RADAR LAMPUNG | Selasa, 24 Maret 2015

BERITA UTAMA

SELASA, 24 MARET 2015

Wacana Remisi Koruptor Dimatangkan JAKARTA – Kendati mendapat tentangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly memastikan meneruskan pembahasan wacana remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana koruptor.

Menurut Yasonna, perbaikan sistem peradilan menjadi dasar kuat dalam pembahasan tersebut. Dia mengatakan, langkah peringanan hukuman ini sama sekali tidak meringankan hukum kepada narapidana. ’’Ya (remisi) itu kita bahas terus. Wacana kan harus kita jalankan terus,” ujar Yasonna di Jakarta, Senin (23/3).

5

Jawa Pos News Network

Wacana tersebut akan terus dikaji dengan atau tanpa persetujuan Presiden Joko Widodo.

Sebab, wacana pemberian remisi dimaksudkan untuk perbaikan sistem. Ia juga tidak akan berhenti untuk membahas wacana remisi bagi pelaku kejahatan yang masuk kategori luar biasa tersebut. Meski di tengah penolakan sejumlah pihak. ”Itu sudah diwacanakan, jadi konsepnya itu bukan mengurangi tapi memperbaiki sistemnya,” sambung Yasonna.

Sementara, Komisi III DPR RI memberikan lampu hijau buat Yasonna merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012 untuk memberikan remisi buat narapidana khusus.

Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin mengatakan, Menkumham telah menyampaikan wacana merevisi PP No.99/2012. ”Pada saat rapat dengar pendapat, Menkumham mengajukan wacana itu. Bagi kami (Komisi III), silakan bila dipandang perlu oleh Kemenkumham merevisi PP itu,” kata Aziz, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin (23/3).

Diketahui, KPK menolak wacana pemberian remisi bagi koruptor. Menurut pelaksana tugas pimpinan KPK Johan Budi jika maksud ini terwujud, maka hal itu dinilai sebagai kemunduran pemberantasan korupsi. (jpnn/p6/c1/whk)

Polresta Mulai Periksa Saksi Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Polisi BANDARLAMPUNG – Aksi penganiayaan yang terjadi di fly over Jalan Sultan Agung, Wayhalim, Bandarlampung, Jumat (20/3) pukul 19.45 WIB, sampai kemarin masih gelap.

Pihak Polsekta Sukarame membantah dugaan keterlibatan anggotanya dalam aksi penganiayaan terhadap Urdya Sejiwangga Ardanggo (20).

Kapolsekta Sukarame Kompol I Made Bayu Sutha menyatakan tak ada anggotanya di lokasi tersebut saat peristiwa penganiayaan terjadi. Dia juga membantah kalau KTP milik Urdya diamankan di polsekta. ’’Lagian tidak ada anggota kami di sana (fly over, Red) saat kejadian itu,’’ ucapnya kemarin

(23/3).

Sementara berdasarkan pantauan Radar Lampung kemarin, Kasatreskrim Polresta Bandarlampung Kompol Dery Agung Wijaya mengadakan rapat dengan Pengamanan Internal Polri (Paminal) Polda.

Empat anggota Paminal tersebut bertemu selama dua jam.

Sayangnya, Dery enggan menjelaskan hasil rapat itu apakah terkait dugaan penganiayaan tersebut atau tidak.

Dery menyatakan, pihaknya belum bisa memberi kepastian dugaan keterlibatan anggota polisi. Saat ini, lanjut dia, polresta masih melakukan pemeriksaan. ’’Masih akan dilakukan pemeriksaan dahulu kepada korban dan saksi-saksi mata kejadian. Penyidik akan memanggil korban untuk memas-

tikan dugaan keterlibatan oknum yang menganiaya tersebut,” tuturnya.

Satreskrim, lanjut dia, menangani perkara pidana penganiayaan yang dialami Urdya.

Sementara, propam polresta menangani jika ada polisi yang terlibat. Hal tersebut ditegaskan Kasipropam Polresta AKP Subaryono. ’’Kita masih menunggu dari satreskrim dahulu yang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Bila terbukti ada keterlibatan oknum, selanjutnya diserahkan ke propam,” katanya.

Sementara, Urdya menyatakan sudah dikonfirmasi oleh petugas polresta bahwa hari ini ada pemeriksaan saksi.

