BERITA UTAMA
SABTU, 19 OKTOBER 2013
17
Jawa Pos News Network
PERPPU MK
Hari Ketiga, Pasien Masih Telantar di Halaman RS
Terancam Ditolak DPR
Tiga Kota seperti Kota Mati
UPAYA Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyelamatkan kewibawaan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tidak berjalan mulus. Sejumlah kalangan DPR siap mengganjal pengesahan Perppu tersebut Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menilai, isi Perppu inkonstitusional. Di UUD 1945 diatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, serta ketentuan lain tentang MK diatur dengan UU. ’’Jadi, jelas bukan melalui Perppu atau peraturan lainnya,’’ tegas Fadli Zon saat dihubungi di Jakarta kemarin (18/10). Di sisi lain, dia menilai, urgensi Perppu tersebut tidak ada. Menurut dia, unsur kegentingan yang memaksa yang menjadi syarat penerbitan Perppu tidak terpenuhi. Sebab, secara kelembagaan setelah lebih kurang dua minggu sejak Ketua MK Akil Mochtar ditangkap KPK, sidang di MK masih beroperasi normal dan memenuhi kuorum untuk memutus perkara. Berbagai tindakan yang dilakukan KPK, BNN, maupun PPATK terakhir, lanjut Fadli, juga mulai membuat masyarakat sedikit percaya lagi kepada institusi MK. ’’Karena itu, Perppu tidak ada gunanya lagi,’’ ungkapnya. Sesuai dengan ketentuan di pasal 22 ayat (2) UUD 1945, Perppu harus mendapat persetujuan di DPR. Pada ayat selanjutnya diatur bahwa ketika tidak mendapat persetujuan, Perppu itu harus dicabut. (jpnn/p1/c3/ary)
Sampai berita ini diturunkan tadi malam (18/10), gempa susulan masih terjadi di Provinsi Bohol, Filipina Tenggara. Kemarin misalnya. Sejak pukul 00.04 waktu Filipina, telah terjadi 21 gempa kecil di Ibu Kota Provinsi Tagbilaran. Laporan Nani Wijaya dari Bohol, FILIPINA DARI gempa-gempa susulan itu, hanya dua yang membuat warga panik. Yakni yang terjadi pukul 16.48 dan 16.54, karena masing-masing berkekuatan 4,6 dan 4,7 skala Richter (SR). Gempa-gempa tersebut hanya
berlangsung sekitar lima detik. Karena kekuatannya cukup untuk menggetarkan orang dewasa yang sedang berdiri, kepanikan pun muncul di mana-mana. Di gerai McDonald’s yang terletak di pusat Kota Tagbilaran misalnya. Pada jam tersebut, gerai makanan cepat saji itu sedang padat pengunjung. Saking padatnya hingga sekuriti setempat melakukan sistem ’’buka-tutup’’, berdasar jumlah kursi yang kosong dan yang sudah dilayani. Sehingga bisa dibayangkan suasana gerai tersebut saat para pengunjung dilanda kepanikan. ’’Linug, linug,’’ kata beberapa orang hampir bersamaan sambil berhamburan keluar.
Mereka semakin panik ketika sesaat kemudian seorang supervisor di situ memaksa semua pengunjung meninggalkan tempat. Tak peduli nenek-nenek bertongkat maupun anak-anak yang sedang duduk menikmati pesanannya. Semua orang, termasuk yang sedang menyelesaikan pembayaran. Para kasir pun diminta menghentikan pelayanan. Kepanikan tidak hanya tampak di McDonald’s. Tapi juga di tokotoko di sekitarnya. Orang-orang yang sedang di jalan pun panik sehingga jalanan di sekitar mendadak macet. Saat kepanikan itu terjadi, wartawan Jawa Pos Nany Wijaya sedang berada di gerai McDonald’s Tagbilaran, Bohol.
