26
METROPOLIS RADAR LAMPUNG
SENIN, 9 SEPTEMBER 2013
Bukan Sekadar Berita!
’’Terima Kasih, Kami Tak Bingung Lagi’’ BANDARLAMPUNG – Bantuan satu unit alat penyimpanan darah atau blood refrigerator dari Rotary Club (RC) Jembatan Merah Surabaya pada Jumat (2/8) lalu dinilai sangat membantu Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (UTDC PMI) Lampung. Sebab, permasalahan UTDC PMI Lampung terkait terbatasnya kapasitas blood refrigerator akhirnya teratasi. ’’Ya, sejak bantuan alat tersebut datang, kami tidak bingung lagi untuk menyimpan darah dalam kapasitas banyak,” ujar Kepala UTDC PMI Lampung dr. Aditya M. Biomed kemarin. Dia mengaku sebelum ada bantuan blood refrigerator dari RC Jembatan Merah Surabaya, pihaknya kebingungan lantaran
Mohon Perbaikan Jalan SELAMAT pagi Bapak Wali Kota Bandarlampung Drs. Hi. Herman H.N., M.M. Jalan di gang kami sudah rusak, sementara gang-gang di sekitar kami telah baik. Kapan diaspal Pak? Alamat kami di Jl. Pulau Damar Gg. Rambutan, Umbul Senen, Kelurahan Perumnas Waykandis, Bandarlampung. Kami mohon untuk diperhatikan. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Terima kasih. (08232939xxxx)
Mohon Pembangunan Talut
PMI Lampung beberapa hari belakangan ini merasa gembira. Sebab, permasalahan mereka terkait terbatasnya kapasitas blood refrigerator akhirnya teratasi. Itu setelah UTDC PMI Lampung menerima bantuan alat tersebut dari RC Jembatan Merah Surabaya pada Jumat (2/8). Menurut Aditya, adanya bantuan blood refrigerator sangat bermanfaat bagi instansinya. ’’Selama ini, UTDC PMI Lampung memang membutuhkan lemari yang berkapasitas besar untuk pendinginan dan penyimpanan darah. Yang kami miliki sekarang kapasitasnya sedikit. Paling banyak memuat 50 kantong darah. Nah, untuk blood refrigerator yang baru ini, kapasitasnya mencapai 300 kantong darah,” ungkap dia
belum lama ini. Aditya menjelaskan, blood refrigerator yang baru tersebut buatan Amerika. Saat ini, alat itu sudah difungsikan. ’’Dengan adanya bantuan blood refrigerator ini, kami sangat berterima kasih. Karena kami benar-benar terbantu dengan adanya lemari pendingin tersebut. Informasinya, Senin (9/9), alat itu diserahkan secara simbolis kepada kami,” pungkasnya. Terpisah, Past President (PP) RC Jembatan Merah Surabaya Nani Wijaya membenarkan jika organisasinya memberikan bantuan blood refrigerator. ’’Ya betul, kami memang memberikan bantuan alat tersebut. Kegiatan seperti ini memang sudah sering kami lakukan. Agar lebih jelas, silakan hu-
BANDARLAMPUNG – Rencana DPRD Bandarlampung mengubah masa perpanjangan izin hak guna bangunan (HGB) dari 20 tahun menjadi 5 tahun ditentang kalangan pengusaha di Provinsi Lampung. Di antaranya Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung Yusuf Kohar dan salah satu pengusaha di Bandarlampung Hartarto Lojaya. Yusuf mengatakan, pihaknya secara tegas menentang rencana tersebut. Menurut dia, adanya rencana itu sama saja menunjukkan ketidakmengertian dewan tentang
FOTO NET
Tak Bisa ’’Selingkuh’’
sebuah usaha. ’’Mereka itu enggak ngerti apa? Kalau jangka waktu lima tahun itu sulit untuk mendapatkan keuntungan. Makanya, DPRD itu jangan hanya di ruangan. Coba dong ke lapangan, lihat praktiknya seperti apa. Jangan asal-asal buat peraturan daerah (perda)!” tandasnya kemarin. Senada disampaikan Hartarto. Secara tegas, ia menentang rencana tersebut. Sebab jika rencana itu diterapkan, kata dia, membuat pengusaha enggan berinvestasi di Kota Bandarlampung.
