RABU, 13 APRIL 2016
LAMPUNG RAYA
15
Setahun Anggota Dewan Tak Terlihat LAMPUNG SELATAN
Berdayakan Lulusan SMA DINAS Perhubungan Lampung Selatan akan memberdayakan lulusan SMA yang berdomisili di kabupaten itu untuk meneruskan sekolah agar langsung menjadi PNS. Kepala Dishub Lamsel Syukur Kersana mengatakan, pihaknya beberapa waktu lalu telah melakukan perjanjian kerjasama antara Pemkab Lamsel dengan STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat) tentang pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di bidang perhubungan darat. Ini tertuang dalam perjanjian HK.201/VII/55/ STTD/2015 tertanggal 13 Juli 2015. ”Nah, tindak lanjut dari perjanjian itu, kami meminta lulusan SMA atau sederajat yang tinggal di Lamsel untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di STTD. Nanti, setelah lulus dari STTD akan langsung menjadi CPNSD,” kata Syukur dikantornya kemarin (12/4). Dia melanjutkan, STTD tersebut atas dasar pengumuman dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) RI Nomor: B/1268/M.PANRB/03/2016. Dimana, STTD akan menerima 300 siswa pola pembibitan untuk seluruh Indonesia pada 2016. (yud/c1/ais)
PESAWARAN
Optimalkan Fungsi Masjid BUPATI Dendi Ramadhona meminta Pengurus Daerah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Pesawaran mempelopori gerakan revitalisasi dan reoptimalisasi masjid. Hal itu bertujuan agar masjid yang ada di kabupaten tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja. Namun juga memiliki fungsi sama halnya pada masa Rasulullah SAW. Di antaranya sebagai tempat pembinaan dan kaderisasi jamaah, tempat pembinaan dan kaderisasi pengurus (ta’mir), dan tempat mengkaji ilmu “Optimalisasi masjid merupakan suatu keharusan. Melalui optimalisasi masjid, kita berharap seluruh umat Islam dapat menampilkan akhlakul karimah secara kualitas, bukan hanya kuantitas saja,” kata Dendi usai dikukuhkan menjadi Dewan Pembina Dewan Masjid Islam (DMI) periode 2015-2016 di Masjid Ar-Royyan kemarin Menurut Dendi, pihaknya juga akan berusaha menepis anggapan yang kurang tepat, bahwa masjid adalah bangunan yang diperuntukkan salat semata. ”Tentunya, untuk menjawab anggapan tersebut, kreativitas positif dan ketekunan pengurus masjid sangat diperlukan,” tegasnya. Sementara, Ketua DMI Wilayah Lampung Kherlani mengingatkan agar DMI jangan digunakan untuk kegiatan politik. Dirinya meyakini DMI Pesawaran dapat membawa kemajuan dan kemakmuran di masjid-masjid di wilayah tersebut. (ozi/c1/ais)
FOTO NYOMAN SUBAGIO/RADAR LAMSEL/RNN
POTENSI LAUT: Nelayan di Bakauheni, Lampung Selatan, memproduksi ikan asin untuk memenuhi kebutuhan pasar. Foto dibidik belum lama ini.
Kooperatif Ikuti Proses Pemeriksaan PRINGSEWU – Manajemen Rumah Sakit Mitra Husada (RSMH) Pringsewu tetap kooperatif dalam menghadapi kasus kematian tiga pasien di rumah sakit itu. Begitu juga dengan proses pemeriksaan yang saat ini sedang berjalan. Kuasa hukum RSMH Robert Oktafianus mengatakan, pihak rumah sakit tetap mengikuti semua proses yang berlangsung. ’’Kita mengikuti langkah yang dilakukan. Termasuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Lampung,” kata Robert. Terkait saran Ketua Komisi IX DPRI Dede Yusuf agar pihak rumah sakit mengkomunikasikannya dengan keluarga korban, langkah ini sudah dilakukan. ”Sudah ada komunikasi. Namun bukan kami mengabaikan.