Yang menarik dari gempa kemarin sore itu ternyata para pasien di RSU Governor Celestino Gallares Memorial Hospital atau yang lebih dikenal dengan sebutan RSU Tagbilaran. Sekitar 226 pasien di rumah sakit (RS) tersebut tidak panik karena posisi mereka sudah berada di tenda-tenda, di halaman belakang RS. ’’Pada hari pertama gempa, kepanikan mereka tak terbayangkan. Semua berhamburan keluar dan tidak ada yang mau diajak masuk lagi. Padahal, bangunan rumah sakit nyaris tidak ada yang rusak,’’ jelas Direktur RSU Tagbilaran dr Nenita Moraga-Po MHA CEO VI. Nenita mengisahkan, suasana
Belum Bisa Jelaskan Gratifikasi Baru
PENGGANTI DARMONO
Segera Menghadap Presiden JAKSA Agung Basrief Arief akan menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menanyakan pengganti wakil jaksa agung yang sebelumnya dijabat oleh Darmono. Pasalnya, sejak Darmono mengundurkan diri sejak 1 Juli 2013 lalu, Kejaksaan Agung (Kejagung) belum menerima pengganti Darmono. Basrief mengatakan, Presiden SBY belum menyetujui salah satu nama dari tiga nama calon wakil jaksa agung yang diajukan Basrief. Oleh sebab itu, Basrief berinisiatif untuk menghadap ke SBY untuk menanyakan perihal tersebut. ’’Itu dia, nanti saya akan menghadap beliau (SBY) untuk menanyakan itu,’’ kata Basrief di Kejagung kemarin (18/10). Basrief juga menolak untuk mengajukan nama baru ke presiden untuk calon wakil jaksa agung apabila belum mendapat kepastian dari Istana. ’’Nama yang lama saja belum disetujui masa mau mengajukan nama baru,’’ ungkap Basrief kepada wartawan. Dia juga menepis kemungkinan bahwa pengganti wakil jaksa agung berasal dari luar lingkungan kejaksaan. Menurut Basrief, posisi wakil jaksa agung hanya dapat diraih melalui jenjang karir di kejaksaan dan pernah menduduki jabatan sebagai jaksa agung muda (JAM) atau yang setara. (jpnn/p1/c3/ary)
STOP JUDICIAL KILLING: Ambulans yang mengangkut jenazah terduga teroris itu meninggalkan Rumah Sakit Bhayangkara, Makasar, Sulsel, Jumat (18/10).
POLITIK DINASTI
Ajak SBY Gabung PPI PERNYATAAN Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang politik dinasti menarik perhatian mantan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum. Kemarin (18/10), lewat ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) yang diketuainya, sebuah diskusi bertajuk Dinasti versus Meritokrasi khusus digelar. ’’Saya senang sekali Presiden (SBY) bicara seperti itu,’’ kata Anas yang menjadi salah seorang pembicara pada diskusi di sekretariat PPI, Jalan Duren Sawit, Jakarta, kemarin. Dia menyatakan, dengan menentang terjadinya politik dinasti, SBY dengan sendirinya lebih menginginkan sistem meritokrasi. Ini adalah sistem politik yang memberikan penghargaan lebih besar kepada mereka yang berprestasi dan berkemampuan. ’’Jadi, bukan masalah anak siapa dan keluarganya siapa,’’ lanjut Anas. Meski tidak menyebut secara gamblang, pernyataan itu terasa menyindir SBY. Saat ini, selain menjadi presiden, SBY memimpin PD secara langsung sebagai ketua umum. Posisi tersebut diambil alih sesudah Anas menyatakan berhenti sesaat setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka beberapa waktu lalu. Sebelum SBY mengambil alih posisi tersebut, putranya (Edhie Baskoro Yudhoyono) telah menjabat Sekjen PD. (jpnn/p1/c3/ary)
di RS pendidikan yang dipimpinnya itu menjadi semakin menyedihkan pada malam kedua pascagempa atau pada Kamis sore (17/10). Yakni ketika seluruh Bohol diguyur hujan sejak sore. ’’Kami tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak memiliki tenda yang layak untuk mereka. Saya sedih sekali melihat para pasien itu kedinginan di bawah tenda. Untung, kami segera mendapatkan bantuan tenda dari beberapa donatur tak lama setelah terjadinya gempa,’’ paparnya. RS swasta yang ada di Tagbilaran pun menempatkan banyak pasiennya di tenda-tenda, di halaman depan RS yang terletak tepat di pinggir jalan raya. (p1/c3/ary)
FOTO MUHAMMAD IDHAM AMA/FAJAR/JPNN
Densus Lecehkan Kapolda Teroris Bone Kelompok Abu Uswah JAKARTA – Penangkapan terduga teroris yang berujung dengan kematian di Bone dikecam oleh Komnas HAM. Korban tewas juga memancing munculnya balas dendam dan serangan balasan. ’’Stop judicial killing, pembunuhan oleh aparat hukum,’’ ujar anggota Komnas HAM Siane Indriani di Jakarta kemarin (18/10). Ia mengaku heran. Sebab, Densus 88 tetap saja mempertontonkan kekerasan dalam operasi penangkapan. ’’Berkali-kali kami desak Densus 88 memperbaiki kinerjanya. Jika dikatakan sebagai kelompok atau jaringan, berarti sudah diikuti sejak lama. Mengapa harus menunggu dan dieksekusi mati,’’ ucap mantan jurnalis yang belasan tahun meliput konflik itu.
