Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (termasuk gaji) yang dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan. Hal ini sesuai dengan Amandemen UUD 1945. Sedangkan di daerah alokasi anggaran pendidikan, yaitu minimal 20% dari APBD. Pengeluaran pemerintah untuk fungsi kesehatan adalah besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk kesehatan selain gaji yang dialokasikan minimal sebesar 5% dari APBN pada sektor kesehatan. Sedangkan alokasi untuk anggaran kesehatan di daerah minimal 10% dari APBD. Hal ini sesuai dengan UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Sedangkan pengeluaran pemerintah untuk fungsi perlindungan sosial meliputi 1) Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk perlindungan kesehatan melalui jaminan sosial (PBI) yang berasal dari APBN dan 2) Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk bantuan sosial (KIP, KPS, PKH, Rastra/Raskin) yang berasal dari APBN. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran belanja pemerintah pusat untuk fungsi perlindungan sosial mengalami perubahan jumlah pada tahun anggaran 2020. Hal ini dilakukan dalam rangka penanganan pandemi covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Jika berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2019 maka anggaran untuk belanja pemerintah fungsi perlindungan sosial adalah sebesar Rp142.533,5 M, sedangkan setelah mengalami perubahan anggaran, maka anggaran belanja pemerintah fungsi perlindungan sosial menjadi Rp250.699,9 M.
Gambar 17. Belanja Pemerintah Menurut Fungsi 2018-2020
76
