13
RABU, 27 MARET 2013
Pasal Perppu Dirahasiakan
SUARA RAKYAT Pendidikan politik untuk rakyat semakin menjadi kebutuhan. Pada rubrik Suara Rakyat di Radar Lampung, kami membuka kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pembaca yang budiman SYAFARUDIN, M.A. untuk menyampaikan pertanyaan seputar politik kepada narasumber kami, SYAFARUDIN, M.A., akademisi Unila serta ketua Lab. Politik Lokal dan Otonomi Daerah FISIP Unila. Pertanyaan bisa dikirimkan melalui SMS Center ke nomor 085764805500.
Kampanye Istri Caleg SAYA seorang PNS dan istri saya akan maju caleg. Apakah boleh saya ikut bersosialisasi dan apa batasan saya berkampanye untuk istri saya? Terima kasih. (0812724488xx) JAWABAN: KALAU sosialisasi sebatas membagikan kartu nama, brosur, dan alat peraga lainnya sebelum jadwal kampanye ditetapkan, hal itu masih aman-aman saja bagi PNS karena belum bisa dikenai sanksi hukum. Tapi, kalau memasuki jadwal kampanye dan ikut kampanye seperti jelas-jelas mengajak orang lain memilih caleg/ parpol, larangan dan sanksi sudah jelas dinyatakan dalam UU No. 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD. Dalam kegiatan kampanye pemilu legislatif dilarang mengikutsertakan PNS, termasuk dilarang mengikutsertakan: (a) Ketua/wakil ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi dan hakim-hakim pada semua badan peradilan; (b) Ketua/wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; (c) Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; (d) Pejabat BUMN/BUMD; (d) Anggota TNI/Polri; (e) Kepala desa atau sebutan lain; (f) Perangkat desa atau sebutan lain; (g) Anggota Badan Permusyawaratan Desa. Sebagai PNS pada era reformasi sekarang ini, sebaiknya berhati-hati dengan urusan politik. PNS berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dituntut profesional, jujur, dan adil. Dalam UU No. 43/1999 tentang Kepegawaian jelas dinyatakan PNS harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin netralitas, PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. (*)
FOTO WAHYU SYAIFULLAH
CAGUB PUNYA MALU: Dalam banner-nya, Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Lampung Abdurachman Sarbini mengklaim sebagai cagub. Dia menuliskan ’’Cagub Harus Punya Rasa Malu jika Lampung Ingin Maju’’. Foto dibidik di Candimas, Natar, Lampung Selatan, kemarin.
JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merahasiakan isi draf peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) sebagai dasar Pilgub Lampung jika RUU Pilkada gagal disahkan pada paripurna tahun ini. Staf Ahli Mendagri Bidang Politik, Hukum, dan Hubungan Antarlembaga Reydonnizar Moenek menegaskan, perppu itu nantinya hanya terdiri atas dua pasal. Dia hanya menyebutkan salah satu pasal bunyinya mengatur tentang pelaksanaan pilkada bagi daerah yang habis masa jabatan pada 2014 agar pelaksanaan pilkadanya digelar pada 2013. Donny –sapaan akrab Reydonnizar Moenek– enggan membeberkan pasal lain di perppu itu. Ia berkilah, pemerintah akan komitmen sesuai kesepakatan. Apa pun hasilnya nanti, dia memastikan pilkada 43 daerah itu tetap akan ada payung hukumnya. ’’Perppu itu sebuah opsi. Gambarannya hanya terdiri dua pasal.
Bunyinya kurang lebih pelaksanaan pilkada 43 daerah dimajukan ke 2013. Perppu-nya juga sudah kita disiapkan. Tapi, kita tetap upayakan RUU Pilkada. Kalau tidak tercapai, target pengesahan RUU Pilkada pasti akan ada solusi dan pelaksanaan pilkada 43 daerah itu ada payung hukumnya,” kata Plt. Kapuspen Kemendagri itu kepada Radar Lampung kemarin. Nah, kata dia, apabila RUU Pilkada disahkan sesuai target, nantinya antara pemerintah dan DPR pastinya akan membuat kesepakatan kapan UU itu bisa digunakan untuk menjadi payung hukum. Menurut Donny, apabila dalam suatu pasal itu memerlukan penajaman pasal, perlu diterbitkan suatu peraturan pemerintah (PP) yang mempertegas bunyi pasal tersebut. Misalnya, kata dia, penajaman terhadap persyaratan calon kepala daerah. Baca PASAL Hal. 14
Lagi, Oedin Tolak KPU! BANDARLAMPUNG – Soal anggaran
pemilihan gubernur (pilgub), KPU Lampung sepertinya kembali ber-
tepuk sebelah tangan. Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. kembali bersikukuh tak mau menggeser anggaran untuk pilgub dalam APBD 2013. Ia pun tak mau menerima audiensi lima komisioner KPU Lampung untuk membahas pemilu legislatif (pileg) dan pilgub. ”Sementara nggak ada uang (anggaran) sampai APBD Perubahan. Kalau Mendagri ada uang, silakan! Paling cepat anggaran pilgub keluar Agustus atau September. Nah, gimana mau pilgub Oktober, bisa nggak KPU?” kata Sjachroedin kepada pengurus 14 DPC PDIP kabupaten/kota di Mahan Agung, Bandarlampung, Senin (25/3). Oedin, panggilan akrab guber-
nur mengatakan, Pemprov Lampung akan menerima audiensi KPU. ”KPU minta ketemu, tapi saya nggak mau ketemu. Staf saya saja,” kata ketua DPD PDIP Lampung ini. Terpisah, Komisioner KPU Lampung Edwin Hanibal mengatakan, telah mengirimkan surat audiensi ke pemprov. Mereka melayangkan surat untuk beraudiensi dan berkoordinasi terkait pileg dan pilgub. Kami minta kesediaan beliau untuk bertemu. Itu saja.