’’Kalau perpanjangan HGB lima tahun, banyak pengusaha yang malas berinvestasi di Bandarlampung, karena akan merepotkan pengusaha yang harus bolak-balik mengurus HGB,” ujarnya melalui sambungan telepon kemarin. Dia menjelaskan, jika perpanjangan izin HGB diberlakukan lima tahun dipastikan merugikan pengusaha yang akan berinvestasi di kota ini. Sebab sebelum mendapatkan keuntungan saat berinvestasi, para pengusaha diharuskan membayar HGB yang merugikan
mereka. ’’Jangka waktu lima tahun itu bagi kami belum mendapatkan keuntungan. Jadi masa perpanjangan HGB harus tetap 20 tahun,” pungkasnya. Diketahui, Ketua Badan Legislasi DPRD Bandarlampung Wahyu Lesmono pada Kamis (5/9) mengaku sudah mendapatkan hasil dari studi banding yang mereka lakukan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bali sejak tanggal 3-7 September. Salah satunya mengenai batas waktu perpanjangan izin HGB
Efek Kurang Tidur
Jawaban: MANUSIA pada dasarnya memiliki tubuh yang harus diistirahatkan dan tidak terjaga selama 24 jam nonsetop. Hal itu akan mengakibatkan tubuh lemas, kurang konsentrasi, mengalami rasa kantuk, dan daya tahan tubuh secara otomatis menurun. Fungsi saraf dan alat gerak tidaklah harus diupayakan bergerak ataupun bekerja secara terus-menerus. Istirahat yang optimal bukan dari seberapa banyaknya kita tidur, tetapi kualitas tidur tersebut yang membuat tubuh kembali bugar. Tidur yang cukup dan berkualitas juga akan meningkatkan otak jadi lebih tajam dalam berpikir. Aktivitas kurang istirahat juga pada pagi hari bila tidak mendapatkan paparan sinar matahari akan kekurangan vitamin D secara alami. Vitamin D merupakan sumber dari salah satu daya tahan tubuh manusia yang diperoleh melalui sinar matahari. Oleh karena itu, disarankan kepada Anda agar sebisa mungkin melakukan istirahat agar tidak terkena risiko penyakit. (Sumber: Humas Diskes Lampung dr. Asih Hendrastuti, M.Kes.). (asy/p5/c1/whk)
Fokus Empat Kabupaten/Kota BANDARLAMPUNG - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Provinsi Lampung tahun ini difokuskan di empat kota dan kabupaten. Yaitu Bandarlampung, Metro, Pringsewu, dan Lampung Utara. Total terdapat 153 kelurahan dari empat kabupaten/kota itu. ’’Setiap kelurahan diberikan anggaran untuk penguatan kapasitas sebesar Rp10 juta. Ada juga Rp20 juta untuk infrastruktur, yang bergantung masingmasing sarana infrastruktur yang dibangun di kelurahan tersebut,” ujar Team Leader Konsultan Manajemen Wilayah Lampung PNPM-MP Ir. Sujoko kemarin. Menurut dia, angka Rp20 juta untuk infrastruktur bisa bertambah atau berkurang. Sebab didasarkan pembangunan infrastruktur yang dilakukan. ’’Yang pasti bergantung sarana yang akan dibangun,” jelasnya. Dia melanjutkan, untuk rincian anggaran PNPMMP, dana bantuan langsung masyarakat (BLM) yang telah disalurkan sejak 2006 hingga 2012 berjumlah Rp109,07 miliar yang bersumber dari APBN sebesar Rp88,9 miliar. ’’Itu belum ditambah dana daerah untuk urusan bersama (DDUB) yang besarnya bergantung kemampuan fiskal masing-masing daerah,” pungkasnya. (asy/p5/c1/whk)
’’Seperti di Bandarlampung, perpanjangan HGB-nya kan diminta 20 tahun. Nah kalau di dua provinsi tersebut, HGB itu dibatasi maksimal 5 tahun. Alasannya, perpanjangan HGB itu menyesuaikan pimpinan kepala daerah yang hanya menjabat lima tahun,” ujarnya kala itu. Jadi, lanjut Wahyu, usai kepergian ke NTB dan Bali, pihaknya akan menerapkan HGB di Bandarlampung paling lama lima tahun menyesuaikan periode kepemimpinan kepala daerah. ’’Jelas kami akan menerapkannya,” janji dia. (yud/p5/c1/whk)
PAD Bandarlampung Baru Terealisasi 49,8 Persen BANDARLAMPUNG – Seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkot Bandarlampung yang berhubungan dengan pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) sepertinya harus lebih memacu kinerja. Sebab memasuki triwulan ketiga tahun ini, PAD baru terealisasi 49,8 persen. Dari target yang ditetapkan sebesar Rp418 miliar, yang terealisasi baru Rp207 miliar. Dari data yang dihimpun di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Bandarlampung, PAD