Mahasiswa semester 8 Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung itu bertekad meneruskan la-

porannya ke propam polresta.

Dia meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kejadian tersebut. ’’Kalau memang bukan oknum kepolisian, mengapa bisa membawa pistol?’’ tanya warga Perum Griya Sukarame Blok E No. 27 RT 019, Sukarame, Bandarlampung, tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Urdya dianiaya dan sempat ditodong pistol. Saat itu, Anggo –sapaan akrabnya– bersama kawan-kawannya tengah berdagang batu cincin di fly over Jalan Sultan Agung, Wayhalim, Jumat (20/3) pukul 19.45 WIB. ’’Sekitar 20 menit saya dihajar Mas. Dua orang membawa pistol,” kata Anggo ketika menyambangi Graha Pena –markas Radar Lampung– Sabtu (21/3) pukul 02.00 WIB. (mhz/ p6/c1/wdi)

INFO PLN

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)

Bahwa kWh Meter yang berada ditempat pelanggan adalah milik PLN. Oleh karenanya segala tindakan yang dilakukan pelanggan yang bertujuan mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi energi listrik pada kWh Meter adalah tindakan ilegal yang sangat berbahaya bisa menyebabkan tegangan disekitar turun bahkan kebakaran karena beban berlebih. Pelaku baik pelanggan maupun non pelanggan PLN dapat dikenai tagihan susulan (denda), pemutusan sementara, pembongkaran rampung bahkan hukuman pidana.

Dalam melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), PLN bekerjasama dengan POLDA Lampung dengan nama OPERASI SIGER TERANG.

Tips terhindar dari Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik 1. Jangan melakukan pemakaian listrik tidak sah 2. Jangan mengotakͲatik kWh Meter & pastikan kWh Meter masih tersegel dengan baik 3. Jangan tergoda tawaran pihak ke 3, pastikan anda menghubungi Contact Center 123 (Telp. 0721Ͳ123, www.pln.co.id) dalam pengurusan listrik anda 4. Laporkan kegiatan kelistrikan yang mencurigakan / indikasi pelanggaran kelistrikan ke PLN, sampaikan secara detail dan jelas, kerahasiaan identitas Anda akan terjaga

Tips menghadapi TIM SIGER TERANG (P2TL): x Bila sedang menghadapi P2TL di lokasi Anda, tanyakan surat tugas dan cek tanda pengenal petugas, silahkan hadapi dan ikuti dengan baik. Proses P2TL akan tetap berlangsung sesuai dengan prosedur. x Tim P2TL terdiri dari Petugas PLN, Mitra Kerja PLN yang telah tersertifikasi dan Petugas Kepolisian x Pembayaran atas pelanggaran P2TL dilakukan di Loket Payment Point Online Bank (PPOB), Kantor Pos, dan BankͲbank yang bekerjasama dengan PLN x Pada akhirnya, gunakanlah listrik di tempat Anda secara baik dan benar sesuai daya terpasang dan peruntukannya Pemakaian Listrik Secara Tidak Sah

Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipiͲ dana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). [ UU No. 30 Tahun 2009 ] IKLAN LAYANAN MASYARAKAT ini dipersembahkan oleh:

FOTO IST

SIDAK: Wabup Lamteng Mustafa mendengar langsung keluhan masyarakat di RSUD Demang Sepulau Raya di sela-sela inspeksi mendadak di rumah sakit pelat merah tersebut kemarin (23/3).

Tahukah Anda?

PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI LAMPUNG

Mustafa Sidak Instansi Pelayanan Publik GUNUNGSUGIH – Wakil Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Mustafa memenuhi janji untuk menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kantor pemerintah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat kemarin (23/3).

Meski sejumlah pegawai tampak panik menerima kedatangannya, Mustafa tak menemukan adanya penyimpangan dalam sidaknya tersebut. Adapun instansi yang disidak antara lain Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) satu pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan RSUD Demang Sepulau Raya. Pada sidak kemarin, Mustafa juga menyambangi jalan lingkar barat.

Sebelumnya, Mustafa berjanji menggelar sidak ke sejumlah instansi pelayanan publik karena munculnya isu pungutan liar (pungli) yang dialami warga Lamteng saat mengurus surat-surat di kantor pemerintah. ”Sidak ini untuk memastikan tidak ada warga Lamteng yang mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan di Disdukcapil,” katanya.

