Perusahaan Kelapa Sawit, Sawit Perusahaan Tambang Tambang, KPH, CSO, Masyarakat adat, masyarakat yang bergantung pada hutan. Tidak langsung: Broker/Pialang, Akademisi, Corrupt Practice: Alokasi yang tidak adil dari hak karbon sehingga menguntungkan k elit l tertentu. Pelaksanaan l k yang terganggu oleh l h aktivitas k pengelolaan hutan yang sudah ada. Corruption Treath: Mempengaruhi/suap utk mengaburkan hak pengelolaan p g kawasan hutan ((menghubungkan g g hak karbon dgn g tanah negara/konsesi perusahaan dan mengabaikan hak adat).
Klarifikasi atau reformasi Pemilikan Tanah • Tingginya konflik agraria di provinsi riau menandakan bahwa masyarakat butuh lahan. • Tidak ada data yang akurat yang menjelaskan luas penguasaan tanah oleh masyarakat, • Berapa B l luas l h minimal lahan i i l supaya bisa bi hidup hid sejahtera; • Tidak ada aturan tentang pembatasan penguasaan lahan
Kegiatan 1.4: •
• •
Aktor : BPN, BPN Kehutanan, Kehutanan Perkebunan, Perkebunan Pertanian, Pertanian Pemerintah Daerah, Daerah Elit politik, Kemenhut, Perusahaan Kelapa Sawit, BPN, Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, Pemerintah Daerah, Masyarakat adat, masyarakat yang berada disekitar hutan. C Corrupt P Practice:: i P Penundaan d d l dalam reforma f A Agraria i atau reformasi f i yang menguntungkan kelompok sosial/kepentingan tertentu. Corruption Treath: Mempengaruhi kebijakan utk mengalokasikan tanah yyangg menguntungkan g g kelompok p tertentu.
Jika hal ini terjadi: Apakah p Dampaknya p y : …………………………………………… Bagaimana Kemungkinannya: …………………………….
Desain Mekanisme Pembagian Manfaat • Seharusnya y yyangg menerima manfaat p palingg besar adalah kelompok yang mendapatkan dampak terbesar apabila mekanisme dijalankan. • Masyarakat M k t yang berada b d disekitar di kit hutan h t berpotensi b t i kehilangan manfaat ekonomi dari hutan tersebut dan g untuk memperluas p lahan p pertaniannya. y tidak bisa lagi • Contoh lainnya: Mekanisme bagi hasil pusat daerah dalam hal MIGAS • Apakah masyarakat mendapatkan persentase terbesar atau terkecil? Atau seolah olah besar tetapi ternyata kecil.
Resiko 1.5: • Aktor: Kementrian Kehutanan,, Kemenko,, Badan Koordinasi Penanaman Modal, UKP4, Satgas REDD, donor/investor, broker/pialang, Elit Politik, CSO, Elit lokal, pemerintahan daerah, masyarakat adat, masyarakat local. • Corrupt Practice: Desain sistem manajemen distibusi benefit yang sengaja dibuat lemah utk menyamarkan aliran dana. • Corruption Treath: Mempengaruhi pihak yg menerima manfaat dan pendapatan dari REDD +/karbon hutan.
Jika hal ini terjadi: Apakah p Dampaknya p y : …………………………………………… Bagaimana Kemungkinannya: …………………………….
Desain dan implementasi Perlindungan (S (Saveguard) d)
Resiko 1.6: •
• •
Aktor: Nasional Ak N i l : Kementrian K i Kehutanan, K h K Keuangan, Eli Politik, Elit P li ik Elit Eli lokal, l k l struktur pemerintahan daerah, CSO, masyarakat adat, Kementerian luar negeri, DNPI, UKP4, Presiden, C Corrupt P Practice: i P Pengembangan b mekanisme k i d standar dan d Perlindungan P li d lebih menguntungkan pihak tertentu. Corruption Treath: Mempengaruhi pengambil kebijakan untuk mengembangkan b k standar t d yang menguntungkan t k kelompok k l k tertentu. t t t
Jika hal ini terjadi: Apakah p Dampaknya p y : …………………………………………… Bagaimana Kemungkinannya: …………………………….