yang telah dicapai itu dari beberapa sektor. Di antaranya pajak daerah sebesar 52 persen dengan nominal Rp139,6 miliar dari target Rp271,5 miliar. Kemudian dari sektor retribusi telah tercapai 47,8 persen dengan nominal Rp35,3 miliar dari target Rp74,05 miliar dan dari sektor pengelolaan daerah yang dipisahkan dengan target Rp8,2 miliar dengan capaian Rp7,9 miliar. Sektor ini berasal dari laba Bank Lampung dan BPD Bank Pasar. Terakhir dari sektor PAD yang sah dengan capaian 36,89
persen atau sekitar Rp23,7 miliar dari target Rp64,3 miliar. Kadispenda Bandarlampung Yusran Efendi mengatakan, sektor yang paling lambat menyumbang PAD adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Di mana saat ini dari pajak tersebut baru tercapai 30,6 persen atau Rp24,4 miliar dari target Rp80 miliar. ’’Dari semua sektor yang kami dapatkan PAD-nya, yang paling lambat memang dari PBB. Karena kesadaran masyarakat dalam membayar PBB kurang,” ujarnya kemarin.
Disinggung apakah pada akhir triwulan target tersebut tercapai, Yusran memastikan sampai akhir tahun, PAD yang sudah ditargetkan itu akan tercapai. Sebab, ia akan mengerahkan beberapa orang untuk menagih pajak yang belum terbayarkan. ’’Saya yakin target ini tercapai. Kan masih ada beberapa bulan lagi. Nanti mereka yang belum bayar pajak kami tagih, baik dengan memberikan peringatan berupa surat teguran maupun menghampiri wajib pajak tersebut,” jelasnya.
’’Kami sudah benar-benar capek Mas. Bukannya untung yang didapat, malah rugi. Tidak hanya rugi tenaga, kami juga rugi pemasukan,” tuturnya. Dia mengaku sebelumnya tetap memproduksi tempe asalkan langganan tidak kabur. Tetapi, ukurannya diperkecil dengan harga tetap. ’’Karena itu, kami sebagai perajin tempe meminta maaf kepada konsumen khususnya langganan
atas tidak produksi tempe ini. Kami juga terpaksa melakukannya agar tempe sebagai makanan harian wong cilik tetap bisa dnikmati kembali. Tentunya dengan ukuran dan harga yang sesuai keinginan kita bersama,” ungkapnya. Menurut Soekemih, ia juga sudah berkoordinasi dengan perajin tempe dan tahu di Bandarlampung yang berpusat di Kelurahan Kampungsawah, Te-
lukbetung Selatan, dan Mekarsari untuk mogok produksi. Dia mengungkapkan, berdasarkan surat edaran Kopti (Koperasi Tahu Tempe Indonesia), ada beberapa tuntutan yang diminta dalam aksi mogok produksi tersebut. Di antaranya mendesak pemerintah mengembalikan peran Bulog soal penyaluran dan pengamanan harga kedelai sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor
32 Tahun 2013. Kemudian merealisasikan swasembada kedelai dengan menyerap sebanyakbanyaknya kedelai dari petani lokal. Lalu pemerintah wajib melaksanakan tata niaga kedelai denggan benar dan konsekuen. Ha itu sesuai pasal 33 ayat 2 UUD 1945. Di mana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
’’Kalau survei harga, kami lakukan setiap hari. Diskoperindag sudah sering turun ke pasar untuk mengecek harga-harga,” akunya. Khusus untuk bahan baku tahu dan tempe, imbuh Badri, pihaknya akan memerintahkan Diskoperindag untuk survei harga yang saat ini sangat merugikan perajin tahu dan tempe. Di mana dalam survei tersebut, ia akan membentuk tim. ’’Pak Wali Kota kita ini sangat memperhatikan rakyatnya. Kalau ada permasalahan yang terjadi dengan warganya, pasti direspons. Nah terkait masalah perajin tahu dan tempe ini, kami akan berusaha menstabilkan harganya agar perajin dapat berjualan dengan normal dan warga Bandarlampung bisa menikmati tahu-tempe itu,” jelasnya. Mantan sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung
itu mengimbau perajin tahu dan tempe tidak resah terhadap kelangkaan tersebut. Sebab, pemkot akan berusaha menstabilkan harga. Di mana setiap bahan baku yang akan masuk kota ini dicek harganya agar perajin mendapatkan harga yang normal. ’’Nanti, Diskoperindag akan ke perajin untuk menanyakan kendala yang mereka hadapi. Setelah mendapatkan informasi dari para perajin, baru kami lakukan survei. Kalau survei itu masih bisa dijangkau di daerah Bandarlampung, kami akan lakukan itu. Tetapi jika itu di luar kota, kami akan koordinasi agar kedelai yang masuk dapat stabil dan normal,” janjinya. Diketahui, DPRD Bandarlampung menilai penyebab kelangkaan tahu-tempe di kota ini karena ada permainan harga
kedelai di pedagang. Karena itu, dewan mendesak pemkot melalui Diskoperindag untuk segera menyurvei harga kedelai yang masuk kota ini. Ketua Komisi B DPRD Bandarlampung Ernita Sidik memaparkan, kelangkaan tahu-tempe disebabkan pemasaran yang dilakukan pedagang terhadap penyaluran kedelai bermasalah. ’’Tahu-tempe langka karena kedelainya juga langka. Sehingga harga tahu-tempe mahal. Kalau harga itu sebelumnya murah, berarti ada permainan yang dilakukan pedagang dalam menyalurkan harga kedelai,” kata Ernita, Sabtu (7/9). Atas dasar itu, pihaknya meminta Diskoperindag segera turun lapangan mengecek harga yang tidak sesuai aslinya agar penjualan tahu-tempe yang bahan bakunya berasal dari kedelai dapat normal
kembali dan dapat dinikmati warga Bandarlampung. ’’Kasihan mereka yang suka tahutempe. Apalagi, Indonesia ini kan dikenal dengan bahan baku yang melimpah. Kalau terjadi kelangkaan, berarti proses penyalurannya yang bermasalah,” ucapnya. Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, untuk penelusuran adanya permainan harga kedelai, pihaknya menyarankan Diskoperindag menelusuri dari hulu ke hilir. Sebab jika hanya survei harga di pasar, permainan harga itu tidak dapat diketahui. ’’Itu saran saya saja. Kalau mereka ada strategi sendiri untuk menanggulangi kelangkaan tahutempe ini, saya sangat apresiasi. Pastinya, kami meminta mereka turun ke lapangan untuk menelusuri harga itu,” tegasnya. (yud/ p5/c1/whk) Sambungan dari Hal. 25
Dari... Terdengar suara seorang kakek yang mengaku sebagai pelaku sejarah terbentuknya Provinsi Lampung. Adanya pengakuan tersebut membuat penasaran wartawan koran ini untuk bertemu kakek yang belakangan diketahui bernama Ahmad Zaini tersebut. Akhirnya, bermodal alamat yang diberikannya, Radar mencoba melacak kediaman kakek tersebut yang berada di Perumahan Kurnia Indah Blok H-1 No. 6, Kecamatan Sukabumi, Bandarlampung. Akhirnya, setelah bolak-balik bertanya ke beberapa orang, Radar berhasil menemukan kediaman Ahmad Zaini. Saat tiba di alamat tersebut, seorang kakek berbaju biru tengah berdiri di depan pintu. Ya, dia adalah Ahmad Zaini. Kala itu, ia dengan ramah mempersilakan wartawan koran ini masuk rumahnya. ’’Susah ya
Karenanya, pemerintah wajib melaksanakan tata niaga kedelai dengan benar dan konsekuen. Sedangkan Suryati, pedagang tahu dan tempe di Pasar Pasirgintung, mengatakan, dirinya terpaksa libur berjualan lantaran pengusaha pembuat tempe-tahu akan mogok. ’’Ya kalau enggak ada pasokan, apa yang mau dijual Mas?” keluhnya kemarin. (hyt/ p5/c1/whk)
Sambungan dari Hal. 25
Pemkot... Sehingga demi menyejahterakan para perajin yang ada di Bandarlampung, pihaknya akan berusaha menstabilkan harga tahu dan tempe dengan survei harga. ’’Tetapi di Bandarlampung ini, saya belum mendengar ada pengusaha kedelai. Tetapi kalau perajin tahu dan tempe banyak. Makanya nanti, kami cek harga kedelai yang masuk Bandarlampung. Soalnya kalau pengusaha yang langsung menanam kedelai di Bandarlampung ini enggak ada,” ujarnya kemarin. Menurut dia, pemkot melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) setiap hari akan survei harga. Namun, survei harga tersebut tidak dilakukan secara spesifik, namun secara menyeluruh terhadap bahan baku yang ada di Bandarlampung.