Beberapa hari lalu memang sedang disibukkan dengan proses yang harus dilalui,” ungkap Robert. Menurut dia, kejadian tersebut memang tidak diharapkan. Mengenai penyebab pasti tewasnya tiga pasien itu sedang ditangani tim terkait. ”Artinya, nanti bisa diketahui apakah humam eror atau memang ada kesalahan obat atau resiko medis. Kita juga belum tahu,” ujarnya. Sebelumnya, anggota DPR yang dipimpin Ketua Komisi IX Dede Yusuf turun untuk mengetahui lebih detail kasus meninggalnya tiga pasien di RSMH. Bersama anggota DPRD Lampung, DPRD Pringsewu, tim Dinas Kesehatan, dan Polda Lampung, para anggota DPR RI ini menggelar pertemuan tertutup di aula lantai atas RSMH.
Usai pertemuan, di hadapan para awak media, Dede Yusuf mengaku belum ada hasil pasti dari kasus ini, mengingat BPOM (Badan Penelitian Obat dan Makanan) masih melakukan pemeriksaan. Baru dua minggu mendatang hasilnya didapat. ’’Saat ini ada beberapa tim yang sedang bekerja, namun memang masih sendiri-sendiri. Kami minta tim dibagi menjadi dua, yakni daerah dan pusat,” ungkapnya. Menurut dia, tim daerah bertugas menemukan apakah kasus itu ada kaitannya dengan SOP, human error, atau masalah produk. Sementara tim pusat fungsinya mencegah agar hal ini tak terjadi lagi. ’’Kita harapkan tim ini kerja terpadu,” ujarnya. (sag/c1/ais)
KOTAAGUNG – Perilaku anggota DPRD Tanggamus ini tidak patut dicontoh. Sejak setahun lalu, wakil rakyat berinisial Mb tersebut nyaris tidak terlihat di gedung DPRD. Hal ini dibenarkan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Tanggamus Herwansyah. Dia mengakui sejak kali pertama dilantik dan resmi menjabat anggota dewan, Mb hanya beberapa kali terlihat. Menurut Herwansyah, dalam kode etik, kehadiran anggota DPRD di gedung DPRD adalah untuk keperluan rapatrapat. Di luar itu, agenda dewan bekerja dengan menemui konstituen atau melakukan kunjungan kerja (kunker). Tujuannya menjaring aspirasi masyarakat di bawah. ”Nah dalam perkara ini, Mb sudah lebih enam kali absen dari paripurna tanpa keterangan. Di luar kantor, dirinya juga tidak menjumpai konstituennya. Namun juga tak pernah terlihat ngantor sejak setahun belakangan ini,” kata Herwansyah kemarin (12/4). Bahkan BK juga sudah memonitor, bahwa status Mb saat ini adalah terlapor di Polda Lampung. ”Dia dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana penipuan penggelapan,” ujarnya. Dilanjutkan, BK sudah melayangkan surat teguran II kepada Mb belum lama ini. Teguran itu langsung ditujukan pada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Hanura Lampung. ”Kalau surat teguran pertama, dikirimkan pada saat ketua BK masih dijabat Pak Nuzul Irsan. Karena tak juga ditanggapi, maka kami kembali melayangkan surat teguran. Jika masih juga tak ada tanggapan, maka akan ada teguran ketiga. Setelah itu, barulah kita akan ambil tindakan,” sebut dia. Herwansyah juga membenarkan bahwa sampai saat ini, Mb masih menerima gaji dan tunjangan. Ia berharap Mb bersedia hadir mengklarifikasi ketidakhadirannya hingga mengabaikan tugas. Sementara Mb belum memberikan tanggapan terkait masalah tersebut. Dua nomor ponselnya dalam kondisi tidak aktif. Sementara unsur pimpinan Partai Hanura Tanggamus enggan berkomentar. (ayp/ral/rnn/c1/ais)