20
RADAR LAMPUNG
MINGGU, 4 AGUSTUS 2013
Bukan Sekadar Berita!
DPRD Lampung Harus Konsisten
tak adil. ’’Saya juga berkeinginan bisa bertemu Pak Wali untuk mengadukan persoalan ini,” ujarnya. Senada disampaikan K.H. Hafidhuddin dari Ponpes Al Mardiah. Di samping mempertanyakan survei tim Dissos, ia juga menyayangkan jika ponpesnya yang tak mendapat bantuan digolongkan hanya sebagai tempat mengaji dan kos.
BANDARLAMPUNG – DPRD Lampung seharusnya sudah menetapkan ongkos transit daerah (OTD) calon jamaah haji (CJH) 2013. Sebab, OTD berkaitan dengan persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Demikian diungkapkan Kepala Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Lampung Dr. Dedi Hermawan kepada Radar Lampung kemarin. Karena itu, menurutnya, DPRD seharusnya tidak menunda jadwal penetapan paripurna OTD yang diagendakan Kamis (1/8) lalu, karena nantinya bisa menimbulkan dampak lain. ’’DPRD harusnya sudah menetapkan OTD. Sebab memang, OTD bersangkutan dengan kegiatan jamaah haji yang lain. Kalau ini belum ditetapkan, jelas akan memberikan ketidakpastian untuk CJH Lampung,” ujarnya kemarin. Dedi mengatakan, seharusnya pimpinan DPRD bisa lebih peka dalam menetapkan jadwal paripurna yang memang dianggap mendesak. ’’Paripurna penetapan OTD bisa saja dilakukan saat itu, jika memang anggota DPRD konsisten dengan jadwal yang sudah dibuat. Akibatnya, CJH Lampung harus kembali menunggu OTD yang ditetapkan pemerintah,” tandasnya. Dedi mengungkapkan, selain harus konsisten dengan jadwal sidang yang dibuat, DPRD juga harus memperjelas angka riil CJH Lampung dan melihat keefektifan anggaran yang diusulkan pemerintah daerah. ’’Perlu ada argumentasi untuk apa dana transit itu, apa yang melatarbelakangi itu, karena ini kaitannya dengan efisiensi anggaran. Ada kondisi anggaran yang tidak baik, harus dilihat efektivitas dan prioritasnya. Untuk itu, DPRD perlu mengecek langsung besaran tarif agar tidak kembali menimbulkan polemik,” jelasnya. Diketahui, penetapan besaran OTD CJH 2013 kembali menggantung. Sebab, DPRD Lampung urung menggelar paripurna OTD yang dijadwalkan Kamis (1/8). Hal tersebut imbas dari penundaan paripurna pembicaraan tingkat II pembahasan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Lampung tahun anggaran 2012 yang juga dijadwalkan kala itu. ’’Padahal jadwalnya kan paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dahulu, baru paripurna OTD. Karenanya, besaran OTD pun belum bisa kami paripurnakan,” ujar Wakil Ketua DPRD Lampung Indra Ismail
Baca SESALKAN Hal. 19
Baca DPRD Hal. 19
FOTO WAHYU SYAIFULLAH
PADAT: Menjelang hari raya Idul Fitri 1434 Hijriah, Pasar Bambu Kuning semakin dipadati pembeli.
Sesalkan Cara Survei Dissos BANDARLAMPUNG – Polemik dana bantuan sosial untuk pondok pesantren (ponpes) di Bandarlampung kembali bergulir. Ustad Baharudin, pimpinan Ponpes Miftahus Shudur, kembali menilai cara survei Dinas Sosial (Dissos) Bandarlampung tidak tepat. Dia mengatakan, tim survei yang datang ke ponpesnya tidak bertemu dengan pimpinan. Menurutnya, tim tersebut hanya mengambil data dari tetangga sekitar.
’’Terus disebut tempat kos. Itu tidak benar!” tegas dia kepada Radar Lampung kemarin. Baharudin mengungkapkan, di ponpes yang dipimpinnya, ada para santri yang juga menginap. Karena itu, ia mempersilakan tim survei Dissos untuk kembali menyurvei ponpesnya. Dia juga berharap Wali Kota Bandarlampung Drs. Hi. Herman H.N. mendengarkan keluhan sejumlah pimpinan ponpes yang menilai proses survei Dissos