Yusran menambahkan, pihaknya mulai pekan ini sudah mengecek data-data wajib pajak yang belum membayar pajak. Sehingga setelah data-data tersebut didapat, dirinya segera mengirimkan surat agar wajib pajak dapat membayar pajak untuk menambah PAD Bandarlampung. ’’Jumlahnya belum kami rekap berapa yang belum bayar. Mungkin pekan depan sudah bisa diketahui berapa jumlah wajib pajak yang belum bayar pajak,” pungkasnya. (yud/p5/c1/whk) Sambungan dari Hal. 25
Aksi...
Pertanyaan: DOK., saya wanita berusia 25 tahun sering kurang istirahat, terutama saat malam hari. Hal ini karena aktivitas kerja. Efek bagi kesehatannya seperti apa ya, Dok.? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
bungi Bapak Yunus Subandi,” ujar wanita yang juga direktur Jawa Pos (grup Radar Lampung) tersebut melalui sambungan telepon. Sementara, Yunus Subandi yang juga merupakan PP RC Jembatan Merah Surabaya mengatakan, pemberian bantuan tersebut didasarkan kepedulian organisasinya lantaran alat-alat yang digunakan PMI di Indonesia, termasuk Lampung, banyak yang kurang standar. Dia menjelaskan, blood refrigerator yang diberikan kepada UTDC PMI Lampung berkapasitas 300 mesin. Alat tersebut mampu menyimpan kantong darah selama tiga bulan dan memiliki kompresor plus sehingga memberikan suhu dingin yang merata di setiap ruangan alat itu. (fbi/p5/c1/whk)
Soal HGB, Pengusaha Tentang Rencana Dewan
BAPAK Wali Kota Bandarlampung yang saya banggakan. Saya warga Kelurahan Surabaya memohon kepada Bapak agar kiranya sungai di samping kantor PTPN 7 ditalut. Terima kasih. (08578929xxxx)
KURANGNYA tanggung jawab manajemen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Lampung yang menyebabkan pemadaman listrik hampir sebulan, dari 19 Agustus hingga 17 September 2013, membuat geram semua kalangan. Salah satunya Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Rivan Novendra Salim Indonesia (BPD Hipmi) Lampung Rivan Novendra Salim. Kendati geram, menurut dia, pelanggan PLN tidak bisa ’’selingkuh” untuk mendapatkan pasokan listrik. Sebab, perusahaan listrik di Indonesia hanya PLN. ’’Jadi meski banyak pelanggan yang kecewa dan gigit jari, kita tidak bisa ’selingkuh’. Sebab, mau selingkuh ke mana? Semua pasokan listrik tetap dari PLN. Berbeda dengan provider untuk telepon seluler, banyak pilihan untuk kita bisa ’selingkuh’. Karena ada Telkomsel, Indosat, XL, 3, dan provider lainnya,” kata dia. (hyt/p5/c1/whk)
blood refrigerator yang dipunya instansinya berkapasitas kecil. ’’Seperti jika ada bantuan darah dari acara donor darah yang digelar oleh beberapa instansi, kami pasti kebingungan. Sebab, tidak ada tempat untuk menyimpannya,” kata dia. Karena itu, pihaknya mengucapkan terima kasih atas bantuan tersebut. Menurutnya, alat itu kini sudah difungsikan di kantor UTDC PMI Lampung. Pada kesempatan kemarin, ia mengatakan bahwa perwakilan dari RC Jembatan Merah Surabaya akan datang hari ini (9/9) untuk menyerahkan secara resmi bantuan tersebut. ’’Kami juga sudah melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan mereka,” pungkasnya. Diketahui, karyawan UTDC