Sebab, lanjut dia, kalau sulit dan lama, masyarakat memilih menggunakan jasa calo. Karenanya, ia meminta seluruh pegawai di instansi pelayanan publik untuk profesional dan

melaksanakan tugas dengan baik.

Saat sidak di RSUD Demang Sepulau Raya, Mustafa berdialog dengan sejumlah pasien untuk mencari tahu apakah mereka dilayani dengan baik.

Tak satu pun, dari sekian warga yang datang berobat, mengeluhkan pelayanan.

Namun, Mustafa sempat mendengarkan masukan dari salah satu keluarga pasien bernama Tunggono, yakni tentang keinginannya agar Pemkab Lamteng memfasilitasi pembukaan loket pendaftaran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) hingga tingkat kecamatan.

Selanjutnya Mustafa mengunjungi jalan lingkar barat.

Usai melihat kondisinya, ia berharap anggaran puluhan miliar yang dikucurkan dari APBN tahun ini dapat berguna sebaik-baiknya dan secepatnya, sehingga lingkar barat sudah bisa digunakan sebagai pengurai kemacetan di Bandarjaya, Lamteng, pada lebaran tahun ini.

Sehari sebelumnya, Mustafa mendesak Dinas Pendidikan Lamteng untuk membantu pondok-pondok pesantren yang ada di Lamteng. Sebab, Mustafa menilai pondok pesantren memberikan andil yang besar dalam memajukan pendidikan di Lamteng.

Itu disampaikannya saat

memberikan sambutan pada peringatan milad Nahdlatul Ulama (NU) ke-89 dan Muslimat NU ke-69 yang diselenggarakan di Lapangan Kecamatan Seputihbanyak, Lamteng, Minggu (22/3).

Dia mengaku sengaja mengajak Kepala Dinas Pendidikan Lamteng Sarjito pada acara itu agar bisa berkoordinasi dengan para kyai pengasuh pesantren untuk menginventarisasi pesantren-pesantren yang ada di Lamteng dan memberikan bantuan. ”Bapak Kepala Dinas Pendidikan, tolong jangan biarkan pesantren berjuang sendiri.

Pesantren yang sedang membangun harus dibantu,” kata Mustafa saat itu.

Mustafa mengatakan selain program pendidikan, pihaknya tengah fokus pada pembangunan infrastruktur jalan.

Sebab semua warga Lamteng merasakan dampak buruknya infrastruktur jalan. Untuk mengatasi persoalan pembagian kewenangan mengurus jalan, pihaknya akan berkoordinasi dengan provinsi dan pemerintah pusat. ”Kalau jalan yang menjadi kewenangan provinsi, kami koordinasi dengan pemprov.

Kalau yang jadi kewenangan pusat, kami berkoordinasi dengan pusat,” ucapnya.

Ketua NU Lamteng Jailani mengapresiasi kinerja Pemkab

Lamteng. Ia berharap pembangunan ini berlanjut, tidak terputus atau harus mengulang dari awal. ”Saya berharap Pak Wabup melanjutkan estafet, sehingga pembangunan berlanjut,” harapnya.

Jailani mengatakan selama ini NU sangat solid dan selalu menyatukan langkah menjaga pilar-pilar negara seperti Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. ”Kalau ada yang mau memecah belah negara ini, kami ada di garda terdepan untuk membela,” kata dia.

K.H. Marsudi Suud yang juga Sekjen PB NU dalam ceramahnya mengatakan pendidikan adalah salah satu pilar pembangunan. Karenanya ia berpesan kepada pemimpin Lamteng untuk memajukan pendidikan. ”Kalau pendidikan maju, maka masyarakat juga maju,” tukasnya.

Peringatan HUT NU dan Muslimat NU di Lapangan Seputihbanyak dirangkai dengan lomba hadrah yang diikuti grup hadrah dari berbagai daerah se-Lamteng. Hadir juga dalam acara itu para kyai dan pengasuh pesantren, Ketua DPRD Lamteng Junaidi Sunardi, anggota Fraksi PKB Lamteng, Ny. Nessy Mustafa dan ribuan warga NU dan muslimat NU se-Lamteng. (rls/ p6/c1/whk)