Siane menambahkan, kelompok yang disebut teroris sudah diikuti oleh Densus 88. ’’Itu kan mereka sudah tahu mereka kelompok mana, siapa pimpinannya. Ini ada kesan menunggu momentum mengeksekusi mati,’’ katanya. Kirim Bahan Bom via Ekspedisi Dua dari tiga tersangka teroris yang digerebek Densus 88 di Bone, Sulsel, Kamis (17/10), dibawa ke Makasar untuk keperluan interogasi. Mereka diduga masih terkait dengan jaringan teroris yang ada di Sulawesi. Ketiga tersangka itu ditugasi untuk menyuplai bahan peledak. ’’Mereka diduga Jaringan Abu Uswah,’’ ujar Karopenmas Divhumas Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar. Jaringan tersebut terpecah-pecah setelah Abu Uswah tewas di tangan Densus 88 Januari lalu. Abu Uswah ditengarai sebagai tangan kanan pimpinan teroris Poso, Santoso, yang hingga saat ini masih buron.
Peran Abu Uswah dan jaringannya terbilang besar. Dia merupakan aktor yang bertanggung jawab atas keberadaan ratusan bom siap ledak yang ditemukan polisi di Dompu, NTB, pada hari penangkapannya. Begitu pula dengan keberadaan 20 bom pipa dan Tupperware di Enrekang, Sulsel. Kabagpenum Divhumas Mabes Polri Kombes Agus Rianto menyebut, aktivitas yang dilakukan Suardi cs sebagian besar dilakukan pada 2012. Pada November 2012, Suardi memesan sejumlah besar bahan bom untuk dibawa ke Bone. ’’Bahan-bahan bom tersebut dikirim melalui jasa travel (ekspedisi resmi),’’ terangnya. Karena masih berupa bahan, pihak ekspedisi tidak menyadari jika barang kirimannya akan dijadikan bahan peledak. Lagipula, pengirimannya dilakukan secara terpisah. Pihak Densus 88 masih mendalami seberapa banyak bom yang telah dibuat oleh Suardi cs. (jpnn/p1/c3/ary)
JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar baru saja dijerat dengan pasal baru. Yakni Pasal 12B UU Pemberantasan Korupsi. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa menjelaskan lebih detail gratifikasi apalagi yang diterima Akil. Termasuk berasal dari pilkada mana pemberian itu berasal. Jubir KPK Johan Budi S.P. saat konferensi pers kemarin mengatakan kalau sprindik baru belum tindak lanjuti dengan penggeledahan baru. Dia juga belum bisa menjelaskan lebih jauh mengenai dugaan pemberian lain yang diterima Akil. Johan baru bisa menyebut kalau status itu muncul setelah pihaknya melakukan penggeledahan. Lantas, KPK juga mendapat data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Informasi-informasi yang digabungkan itu akhirnya merujuk pada munculnya sprindik baru dan bukti ada gratifikasi lagi. ’’Belum tahu (pilkada mana), tapi bukti sudah didapat. Masih didalami penyidik,’’ ujarnya. Untuk bukti, bisa jadi uang Rp2,3 miliar yang ditemukan di rumah Akil saat penggeledahan beberapa waktu lalu. Lantas, ada juga mobil mewah yang beberapa waktu lalu diamankan. Dia memastikan kalau buktinya sudah kuat dan Akil layak dikenakan pasal baru. Soal hingga kini Akil mengaku belum diberitahu KPK ada pasal baru yang siap menjeratnya, Johan menjawab enteng. Baginya, itu bukan masalah besar karena pria asal Putussibau, Kalimantan itu bisa dikasih tahu kapan saja. ’’Nanti saat diperiksa bisa diberi tahu,’’ imbuhnya. Kabarnya, KPK belum bisa menjelaskan lebih dalam karena tidak ingin para pelaku melarikan diri. Seperti diberitakan sebelumnya, suami Ratu Rita tidak hanya dijerat Pasal 12 huruf c atau Pasal 6 ayat 2 UU Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Bertambah dengan Pasal 12B karena penyidik menemukan adanya dugaan penerimaan lain. Akil dituding menerima sesuatu yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. ’’Yang jelas, tidak hanya dari Pilkada Gunung Mas, Kalimantan dan Pilkada Lebak, Banten,’’ katanya. (jpnn/p1/c3/ary)