mencari alamat rumah ini? Ayo Nak, silakan masuk,” sapanya. Di rumah bedeng berukuran sekitar 5 x 7 meter itu, Ahmad Zaini hanya tinggal berdua dengan istrinya. Saat mata wartawan koran ini melihat sekeliling rumah, terlihat foto Ahmad Zaini saat masih muda bersama Presiden I RI Soekarno. Sebelum menceritakan sejarah terbentuknya Provinsi Lampung, Ahmad Zaini mengambil bundelan buku yang di dalamnya terdapat beberapa tulisan terbentuknya sejarah Provinsi Lampung dan beberapa fotonya bersama Soekarno. Serta fotonya bersama rekan-rekannya di kantor Daswati (Daerah Swatantra Tingkat) 1 yang berada di Jl. Tulangbawang No. 11, Enggal, Bandarlampung. Setelah memperlihatkan fotofoto bernilai sejarah tersebut, Ahmad Zaini lantas menceritakan
sejarah terbentuknya Provinsi Lampung. Menurutnya, panitia pembentukan Sai Bumi Ruwa Jurai hanya berjumlah 14 orang. Selain dirinya, ada Radja Syah Alam, Husni Ghani, M.A. Pane, Sabda Pandijnagara, Najsir Rachman, Mustafa Sangadji, Uba H. Pandjaitan, F.X.G. Adiwarsito, Basir Amin, Kamaruddin, Achmad Ibrahim, Achmad Sani, dan Danu Poyo. Dia menjelaskan, pada tahun 1963, para pemimpin daerah kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Lampung sepakat akan melepaskan diri dari Provinsi Sumatera Selatan. Karenanya, saat itu ditunjuk 14 orang sebagai panitia persiapan pembentukan Provinsi Lampung. ’’Ketika itu, saya yang paling muda dari 14 orang tersebut,” akunya. Dia menceritakan, pada tahun itu, ia bersama 13 rekannya yang lain sering menggelar rapat di kantor
Daswati 1 untuk mencari tahu bagaimana caranya menjadikan Provinsi Lampung. Saat itu, lanjut dia, mereka memutuskan untuk menghadap Presiden Soekarno agar menyetujui pembentukan Provinsi Lampung. ’’Ya, kami langsung ke Jakarta. Saat itu, kami bertemu Bung Karno di Jl. Yogya 33. Saat bertemu, beliau langsung menyetujui usulan kami. Bahkan, Bung Karno langsung memerintahkan Danu Poyo yang berasal dari Sulawesi sebagai penanggung jawab untuk pembentukan Provinsi Lampung,” ceritanya. Beberapa hari setelah bertemu Presiden Soekarno, ia bersama 13 rekannya serta Danu Poyo berangkat ke Provinsi Sumatera Selatan untuk mengurus administrasi pembentukan Provinsi Lampung. ’’Nah akhirnya setelah pulang dari Palembang (ibu kota Provinsi
Sumatera Selatan, Red), terbentuklah Provinsi Lampung yang saat itu ditetapkan terbentuk pada 18 Maret 1963. Proses pembentukannya di kantor Daswati 1,” ungkapnya. Dia meneruskan, tanah dan bangunan kantor Daswati 1 milik Kapten Ibrahim yang dipinjamkan ke 14 anggota panitia pembentukan Provinsi Lampung. Pejabat sementara yang memimpin Provinsi Lampung pada tahun 1963-1964 adalah Danu Poyo. Kemudian pada 1964 dihelat Pemilihan Gubernur Lampung, yang akhirnya dimenangkan Zainal Abidin Pagar Alam. ’’Saat itu, ada tiga orang yang mencalonkan diri menjadi gubernur. Yakni Kapten Ibrahim, Zainal Abidin Pagar Alam, dan Zulkifli. Dan saat itu, gubernur terpilih adalah Zainal Abidin Pagar Alam,” pungkasnya. (p5/c1/whk)