Identifikasi pihak yang memenuhi syarat untuk melakukan l k k kegiatan k i REDD REDD+ • Permenhut Pengelolaan Karbon Hutan: Seluruh Izin usaha kehutanan diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan REDD+ • Fakta: Hampir seluruh kawasan hutan di provinsi riau sudah diberikan izin usaha kehutanan (IUPHHK‐HA dan IUPHHK‐HT) • Hutan adat dan hutan rakyat maupun hutan desa belum teridentifikasi. • Khusus untuk hutan desa, wilayah administratif desa b l belum di dipetakan k dengan d b ik penyimpangan baik, i d fi i i definisi desa menjadi pemukiman (Contoh: istihah desa dalam kawasan hutan)
Resiko 1.7 • Aktor: Badan pengatur / pengawas REDD+ , satgas REDD+, UKP4, Bapenas, Kemenhut, KemenLH, Konsesi HPH, Konsesi HTI, Konsesi Kelapa Sawit, CSO, akademisi, organisasi masyarakat adat, wakil‐wakil komunitas hutan. • Corrupt Practice: Mengembangkan peraturan yang hanya memungkinkan aktor tertentu utk mengembangkan & menjalankan kegiatan REDD+. • Corruption Treath: Penyuapan, mempengaruhi penilaian/standar penilaian
Jika hal ini terjadi: Apakah p Dampaknya p y : …………………………………………… Bagaimana Kemungkinannya: …………………………….
Alokasi Konsesi Untuk REDD • Penguasaan g Hutan p provinsi riau hanya y 2 perusahaan (Monopoli penguasaan hutan?) • Hampir tidak ada kawasan hutan yang belum dibebani izin • Banyak izin konsesi yang melanggar Tata Ruang (Nasional, Provinsi dan Kabupaten) maupun TGHK. • Tidak ada informasi yang dibuka kepada publik k kawasan yang boleh b l h diberikan dib ik izin i i konsesi. k i • Jual beli konsesi dengan memunculkan istilah Join operation dll. operation, dll
Resiko 1.8 •
•
•
Aktor: Badan pengatur / pengawas REDD+, Kemenhut, KemenLH, Bapenas Satgas REDD+, Bapenas, REDD+ UKP4 UKP4, Perusahaan HPH HPH, Perusahaan HTI HTI, Perusahaan Kelapa Sawit, elit politik, akademisi, CSO, organisasi masyarakat adat, wakil‐wakil komunitas hutan. Corrupt Practice: Kecenderungan memberikan konsesi yg berkaitan d dengan patronase yang berakibat b k b pada d akses k terbatas b pada d konsesi k serta alokasi yg tdk efisien . Akses khusus untuk melihat informasi tentang proses pengajuan izin yang kompetitif melalui pelelangan . p Treath: Kolusi: Membocorkan informasi p penawaran atau Corruption memberikan tawaran yang rendah; Pemerasan: Pembayaran pelicin; Penyuapan: Tidak melakukan penawaran kompetitif (menguntungkan perusahaan tertentu); Penyalahgunaan kekuasaan: alokasi konsesi pribadi/jaringan /j g p patronase berdasarkan asosiasi p
Jika hal ini terjadi: A k h Dampaknya Apakah D k : …………………………………………… Bagaimana Kemungkinannya: …………………………….
Persiapan rencana penggunaan lahan awal • Pra kondisi kawasan yang bisa diajukan untuk REDD, contohnya moratorium perizinan. • Kejelasan fungsi kawasan hutan, • Kejelasan penguasaan dan pemilikan kawasan hutan • Kejelasan luas kawasan hutan dan gambut yang harus dilindungi • Kejelasan Rencana Tata Ruang • Banyak kawasan yang secara eksisting merupakan perkebunan dan pemukiman masyarakat masuk area moratorium. moratorium • Beberapa kawasan yang masih berhutan dan belum dibebani izin justru tidak masuk kedalam area moratorium.
Resiko 1.9 •
•
•
Aktor: Kementrian / lembaga perencanaan dan kehutanan, KemenLH, B Bapenas, S Satgas REDD UKP4 REDD, UKP4, Gubernur, G b BPN CSO, BPN, CSO Masyarakat, M k akademisi. Corrupt Practice: Mengembangkan Rencana Penggunaan lahan REDD+ yang tidak id k menghormati h i hak h k masyarakat k adat d & masyarakat k yang bergantung hidup pada hutan. Corruption Treath: Mengecualikan kawasan bernilai tinggi dari REDD+ (b h t dan (berhutan d gambut) b t) tetapi t t i memasukkan kk kawasan k yang sudah d h terdegradasi dalam perencanaan kawasan untuk REDD+
Jika hal ini terjadi: A k h Dampaknya Apakah D k : …………………………………………… Bagaimana Kemungkinannya: …………………………….