13
RABU, 20 FEBRUARI 2013
Rycko Menoza S.Z.P. Tunggu Penilaian BANDARLAMPUNG – DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Lampung masih menunggu penilaian masyarakat atas sosok Wakil Ketua DPD PDIP Lampung Rycko Menoza S.Z.P. untuk diusung pada Pilgub Lampung. Wakil Ketua DPD PDIP Lampung Tulus Purnomo mengatakan, PDIP punya banyak kader yang siap dimajukan dalam pilgub. ”Kader kami banyak yang bisa maju pilgub. Di antaranya Mukhlis Basri (bupati Lampung Barat)
Rycko Menoza S.Z.P.
dan Bambang Kurniawan (bupati Tanggamus). Bahkan, Bustami Zainudin (bupati Waykanan) saja siap kok,” kata Tulus kemarin. Mengenai peluang Rycko, Tulus mengaku masih belum menanyakan kepada Bupati Lampung Selatan itu. ’’Nah, itu saya belum tanya. Nanti biar rakyat yang menilai. Kami akan melihat popularitas dan keterpilihan. Jangankan bupati/wali kota. Orang biasa bukan PDIP yang siap saja, kita siapkan,” ujar Tulus. Ketua Fraksi PDIP DPRD Lampung ini menjelaskan, kini PDIP sudah berkomunikasi secara nonformal kepada sejumlah partai politik (parpol) untuk menjajaki koalisi dalam pilgub. Tulus menyebut, parpol itu di antaranya Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hanya, pembicaraan belum menyentuh cagub yang akan diusung. ”Belum sampai menawarkan atau ditawarkan kader. Baru bagaimana Lampung ke depan,” kata dia. Tulus menambahkan, siapa pun memenuhi syarat yang diajukan PDIP untuk menjadi kepala daerah, bakal diusung. Bahkan tidak ada prioritas untuk keluarga dari petinggi PDIP, termasuk Rycko yang merupakan putra sulung dari Ketua DPD PDIP Lampung Sjachroedin Z.P. ”Ada kriteria yang dibutuhkan, bukan soal (hubungan) darah. Pak Sjachroedin Z.P. juga tidak mengintervensi kami. Bukan dia yang menentukan, tapi DPP PDIP,” bebernya. Terpisah, kademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung Armen Yasir menyoroti soal politik dinasti. Menariknya, Armen tidak memperhitungkan Rycko sebagai cagub. Politik dinasti, kata dia, belum nampak dalam pilgub mendatang. ”(Rycko) Belum siap. Kalaupun sudah belajar sebagai kepala daerah di kabupaten/kota, kesiapan tidak hanya di pemikiran. Usia dan pengalaman juga berpengaruh. Politik dinasti masih sebatas penempatan di kabupaten/ kota, tapi pada pilgub belum siap,” ungkap Armen di FISIP Unila, Senin (18/2). (dna/p4/c2/gus)
FOTO RADAR LAMPUNG
HINGGA PELOSOK: Sosialisasi yang dilakukan bakal calon gubernur Lampung Herman H.N. sudah menyebar hingga pelosok Lampung. Tampak seorang warga di Pringsewu melintas di depan warung yang dipasangi banner bergambar wali kota Bandarlampung itu.
Wakil Kada Bisa Banyak JAKARTA – Selain membahas penentuan pelaksanaan pilkada, termasuk dasar Pilgub Lampung digelar, pembahasan RUU Pilkada terus dilakukan Komisi II DPR RI. Beberapa hal krusial seperti paket kepala daerah (Kada) dibahas. Termasuk wacana jumlah wakil Kada lebih dari satu disesuaikan dengan jumlah penduduk. Pembahasan RUU Pilkada kemarin memasuki tahap koordinasi antara Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada dengan Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemda untuk menyinkronisasikan beberapa kluster yang ada di draf RUU Pilkada. Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa memaparkan, ada beberapa poin krusial dalam RUU Pilkada yang masih berkaitan dengan RUU Pemda yang samasama merupakan hasil revisi UU No. 32/2004. Salah satunya menyangkut penentuan paket pilkada.
”Soal paket pemilihan itu berkorelasi dengan Undang-Undang Pemda. Di RUU Pemda ada usulan pemikiran seorang Kada itu dibantu satu orang atau mau beberapa orang? Wacana itu kan muncul di RUU Pemda. Ada yang berpikiran juga itu (jumlah wakilnya, Red) disesuaikan dengan jumlah penduduk di daerah tersebut,” kata Agun kepada Radar Lampung usai rapat kerja di komisi II DPR RI, Jakarta, kemarin. Menurut Agun, persoalan pemilihan paket itu hanya masalah etika. Seharusnya hal itu disesuaikan dengan pembagian kewenangan di antara mereka. Masalah yang muncul sekarang ini, kebanyakan wakil Kada itu kewenangannya ingin melebihi Kada. ”Kalau jadi wakil, itu sadar sebagai wakil, jangan sok berkuasa. Baca WAKIL Hal. 14