PPG dalam Jabatan
PPG Prajabatan
Program PPG Prajabatan ini diperuntukkan bagi guru yang sudah menyandang gelar sarjana lulusan S1 Kependidikan dan S1/DIV Nonkependidikan. Program PPG prajabatan ini tidak memerlukan riwayat mengajar sebagai salah satu syaratnya. Program PGG Prajabatan ini diperuntukkan bagi anda yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai
PPG dalam jabatan program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi Guru baik PNS maupun Non PNS dalam Jabatan untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan
formal,
pendidikan
dasar,
dan
pendidikan
menengah.
kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik
Berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan
profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
republik indonesia nomor 38 tahun 2020 tentang tata cara
dan pendidikan menengah. Calon peserta PPG Prajabatan
memperoleh
memiliki kualifikasi akademik sebagai berikut:
jabatan. Calon Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan
sertifikat
pendidik
bagi
guru
dalam
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1.
S1
Kependidikan
yang
sesuai
dengan
program
1.
memiliki kualifikasi akademik S-l/D-IV;
2.
Guru dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan
pendidikan profesi yang akan ditempuh; 2.
bulan Desember 2015;
S1 Kependidikan yang serumpun dengan program
3.
pendidikan profesi yang akan ditempuh; 3.
S1/DIV Non
Kependidikan
yang
sesuai
diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah dengan
daerah, atau satuan pendidikan yang diselenggarakan
program pendidikan profesi yang akan ditempuh; 4.
oleh masyarakat;
S1/DIV Nonkependidikan serumpun dengan program
4.
pendidikan profesi yang akan ditempuh;
terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5.
S1 Psikologi untuk program PPG pada PAUD atau SD.
6.
Berusia maksimal 28 tahun dan belum menikah (bersedia tidak menikah sampai selesai studi PPG).
B.
Guru dalam Jabatan pada satuan pendidikan yang
5.
memiliki
Nomor
Unik
Pendidik
dan
Kependidikan (NUPTK); dan 6.
telah melengkapi dokumen persyaratan
Penyelenggara Sertifikasi Guru
Lembaga penyelenggara Sertifikasi telah diatur oleh Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005, pasal 11 (ayat 2) yaitu; perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Maksudnya penyelenggaraan dilakukan oleh 98
Tenaga