Untuk masalah anggaran, Baca LAGI Hal. 14
Prabowo Syaratkan Cagub Antikorupsi BANDARLAMPUNG – Partai Gerindra yang sudah punya 6 kursi dan punya 1 fraksi di DPRD Provinsi Lampung siap mengusung calon gubernur (cagub) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung. Namun, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto punya syarat khusus. Yakni cagub yang diusung partai berlambang garuda itu harus bebas dari kasus korupsi. ”Walaupun cagub itu popularitasnya tinggi, jika dia terlibat
korupsi, Gerindra tak akan usung. Syarat Pak Prabowo jelas, cagub yang diusung Gerindra harus bersih,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhie Prabowo melalui sambungan telepon kepada Radar Lampung kemarin. Lalu, bagaimana jika elektabilitas cagub antikorupsi itu rendah? Edhie menyatakan, Partai Gerindra tak memprioritaskan soal elektabilitas dan popularitas calon. Melainkan target mengu-
sung pemimpin yang bersih. ’’Partai Gerindra punya misi mengusung pemimpin yang bersih. Meski elektabilitasnya rendah, masyarakat tentu tahu dan akan memilih cagub yang bersih sehingga bisa menang,” kata Edhie. Mengenai cagub yang akan diusung Partai Gerindra, lanjut Edhie, Partai Gerindra akan mengutamakan kader. Selain melewati Baca PRABOWO Hal. 14
Mengintip Sosialisasi Unik Partai Nasional Demokrat
Incar Swing Voter, Gerakkan Dokter hingga Mahasiswa
FOTO IST.
DIDOMINASI PEMUDA: Partai NasDem Kota Bandarlampung saat melakukan pengobatan gratis di Kelurahan Kotabaru, Tanjungkarang Timur, didominasi oleh pemuda dan mahasiswa.
Partai politik (parpol) ternyata tak semata mengincar perolehan suara sebanyakbanyaknya. Ada bentuk kepedulian dan peran pemuda untuk masyarakat. Salah satunya dilakukan Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Bandarlampung. Seperti apa? BEBERAPA anak muda terlihat sibuk melayani masyarakat yang sedang mengantre. Para pemuda/i yang dominan mengenakan baju warna biru aktif menanyakan keluhan sakit warga yang mendatangi posko pengobatan gratis yang digelar di Kelurahan Kotabaru, Tanjungkarang Timur, pekan lalu. Tak berapa lama, pria berpeci hitam bangkit dari kursi dan menghampiri wartawan koran ini. ’’Kami sedang melakukan pengobatan gratis sebagai sarana sosialisasi dan kepedulian sosial. Partai NasDem Bandarlampung rutin meng-
gelar kegiatan ini. Dokternya ada 3 orang, perawat ada 5 orang, dan bidan 6 orang. Semuanya kader Partai NasDem dari Liga Mahasiswa dan Garda Muda NasDem,” kata Fauzan Sibron, ketua DPD Partai NasDem Bandarlampung, di lokasi pengobatan. Kegiatan pengobatan gratis untuk warga, kata Fauzan, sudah tiga kali dilakukan. ’’Pengobatan gratis selanjutnya digelar masih di Kecamatan Tanjungkarang Timur pada Minggu, 31 Maret 2013. Untuk jasa dokternya gratis, tapi obat-obatan disediakan oleh partai kami. Masyarakat menggunakan obat bervariasi, biayanya sekitar Rp10 ribu–Rp20 ribu per orang,” kata Fauzan. Mantan ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bandarlampung ini melanjutkan, Partai NasDem memang memiliki kalangan intelektual yaitu pemuda dan mahasiswa. Diharapkan dengan hadirnya pemuda akan memberikan
peran untuk masyarakat. ’’Partai NasDem melarang politik transaksional. Sehingga pemuda dan mahasiswa memberikan peran nyata untuk rakyat. Melalui kegiatan kepedulian, merespons keluhan, dan aspirasi rakyat untuk dicarikan jalan keluarnya. Kami punya posko hingga tingkat RT,” kata Fauzan. Secara umum, kata Fauzan, hadirnya pemuda dan mahasiswa lantaran partai besutan Surya Paloh ini mengincar swing voter atau belum menentukan pilihan. Di antaranya dari kalangan pemuda. ’’Jumlah swing voter dan pemilih pemula ini sekitar 30 persen. Untuk meraihnya, kami menggelar berbagai kegiatan yang menarik mereka. Seperti kegiatan olahraga, peduli kesehatan, dan lainnya. Kami tanamkan mindset untuk pemuda masuk parpol atau simpatisan tak hanya semata maju sebagai caleg. Tapi, berbuat untuk masyarakat,” ungkap Fauzan. (gus/p4/c2/gus)